MENYAMBUT TAHUN PELAJARAN BARU 1 KTR 2 Permendikbud

MENYAMBUT TAHUN PELAJARAN BARU 1. KTR 2. Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah 3. PIP 4. LINIERITAS STAF AHLI MENTERI BIDANG REGULASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah Arie Budhiman Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Bidang Pembangunan Karakter Jakarta, 21 Juni 2016

Apakah Permendikbud No. 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah sudah dilaksanakan? ?

PRAKTEK-PRAKTEK BAIK DI DAERAH

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah STAF AHLI MENTERI BIDANG REGULASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dasar Kebijakan Pembangunan Karakter Nawacita Trisakti 1 2 3 Berdaulat dalam politik Berdikari dalam ekonomi Berkepribadian dalam kebudayaan RPJMN “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG” 1 Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Dan Memberikan Rasa Aman 2 Membuat Tata Kelola Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya; 3 Membangun Indonesia dari Pinggiran 4 Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat, Dan Terpercaya 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 6 Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional 7 Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik 8 Melakukan Revolusi Karakter Bangsa 9 Memperteguh Kebhinnekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

VISI PENDIDIKAN INDONESIA (Renstra Kemdikbud RI) “Sekolah sebagai Taman Belajar yang Menyenangkan”

Permendikbud 18/2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH Permendikbud ini menggantikan Permendikbud MOS Pengenalan Lingkungan Sekolah adalah kegiatan pertama masuk Sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah. Tujuan Pengenalan Lingkungan Sekolah: a. Mengenali potensi diri siswa baru (siswa mengenal sekolah, sekolah mengenal siswa) b. Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya c. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru d. Mengembangkan interaksi dan perilaku positif antar siswa dan warga sekolah lainnya

Permendikbud 18/2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah BENTUK KEGIATAN A. B. WAJIB PILIHAN disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik sekolah FORMULIR • Tujuan: Sekolah mengenal siswa • Mekanisme: pendataan tentang keadaan diri dan sosial siswa • Isi Formulir: ü Profil siswa: identitas, riwayat kesehatan, potensi/bakat siswa, sifat/perilaku siswa ü Profil orangtua/wali

Permendikbud 18/2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah JANGKA WAKTU • MAKSIMAL 3 hari, pada minggu pertama awal tahun pelajaran. • Dilaksanakan HANYA pada hari sekolah dan jam pelajaran • Pengecualian: untuk Sekolah Berasrama, dengan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Daerah disertai rincian rancangan kegiatannya

Permendikbud 18/2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah TUGAS SEKOLAH 1. Kepala Sekolah BERTANGGUNGJAWAB PENUH atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi PLS 2. Perencanaan PLS disampaikan oleh Sekolah kepada orangtua/wali saat LAPOR DIRI sebagai siswa baru 3. Evaluasi pelaksanaan PLS wajib Sekolah sampaikan kepada orangtua/wali, baik secara TERTULIS maupun PERTEMUAN paling lama 7 hari kerja setelah kegiatan PLS berakhir.

Permendikbud 18/2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah YANG HARUS DIPERHATIKAN 1. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan HANYA menjadi HAK GURU 2. DILARANG melibatkan siswa senior (kakak kelas) atau alumni SEBAGAI PENYELENGGARA*) 3. Dilaksanakan di Sekolah, kecuali Sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai 4. WAJIB melakukan kegiatan yang bersifat edukatif 5. DILARANG melakukan PERPELONCOAN atau TINDAK KEKERASAN LAINNYA 6. WAJIB menggunakan seragam dan atribut resmi dari Sekolah 7. DILARANG memberikan tugas berupa kegiatan maupun penggunaan atribut YANG TIDAK RELEVAN dengan aktivitas pembelajaran siswa 8. Dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi PLS 9. DILARANG melakukan pungutan biaya/lainnya

