MODUL 2 PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN

MODUL 2 PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS PELATIHAN RENCANA KETERPADUAN INFRASTRUKTUR WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS

• Kompetensi Dasar • Para peserta diharapkan mampu memahami perencanaan pengembangan infrastruktur dalam konteks pengembangan wilayah strategis. • Indikator Hasil Belajar 1. Menjabarkan isu dan tantangan pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah. 2. Menjelaskan pengembangan infrastruktur dalam konteks pengembangan wilayah strategis 3. Mendeskripsikan keterpaduan perencanaan pengembangan wilayah dan infrastruktur WPS

1 Sistematika Pembahasan: Isu dan Tantangan Pengembangan Infrastruktur Pengembangan Wilayah • Isu dan Tantangan Pengembangan Infrastruktur • Isu dan Tantangan Pengembangan Wilayah • Peran dan Fungsi Infrastruktur dalam Pengembangan Wilayah

2 Sistematika Pembahasan: Pengembangan Infrastruktur dalam Konteks Pengembangan Wilayah Strategis • Konsepsi Pengembangan Wilayah Strategis dan Kawasan Strategis • Konsepsi Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) • Tipologi Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) • Pengembangan Infrastruktur dalam Konteks Pengembangan Wilayah Strategis

3 Sistematika Pembahasan: Keterpaduan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur WPS • Konsepsi Perencanaan Pembangunan Terpadu • Konsepsi Perencanaan Infrastruktur • Mekanisme Keterpaduan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur PUPR • Konsepsi Keterpaduan Perencanaan Infrastruktur di WPS

1 1. Isu dan Tantangan Pengembangan Infrastruktur Pengembangan Wilayah • Isu dan Tantangan Pengembangan Infrastruktur • Isu dan Tantangan Pengembangan Wilayah • Peran dan Fungsi Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah

1 1. 1 Isu dan Tantangan Pengembangan Infrastruktur • Disparitas antar wilayah relatif masih tinggi terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Tantangan kedepan adalah kebutuhan untuk mengembangkan infrastruktur menuju keseimbangan yang lebih baik bagi pembangunan daerah yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan wilayah.

1 Ketimpangan Antar Wilayah di Indonesia

1 Gini Index Indonesia

1 Variasi Tingkat Kemiskinan Provinsi dengan Nasional

1 Disparitas Tingkat Ketersediaan Jalan • Tingkat ketersediaan jalan (Kt. J) merupakan perbandingan antara panjang jalan dengan luas wilayah. Tingkat ketersediaan jalan dalam standar pelayanan minimal bidang jalan disebut dengan indeks aksesibilitasnya (Kepmenkimpraswil No. 534/KPTS/M/2001) • Aksesbilitas adalah suatu ukuran kemudahan bagi pengguna jalan untuk mencapai suatu pusat kegiatan (PK) atau simpul-simpul kegiatan di dalam wilayah yang dilayani jalan. Nilai Kt. J (Indeks Aksesibilitas) 0, 05 0, 25 1, 25 2, 00 5, 00 Keterangan 1 km jalan melayani 20 km 2 wilayah 1 km jalan melayani 4 km 2 wilayah 1 km jalan melayani 0, 8 km 2 wilayah 1 km jalan melayani 0, 5 km 2 wilayah 1 km jalan melayani 0, 2 km 2 wilayah Katagori Sangat Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

Disparitas Tingkat Ketersedian Jalan/Tingkat Aksessibilitas Panjang Jalan (Km) Tahun 2016 Luas Daerah (Km 2) Indeks Aksesibilit Katagori as Negara Provinsi Kabupaten/ Kota PULAU SUMATERA PULAU JAWA KEP. BALI & NUSA TENGGARA 13. 710, 00 6. 534, 00 17. 417, 00 14. 409, 00 153. 730, 00 92. 520, 00 Total Panjang Jalan 184. 857, 00 113. 463, 00 3422 3965 30416 37803 73070, 48 0, 52 PULAU KALIMANTAN 7. 620, 00 6. 054, 00 49. 894, 00 63. 568, 00 544. 150, 07 0, 12 PULAU SULAWESI PULAU PAPUA & KEP. MALUKU 8. 793, 00 5. 728, 00 68. 541, 00 83. 062, 00 188. 522, 36 0, 44 6. 938, 00 7. 843, 00 28. 879, 00 43. 660, 00 497. 604, 21 0, 09 INDONESIA 47. 017, 00 55. 416, 00 423. 980, 00 526. 413, 00 1. 913. 578, 6 8 0, 28 Provinsi 480. 793, 28 129. 438, 28 0, 38 0, 88 Rendah Sedang Sangat Rendah

1 1. 1 Isu dan Tantangan Pengembangan Infrastruktur • Belum mantapnya konektivitas antara infrastruktur di darat dan laut, serta pengembangan kota maritim/pantai. Tantangan kedepan adalah meningkatkan konektivitas antar wilayah dan bagaimana untuk meningkatkan indeks daya saing nasional.

