MONEV PELAKSANAAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

MONEV PELAKSANAAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DIY 2013 -2017

DASAR HUKUM RMRB PEMDA DIY � � � Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

8 AREA PERUBAHAN DALAM ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

1. MANAJEMEN PERUBAHAN PERMASALAHAN : � Belum seluruh PNS menjiwai dan melaksanakan Budaya Pemerintahan Satriya � Belum seluruh PNS memahami dan mengamalkan 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI)

Program Manajemen Perubahan NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN 1. Fasilitasi Tim Manajemen Perubahan Pemerintah Daerah DIY Biro Organisasi • Sudah dibentuk Tim Agen Perubahan lingkup SKPD dan UPTD. • Setiap SKPD dan UPTD dibentuk Kelompok Budaya Pemerintahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD 2. Penyusunan Pedoman Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya Biro Organisasi • Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di DIY sebagai landasan filosofis dan nilai-nilai budaya pemerintahan. • Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN 3. Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya Biro Organisasi • Dilaksanakan secara terus menerus dengan sasaran PNS di lingkungan Pemda DIY dan Kabupaten/Kota 4. Monitoring dan penilaian Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya Biro Organisasi • Dilaksanakan setiap tahun, untuk mengetahui sejauh mana implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan dalam pola piker, sikap dan perilaku 1. Internalisasi dan fasilitasi implementasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan PNS Bakesbanglinmas • Kemah Bhakti Pemuda Pembauran Kebangsaan • Dialog Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara • Pentas Sesi Sabang merauke antara IKPM • Koordinasi Forum Kerukunan Antara Umat Beragama (FKUB)

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN • Forum Komunikasi Antar partai Politik • Sosialisasi Pola Asuh Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) • Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Anak Usia Dini • Pendidikan Wawasan kebangsaan • Koordinasi Forum Kemitraan • Pembinaan dan Optimalisasi Fungsi dan Peran Ormas dan LSM • Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas/Orpol dan Pemerintah • Forum Diskusi Politik Dalam Pengembangan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula • Forum Komunikasi/Diskusi Pendidikan Politik bagi Masyarakat

NO. 2. PROGRAM Monitoring dan penilaian Implementasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan PNS SKPD CAPAIAN Bakesbanglinmas • Lomba Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) • Lomba Paduan Suaran Lagu Wajib Kebangsaan Indonesia

2. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI PERMASALAHAN: � Organisasi perangkat daerah belum disesuaikan dengan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY 2012 – 2017

Program Penataan dan Penguatan Organisasi NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN 1. Penyusunan Raperda Istimewa Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah DIY Biro Organisasi • Raperdais Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah DIY 2. Penyusunan Raperdais Kelembagaan Pemerrintah Daerah DIY Biro Organisasi 2014: Identifikasi dan penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan draft Raperdais 2015: Penyusunan Raperda Istimewa Nomor 3 tahun 2015 tentang kelembagaan Pemda DIY

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN 3. Penyusunan Peraturan Gubernur Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daera Biro Organisasi • Tahun 2013: Identifikasi, analisa , dan penyusunan draft rincian tugas dan fungsi SKPD • Tahun 2014: Identifikasi, analisa , dan penyusunan draft rincian tugas dan fungsi SKPD • Tahun 2015 : Finalisasi draft Pergub Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Perdais Kelembagaan Perangkat Daerah 4. Penataan Pelaksana Teknis Biro Organisasi • Tahun 2013: Identifikasi, analisa , dan penyusunan drfat rincian tugas dan fungsi UPT Unit

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN 7. Review Tugas, Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daerah Biro Organisasi • Pergub Rincian Tugas dan Fungsi Berdasarkan Perdais Kelembagaan 8. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Biro Organisasi • Perdais DIY Nomor 3 tahun 2015

3. PENATAAN TATA LAKSANA PERMASALAHAN: 1. Beberapa prosedur dan mekanisme kerja penye -lenggaraan pemerintahan belum dapat dilaksanakan secara optimal serta belum disesuaikan dengan struktur kelembagan istimewa Pemda DIY yang baru 2. Penggunaan sarana prasarana kerja belum sepenuhnya efisien dan perlu disesuaikan dengan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY 2012 – 2017 3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Program Penataan Tata Laksana NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN 1. Pendampingan Biro Organisasi Penyusunan SOP Internal Dinas Daerah • Sudah dilaksanakan pada tahun 2012 sesuai kelembagaan Perda 6 Tahun 2008, dengan Kelembagaan sesuai Perda 3 tahun 2015 akan disusun SOP Dinas Daerah pada tahun 2016 2. Penyusunan SOP Biro Organisasi kerja sama • Sudah 2012 3. Pendampingan Biro Organisasi Penyusunan SOP Internal UPTD • Dilaksanakan tahun 2013 untuk pendampingan penyusunan SOP internal UPTD selain sekolah • Dilaksanakan tahun 2014 untuk pendampingan penyusunan SOP internal UPTD sekolah dilaksanakan tahun