Permendikbud 18/2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah YANG HARUS DIPERHATIKAN DILARANG melibatkan siswa senior (kakak kelas) atau alumni SEBAGAI PENYELENGGARA*) *) Untuk SMP, SMA, dan SMK dapat dibantu oleh siswa APABILA terdapat keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PLS, DENGAN SYARAT: a. Pengurus OSIS/MPK dengan jumlah maksimal 2 orang per rombongan belajar/kelas; DAN b. Siswa tidak memiliki kecenderungan sifat buruk/riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan Jika Sekolah belum memiliki OSIS/MPK? à Syarat siswa: tidak memiliki kecenderungan sifat buruk/riwayat pelaku tindak kekerasan DAN memiliki prestasi akademik dan nonakademik dibuktikan dengan rapor/penghargaan

Permendikbud 18/2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah SANKSI (bagi yang melanggar Permendikbud ini) Sekolah kepada Siswa (dalam rangka pembinaan) 1. Teguran tertulis 2. Tindakan lain yang edukatif Dinas kepada Kepsek/Guru 1. Teguran tertulis 2. Penundaan atau pengurangan hak 3. Pembebasan tugas 4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan Dinas kepada Sekolah 1. Pemberhentian bantuan dari Pemda 2. Penutupan sekolah (untuk sekolah swasta)

Permendikbud 18/2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah SANKSI (bagi yang melanggar Permendikbud ini) Kemdikbud 1. Rekomendasi penurunan level akreditasi 2. Pemberhentian bantuan dari Pemerintah 3. Rekomendasi kepada Pemda untuk melakukan langkah tegas berupa penggabungan, relokasi, atau penutuoan sekolah jika pelanggaran berulang Bila terjadi perpeloncoan maupun kekerasan lainnya dalam PLS, maka pemberian sanksi mengacu pada Permendikbud 82/2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan dan peraturan per. UUan lainnya.

Permendikbud 18/2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah BAGAIMANA DENGAN MASA ORIENTASI EKSKUL? TUGAS SEKOLAH 1. Wajib MEMINTA dan MENDAPATKAN ijin secara tertulis kepada dan dari orgtua/wali siswa 2. Wajib MENYERTAKAN RINCIAN KEGIATAN pengenalan anggota baru ekskul pada saat meminta ijin tertulis kepada orangtua/wali 3. Menugaskan minimal 2 orang guru untuk mendampingi kegiatan pengenalan anggota baru ekskul 4. Jika terdapat POTENSI RISIKO bagi siswa baru, sekolah wajib membuat PEMETAAN DAN PENANGAN RISIKO serta memberitahukan kepada orgtua/wali untuk mendapat persetujuan

Permendikbud 18/2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah PELAPORAN DAN PENGAWASAN Dinas Kab/Kota/Prov üWAJIB mengawasi kegiatan PLS üJika dalam pelaksanaan terjadi pelanggaran, Dinas wajib menghentikan kegiatan PLS di sekolah tersebut. KANAL PELAPORAN üLaman http: //sekolahaman. kemdikbud. go. id üTelepon: 021 -57903020, 021 -5703303 üFax: 021 -5733125 üEmail: laporkekerasan@kemdikbud. go. id üSMS: 0811976929 PENTING: Sekolah TIDAK DAPAT menuntut secara hukum atau memberikan sanksi dalam bentuk apapun kepada siswa, orgtua/wali, dan masyarakat YANG MELAPORKAN pelanggaran, KECUALI laporan tersebut terbukti TIDAK BENAR

SILABUS (Kegiatan Wajib dan Kegiatan Pilihan)

CONTOH FORMAT FORMULIR

CONTOH ATRIBUT DAN KEGIATAN YANG DILARANG

Program Indonesia Pintar [PIP] Disampaikan pada: Sosialisasi Kebijakan Program dan Peraturan di Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah 21 Juni 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016