1 Konektivitas

1 1. 1 Isu dan Tantangan Pengembangan Infrastruktur • Maksud dan tujuan Penguatan Konektivitas Nasional adalah sebagai berikut: • Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, melalui inter-modal supply chains systems. • Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland). • Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan.

1 1. 1 Isu dan Tantangan Pengembangan Infrastruktur • Urbanisasi yang tinggi (meningkat 6 kali dalam 4 dekade) diikuti persoalan perkotaan seperti urban sprawl dan penurunan kualitas lingkungan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kawasan perdesaan sebagai hinterland belum maksimal dalam memasok produk primer. Tantangan kedepan adalah Mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengelola urbanisasi.

1 1. 1 Isu dan Tantangan Pengembangan Infrastruktur q. Urbanisasi yang terjadi, menimbul berbagai permasalahan perkotaan, terutama terkait dengan kualitas hidup lingkungan dan masyarakat perkotaan. q Masalah yang terkait dengan kualitas lingkungan hidup dan pada akhirnya kualitas hidup masyarakat kota, meliputi aspek fisik, kondisi lingkungan perumahannya, ketersediaan sarana dan prasarana serta pelayanan kota lainnya, aspek sosial budaya dan ekonomi, tidak tersedianya wahana atau tempat untuk menyalurkan kebutuhan-kebutuhan sosial budaya, serta jaminan perlindungan hukum dan keamanan dalam melaksanakan kehidupannya. Kohesi sosial dan kesetaraan merupakan faktor penting dalam kualitas hidup di perkotaan.

1 Perkembangan Penduduk Perkotaan Tahun 1980 -2025

1 Prosentase Penduduk Perkotaan di Indonesia Berdasarkan Pulau/Kepulauan Jumlah Penduduk % Penduduk terhadap Indonesia Jumlah Penduduk Perkotaan % Penduduk Perkotaan Pulau Sumatera 50. 630. 931 21% 19. 787. 628 39% Pulau Jawa-Bali 140. 501. 347 59% 82. 292. 433 59% Pulau Kalimantan 13. 787. 831 6% 5. 799. 291 42% Pulau Sulawesi 17. 371. 782 7% 5. 843. 103 34% Kepulauan Maluku 9. 184. 039 4% 2. 783. 773 30% Kepulauan Nusa Tenggara 2. 571. 593 1% 850. 636 33% Pulau Papua 3. 593. 803 2% 963. 392 27% INDONESIA 237. 641. 326 100% 118. 318. 017 50% Pulau/Kepulauan

Tantangan Pembangunan Infrastruktur Permukiman • Berdasarkan data dari kementerian PUPR terkait dengan persoalan dan tantangan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan pemenuhan infrastruktur permukiman, masih terdapat gap pencapaian seperti yang terlihat pada tabel berikut Indikator Akses Air Minum Layak Akses Sanitasi Layak Permukiman Kumuh Perkotaan Tahun 2015 Target MDGs 2015 Target Cipta Karya 2019 71, 05% 68, 87% 100% 62, 02% 62, 41% 100% 8% 6% 0%

Gerakan Nasional 100 -0 -100

MDG dan SDG • Terkait dengan Millenium Development Goals (MDGs) berakhir pada tahun 2015, pada tanggal 2 Agustus 2015, 193 Negara anggota PBB mengaklamasikan “Transforming Our World: the 2030 Agenda For Sustainable Development Goals (SDGs)/ UN 2030 Agenda. • SDGs Disahkan pada sidang PPB Akhir September 2015, terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator yang direncanakan dapat dicapai selama 15 tahun sampai dengan 2030 • Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015– 2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000– 2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs berisi 17 Tujuan.

17 Tujuan SDG

1 1. 1 Isu dan Tantangan Pengembangan Infrastruktur • Pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan & kemandirian energi.