NO. PROGRAM SKPD Biro Organisasi CAPAIAN 4. Fasilitasi review SOP internal SKPD/Unit Kerja SKPD • Dilaksanakan di tahun 2014 5. Penyusunan SOP Biro Organisasi Optimalisasi Barang Daerah • Dilaksanakan tahun 2013 6. Penyusunan SOP Biro Organisasi Perlindungan Anak Jalanan • Dilaksanakan tahun 2013 dengan Pergub 54 Tahun 2013 tentang SOP Perlindungan Anak Uang Hidup di Jalanan 7. Monev Penerapan SOP internal Biro Organisasi • Penyempurnaan SOP internal Biro dan Sekretariat Dewan di tahun 2014 8. Monev Penerapan SOP eksternal Biro Organisasi • Penyempurnaan SOP eksternal Pergub 49 tahun 2011 tentang SOP Penanggulangan Bencana dengan Pergub Perubahan Nomor 119 Tahun 2014

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN 9. Penyusunan Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah Biro Organisasi • Akan dilaksanakan tahun 2015 sebagai tindak lanjut Perda 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY 1. Penyusunan Standar Sarana Prasarana Biro Organisasi • Karena keterbatasan sumber daya, maka kegiatan ini dilaksanakan tahun 2015. Keluaran dari kegiatan berupa Peraturan Gubernur tentang Standar Sarana dan Prasarana 2. Pengaturan Tata Biro Organisasi Naskah Dinas Elektronik • Karena keterbatasan sumber daya, maka kegiatan ini dilaksanakan tahun 2015. Keluaran dari kegiatan berupa Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas Elektronik

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN 3. Monev dan Biro Organisasi Pendampingan Implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik • Kegiatan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas Elektronik dilaksanakan tahun 2015, dilanjutkan dengan pendapingan implementasi bagi calon admin, operator dan user. 1. Optimalisasi Pelaksanaan E- • Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan menjadi 12 urusan/bidang • Tersusunnya dokumen audit TIK dan pengembangan e-Gov Pemda DIY • Tersusunnya dokumen dan draft Peraturan Gubernur Tata Kelola TIK Pemda DIY • Tersedianya jaringan internet dan intranet untuk penguatan jaringan IT di Pemda DIY melalui jalur Fiber Optik dan Wireless Government Dinas Perhubungan dan Kominfo

4. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERMASALAHAN: 1. Sinkronisasi Produk hukum daerah dengan produk hukum pusat belum sepenuhnya terwujud, produk hukum daerah belum seluruhnya implementable dan mendorong daya saing daerah 2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemben-tukan produk hukum 3. Masih adanya produk hukum kabupaten/kota yang belum sinkron dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi 4. Masih adanya potensi per-masalahan hukum aparatur pemda DIY dan masyarakat 5. Masih adanya perjanjian kerja sama yang belum efektif pelaksanaannya

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN 1. Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Legal Drafter BKD • BKD mengalokasikan dana untuk pengiriman diklat sedangkan permintaan diklat oleh instansi 2. Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundangan Biro Hukum • Belum dilaksanakan karena terbatasnya anggaran 3. Penyusunan Biro Hukum produk hukum berbasis kebutu -han dan pemberdayaan masyarakat • Dalam proses penyusunan produk hukum telah dilaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa 4. Pengaturan Autentifikasi produk hukum • Belum dilaksanakan karena terbatasnya anggaran Biro Hukum

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN 5. Penerapan Autentifikasi Produk Hukum Biro Hukum • BKD mengalokasikan dana untuk pengiriman diklat sedangkan permintaan diklat oleh instansi 6. Penataan dokumentasi hukum bidang aset Biro Hukum • Belum dilaksanakan karena belum lengkapnya dokumen bidang aset 7. Penyusunan Biro Hukum Produk Hukum Berbasis Keistime-waan Daerah Istimewa Yogyakarta • Tahun 2013 telah ditetapkan produk hukum keistimewaan yaitu : Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta • Tahun 2014 telah ditetapkan produk hukum keistimewaan yaitu : Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2014 tentang

NO. 8. PROGRAM SKPD Kajian, Biro Hukum Pengembangan dan sinkronisasi produk hukum Pemda DIY CAPAIAN Telah dilaksanakan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundangan, dengan capaian sebagai berikut: Tahun 2013: • Kajian Hukum tentang Keputusan Gubernur Nomor 107 Tahun 2004 tentang pelaksanaan program jaminan Sosial tenaga Kerja di Provinsi DIY. • Kajian Hukum tentang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tetang Pengelolaan Zakat. .