Tujuan dari program ini adalah: 1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. 2. Meringankan biaya personal pendidikan. 3. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. 4. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Prioritas Sasaran Penerima 1. Peserta didik pemegang KIP; 2. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti: a) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); b) Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); c) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan; d) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam; e) Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah; f) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya; g) Peserta didik kelas 6, kelas 9, kelas 12, dan kelas 13; h) Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2014 Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk membangun keluarga produktif 1 meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, TNP 2 K, dan Pemerintah Prov/Kab/Kota dalam penetapan sasaran PIP; 2 menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima PIP untuk siswa SD, SMP, SMA dan SMK; 3 membayarkan manfaat PIP beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa penerima PIP yang berada di sekolah yang dikelola Kemendikbud; 4 melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima PIP; 5 menjadi Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan PIP di lingkup Kemendikbud; 6 melaporkan pelaksanaan PIP sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu apabila diperlukan kepada Menko PMK.

Sasaran dan Persyaratan Penerima Sasaran dan Anggaran No 1 2 3 4 Satdik SD/ Paket A SMP/ Paket B SMA/ Paket C SMK/ Kursus dan Pelatihan Persyaratan Penerima Sasaran Dana diterima Siswa (17. 927. 308) /semester 10. 360. 614 Rp 225. 000, - 4. 369. 968 Rp 375. 000, - 1. 367. 559 Rp 500. 000, - 1. 829. 167 Rp 500. 000, - Peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut: 1. Peserta didik Pendidikan Formal: a) Terdaftar sebagai peserta didik di sekolah; b) Terdaftar dalam Dapodik sekolah. 2. Peserta Didik Lembaga Pendidikan Nonformal usia 6 sampai dengan 21 tahun: a) Terdaftar sebagai peserta didik di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya; b) Terdaftar dalam Dapodik satuan pendidikan nonformal.

Peran dan Fungsi dalam Pelaksanaan PIP KEMENDIKBUD Menetapkan Juknis. Sosialisasi dan koordinasi Identifikasi, kompilasi, dan sinkronisasi data Menetapkan SK penerima Menetapkan lembaga penyalur Menginformasikan SK penerima. Melayani pengaduan Pemantauan dan Pelaporan DISDIK PROV/KAB/KOTA SEKOLAH/LEMBAGA PENYALUR Sosialisasikan dan koordinasikan Mengesahkan calon penerima Menyampaikan usulan dari sekolah/lembaga Pemantauan Melayani pengaduan Menseleksi dan mengusukan Siswa/peserta melalui Dapodik Menyampaikan informasi pencairan kepada siswa /peserta Membuat surat keterangan untuk pengambilan dana Pemantauan dan pengarahan Menerima pendaftaran anak usia sekolah yang tidak bersekolah Menyampaikan informasi pencairan kepada siswa /peserta melalui dinas/sekolah Menyalurkan dana manfaat Pelaporan penyaluran Pertanggungjawaban penyaluran

Mekanisme Pengusulan Peserta Didik Pemegang KIP 2 DISDIK KAB/KOTA SKB/PKBM/LKP penglola dana bantuan PKK dan PKW mengusulkan peserta didik pemegang KIP kepada dinas pendidikan kab/kota 3 SEKOLAH/SKB/PKBM/LKP Mengentri atau memutakhirkan (updating) data peserta didik pemegang KIP ke Dapodik. Data tersebut berfungsi sebagai data usulan siswa penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis. DAPODIK 2 1. Memberikan persetujuan tertulis, dan meneruskan daftar penerima PIP dari sekolah ke direktorat teknis terkait. 2. Untuk SD dan SMP, mengusulkan pemegang KIP melalui aplikasi data. dikdasmen. kemdikbud. go. id/pipdikdasmen. 3. Mengusulkan SKB/PKBM/lembaga kursus, Paket A, B, C ke direktorat terkait KEMDIKBUD (Dit. Teknis) 1 SISWA melapor membawa KIP ke sekolah. PESERTA DIDIK PAKET A, B, C, dan Peserta Kursus, pelatihan melapor ke SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya Anak penerima KIP yang belum/tidak berstatus sebagai peserta didik, melapor/mendaftar ke sekolah dan atau SKB/PKBM atau lembaga pendidikan non formal lainnya 4 1. Dik PKP memvalidasi dan menerbitkan SK serta meneruskan ke Dit PMK 2. Dit PSD, PSMP, PSMA dan SPMK Meng-SK-kan penerima PIP 5 SK Penerima Dana PIP