1 1. 1 Isu dan Tantangan Pengembangan Infrastruktur • Hubungan air-energi-pangan merupakan pendekatan yang berguna untuk mengidentikasi dan mengevaluasi pertukaran (trade-off) di berbagai sektor yang berbeda. Pendekatan ini mengakui interdependensi antara sistem air, energi dan pangan serta ketergantungan mereka pada sumber daya alam. • Di Indonesia, air merupakan inti dari hubungan ini, penting baik bagi ketahanan pangan (produktivitas pertanian dan perikanan (ketahanan pangan) dan ketahanan energi (pembangkit listrik tenaga air, produktivitas tanaman bahan bakar hayati, dan pendinginan di pembangkit listrik tenaga termal). • Tujuan kunci ketahanan air di Indonesia adalah untuk meningkatkan pasokan air bagi masyarakat, industri dan pertanian serta untuk mengurangi risiko dari banjir. Dalam meningkatkan pasokan air, ada target untuk memperbaiki baik infrastruktur alami (ekosistem hutan) maupun infrastruktur buatan (waduk dan jaringan irigasi).

1 Interaksi Kunci antara Tujuan Air, Energi, dan Pangan

1 1. 2 Isu dan Tantangan Pendekatan Pengembangan Wilayah • Pembangunan infrastruktur selama ini cenderung berjalan secara parsial antarsektor, belum dipayungi oleh strategi pengembangan wilayah yang jelas, sehingga dalam pelaksanaannya cenderung tidak fokus pada satu wilayah pengembangan yang diprioritaskan. • Konsep regionalisasi merupakan pendekatan yang dipandang mampu mengatasi persoalan ini. Konsep ini mengedepankan pembangunan infrastruktur yang didasarkan atas keterpaduan antarsektor dan strategi pengembangan kewilayahan yang komprehensif.

1 1. 2 Isu dan Tantangan Pendekatan Pengembangan Wilayah • Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana konsep regionalisasi yang efektif terkait dengan pendekatan regionalisasi yang efektif dalam pembangunan infrastruktur sebagai upaya mengurangi ketimpangan wilayah tersebut.

1 1. 2 Isu dan Tantangan Pendekatan Pengembangan Wilayah • Menurut Adisasmita (2008), regionalisasi kawasan sangat dipengaruhi oleh tujuan pendelineasian wilayah tersebut, yang umumnya untuk kepentingan ekonomi seperti pendapatan, investasi, volume perdagangan, dan kepentingan ekonomi lainnya. • Regionalisasi tentunya akan memberikan dampak (baik positif maupun negatif) bagi manusia, alam, dan kegiatan ekonomi di dalam maupun di luar kawasan.

1 1. 2 Isu dan Tantangan Pendekatan Pengembangan Wilayah • Pertumbuhan yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan perkapita, menurunnya rasio gini, meningkatnya keterkaitan ekonomi antar wilayah, meningkatnya iklim investasi, meningkatnya volume perdagangan wilayah, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang salah satunya ditunjukan dengan meningkatnya IPM, menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan.

1 1. 2 Isu dan Tantangan Pendekatan Pengembangan Wilayah • Level konektivitas akan sangat menentukan besaran (magnitude) dampak regionalisasi dan jangkauan pelayanan perwilayahan (coverage area). • Salah satu upaya menciptakan konektivitas pada regionalisasi kawasan adalah melalui penyediaan infrastruktur pendukung konektivitas. • Transportasi (jaringan jalan dan pergerakan), energi, telekomunikasi, sumber daya air, adalah beberapa infrastruktur pendukung konektivitas dalam regionalisasi kawasan.

1 1. 2 Isu dan Tantangan Pendekatan Pengembangan Wilayah • Pendekatan lain adalah pendekatan koridor ekonomi. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. • Tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia.

1 1. 3 Peran dan Fungsi Infrastruktur dalam Pengembangan Wilayah • Inftrastruktur memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, dengan jangka pendek menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dan jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait. • Infrastruktur sepertinya menjadi jawaban dari kebutuhan negara-negara yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, dengan membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung tumbuhnya pusat ekonomi dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa serta merendahkan biaya aktifitas investor dalam dan luar negeri;

1 1. 3 Peran dan Fungsi Infrastruktur dalam Pengembangan Wilayah • Peran infrastruktur terhadap perekonomian wilayah adalah sebagai berikut: • Mempengaruhi marginal productivity; • Mengurangi biaya produksi; • Memberikan dampak terhadap kondisi Demand dan Supply; • Memberikan dampak yang signifikan terhadap elastisitas pertumbuhan ekonomi (Untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi 1% diperlukan dukungan investasi pada infrastruktur sebesar 1% dari PDRB).