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN • Kajian Hukum tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi DIY • Kajian Hukum tentang Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor di DIY • Kajian Hukum tentang pengelolaan Kehutanan

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN Tahun 2014: • Kajian Hukum tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. • Kajian Hukum tentang Pengaturan Geoheritage di Daerah Istimewa Yogyakarta. • Kajian Hukum tentang Pengelolaan Tpa/Tpst Di Daerah Istimewa Yogyakarta. • Kajian Hukum tentang Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahah Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta. • Kajian Hukum tentang UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN 9. Alih bahasa rijksblad dan staatsblad Biro Hukum Belum dilaksanakan terbatasnya anggaran karena 1. Intensifikasi sosialisasi dan penjaringan aspirasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum daerah melalui berbagai media Biro Hukum Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah dilakukan lima bentuk kegiatan yaitu proses pembahasan, penyusunan rancangan peraturan daerah, penjaringan aspirasi masyarakat, evaluasi, klarifikasi, dan konsultasi Hukum, serta publikasi rancangan peraturan perundang-undangan di media cetak. 1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Biro Hukum Tahun 2013, telah dilakan konsultasi sebanyak 44 (empat puluh empat)Raperda, dan evaluasi terhadap 13 (tiga belas) Perda. Tahun 2014, telah dilakan konsultasi sebanyak 34 (tiga puluh empat)Raperda, dan

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN 2. Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Biro Hukum Tahun 2013, Hasil Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah yang telah dilakukan pencermatan dan telaahan sebanyak 52 ( lima puluh dua ) Peraturan Daerah Tahun 2014, Hasil Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah yang telah dilakukan pencermatan dan telaahan sebanyak 55 ( lima puluh lima ) Peraturan Daerah, 1. Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Khusus Provesi Advokat Biro Hukum BKD mengalokasikan dana untuk pengiriman diklat sedangkan permintaan diklat oleh instansi 2. Pelayanan bantuan hukum Biro Hukum Tahun 2013 Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum terdiri dari penyelesaian sengketa hukum dengan realisasi penyelesaian

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN Tahun 2014, Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum terdiri dari penyelesaian sengketa hukum dengan realisasi penyelesaian permasalahan hukum, sebanyak 3 kasus 3. Monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama BKPM Tahun 2013 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 4 perjanjian kerjasama Tahun 2014 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 10 perjanjian kerjasama Tahun 2015 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 5 perjanjian kerjasama

5. PENATAAN MANAJEMEN SDM APARATUR PERMASALAHAN: 1. Kinerja Jabatan belum seluruhnya optimalnya; personil dalam jabatan sturktural, fungsional umum dan fungsional tertentu perlu disesuaikan dengan struktur Kelembagaan istimewa Pemda DIY 2. Kekurangan Jumlah Pegawai Kekurangan jumlah kuantitas pegawai Kekurangan Jumlah kualitas pegawai Distribusi PNS yang belum merata 3. Penempatan PNS belum seluruhnya berdasar pada kompetensi jabatan 4. Pengembangan Profesionalisme PNS belum Optimal 5. Penegakan Disiplin dan Kinerja Pegawai belum optimal dan kesejahteraan pegawai belum memadai

Program Penataan Manajemen SDM Aparatur NO. 1. PROGRAM Penyusunan kualifikasi jabatan Struktural dan Fungsional Umum berdasarkan struktur baru kelembagaan (istimewa) SKPD Biro Organisasi CAPAIAN Dalam rencana aksi kegiatan ini dijadwalkan tahun 2013, tetapi ternyata belum bisa dilaksanakan karena belum ada kelembagaan yang baru sesuai kewenangan keistimewaan dalam UU No. 13/2012. Sedangkan pembentukan kelembagaan Pemda DIY berdasarkan UU No. 13/2012 baru selesai tahun 2015 yaitu dengan keluarnya Perdais No. 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemda DIY, maka penyusunan kualifikasi jabatan struktural (sebutan dalam UU ASN: jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator) dan fungsional umum (sebutan dalam UU ASN: jabatan pelaksana) baru dilaksanakan pada tahun 2015.

NO 2. PROGRAM Penyusunan jenis dan kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu berdasar-kan struktur baru kelembagaan (istimewa) SKPD CAPAIAN Biro Organisasi Dalam rencana aksi kegiatan ini dijadwalkan tahun 2013, tetapi ternyata belum bisa dilaksanakan karena belum ada kelembagaan yang baru sesuai UU No. 13/2012. Disamping itu ada beberapa jenis jabatan fungsional tertentu yang baru, ditetapkan oleh Kemen PAN & RB maka perlu untuk diadakan jabatan fungsional tersebut pada lembaga-lembaga teknis terkait. Karena pembentukan kelembagaan Pemda DIY sesuai UU No. 13/2012 baru selesai tahun 2015, maka penyusunan jenis dan kebutuhan jabatan fungsional tertentu (sebutannya sesuai UU ASN: jabatan fungsional) berdasarkan kelembagaan (istimewa) juga baru dilaksanakan pada tahun 2015 serta dengan mengakomodir jabatan fungsional yang baru.

