MLA Dalam Perspektif Hukum Pidana Transnasional OLEH PASEK

MLA Dalam Perspektif Hukum Pidana Transnasional OLEH : PASEK DIANTHA

I. PENGERTIAN MLA Kerjasama transnasional timbal balik untuk keperluan proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan (investigation, prosecution, and judicial proceeding). ( Pasal 1 ayat 1 UN MT, Pasal 18. UNTOC ). MLA adalah rezim hukum yg merupakan salah satu bidang kajian hukum pidana transnasional (Pasal 18 UNTOC).

II. Tidak Ada MLA dalam Hukum Pidana Internasional, yang adalah kerjasama sepihak (Pasal 87, 89, 93 Statuta Roma). Pasal 87 Dasar hukum kerja sama Pasal 89 Penyerahan orang Pasal 93 Pengiriman alat bukti, keterangan saksi/ ahli, dokumen penting, dll

III. Perbedaan Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Transnasional berbeda dari segi: 1 Objek Kajiannya 2 Jurisdiksi Pengadilan 3 Motif Kejahatan

IV. MLA Bagian dari Rezim Hukum Kerjasama Internasional terdiri dari, a. l. : - Ekstradisi - Pemindahan terhukum - Bantuan hukum timbal balik (MLA) - Pemindahan proses penuntutan - Penggunaan tehnik khusus penyidikan. - Penyidikan bersama Kerjasama Internasio

V. Ruang Lingkup MLA ( Pasal 18 ayat 3 UNTOC ) - Mengambil alat bukti, atau keterangan seseorang - Mendapatkan dokumen pengadilan - Melakukan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan aset - Memeriksa obyek atau lokasi - Menyediakan informasi, pendukung alat bukti dan pandangan akhli. - Menyediakan dokumenn asli atau copy yang sah. - Menelusuri proses kejahatan, property, dll utk keperluan pembuktian - Memfasilitasi kehadiran orang di Negara peminta - Memberi segala bentuk bantuan lainnya

VI. Landasan Doktrinal-Konseptual MLA Uti possidetis Par imparem non habet imperium Soverign equaility (equality of state) 01 04 02 05 Landasan 03 - hak pemungutan suara - pelaksanaan jurisdiksi - keabsahan hukum negara lain 06 08 Non intervention Aut punire aut dedere Non impunity

VII. Peranan MLA 1. 2. Mendukung pelaksanaan rezim hukum yang lainnya. Mengatasi kendala pelaksanaan beberapa prinsip jurisdiksi , a. l ; Jurisdikasi nasionalitas pasif Jurisdikasi nasionalitas aktif Jurisdikasi perlindungan Jurisdikasi territorial obyektif

VIII. Lanjutan 03 04 Mengatasi kendala jika tidak ada perjanjian ekstradisi (memformalkan prosedur resiprositas). Mengatasi kendala jika telah ada perjanjian ekstradisi dengan a. l. : Diskresi pelaksanaan asas double criminality. Diskresi pelaksanaan asas non extradition of political crime Diskresi pelaksanaan asas non extradition of fiscal crime.

IX. Red Notice, Ekstradisi dan MLA RN adalah penerbitan (sirkulasi) perintah penangkapan, penahanan, dan ekstradisi oleh Interpol atas permintaan NCB suatu negara anggota Interpol (Pasal 82 RPD Interpol). Hasil akhir RN adalah penyerahan buronan kepada negara peminta melalui prosedur ekstradisi. Agar RN tetap valid, perlu dihindari lampau waktu (expire). Akibat lampau waktu, tidak akan terjadi ekstradisi.

X. Lanjutan Negara peminta RN wajib secara berkala memperbaharui (up-date) RN (Pasal 74 huruf (e), RPD Interpol). Bertentangan dengan Psl 2 dan Psl 3 Konstitusi Interpol mengakibatkan gugurnya RN. RN tidak sepenuhnya mendukung proses pro justisia pada negara peminta (requesting state). Diperlukan dukungan MLA untuk memperoleh alat bukti dan dokumen penting lainnya.

XI. Difusi dan MLA Difusi adalah perintah Difusi diterbitkan bila penangkapan atau untuk penerbitan RN tidak penahanan seorang memenuhi persyaratan tersangka atau terhukum (Pasal 99 ayat 3 jo Pasal 78 dari suatau NCB kpd NCB ayat 3 RPD) tertentu lainnya (Psl 97 ayat 1 RPD).

XII Lanjutan Perbedaan Difusi dan MLA 01 02 03 04 Difusi ditujukan kepada NCB tertentu Peredaran Difusi tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh Sek. Jen Interpol. Dalam Difusi ancaman hukuman kurang dari dua tahun Difusi tidak mengadung permintaan ekstrasdisi

XIII Lanjutan 05 06 07 08 Peranan MLA untuk melengkapi Difusi (terutama untuk dilakukan penyerahan ) Untuk meminta tambahan informasi. Permintaan alat bukti Permintaan dokumen penting lainnya , dsb

XIV. Relevansi MLA Bagi Aset (AR) Memperlancar proses AR Penelusuran, pembekuan, penyitaan, perampasan Perolehan alat bukti dan dokumen lain 0 1 Pemulihan 04 Pengakuan putusan/penetapan Pengadilan 05 Dapat berlaku surut 02 03

XV Simpulan MLA mendukung pelaksanaan rezim hukum pidana transnasional lainnya MLA membantu terwujudnya efektifitas penegakan hukum pidana nasional MLA mencegah terjadinya impunitas

XVI Rekomendasi Tafsir ulang atas istilah kejahatan politik dalam Pasal 3 Konst Interpol Tafsir ulang istilah sengketa perdata (Pasal 83 ayat 1 huruf a RPD) Mempercepat ratifikasi MLA yang telah ditandatangani pemerintah Semangat penegak hukum yang berorientasi pemulihan aset ( penuntutan tindak pidana pencucian uang)