1 1. 3 Peran dan Fungsi Infrastruktur dalam Pengembangan Wilayah • Infrastruktur memiliki peran juga terhadap peningkatan daya saing wilayah: • Meningkatkan derajat keterkaitan wilayah sebagai lokasi investasi (contoh: kawasan industri lebih menarik daripada lahan industri individual). • Mempengaruhi Tingkat Harga. • Keberadaan sarana dan transportasi akan dapat menurunkan harga. • Mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. • Wilayah yang memiliki prasarana yang lengkap akan lebih mudah untuk menarik investasi.

1 1. 3 Peran dan Fungsi dalam Pengembangan Wilayah • Dalam peningkatan kualitas hidup, infrastruktur memiliki peran sebagai berikut: • Menciptakan kenyamanan pada lingkungannya. • Meningkatkan kesejahteraan. • Memiliki dampak positif terhadap stabilitas makro ekonomi.

1 Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi • Infrastruktur memainkan peran yang penting dalam pembangunan. Dalam teori pertumbuhan, infrastruktur secara khusus masuk dalam modal publik dan sering disebut sebagai faktor produksi tidak dibayar yang mendorong secara langsung peningkatan produksi. Di lain sisi infrastruktur juga sering disebut sebagai faktor penambah dimana akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas. Infrastruktur juga sebagai faktor pemicu yang berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan individu (Crescenzi dan Pose 2012 dalam Prasetyo).

1 Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi • Hubungan antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur merupakan faktor dalam penentuan daya saing dan produktivitas. Infrastruktur ekonomi akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan regional, sedangkan infrastruktur sosial berdampak langsung pada kualitas hidup dan modal manusia, sehingga akan berpengaruh pada produksi hanya dalam jangka panjang dan efeknya tidak hanya berdampak pada area yang dibangun infrastruktur sosial tersebu (Capello 2007 dalam Prasetyo).

1 Infrastruktur dan Ketimpangan • Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan inti dari semua masalah pembangunan dan merupakan tujuan utama kebijakan pembangunan di banyak negara. Ketimpangan dalam hal distribusi pendapatan dan asset hanyalah bagian kecil dari masalah ketimpangan yang sebenarnya lebih luas di negara berkembang. Selain ketimpangan pendapatan masih terdapat bentuk-bentuk ketimpangan lainnya, yaitu ketimpangan kekuasaan, prestise, status, gender, kepuasan kerja, kondisi kerja, derajat partisipasi, kebebasan memilih, dan berbagai dimensi lainnya.

1 Infrastruktur dan Ketimpangan • Pengukuran ketimpangan pendapatan secara umum dibagi kedalam dua ukuran pokok yaitu distribusi pendapatan perseorangan atau distribusi ukuran pendapatan distribusi pendapatan “fungsional” atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi. Ukuran ketimpangan pendapatan yang sering digunakan adalah koefisien gini dan ukuran ketimpangan agregat. Koefisien gini dihitung dari rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh segi empat dimana kurva Lorenz tersebut berada. Koefisien gini merupakan salah satu ukuran yang memenuhi empat kriteria yang sangat dicari, yaitu prinsip anonimitas, independensi skala, independensi populasi, dan transfer.

1 Infrastruktur dan Ketimpangan • Pada tahap awal pembangunan, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan membaik. Keadaan tersebut karena pada tahapan pertumbuhan awal akan terpusat di sektor industri modern, yang mempunyai lapangan kerja terbatas namun tingkat upah dan produktivitas yang tinggi. Observasi inilah yang dikenal dengan kurva Kuznets “U-terbalik”, karena perubahan longitudinal dalam distribusi pendapatan, misalnya koefisien gini, tampak seperti kurva berbentuk U-terbalik. Pembangunan infrastruktur dalam kondisi yang tepat dapat menimbulkan dampak yang positif pada pendapatan dan kesejahteraan dari rakyat yang miskin dan akan meningkatkan rata-rata pendapatan mereka. Infrastruktur akan menolong individu yang lebih miskin dan wilayah yang terbelakang untuk mengakses aktifitas ekonomi, kemudian dari akses tersebut akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menambah peluang peningkatan produktifitasnya.