NO 3. PROGRAM Pelaksanaan Evaluasi Jabata SKPD CAPAIAN Biro Organisasi Kegiatan evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada tahun 2014 berdasarkan kelembagaan Pemda DIY yang lama (Perda No. 5, 6 dan 7 Tahun 2008), sudah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian PAN & RB dan BKN, tetapi hasil evaluasi jabatan ini belum dimintakan persetujuan kepada Menteri PAN & RB, karena ada pertimbangan bahwa apabila dimintakan persetujuan ada kendala terkait dengan 2 (dua) hal, yaitu: • Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN khususnya yang terkait dengan kebijakan teknis dari Kemen PAN & RB mengenai standarisasi nomenklatur jabatan dan adanya keharusan penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan pelaksana dengan e-formasi,

NO PROGRAM SKPD CAPAIAN • Pelaksanaan Perdais No. 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemda DIY. Pada tahun 2016 direncanakan dilaksanakan evaluasi jabatan ulang serta penetapan kelas jabatan yang sudah sesuai dengan UU ASN dan Perdais No. 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemda DIY 4. Penyusunan uraian Biro Organisasi Dalam rencana aksi dijadwalkan tugas jabatan tahun 2013, tetapi ternyata belum bisa dilaksanakan karena belum ada kelembagaan yang baru sesuai UU Keistimewaan DIY. Penyusunan uraian tugas jabatan dilaksanakan pada tahun 2015 sekaligus mengikuti kelembagaan yang baru berdasarkan Perdais No. 3 Tahun

NO 5. PROGRAM Penyusunan standar kompetensi jabatan SKPD CAPAIAN Biro Organisasi • Ada ketentuan baru mengenai standar kompetensi jabatan, yaitu keluarnya Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS dan Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS, dan keluarnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN mengamanatkan tentang kompetensi PNS ada 3 macam yaitu : kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial cultural. • Penyusunan standar kompetensi manajerial dilaksanakan pada tahun 2015, Rapergub Standar Kompetensi Manajerial PNS dalam proses penandatanganan • Sedang penyusunan standar kompetensi teknis belum

NO PROGRAM SKPD CAPAIAN • Sedang penyusunan kompetensi sosial kultural masih perlu menunggu pedoman teknisnya dari pusat 6. 7. Review/Evaluasi kualifikasi jabatan Struktural dan Fungsional Umum Biro Organisasi • Review/evaluasi kualifikasi jabatan struktural dan fungsional umum dilaksanakan sekaligus menyesuaikan dengan kelembagaan Pemda DIY yang baru sesuai UU No. 13 Tahun 2012 sebagaimana disebut pada nomor 1 dan 2 diatas. Review instrumen Biro Organisasi • Ketentuan pemberian reward dan pemberian reward punishment dilaksanakan dan punishment melalui pemberian Tambahan (Evaluasi Efektifitas Penghasilan Pegawai (TPP) diatur Kinerja Birokrasi dalam Pergub No. 22 Tahun dengan Adanya 2012 tentang Tambahan Pemberian Penghasilan Pegawai, Tambahan • pada tahun 2013 telah dilakukan Penghasilan reviu/penyempurnaan dengan

NO PROGRAM SKPD CAPAIAN • pada tahun 2013 telah dilakukan reviu/penyempurnaan dengan dikeluarkannya Pergub No. 37. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 22 Tahun 2012; • Pada tahun 2015, Pergub 22 Tahun 2012 dan Pergub 37. 1 Tahun 2013 telah dilakukan reviu untuk penyempurnaan dan kemudian dicabut, sebagai gantinya telah dikeluarkan Pergub No. 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai. 1. Pelaksanaan Analisis Beban Kerja Biro Organisasi • Dilakukan di TA 2015 dan sedang dalam proses pengerjaan

NO PROGRAM SKPD CAPAIAN • Keputusan Gubernur DIY Nomor 871/6153 Tahun 2014 Tentang Rincian Tambahan Formasi Calon Aparatur Sipil Negara Dari Pelamar Umum Pemerintah Daerah DIY Tahun 2014. • Peraturan Gubernur DIY Nomor 18 tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagaimana Telah Dirubah dengan Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Penyusunan Formasi Pegawai BKD 3. Pelaksanaan Seleksi berbasis IT bekerjasama dengan PTN BKD

NO PROGRAM SKPD CAPAIAN 1. Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk Pemetaan, Seleksi dan Promosi BKD 2. Pelaksanaan Fit and Proper Tes untuk Pejabat Struktural BKD 1. Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat BKD Pengukuran tes psikologi metode menggunakan : - in basket - LGD - Problem Analysis Aspek yang dinilai berdasarkan kluster : - Mengelola orang lain - Mengelola diri -Kemampuan berpikir (sesuai permintaan) Laporan hasil fit and proper test bagi BAPERJAKAT Aspek yang dinilai berdasarkan kluster : - Mengelola orang lain - Mengelola diri -Kemampuan berpikir (sesuai permintaan • Laporan hasil AKD Tahun 2014 Nomor 893/9832 • Laporan hasil AKD Tahun 2015

