MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL Oleh Ir
MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL Oleh : Ir. H. Eddy Hasby, MP Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar Disampaikan pada acara “Kuliah Umum” pada tanggal 26 Juli 2019 di Banjarbaru.
PENDAHULUAN NAWACITA 1. Perkuat PERAN NEGARA 2. Perkuat PELAYANAN PUBLIK 3. Penguatan ANTI KORUPSI 4. Membangun dari DAERAH dan DESA 5. Meningkatkan PRODUKTIVITAS RAKYAT 6. Ekonomi berbasis KOMODITI STRATEGIS DOMESTIK 7. Menjaga KUALITAS HIDUP RAKYAT Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis 8. REVOLUSI KARAKTER BANGSA ekonomi domestic, salah satu cara untuk 9. Perkokoh BHINEKA TUNGGAL IKA mencapai agenda pembangunan tersebut adalah melalui peningkatan kedaulatan pangan dan Kemandirian Pangan.
Dasar Hukum Ø Ø Ø UU No. 18/ Tahun 2012 tentang Pangan PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan PP no. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan Permentan No. 11/PERMENTAN/KN. 130/1/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah Ø Permentan No. 65/Permentan/OT. 140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pangan Menurut UU Nomor 18 / Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (1) Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Unsur Pangan : 1. Produk segar sumberdaya hayati (pertanian, perkebunan, peternakan, perairan dan air); 2. Produk olahan dan turunannya; 3. Diperuntukkan sebagai makanan dan minuman.
Kedaulatan pangan Menurut uu Nomor 18 / Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (2) Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Unsur Kedaulatan Pangan : 1. Kebijakan pangan yang mandiri 2. Jaminan hak rakyat atas pangan 3. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat 4. Berbasis sumberdaya local 5. Berdaulat
KEMANDIRIAN PANGAN Menurut uu Nomor 18 / Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (3) Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat Unsur Kemandirian Pangan : 1. Keanekaragaman Pangan 2. Produksi dalam negeri 3. Jaminan pemenuhan pangan 4. Pemberdayaan sumberdaya lokal 5. Bermartabat
Ketahanan Pangan Menurut UU Nomor 18 / Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (4) Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan Unsur Ketahanan Pangan : 1. Tersedianya pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B 2 SA). 2. Merata 3. Terjangkau 4. Tidak bertentangan dengan agama (Halal), keyakinan, dan budaya masyarakat.
3 (Tiga) Pilar Ketahanan Pangan Ketersediaan (Aspek Produksi) Distribusi dan Akses Pangan Konsumsi (Keberagaman) dan Keamanan Pangan
Alur Pikir Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Tim NBM SKPG FSVA HBKN Lap. Berkala PPH Konsumsi Tim CP/CL Tim Teknis Peranan Dewan Ketahanan Pangan(D KP) Ø POKJA TEKNIS Ø POKJA AHLI Issu Strategik : Ø Rawan Pangan Ø Gizi Buruk Ø Stunting Ø Infrastruktur Ø Tenaga Medis Ø Cadangan Pemerintah dan Masyarakat Ø Ø Ø DATA & PETA Ø Ø Distribusi dan akses pangan Kenaikan harga Bapokting Penduduk Miskin Bencana Alam Potensi Lahan Sawah dan alih fungsi lahan Demografi Sarana Transportasi Fasilitasi sumberdaya air Dll Sekda (Ketua Harian) Asisten II RAKO R DKP Ø Ø Ø Ø Ø KRPL CPP CPM TTI OKKPD LDPM GERMAS RADPG Kampung KB BUPATI (Ketua DKP)/ WAKIL BUPATI Ø Rekomendasi kebijakan pemkab Ø Direktif Bupati kepada Dinas/Badan terkait Ø Intervensi dan Action Plan Programe RAKOR PARIPURNA DKP Target Capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kab. Banjar 51. 6 51. 1 50. 8 50. 9 51 51. 1 2018 2019 2020 2021 50. 6
Keragaan Produksi dan Produktivitas Padi Ø Nasional Berdasarkan hasil KSAProduksi padi di Indonesia periode Januari– September 2018 sebesar 49, 65 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). (Sumber : Badan Pusat Statistik) Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia Ø Provinsi Produksi Padi = 1. 136. 511 ton GKG Jumlah penduduk di Prov. Kalimantan Selatan 3, 626, 616 Jiwa. (Sumber : Badan Pusat Statistik) Ø Kabupaten Banjar Produksi padi = 70, 486. 5 ton GKG (Sumber : DKP Kab. Banjar) Jumlah penduduk di Kabupaten Banjar 506, 839 Jiwa.