2 2. Pengembangan Infrastruktur dalam Konteks Pengembangan Wilayah Strategis • Konsepsi Pengembangan Wilayah Strategis dan Kawasan Strategis • Konsepsi Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) • Tipologi Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) • Pengembangan Infrastruktur Dalam Konteks Wilayah Pengembangan Strategis

2 2. 1 Konsepsi Pengembangan Wilayah Strategis dan Kawasan Strategis • (Glason, 1974 dalam Tarigan, 2005) berdasarkan fase kemajuan perekonomian mengklasifikasikan region / wilayah menjadi : • Fase pertama yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan keseragaman/homogenitas. Wilayah formal adalah suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografi, ekonomi, sosial dan politik. • Fase kedua yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan koherensi dan interdependensi fungsional, saling hubungan antar bagian-bagian dalam wilayah tersebut. • Fase ketiga yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.

2 2. 1 Konsepsi Pengembangan Wilayah Strategis dan Kawasan Strategis • Tujuan-tujuan pembangunan terkait dengan lima kata kunci, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. pertumbuhan penguatan keterkaitan keberimbangan kemandirian keberlanjutan

2 Pergeseran Paradigma Kebijakan Pengembangan Wilayah Paradigma Lama Disparitas wilayah dalam pendapatan, persediaan infrastruktur, dan lapangan kerja Keadilan melalui pembangunan daerah yang seimbang Paradigma Baru Kurangnya daya saing daerah, potensi daerah kurang dimanfaatkan Kerangka kebijakan umum Kompensasi temporer untuk kelemahan lokasi daerah tertinggal, menanggapi guncangan(Misalnya penurunan industri) (Reaktif terhadap masalah) Mengetuk potensi daerah yang kurang dimanfaatkan melalui perencanaan dan pemrograman strategis regional (proaktif untuk potensi) cakupan tema Pendekatan sektoral dengan sektor yang terbatas orientasi spasial Ditargetkan di daerah tertinggal Proyek pembangunan terpadu dan komprehensif dengan jangkauan cakupan kebijakan yang lebih luas Semua fokus fungsional unit untuk intervensi kebijakan Wilayah administrasi Wilayah fungsional dimensi waktu pendekatan Jangka pendek Pendekatan satu ukuran cocok untuk semua Investasi dan transfer eksogen Jangka panjang Pendekatan konteks-spesifik (pendekatan berbasis tempat) Aset lokal endogen, pengetahuan, inovasi Subsidi dan bantuan negara (seringkali ke perusahaan perorangan) nvestasi campuran untuk modal lunak dan keras (lingkungan bisnis, pasar tenaga kerja, infrastruktur) Pengenalan masalah Tujuan fokus Instrument Daya saing dan keadilan

2 2. 1 Konsepsi Pengembangan Wilayah Strategis dan Kawasan Strategis • Dewasa ini lahir konsep yang dianggap mampu mewakili semua upaya pembangunan ekonomi, yakni meningkatkan competitiveness atau daya saing. • Competitiveness dibutuhkan untuk mencapai sustainable regional development (pembangunan wilayah yang berkelanjutan), namun perlu disertai dengan kepemimpinan yang kuat, kebijakan publik yang tepat dan efektif, inovasi, pertumbuhan penduduk, dan substitusi impor. (Stimson et al. , 2006).

2 Membangun dari Pinggiran • Konsep lain terkait dengan pengembangan wilayah adalah konsep “membangun dari pinggiran” yang dilontarkan oleh presiden Ir. Joko Widodo, dan mencanangkan serangkaian agendanya yang dikenal sebagai Nawa Cita (sembilan agenda). Agenda “membangun dari pinggiran” muncul pada urutan ketiga, selengkapnya berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

2 Membangun dari Pinggiran • Selanjutnya dapat dikemukakan adanya dua modus utama yang digunakan untuk penerapan kebijakan “membangun dari pinggiran”, yakni (Priyarsono, 2017): • menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah-daerah pinggiran, khususnya pedesaan, dan • membuka atau membangun konektivitas antarwilayah khususnya konektivitas antara daerah pinggiran dengan daerah pusat tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi secara intensif. Pengembangan konektivitas dilakukan dengan pembangunan infrastruktur khususnya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi.