2. Penyusunan Pedoman Pola Karir PNS Fasilitasi Pengiriman PNS dalam Diklat BKD 4. Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi secara periodik BKD 5. Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu Strategis 3. D BKD Masih dalam proses penyusunan BK • Laporan hasil AKD Tahun 2014 Nomor 893/9832 • Laporan hasil AKD Tahun 2015 Nomor 893/2144 • Pergub Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pemberian Ijin Belajar dan Keterangan Belajar bagi PNS • SK Gubernur tentang pengiriman tugas belajar. • Surat keterangan tentang ijin belajar. • Rapergub tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (masih proses) • SK Gubernur tentang Mutasi Jabatan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan pada Jabatan Fungsional tertentu

NO PROGRAM 6. Penyelenggaraan Diklat Strategis 7. Kajian Pengembangan Diklat Strategis SKPD CAPAIAN Badan Diklat • Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan 17 Diklat Strategis • Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan 19 Diklat Strategis Badan Diklat • Tahun 2013 Telah dilakukan kajian terhadap beberapa kurikulum diklat teknis yang meliputi: Kurikulum Diklat Penyusunan Kontrak PBJ dan Elelktronic Procurement Kurikulum Diklat Penatausahaan Keuangan BLUD Kurikulum Diklat Administrasi Pemerintahan untuk PNS baru Kurikulum Diklat E-Learning Kearsipan • Tahun 2014 Telah dilakukan kajian terhadap beberapa kurikulum diklat teknis yang meliputi: Kurikulum Diklat Bahasa Jawa Kurikulum Diklat Analis Kepegawaian Kurikulum Diklat Legal Drafting Kurikulum Diklat Pembawa Acara

NO PROGRAM SKPD CAPAIAN 1. Penegakkan Disiplin dan etika PNS, termasuk pemberlakuan presensi online BKD • SK Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin • Rencana Penyusunan Rapergub tentang Etika Pegawai ASN 2. Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja BKD • Pergub 37. 1 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pergub 22 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai • Pergub 48 tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (dilaksanakan mulai Januari 2016)

6. PENGUATAN PENGAWASAN PERMASALAHAN: 1. RKA SKPD terbahas final berpotensi belum mendasarkan pada indikator kinerja yang SMART, ASB dan SHBJ 2. Opini WTP tanpa paragraf catatan dari BPK harus terus dipertahankan 3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum dibangun dan belum diterapkan 4. Penyelenggaraan pemerintahan daerah belum sepenuhnya akuntabel 5. Koordinasi dan jejaring kerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan pemberdayaan SDM belum optimal

Program Penguatan Pengawasan NO PROGRAM 1. Pencermatan RKA SKPD terbahas final/DPA SKPD 1. Verifikasi SPJ SKPD CAPAIAN Inspekt • Pencermatan RKA SKPD belum orat dilaksanakan, namun sebenarnya kegiatan serupa sudah dijalankan dalam bentuk pencermatan terhadap DPA SKPD. Tidak dilaksanakannya pencermatan RKA dikarenakan pembahasan RKA waktunya sangat dinamis sehingga tidak memungkinkan dilakukan pencermatan (akan menghambat). • Sub Kegiatan yang telah berjalan meliputi: Pemeriksaan Reguler, Pengukuran Kinerja, Cash dan Stock Opname, Reviu LK Pemda, Evaluasi LKj. IP, Evaluasi SPIP SKPD, Pencermatan Inspekto DPA SKPD. rat Verifikasi SPJ ini dilaksanakan bersamaan dengan Pemeriksaan Reguler, dan dilakukan setiap bulan terhadap bukti riil (Buril) yang dikirimkan oleh SKPD ke Inspektorat

NO 2. PROGRAM Pemeriksaan khusus pendampingan meliputi: pengelolaan barang daerah (termasuk Stock Opname); pendapatan; Proses pengadaan pengakhiran pekerjaan di akhir tahun anggaran Kuantitas dan kualitas Pekerjaan; Hibah dan Bansos; SKPD CAPAIAN Inspekt • Telah dilaksanakan pemeriksaan orat khusus dengan tujuan tertentu seperti misalnya terkait PBJ, Disiplin PNS, Hibah Bansos dan sebagainya. • Telah dilakukan koordinasi dengan BAPPEDA untuk mengawal PBJ khususnya yang terkait dengan kontrak kritis yang kemudian ditindaklanjuti juga dengan Pemeriksaan Khusus. Verifikasi SPJ ini dilaksanakan bersamaan dengan Pemeriksaan Reguler, dan dilakukan setiap bulan terhadap bukti riil (Buril) yang dikirimkan oleh SKPD ke Inspektorat