KOMODITAS UNGGULAN DI KALSEL : 1. Sentra Tanaman Pangan : Tersebar di 11 Kabupaten Kota 2. Sentra jagung di : Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru 3. Sentra Kedelai di Tanah laut, dan Kotabaru 4. Sentra Jeruk : di Kab Barito Kula, Tapin dan Banjar 5. Sentra Cabe (merah dan Rawit) : HSS, HST, Tapin, Tanah Laut, Kotabaru, Banjarbaru 6. Sentra Bawang Merah : HSS, Tapin, Tanah Laut 7. Sentra Nenas : di Barito Kuala 8. Sentra Pisang di Banjar, Tapin, Kotabaru, dll 9. Sentra Durian : Banjar, HST, dll
ANGKA SEMENTARA PRODUKSI PADI DI KALIMANTAN SELATAN 2018*
LUAS TANAM PADI PER KABUPATEN DI KALIMANTAN SELATAN 2019
LUAS PANEN PADI PER KABUPATEN DI KALIMANTAN SELATAN 2019
Luas panen dan produksi padi april – mei 2019
PERHITUNGAN SURPLUS/MINUS BERDASARKAN PRODUKSI PADI TAHUN 2018*
PERHITUNGAN SURPLUS/MINUS PER KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PRODUKSI PADI TAHUN 2018*
KETERSEDIAAN BERAS Bulan April – Mei 2019*
ANALISIS KETERSDIAAN PANGAN UTAMA (BERAS) Kabupaten banjar tahun 2009 -2017 No. Tahu n Produ ksi Konsumsi GKG Non RT (Ton) Benih Tercecer Pakan (Ton) 0. 90% 5. 40% 0. 44% 3 4 6 7 Industri GKG yang Diolah 0. 56% Jadi Beras 9 Konsumsi Beras Non RT (Ton) Ketersediaan Beras Tercecer Jlh. Pddk Konsumsi Rmh Tgga Perimbangan ke Beras Pakan Industri 62. 74% 0. 17% 0. 66% 2. 50% (Ton) (Jiwa) (Ton) 10 11 12 13 14 15 16 17 Ratio 1 2 01 2009 221, 398 1, 992. 58 11, 955. 4 9 974. 15 1, 239. 83 205, 235. 95 128, 765. 03 218. 90 849. 85 3, 219. 13 124, 477. 16 498, 088 61, 762. 91 62, 714. 24 2. 02 02 2010 240, 478 2, 164. 30 12, 985. 8 1, 058. 10 1, 346. 68 222, 923. 11 139, 861. 96 1 237. 77 923. 09 3, 496. 55 135, 204. 55 506, 839 62, 848. 04 72, 356. 52 2. 15 03 2011 244, 806 2, 203. 25 13, 219. 5 1, 077. 15 1, 370. 91 226, 935. 16 142, 379. 12 2 242. 04 939. 70 3, 559. 48 137, 637. 90 516, 663 64, 066. 21 73, 571. 68 2. 15 04 2012 284, 829 2, 563. 46 15, 380. 7 1, 253. 25 1, 595. 04 264, 036. 48 165, 656. 49 7 281. 62 1, 093. 33 4, 141. 41 160, 140. 13 527, 997 65, 471. 63 94, 668. 50 2. 45 05 2013 285, 755 2, 571. 80 15, 430. 7 1, 257. 32 1, 600. 23 264, 894. 89 166, 195. 05 7 282. 53 1, 096. 89 4, 154. 88 160, 660. 76 535, 214 66, 366. 54 94, 294. 22 2. 42 06 2014 263, 941 2, 375. 47 14, 252. 8 1, 161. 34 1, 478. 07 244, 673. 31 153, 508. 03 1 260. 96 1, 013. 15 3, 837. 70 148, 396. 22 545, 397 67, 629. 23 80, 766. 99 2. 19 07 2015 261, 259 2, 351. 33 14, 107. 9 1, 149. 54 1, 463. 05 242, 187. 09 151, 948. 18 9 258. 31 1, 002. 86 3, 798. 70 146, 888. 31 554, 443 68, 750. 93 78, 137. 38 2. 14 08 2016 277, 868 2, 500. 81 15, 004. 8 1, 222. 62 1, 556. 06 257, 583. 64 161, 607. 97 7 274. 73 1, 066. 61 4, 040. 20 156, 226. 43 563, 062 69, 819. 69 86, 406. 74 2. 24 09 2017 250, 367 2, 253. 30 13, 519. 8 1, 101. 61 1, 402. 06 232, 090. 21 145, 613. 40 2 247. 54 961. 05 3, 640. 33 140, 764. 47 571, 573 70, 875. 05 69, 889. 42 1. 99 258, 967 2, 330. 70 13, 984. 2 1, 139. 45 1, 450. 21 240, 062. 20 150, 615. 03 1 256. 05 994. 06 3, 765. 38 145, 599. 55 79, 200. 63 2. 19 Rata-Rata 8 Konversi 66, 398. 91 18
Pola Konsumsi Beras Rata-rata konsumsi beras di Provinsi Kalimantan Selatan adalah 114, 3 kg/kapita/tahun.