2 2. 1 Konsepsi Pengembangan Wilayah Strategis dan Kawasan Strategis • Definisi Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh sangat terkait dengan UU Penataan Ruang Tahun 1992 dan PP 47 Tahun 1997 tentang RTRWN yang sudah tidak berlaku lagi saat ini, karena diperbaharui dalam bentuk UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Istilah pendekatan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, salah satunya dikenal dengan Kawasan Andalan yang tercantum dalam PP 47 Tahun 1997 tentang RTRWN yang diidentifikasi sebanyak 111 kawasan sebagai pendekatan perencanaan pemerataan pembangunan nasional, kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk KAPET sebanyak 13 kawasan, umumnya di Indonesia Bagian Timur. • Dalam UU Nomor 26 tentang Penataan Ruang Tahun 2007, istilah Kawasan Andalan tidak lagi muncul, yang adalah istilah Kawasan Strategis yang dibedakan dari berbagai aspek poleksosbudhankam, serta dibedakan dari tingkatan administrasi pemerintahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota).

2 2. 1 Konsepsi Pengembangan Wilayah Strategis dan Kawasan Strategis • Kawasan Strategis menurut undang-undang tersebut didefinisikan sebagai wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. • Sedangkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Pendekatan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh menjadi harapan dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya, bertujuan meningkatkan pemerataan pembangunan antar-daerah yang dilakukan melalui pendekatan keterpaduan antar-sektor dan antar-wilayah.

2 Pergeseran Paradigma Kebijakan Pengembangan Wilayah Paradigma Lama Disparitas wilayah dalam pendapatan, persediaan infrastruktur, dan lapangan kerja Paradigma Baru Kurangnya daya saing daerah, potensi daerah kurang dimanfaatkan Keadilan melalui pembangunan daerah yang seimbang Kompensasi temporer untuk kelemahan lokasi daerah tertinggal, menanggapi guncangan(Misalnya penurunan industri) (Reaktif terhadap masalah) Daya saing dan keadilan cakupan tema Pendekatan sektoral dengan sektor yang terbatas orientasi spasial unit untuk intervensi kebijakan dimensi waktu pendekatan Ditargetkan di daerah tertinggal Wilayah administrasi Jangka pendek Pendekatan satu ukuran cocok untuk semua fokus Instrument Investasi dan transfer eksogen Subsidi dan bantuan negara (seringkali ke perusahaan perorangan) Proyek pembangunan terpadu dan komprehensif dengan jangkauan cakupan kebijakan yang lebih luas Semua fokus fungsional Wilayah fungsional Jangka panjang Pendekatan konteks-spesifik (pendekatan berbasis tempat) Aset lokal endogen, pengetahuan, inovasi investasi campuran untuk modal lunak dan keras (lingkungan bisnis, pasar tenaga kerja, infrastruktur) Pengenalan masalah Tujuan Kerangka kebijakan umum Mengetuk potensi daerah yang kurang dimanfaatkan melalui perencanaan dan pemrograman strategis regional (proaktif untuk potensi)

2 Perubahan Fokus Strategi Perencanaan Pembangunan

2 2. 2 Konsepsi Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) • Regionalisasi kawasan dalam rangka mengurangi ketimpangan wilayah diwujudkan dengan menetapkan wilayah-wilayah deliniasi sebagai wilayah intervensi atau wilayah kerja. Wilayah tersebut didefinisikan sebagai Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

2 Prinsip Pengembangan Wilayah dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)

2 Strategi dalam Pengembangan Wilayah Melalui Konsep WPS

2 Posisi dan Peran WPS dalam Mengurangi Disparitas Wilayah

2 Kriteria Penetapan WPS FAKTOR KRITERIA Memiliki daya dukung dan tampung untuk Kemanpuan Fisik Ruang daya dikembangkan Memiliki kegiatan ekonomi utama yang berkarakter Kegiatan Ekonomi VARIABEL Wilayah yang memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang Wilayah dengan konsentrasi pengembangan tertentu Dapat berupa wilayah cepat, Wilayah cepat tumbuh, sedang tumbuh, dan baru Keterbangunan Wilayah sedang, dan baru tumbuh Membangun dari wilayah Wilayah yang terletak di Kebijakan terluar daerah perbatasan dan Pembangunan yang terluar Berlaku Ketidakberfungsian backbone Wilayah yang memiliki wilayah infrastruktur nasional, tapi Kondisi Infrastruktur belum berfungsi optimal

