Metode Penyusunan Anggaran dan SumberSumber Pendanaan 1 Metode

Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan 1

Metode Penyusunan Anggaran Di Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam sejumlah Peraturan Perundangan yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 4. Undang-Undang 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2

Dengan Berlakunya Paket Peraturan Perundangan tersebut, maka terdapat perubahan mendasar dalam hal metode penyusunan anggaran Masa Lalu “Traditional Budget” yaitu penyusunan anggaran dengan pendekatan Incremental dan Line Item yang penekanan pertanggungjawaban pada setiap input yang dialokasikan Sekarang “Performance Budget” yaitu penyusunan anggaran dengan pendekatan anggaran kinerja yang penekanan pertanggungjawabannya tidak sekedar pada setiap input tetapi juga pada ouput dan outcome Pasal 14 dan Pasal 19 UU No. 17/2003 3

Perubahan Metode Penyusunan Anggaran tersebut juga berpengaruh pada aspek pengendalian & audit keuangan Sekarang Masa Lalu Pengendalian dan Audit Keuangan yang dilakukan juga termasuk audit kinerja Pengendalian dan Audit Keuangan tidak berjalan dengan baik karena tidak memasukkan kinerja Lebih menerapkan konsep “value for money” atau konsep 3 E yaitu Ekonomis, Efisien, & Efektif Artinya, dalam mencari dana maupun menggunakan dana Pemda dituntut utk selalu memperhatikan tiap rupiah dana (uang) yang diperoleh dan digunakan Pasal 4, UU No. 15/2004 4

Tradisional budgedting • Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism, yakni: Penekanan & tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yg terpusat. • Bersifat incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yg sudah ada sblmnya dg data tahun sblmnya sebagai dasar menyesuaikan besarnya penambahan/pengurangan tanpa kajian yg mendalam/kebutuhan yg wajar. • Masalah utama anggaran tradisional adalah tdk memperhatikan konsep value for money (ekonomi, efisiensi dan efektivitas). • Kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yg diajukan, bukan pada pertimbangan output yang dihasilkan dari aktivitas yg dilakukan dibandingkan dengan target kinerja yang dikehendaki (outcome). • Cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis (historic cost of service) 5

• Struktur dan susunan anggaran yg bersifat line-item, yakni: Struktur anggaran bersifat line-item didasarkan atas sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. • Tak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yg sebenarnya sudah tidak relevan lagi • Penilaian kinerja tidak akurat, karena tolok ukur yg digunakan hanya pada ketaatan dalam menggunakan dana yg diusulkan. • Dilandasi alasan orientasi sistem anggaran yg dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran, bukan tujuan yg ingin dicapai dengan pengeluaran yg dilakukan. • Anggaran tradisional tidak mampu mengungkapkan besarnya dana dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan gagal memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. • Sehingga tolok ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran. • Cenderung sentralistis • Bersifat spesifikasi; • Tahunan; dan • Menggunakan prinsip anggaran bruto 6

Keunggulan Anggaran Tradisional • Sederhana dan mudah dioperasikan karena tidak memerlukan analisis yang rumit. • Backward oriented dapat menjamin kepastian dibandingkan dengan forward oriented karena keadaan di masa depan sulit untuk diprediksi. • Lebih mudah dalam melakukan pengawasan. 7

Kelemahan Anggaran Tradisional • Hubungan yg tak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. • Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. • Lebih berorientasi pada input daripada output, sehingga tidak dapat sebagai alat utk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya, atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dlm bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai. • Sekat antar departemen yg kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai dan berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, & persaingan antar departemen • Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi. • Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tsb tak terlalu pendek, terutama utk proyek modal & mendorong praktik yg tak sehat (KKN). • Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yg tak memadai menambah lemahnya perencanaan anggaran sehingga muncul budget paddingatau budgetary slack. • Persetujuan anggaran yg terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian utk pengeluaran yg sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran & manipulasi anggaran. • Aliran informasi (sistem informasi finansial) yg tak memadai yg menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. 8

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) Performance Based Budget • PBB adalah prosedur atau mekanisme untuk memperkuat keterkaitan antara dana yang diberikan kepada instansi/lembaga pemerintah dengan outcome (hasil/dampak) dan/atau output (keluaran), melalui pengalokasian anggaran yang didasarkan pada informasi ‘formal’ tentang kinerja. • Informasi kinerja ‘formal’: informasi mengenai ukuran kinerja (performance measure), ukuran biaya untuk masing-masing kelompok output dan outcome, dan penilaian atas efektivitas dan efisiensi belanja melalui berbagai alat analisis. TUJUAN : Untuk meningkatkan efisiensi alokasi dan produktivitas (allocative and productive efficiency) dari belanja pemerintah. Marc & Jim, 2005 9

Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja • Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. • Disiplin Anggaran Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/ pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. • Keadilan Anggaran Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan. • Efisiensi dan Efektifitas anggaran Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat di pertanggungjawabkan. • Disusun dengan Pendekatan Kinerja Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/ outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. 10

Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja • Pengeluaran anggaran didasarkan pada outcome yang ingin dicapai; • Adanya hubungan antara masukan dengan keluaran yang ingin dicapai; • Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja; • Adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran berbasis kinerja. 11

Elemen-Elemen Anggaran Berbasis Kinerja • Visi dan misi yang hendak dicapai • Tujuan • Sasaran • Program 12

Tahapan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja • Penetapan Strategi Organisasi Penetapan strategi • Pembuatan Tujuan • Penetapan Aktifitas • Evaluasi dan Pengambilan Keputusan 13

Indikator Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Input Outcome 14

Implementasi Metode ABK di Pemerintah Kota Yogyakarta Diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat (berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004) Pedoman RPJP NASIONAL diacu RPJM NASIONAL diperhatikan Pedoman diacu dijabarkan RKP Diserasikan melalui MUSRENBANG RPJM DAERAH dijabarkan RKPD Pedoman RENSTRA SKPD Pedoman RENJA SKPD Pemerintah Daerah RPJP DAERAH Pedoman RENJA KL Pemerintah Pusat RENSTRA KL 15

PROSES INTEGRASI DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Pedoman RPJP NASIONAL diacu Pedoman RPJM NASIONAL Pedoman RENJA KL Pedoman RKA - KL RINCIAN APBN diacu RKP Pedoman RAPBN Pemerintah Pusat RENSTRA KL dijabarkan diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANGDA Pedoman RPJM DAERAH dijabarkan RKPD KUA/ PPAS RAPBD RKA – SKPD PENJABARAN APBD Pedoman RENSTRA SKPD Pedoman RENJA SKPD PERENCANAAN PROGRAM Pedoman Pemerintah Daerah RPJP DAERAH PENGANGGARAN 16

Implementasi dokumen perencanaan SKPD (basis penyusunan ABK Dinas Kesehatan) Berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 MDG’s SKN/SKD SPM KESHTN RPJMD KOTA YK 2011 - 2016 RENSTRA KEMENKES P E D O M A N VISI RENSTRA DINKES MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM STRATEGI KEGIATAN KEBIJAKAN Performance Based Budgetting NILAI RENJA TAHUNAN MUSRENBANG RKA-SKPD ØInput ØOutcome 17 K O N S I S T E N S I

Sumber-Sumber Pendanaan (Berdasarkan UU 33 Tahun 2003 dan UU 28 Tahun 2009) 1. PAD a. b. c. d. 2. DANA PERIMBANGAN a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak b. Dana Alokasi Umum (DAU) c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH a. Dana Hibah b. Dana Darurat c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus e. Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya Pajak Daerah Retribusi Daerah Hsl. Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan Lain-lain PAD yang sah 18

Penyusunan Anggaran dengan Metode ABK pada SKPD (Dinas Kesehatan) RKA SKPD PROGRAM Apa yang ingin dicapai Apa yang dikerjakan OUTCOME KEGIATAN Apa yang digunakan dalam bekerja Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) INPUT OUTPUT Alat Analisa Belanja : 1. Perwal ttg Standar Harga Barang dan Jasa (Standar Biaya) 2. Analisa Standar Biaya (ASB) 19

Skema Pembiayaan Berdasarkan Sumbersumber Anggaran RENSTRA KEMENKES APBD APBN DAK Acuan DEKON TP TRANSFER DAERAH Percepatan Pencapaian Kinerja MDG’s SKN/SKD SPM KESHTN pedoman RENSTRA DINKES PROGRAM RPJMD KOTA YK 2011 - 2016 20

Hambatan dan Permasalahan Perjalanan metode penyusunan anggaran dengan pendekatan ABK sejak ditetapkannya peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan hal ini karena beberapa faktor antara lain : 1. Perumusan nomenklatur program dan kegiatan belum mempertimbangkan aspek-aspek pengukuran kinerja (SMART: Spesific, Measurement, Attainable, Relevant, Timely) 2. Kebutuhan pengukuran kinerja program yang berbeda-beda menurut peraturan dari Kementrian Teknis (Mendagri, MENPAN, LAN) sehingga pada saat perumusan hasil (outcome) terdapat tumpang tindih makna/pengertian, apakah untuk mengukur kinerja program atau kegiatan. 3. Relevansi antara keluaran (output) dengan hasil (outcome) sehingga menyulitkan dalam evaluasi kinerja di akhir tahun. 21