NO 1. PROGRAM • Pembangunan dan Pengembangan SPIP di lingkungan Pemda, melalui proses: 1. Tahap persiapan • Pemahaman (knowing) • Pemetaan kondisi SPIP (diagnosis assessmen) 2. Tahap pelaksanaan Pembangunan infrastruktur Internalisasi SKPD CAPAIAN Inspekt SPIP di Pemda DIY didasarkan pada: orat a)Pergub DIY Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah; b) Pergub DIY Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; c) Kepgub DIY Nomor 214/KEP/2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

NO PROGRAM 3. Tahap pelaporan Pelaporan secara periodik 4. Pengembangan berkelanjutan (laporan / monitoring dan evaluasi) 1. SKPD CAPAIAN Inspekt orat Inspekto Pembangunan rat • Sudah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas oleh Gubernur DIY. (ZI), Penilaian • Inspektorat sudah melaksanakan Wilayah Bebas sosialisasi Zona Integritas kepada semua Korupsi (WBK) SKPD. dan Pengusulan • Sudah dilaksanakan penandatanganan Wilayah Pakta Integritas oleh semua pegawai. Birokrasi Bersih • Untuk WBK sedang dalam proses dan Melayani pengusulan setelah dilaksanakan penilain (WBBM), melalui mandiri (self assessment) yang menunjuk tahapan: 3 (tiga) unit kerja yaitu

NO PROGRAM a. Penandatan ganan Piagam Penangana n Pembangu nan ZI b. Pembentuk an Unit Penggerak Integritas (UPI), Unit Pmbangun Integritas (Upb. I) dan Tim Penilai Internal c. Sosialisasi ZI, WBK dan WBBM SKPD CAPAIAN Gerai Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY, Panti Sosial Asuhan Anak Dinas Sosial DIY serta Balai Pengujian, Informasi Pemukiman dan Bangunan dan Pengembangan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY.

NO PROGRAM d. Pembangu nan Zona Integritas di lingkungan Pemda DIY e. Penilaian, Pengajuan Reviu dan Penetapan SKPD yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK f. Pengusulan SKPD yang telah berpredikat WBK menjadi berpredikat WBBM melalui proses penilaian oleh UPI SKPD CAPAIAN

NO 1. PROGRAM SKPD CAPAIAN Penguatan Forbes Inspekto Sudah dibentuk AAIPI DIY dan disahkan APIP melalui rat oleh Gubernur. tahapan: Untuk program kerja masih menunggu Terlaksananya Juklak dan juknis dari pusat. pertemuan secara rutin setiap 2 bulanan secara bergilir Terlaksananya program kerja dari 5 kelompok kerja (pokja) bidang di Forbes

7. PENGUATAN AKUNTABILITAS PERMASALAHAN: 1. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, antara lain: a) Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mengacu visi dan misi RPJMD /kebutuhan masyarakat b) Perencananaan pemba-ngunan belum optimal melibatkan masyarakat, mekanisme public hearing belum optimal c) Pengunaan anggaran belum sepenuhnya efektif efisien dan akuntabel d) Sosialisasi kebijakan pembangunan belum optimal e) Monev implementasi kebijakan belum optimal f) Pelaporan Kinerja belum optimal penyajian dan pemanfaatannya g) Opini WTP tanpa paragraf catatan dari BPK harus terus dipertahankan

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2012 -2017 Bappeda Di tahun 2013 telah disusun RPJMD DIY Tahun 2012 -2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 Di tahun 2015 telan melakukan review terhadap RPJMD DIY Tahun 2012 -2017 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2013, yang menghasilkan RPJMD 2012 -2017 hasil review dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 2. Intensifikasi Bappeda Forum SKPD dan Forum Stake Holders dalam perencanaan pembangunan (Musrenbang) Dilakukannya modifikasi proses musrenbang dengan memperpanjang waktu pelaksanaan musrenbang Terlaksananya forum konsultasi publik yang mengakomodir masukan awal pada proses musrenbang Pelaksanaan forum tematik yang memfasilitasi lintas sektor atau isu strategis yang terfokus Terdapat aplikasi yang memfasilitasi usulan masyarakat secara langsung,

NO. PROGRAM SKPD 3. Pemantapan/Op Bappeda timalisasi sistem informasi perencana-an Daerah (jogjaplan) Pemanfaatan sebagai usulan masyarakat dalam partisipasi perencanaan pembangunan di DIY Salah satu cara akuntabilitas Pemda DIY dalam proses penyusunan dan hasil perencanaan pembangunan (dalam hal ini dokumen RKPD dan KUA PPAS) Media sosialisasi yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa terbatas ruang dan waktu dalam hal ini informasi perencanaan pembangunan Menjadi perangkat utama untuk membantu proses perencanaan Pembangunan Daerah 4. Peningkatan kapasitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Terselenggaranya Kapasitas TAPD Bappeda CAPAIAN Bimtek Peningkatan