2 Ilustrasi Penerapan Konsep Backbone di WPS

2. 3 Tipologi Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Kelompok Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, WPS dikelompokan berdasarkan 4 faktor yang mendasarinya sebagai berikut: • Wilayah yang relatif sudah berkembang, backbone relatif stabil, namun masih membutuhkan penguatan konektivitas untuk merespon persaingan global • Wilayah belum berkembang, backbone belum berfungsi, perlu penguatan konektifitas • Wilayah akan berkembang, backbone teridentifikasi, namun masih ada masalah untuk leverage ekonomi wilayah • Wilayah belum berkembang, belum ada backbone wilayah, dan belum dilalui jaringan konektivitas wilayah

2 Peta Sebaran Wilayah Pengembangan Strategis

2 Peta WPS Pulau Terluar

2 2. 4 Pengembangan Infrastruktur dalam Konteks Wilayah Pengembangan Strategis • Pengembangan infrastruktur PUPR dalam konteks Pengembangan Wilayah Strategis akan mendukung hal berikut: • Konektivitas Menghubungkan antar-kluster (perkotaan, industri, pelabuhan) untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, pelayanan logistik nasional, dan menurunkan kesenjangan antar-wilayah. • Kawasan Perkotaan dan Industri Mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pembangunan dan operasional, dan menciptakan kesempatan kerja. • Hinterland Memfasilitasi produksi primer dan keterkaitan dengan pengolahan dan pelayanan. • Masyarakat Meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan, memfasilitasi penyediaan perumahan rakyat dan pengembangan kapasitas, dan memfasilitasi hubungan dan kecocokan antara SDM/tenaga kerja dan industri.

2 Kebutuhan Infrastruktur PUPR dalam Pengembangan WPS

3 3. Keterpaduan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur (WPS) • Konsepsi Perencanaan Pembangunan Terpadu • Konsepsi Perencanaan Infrastruktur • Mekanisme Keterpaduan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur PUPR. • Konsepsi Keterpaduan Perencanaan Infrastruktur di WPS.

3. 1 Konsepsi Perencanaan Pembangunan Terpadu • Pendekatan pembangunan terpadu didefinisikan sebagai pendekatan yang secara bersamaan memajukan banyak manfaat di tiga dimensi pembangunan berkelanjutan (sosial, lingkungan dan ekonomi) • Dalam prakteknya, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pendekatan pembangunan terpadu perlu diarusutamakan ke dalam setiap tahap siklus perencanaan nasional

Tahapan Generik dari Siklus Perencanaan

Perencanaan pembangunan terpadu tersebut akan menghasil 4 pilar, yaitu Pelayanan yang lebih baik Pembangunan ekonomi lokal Transformasi kelembagaan Integrasi spasial (keruangan)

Sistem Pendukung Perencanaan Pembangunan Terpadu

3. 2 Konsepsi Perencanaan Infrastruktur • Pada tataran operasional, perencanaan di lingkungan Kementerian PUPR cq BPIW senantiasa mengacu pada berbagai produk hukum yang berlaku. • Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Pemerintah Republik Indonesia 2004) secara garis besar mengatur penyelenggaraan perencanaan makro pada setiap fungsi pemerintahan, di setiap bidang kehidupan, yang dilakukan secara terpadu dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang SPPN dijabarkan menjadi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan (3) Rencana Pembangunan Tahunan.

3 3. 2 Konsepsi Perencanaan Infrastruktur • Produk hukum yang menjadi acuan berikutnya adalah UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025 (Pemerintah Republik Indonesia 2007). RPJPN secara sederhana dipahami sebagai dokumen perencanaan dengan masa berlaku 20 (dua puluh) tahun. • Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah kemudian berupaya menjalankan amanat pembangunan yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita, atau 9 (sembilan) agenda prioritas, yang kemudian dijabarkan secara lebih detail dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 - 2019, perpres ini merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005 - 2025. Perpres ini menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan

3 3. 2 Konsepsi Perencanaan Infrastruktur • Di tingkat kementerian/lembaga, dalam hal ini Kementerian PUPR, ditetapkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13. 1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015 -2019. Permen ini mendetailkan apa yang dijabarkan dalam RPJMN 2015 -2019, berisi tentang arah kebijakan serta strategi pembangunan infrastruktur PUPR untuk periode perencanaan 2015 -2019. Pada permen PUPR ini, Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) diperkenalkan sebagai salah satu strategi Kementerian PUPR untuk menterpadukan pengembangan wilayah dengan pembangunan infrastruktur PUPR. • Selain mengacu pada berbagai produk hukum, BPIW juga mengacu pada berbagai produk perencanaan, baik yang terdokumentasi secara legal maupun yang berupa naskah akademis. Diantara produk perencanaan tersebut adalah dokumen Rencana Induk Pengembangan Pulau / RIPP, Rencana Utama (Master Plan/MP), dan Rencana Pengembangan (Development Plan/DP).

