Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Isnaini Penelitian hukum

  • Slides: 18
Download presentation
Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Isnaini

Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Isnaini

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara menganalis. Problematika pokok dalam ilmu hukum ialah menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian masalah yang timbul dari keragu-raguan dari diberlakukannya hukum positif.

Metode Penelitian Hukum Menurut Para Ahli Erwin Pollack memberikan pengertian penelitian hukum sebagai suatu

Metode Penelitian Hukum Menurut Para Ahli Erwin Pollack memberikan pengertian penelitian hukum sebagai suatu penelitian untuk menemukan inkonkrito, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara inkonkrito untuk menyelesaikan perkara tertentu. v Mohammad Radhi mendefenisikan penelitian hukum sebagai keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip -prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut. v

v Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan

v Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistimatika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisasnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Perkembangan Penelitian Hukum Metode ini sangat erat kaitannya dengan metode penelitian yang dipergunakan dalam

Perkembangan Penelitian Hukum Metode ini sangat erat kaitannya dengan metode penelitian yang dipergunakan dalam filsafat. dipelopori oleh Roscoe Pound ini menyatakan bahwa jurisprudence is the eye of the law. Menurut aliran ini hukum juga harus memperhatikan ilmu-ilmu sosial lainnya, psikologi, ekonomi dan anthropologi. Oleh karena itu dewasa ini banyak diyakini bahwa penelitian hukum tidak bisa lagi menggunakan satu metode saja atau cara berfikir saja, akan tetapi juga menggunakan sejumlah variasi cara berfikir. dikenal penelitian multidisiplin. Metode penelitian yuridis dogmatis masih bersifat deduktif dan idealistis tanpa mengkaitkan antara hukum tersebut dengan masyarakat. JURIDIS NORMATIVE FUNCTIONAL JURISPRUDENCE 3 Perkembangan Penelitian Hukum Sesuai dengan paham para ilmuwan pada masa itu yang masih menganggap bahwa pengembangan ilmu adalah semata-mata untuk keperluan ilmu itu sendiri. Tokoh yang berpendirian demikian, misalnya Hans Kelsen dalam bukunya Die Reine Rechtslehre. PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS Munculnya aliran histories yang diprakarsai oleh Carl Von Savigny. Aliran ini tidak saja memandang hukum sebagai ide, tetapi melihat hukum sebagai sebuah gejala sosial. Dalam hal ini sangat terkenal pandangan Carl Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum tidak dibuat oleh manusia, tetapi hukum itu tumbuh dan berkembang secara historie bersama-sama dengan masyarakat yang bersangkutan. Pemikiran aliran histories ini kemudian berlanjut dengan pandangan para ahli hukum yang menyatakan bahwa hukum itu bukan hanya norma yang tersusun secara sistematis, tetapi juga sekaligus hukum itu adalah sebuah gejala sosial. Oleh karena itu timbullah aliran yang dikenal dengan aliran sosiologis yang dipelopori oleh Eugene Ehrlich, murid utama dari Carl Von Savigny. Metode penelitian hukum yang dipergunakan aliran ini adalah metode penelitian hukum sosiologis.

TUJUAN PENELITIAN HUKUM q q q untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat

TUJUAN PENELITIAN HUKUM q q q untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat dirumuskan masalah secara tepat ; untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat dirumuskan hipotesa ; untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku individu atau perilaku kelompok tanpa didahului hipotesa ; untuk mendapatkan keterangan tentang frekwensi peristiwa hukum ; untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala hukum dengan gejala yang lain ; untuk menguji hipotesa yang berisikan hubungan sebab akibat.

Disamping tujuan tersebut diatas, penelitian hukum mempunyai sejumlah tujuan tertentu yang membedakannya dengan penelitian

Disamping tujuan tersebut diatas, penelitian hukum mempunyai sejumlah tujuan tertentu yang membedakannya dengan penelitian sosial, antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. untuk mendapatkan azas-azas hukum dari hukum positif yang tertulis atau dari rasa susila warga masyarakat ; untuk mengetahui sistematika dari suatu perangkat kaidah-kaidah hukum, yang terhimpun dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu ; untuk mengetahui taraf sinkronisasi peraturan perundangan baik secara vertical maupun horizontal ; untuk mengetahui perbandingan hukum tentang sesuatu hal dari sejumlah sistim atau tata hukum yang berbeda ; untuk mengetahui perkembangan hukum dari perspektif sejarah ; untuk mengidentifikasi hukum-hukum tidak tertulis, seperti hukum adapt ataupun kebiasaan ; untuk mengetahui efektifitas dari hukum tertulis maupun tidak tertulis

KEGUNAAN PENELITIAN HUKUM n n n n untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah

KEGUNAAN PENELITIAN HUKUM n n n n untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah yang tertentu dan ini merupakan tugas semua sarjana hukum ; untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (seperti gugatan, tuduhan, pembelaan, putusan pengadilan, akta notaries, sertifikat, kontrak, dan sebagainya) yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini menyangkut pekerjaan notaries, pengacara, jaksa, hakim dan para pejabat pemerintah ; untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu. Hal ini merupakan tugas utama para dosen dan penyuluh ; untuk menulis ceramah, makalah, atau buku-buku hukum ; untuk melakukan penelitian dasar (basic research) di bidang hukum, khususnya dalam mencari asas hukum, teori hukum, dan system hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru, dan sistim nasional yang baru ; untuk menyusun rancangan undang-undang, atau peraturan perundangan lainnya (legislative drafting) ; untuk menyusun rancangan pembangunan hukum, baik rencana jangka pendek dan jangka menengah, terlebih untuk jangka panjang

Penelitian hukum non doktrinal bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang

Penelitian hukum non doktrinal bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari atau pula fakta-fakta tersebut sebagaimana telah terinterpretasi dan menjadi bagian dari dunia makna yang hidup di lingkungan suatu masyarakat. Yang dikaji adalah perilaku nyata yaitu gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis Perilaku nyata dapat diartikan sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat sekaligus menjadi bentuk yang normatif Perilaku tidak dilarang UU, tidak bertentangan dengan ketertiban atau tata susila masyarakat Penelitian hukum normatif (doktrinal) Tipologi Penelitia n Hukum Penelitian hukum empirik (non doktrinal) Penelitian hukum doktrinal bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang berikut ajaran atau doktrin yang mendasarinya. Disebut penelitian doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yg lain. Penelitian ini lebih bnyak dilakukan terhadap data yg bersifat sekunder. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen

1. penelitian hukum normative ; yang mencakup : penelitian terhadap azas-azas hukum ; penelitian

1. penelitian hukum normative ; yang mencakup : penelitian terhadap azas-azas hukum ; penelitian inventarisasi hukum positif ; penelitian terhadap sistematika hukum ; penelitian taraf sinkronisasi vertical dan horizontal ; penelitian hukum inkonkrito ; penelitian hukum klinis ; penelitian sejarah hukum ; penelitian perbandingan hukum ;

2. Penelitian hukum empiris n n penelitian hukum sosiologis ; penelitian anthropologi hukum ;

2. Penelitian hukum empiris n n penelitian hukum sosiologis ; penelitian anthropologi hukum ; penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis ; penelitian tentang efektifitas hukum ;

PENELITIAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO SOETANDYO W. 1. a. b. 1) 2) 3) DOKTRINAL: Pen.

PENELITIAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO SOETANDYO W. 1. a. b. 1) 2) 3) DOKTRINAL: Pen. Normatif ke arah pembenaran Ius Constituendum Doktrinal dan hukum positif (Ius Constitutum ) : Inventarisasi Hk. Positif Pencarian asas/doktrin Pencarian hk. In Concreto 1. NORMATIF: a. Asas 2 Hukum b. Sistematika Hukum c. Sinkronisasi Hukum d. Sejarah Hukum e. Perbandingan Hukum

SOETANDYO W. SOERJONO SOEKANTO 2. NON DOKTRINAL/ SOSIAL 2. EMPIRIS/ SOSIOLOGIS a. STUDI MAKRO

SOETANDYO W. SOERJONO SOEKANTO 2. NON DOKTRINAL/ SOSIAL 2. EMPIRIS/ SOSIOLOGIS a. STUDI MAKRO peran hukum. dalam a. Identifikasi Hukum masya (Kuantitatif)) b. Efektifitas Hukum b. STUDI MIKRO perilaku dalam kehidupan hukum (Kualitatif)

TIPOLOGI PENELITIAN HUKUM Perbedaan mendasar dari kedua klasifikasi penelitian hukum tersebut terletak pada cara

TIPOLOGI PENELITIAN HUKUM Perbedaan mendasar dari kedua klasifikasi penelitian hukum tersebut terletak pada cara pandang peneliti terhadap hukum. Dalam penelitian hukum normative, hukum dipandang sebagai norma atau kaidah yang otonom terlepas dari hubungan hukum tersebut dengan masyarakat. Sementara penelitian hukum empiris atau sosiologis, hukum dipandang dalam kaitannya dengan masyarakat atau sebagai sebuah gejala sosial. Jadi dalam klasifikasi ini

BAHAN HUKUM Bahan hukum Primer Bahan hukum Sekunder Bahan hukum Tertier

BAHAN HUKUM Bahan hukum Primer Bahan hukum Sekunder Bahan hukum Tertier

BAHAN HUKUM Bahan hukum Primer Bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari : norma atau

BAHAN HUKUM Bahan hukum Primer Bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari : norma atau kaidah dasar, yakni Undang-Undang Dasar 1945 ; ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaraan Rakyat ; peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang dan peraturan yang setaraf, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan-peraturan daerah ; bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adapt dan kebiasaan ; yurisprudensi ; traktat bahan-bahan hukum peninggalan penjajah yang sampai sekarang masih dipergunakan seperti KUH Perdata, KUH Pidana, dan lain sebagainya ;

BAHAN HUKUM Bahan hukum Sekunder bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang menjelaskan bahan

BAHAN HUKUM Bahan hukum Sekunder bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, rancangan undang-undang, dan lain sebagainya ; Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.