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN 5. Penyusunan/revi Biro Dilaksanakan setiap tahun sebagai salah ew Analisis Organisasi satu alat untuk menentukan harga wajar Standar Belanja setiap kegiatan di SKPD. Keluarannya berupa Peraturan Gubernur 6. Penyusunan/revi Biro ew Standar Organisasi Harga Barang dan Jasa Dilaksanakan setiap tahun sebagai salah satu alat untuk menentukan standar harga barang dan jasa kegiatan di SKPD. Keluarannya berupa Peraturan Gubernur 7. Peningkatan kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPPKA Pembinaan dan Pelaksanaan Bimtek bagi pengelola keuangan Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD 8. Peningkatan kapasitas pejabat pengelola keuangan /barang DPPKA Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Optimalisasi pemanfaatan DPPKA Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN 10. Pengembangan/ Optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPPKA Layanan pengadaan barang dan jasasudah dilaksanakan secara elektronik 11. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bappeda Terbentuknya kelembagaan ULP Biro Organisasi 12. Optimalisasi system informasi monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan (jogjamonev) Bappeda Dilakukan pengendalian pelaksanaan Biro program dan kegiatan Pemerintah Organisasi Daerah : a)Tersusunnya laporan pengendalian pembangunan daerah pertriwulan b)Penyusunan dan pembagian raport triwulan bagi PA dan KPA sebagai potret kinerja SKPD sehingga diharapkan dapat memacu SKPD dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatannya c)Tersusunnya laporan tahunan pengendalian pembangunan daerah

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN d) Dilakukan monitoring Penetapan Kinerja per triwulan e) Dilakukan monitoring bantuan keuangan (kemiskinan, hibah bansos, bantuan keuangan Kab/Kota) f) Dilaksanakan pengendalian program strategis unggulan g) Disusun panduan pelaksanaan APBD tahunan h) Pengembangan aplikasi/sistem pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah i) Pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah (RPJMD DIY, RKPD DIY, Renstra DIY, Renja SKPD DIY, RPJMD Kab/Kota) j) Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 13. Asistensi Penyusunan LAKIP SKPD Biro Setiap Tahun dilaksanakan bimtek Organisasi penyusunan LKIP dengan peserta seluruh SKPD

8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PERMASALAHAN: � Pelayanan public yang semakin memberdayakan masyarakat belum dilaksanakan secara optimal; peningkatan daya saing daerah belum sepenuhnya terwujud

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN 1. Fasilitasi penerapan standar manajemen mutu ISO Biro Organisasi a) Kesiapan unit pelayanan untuk menerapkan ISO b) Diperolehnya ISO oleh Unit Pelayanan yaitu : Tahun 2013 : didapat 22 unit layanan yang sudah ber ISO Tahun 2014 : didapat 5 unit layanan yang sudah ber ISO 2. Finalisasi Penyusunan Perda Pelayanan Publik Sekretariat DPRD Telah ditetapkannya PERDA no. 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik 3. Monitoring dan Biro Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Pada Unit Pelayanan Publik (I K M) Tahun 2013 - 2015 : a)Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2013 - 2015 untuk semua instansi pemberi layanan yaitu 63 Unit Pelayanan Publik dan RS Grhasia dengan rata-rata kategori nilai B (Baik).

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN b) Hasil dari Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaporkan kepada Menteri PAN dan RB setiap tahunnya c) Laporan hasil IKM dibagikan kepada unit layanan yang di survey dalam kegiatan ekspose IKM 4. Penilaian Citra Pelayanan Prima Biro Organisasi Tahun 2013 : Pelaksanaan Penilaian Citra Pelayanan Prima pada tahun 2013 dilaksanakan dengan pemenang : Pemenang I : Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Pemenang II : SMA Negeri I Kasihan Bantul Pemenang III : SMK Negeri I Godean Sleman Tahun 2014 : a)Pada tahun 2014 tidak ada Penilaian Citra Pelayanan Prima diganti dengan bentuk Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK)

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN b) Yang menjadi unggulan di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Jogja Plan yang masuk dalam Top 25 c) Selain mengikuti SINOVIK Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga melaksanakan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik yang dilaksanakan mulai tanggal 18 Juni – 25 Juni 2014 yang pemenangnya adalah : • Pemenang I : Puskesmas Gamping I Kabupaten sleman • Pemenang II : RSUD Kota Yogyakarta • Pemenang III : Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan DIY Tahun 2015 : a) Pada tahun 2014 tidak ada Penilaian Citra Pelayanan Prima diganti dengan bentuk Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB b) Yang menjadi unggulan di

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN b) Yang menjadi unggulan di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Jogja Plan yang masuk dalam Top 25 5. Penilaian Citra Bakti Abdi Negara Biro Organisasi Tahun 2013 : Peringkat I : Pemerintah Kota Yogyakarta Peringkat II : Pemerintah Kabupaten Sleman Peringkat III : Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2014 : Program Penilaian Citra Negara sudah ditiadakan Tahun 2015 : Program Penilaian Citra Negara sudah ditiadakan Bakti Abdi