3 3. 2 Konsepsi Perencanaan Infrastruktur • Adapun penjelasan masing-masing produk perencanaan adalah sebagai berikut. • RIPP adalah produk perencanaan yang merupakan rencana pembangunan Infrastruktur dengan masa perencanaan 20 (dua puluh) tahun. Substansi RIPP secara umum berisikan keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur PUPR dengan lokus spasial pulau/kepulauan, dengan pertimbangan-pertimbangan seperti ketersediaan sumber daya, kearifan lokal, dan potensi wilayah setempat. Dokumen ini dirancang sebagai panduan perencanaan jangka panjang infrastruktur pulau/kepulauan di lingkungan Kementerian PUPR (Rasyidi et al. 2016).

3 3. 2 Konsepsi Perencanaan Infrastruktur • Master Plan (MP) Pembangunan Infrastruktur, secara umum dipahami sebagai produk perencanaan yang berfungsi sebagai komplementer atau pelengkap produk perencanaan telah berlaku, dengan durasi waktu perencanaan sepanjang 10 (sepuluh) tahun. Substansi kedua jenis produk perencanaan ini berisikan keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur PUPR dengan non infrastruktur PUPR dengan basis spasial WPS. Master Plan Pembangunan Infrastruktur ditetapkan oleh Menteri PUPR (Rasyidi et al. 2016). • Development Plan (DP) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) adalah rencana pengembangan yang terdiri atas berbagai program pembangunan infrastruktur PUPR yang berbasis pendekatan WPS, rencana pengembangan juga dapat diartikan sebagai program pembangunan infrastruktur dalam rentang waktu 5 (lima) tahun (Rasyidi et al. 2016).

3 3. 3 Mekanisme Keterpaduan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur PUPR • BPIW adalah sebuah unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR (Kementerian PUPR 2015). Sesuai khittahnya, BPIW dibentuk untuk menterpadukan rencana serta mensinkronkan program pembangunan infrastruktur PUPR dalam upaya mendukung perwujudan ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, penguatan konektivitas nasional, permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, penyediaan jasa konstruksi dan sistem investasi infrastruktur yang memadai, fasilitasi penyediaan rumah, pengusahaan penyediaan pembiayaan, membina sumber daya manusia konstruksi dan aparatur di lingkungan Kementerian PUPR. • Berbagai tujuan pembangunan nasional tersebut tersurat secara gamblang dalam Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No. 165 tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, dan Keputusan Presiden No. 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2015 -2019 (Pemerintah Republik Indonesia 2008; Pemerintah Republik Indonesia 2014 b; Pemerintah Republik Indonesia 2014 a).

3 Struktur Organisasi BPIW

3 Proses Bisnis Kelembagaan BPIW

3 Proses Keterpaduan Perencanaan dan Sinkronisasi Pemrograman Infrastruktur PUPR

3 3. 4 Konsepsi Keterpaduan Perencanaan Infrastruktur di WPS • Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititik beratkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (engine of growth), namun perlu lebih bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan carrying capacity suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (trigger) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (new emerging growth center) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru / pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

3 3. 4 Konsepsi Keterpaduan Perencanaan Infrastruktur di WPS • Konsepsi pengembangan WPS diilustrasikan yaitu pembangunan infrastruktur wilayah PUPR pada setiap WPS diarahkan untuk mempercepat pembangunan fisik di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai dengan klusternya, terutama WPS diluar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam kawasan, antar kawasan maupun antar WPS. • Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral, regional dan makro ekonomi. Setiap WPS akan dikembangkan dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulannya, melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan atau pariwisata.

3 Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur PUPR dengan Program Prioritas Nasional

3 3. 4 Konsepsi Keterpaduan Perencanaan Infrastruktur di WPS • Terkait dengan rencana pembangunan infrastruktur PUPR terpadu jangka menengah dalam proses perumusannya harus mempertimbangkan hal berikut: • Kebijakan pembangunan nasional; • Kebijakan pembangunan Kementerian PUPR (Renstra); • Kebijakan Kementerian/Lembaga lainnya; • Kebijakan pembangunan daerah; • Kondisi/potensi Wilayah Pengembangan Strategis (WPS); dan • Potensi pendanaan.

3 Ruang Lingkup Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR Terpadu Jangka Menengah