NERACA BAHAN MAKANAN (NBM) Perumusan kebijakan ketersediaan pangan yang tepat harus didasari oleh data dan informasi yang berkualitas yaitu yang relevan, tepat waktu dan akurat. Informasi mengenai situasi penyediaan pangan secara menyeluruh di suatu negara atau wilayah digambarkan melalui Neraca Bahan Makanan (NBM). Dengan mencermati NBM dari tahun ke tahun dapat diketahui adanya perubahan jenis dan ketersediaan serta tingkat kecukupan menurut kebutuhan gizi bahan makanan yang harus tersedia untuk konsumsi penduduk secara keseluruhan. NBM juga berguna untuk menganalisis situasi pangan suatu negara.
NERACA BAHAN MAKANAN (NBM) Analisis NBM di Kabupaten Banjar disusun secara berkala berdasarkan metode yang dianjurkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO), dengan mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan data di Kabupaten Banjar NBM ini dapat digunakan untuk : 1. Mengevaluasi pengadaan, penggunaan pangan, komposisi atau pola ketersediaan energy atau zat gizi lainnya. 2. Bahan acuan dalam perencanaan produksi / pengadaan pangan. 3. Bahan kebijakan pangan dan gizi. Tabel NBM menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan (supply) dan penggunaan (utilization) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu satu tahun). Komoditas bahan makanan yang disajikan dalam tabel NBM terdiri dari komoditas utama (asal) dan komoditas atau produk turunan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk.
Tabel 1. Ketersediaan Energi (kalori) dan Protein Tahun 2018
Tabel 2. Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Banjar Tahun 2018
SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat. Konsep SKPG digunakan di berbagai wilayah di dunia. Di dunia internasional SKPG umumnya dikenal sebagai Early Warning System (EWS) atau Timely Warning and Intervention System (TWIS), dan implementasi di Indonesia saat ini dilaksanakan dalam bentuk SKPG;
Tujuan SKPG • Membangun atau menyediakan data dan informasi situasi pangan yang mempengaruhi status gizi pada skala rumah tangga, wilayah dan nasional • Membangun atau menyediakan isyarat dini kemungkinan terjadinya ganguan ketersediaan pangan yang dapat mengakibatkan kerawanan pangan dan gizi • Membangun atau menyediakan kebijakan penyediaan kecukupan pangan • Membangun atau menyediakan kebijakan serta tindakan penanggulangan kerawanan pangan • Menfasilitasi institusi lintas sektoral maupun swasta dalam menyusun program-program yang mendukung ketahanan pangan
Manfaat SKPG ØBagi Kepala Daerah • Menentukan daerah prioritas • Merumuskan tindakan pencegahan terhadap ancaman krisis pangan dan gizi ØBagi Pengelola Program • Penetapan lokasi dan sasaran • Menyusun kegiatan terpadu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sektor ØBagi Masyarakat • Kemungkinan kejadian krisis pangan di masyarakat dapat dicegah • Ketahanan pangan ditingkat rumah tangga meningkat
FSVA (Food Security And Vunerability Atlas) FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. FSVA disusun menggunakan sembilan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. FSVA memberikan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program intervensi baik di tingkat pusat dan daerah dengan melihat indikator utama yang menjadi pemicu terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan. Indikator FSVA sebagai berikut : 1. Persentase Penduduk Miskin 2. Persentase Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan Lebih Dari 65% 3. Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik 4. Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih 5. Angka Harapan Hidup 6. Rasio Tenaga Kesehatan per Jumlah Penduduk per Kepadatan Penduduk 7. Rata-rata Lama Sekolah Perempuan diatas 15 Tahun 8. Persentase Balita Stunting 9. Validasi Hasil FSVA (Komposit)
Pola Pangan Harapan FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai ”komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya”. Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.
KESIMPULAN 1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 2. Terwujudnya ketahanan pangan di suatu daerah sangat ditentukan oleh 3 aspek, yaitu : a. Ketersediaan (Aspek Produksi) ; b. Distribusi dan akses pangan ; c. konsumsi dan keamanan pangan. Serta sangat dipengatuhi oleh perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan, kondisi alam, jumlah penduduk, Pendidikan, sarana dan prasarana. 3. Kondisi Ketahanan pangan di Suatu wilayah dapat diukur melalui NBM, SKPG, FSVA, PPH, Prognosa Harga Pangan dan Keamanan Pangan 4. Kedaulatan dan Kemandirian Pangan di suatu daerah akan berkorelasi dengan Indeks Ketahanan Pangan. 5. Semakin tinggi indeks ketahanan pangan suatu daerah akan mencerminkan keberhasilan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya. 6. Untuk mengurangi kebutuhan akan pangan pokok masyarakat (Beras), maka diperlukan diversifikasi produksi pangan alternative non beras sebagai pengganti sumber karbohidrat
- Slides: 30