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN 6. Fasiitasi SKPD dalam penyusunan standar pelayanan Biro Organisasi a) Ditetapkannya Pergub no 7 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik Daerah b) Adanya pendampingan dalam penyusunan Standar Pelayanan sehingga setiap unit layanan mampu menyusun Standar Pelayanan dengan benar sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB c) Keputusan Kepala SKPD tentang Standar Pelayanan 7. Penilaian kinerja Biro pelayanan public Organisasi bidang pertanian Tahun 2013 : Dilaksanakan Penilaian kinerja pelayanan publik bidang pertanian dengan hasil: • Peringkat I : UPT Laboratorium dan Balai Benih Ikan, Kabupaten Gunung Kidul • Peringkat II : UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP 3 K) wilayah VIII, Kabupaten Sleman

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN Peringkat III : UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kabupaten Sleman Tahun 2014 : Penilaian kinerja pelayanan publik bidang pertanian dilaksanakan pada tahun ganjil Tahun 2015 : Dilaksanakan Penilaian kinerja pelayanan publik bidang pertanian yang diusulkan ke Kementerian Pertanian untuk dilaksanakan penilaian adalah: • Badan Pelaksana Penyuluhan dan Katahanan Pangan (BP 2 KP), Kabupaten Gunungkidul. • Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah III (BP 3 K Wilayah III Sayegan, Kabupaten Sleman • Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan, Kabupaten Kulonprogo.

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN • Poskeswan Piyungan, Wilayah Piyungan. Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. • Balai Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan (BSPMBPTKP), Dishutbun DIY. Yang berhasil memperoleh Piala Abdibaktitani adalah: Badan Pelaksana Penyuluhan dan Katahanan Pangan (BP 2 KP), Kabupaten Gunungkidul 8. Monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan Biro Organisasi Tahun 2014 Dilaksankan pendampingan kepada Unit layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyusunan Standar Pelayanan sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik Daerah

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN Tahun 2015 Dilaksankan Monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan dengan hasil: Dari 64 Unit Layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah menyusun Standar Pelayanan sebanyak 22 Unit Layanan atau 34% 9. Monitoring dan Evaluasi SPM Biro Organisasi Setiap tahun dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SPM (1 laporan) dan sudah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri 10. Optimalisasi Unit Layanan Pengaduan di lingkungan Pemda DIY Biro Organisasi Setiap Unit Layanan menyediakan kotak pengaduan untuk menampung keluhan dan saran dari pelanggan dan menindaklanjuti keluhan dan saran pelanggan tersebut

9. MONITORING DAN EVALUASI PERMASALAHAN: � Belum melembagannya upaya monitoring, evaluasi, pelaporan dan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi

NO. PROGRAM SKPD 1. Sosialisasi Road Biro Map Reformasi Organisasi Birokrasi Pemda DIY 2013 - 2017 2. Sosialisasi Pelaksanaan PMPRB on line Pemda DIY CAPAIAN Tahun 2014: Telah dilaksanakan sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi Pemda DIY 2013 – 2017 dengan mengundang seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY Inspektorat Tahun 2013: Telah dilaksanakan sosialisasi Pelaksanaan PMPRB on line Pemda DIY dengan mengundang seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2014: Telah dilaksanakan sosialisasi Pelaksanaan PMPRB on line Pemda DIY dengan mengundang seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2015: Telah dilaksanakan sosialisasi Pelaksanaan PMPRB on line Pemda DIY dengan mengundang SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY

NO. PROGRAM SKPD CAPAIAN 3. Penyelenggaraan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi Biro Organisasi Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi Pemda DIY 2013 – 2017 dan telah dilaksanakan ekspose hasil monitoring dan evaluasi dengan mengundang seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY serta telah disusun laporan hasil monev Reformasi Birokrasi Pemda DIY 4. Fasilitasi pelaksanaan PMPRB di lingkungan Pemda Inspektorat Telah dilaksanakan pelaksanaan PMPRB di Pemda DIY Fasilitasi lingkungan

KESIMPULAN � Dari hasil capaian program/kegiatan pada 8 area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Peraturan Perundang-undanganan, Penataan Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik tersebut, sebagian besar sudah dilaksanakan walaupun hasilnya belum bisa optimal

REKOMENDASI Berdasarkan kesimpulan hasil capaian program/kegiatan pada 8 area perubahan tersebut dapat diambil rekomendasi atau saran perbaikan kedepan sebagai berikut: 1. Optimalisasi pengawalan program/kegiatan dalam setiap area perubahan agar capaiannya lebih optimal 2. Penyesuaian program/kegiatan Road Map Reformasi Birokrasi dalam program kegiatan SKPD 3. Optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5. Sistem Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 6. Optimalisasi peran Tim Reformasi Birokrasi 7. Reviu Road Map Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan perkembangan