Mekanisme Pengusulan Peserta Didik Tidak Mempunyai KIP DISDIK KAB/KOTA 3 1. Memberikan persetujuan tertulis, dan meneruskan daftar penerima PIP dari sekolah ke direktorat teknis terkait. 2. Untuk SD dan SMP, mengusulkan pemegang KIP melalui aplikasi data. dikdasmen. kemdikbud. go. id/pipdikdasmen. 3. Untuk jenjang SMA dan SMK, sekolah menandai status kelayakan Peserta Didik di aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana/ manfaat PIP 2 Sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya 1. Menseleksi dan menyusun daftar peserta didik yang masih aktif dan tidak memiliki KIP sebagai calon penerima dana PIP seperti pada nomor 2 prioritas penerima sasaran PIP 2. Untuk jenjang SD dan SMP, sekolah menandai status kelayakan Peserta Didik di aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana/ manfaat PIP DAPODIK Sekolah/SKB/PKBM/lembaga kursus KEMDIKBUD (Dit. Teknis) 4 5 SK Penerima Dana PIP 1. Dik PKP memvalidasi dan menerbitkan SK serta meneruskan ke Dit PMK 2. Dit PSD, PSMP, PSMA dan SPMK Meng-SK-kan penerima PIP

Diagram Penyaluran Dana PIP KPPN KEMDIKBUD 1 2 1. Mengirimkan SK penerima kepada disdik kab/kota dan lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening 2. Mengajukan SPP, SPM ke KPPN untuk diterbitkan SP 2 D KPPN menyalurkan dana sesuai SP 2 D ke rekening penyalur 3 1. Berkoordinasi terkait kesiapan pencairan dana kepada penerima dengan disdik kab/kota/sekolah 2. Menyalurkan dana bantuan DISDIK KAB/KOTA Mengirimkan SK penerima kepada sekolah 5 Memberitahukan kesiapan pencairan dana kepada siswa melalui sekolah ` 4 6 Sekolah/SKB/PKBM/lembaga kursus Alur penyaluran Dana Alur penyampaian SK Siswa mengambil dana BSM/PIP di lembaga penyalur membawa persyaratan dokumen yang telah tetapkan

Bagaimana Siswa Mengambil Dana PIP ?

SE DIRJEN DIKDASMEN NOMOR TENTANG : 06/D/SE/2016, TGL 29 APRIL 2016 : SYARAT DOKUMEN PENCAIRAN DANA PIP YANG BELUM DIAMBIL OLEH SISWA

Kegiatan Sosialisasi Melalui Radio PENGUMUMAN Tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyalurkan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk siswa miskin jenjang SD, SMP, SMK melalui Bank BRI dan siswa miskin jenjang SMA melalui Bank BNI 46. Kami menghimbau Pemerintah Daerah dan sekolah untuk menyampaikan kepada para siswa kelas 6 SD, 9 SMP dan 12 SMA/SMK yang sudah tamat tahun 2016 dan sudah ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar mengambil dana KIP di Bank BRI atau Bank BNI terdekat. Surat Keputusan penerima dana KIP sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Bank penyalur setempat.

Lembar Petunjuk Penggunaan KIP Lembar ini dikirim dalam satu amplop bersama KIP

Kegiatan Sosialisasi

Status Pencetakan dan Pengiriman KIP 20 Juni 2016 Sekolah Pesan Cetak SD 10, 360, 614 9, 928, 772 6, 768, 031 7, 535 SMP 4, 369, 968 4, 536, 663 4, 062, 015 8, 369 SMA 1, 367, 559 1, 322, 194 8, 310 SMK 1, 829, 167 1, 808, 971 1, 604, 868 7, 913 Total 17, 927, 308 17, 641, 965 13, 757, 108 231, 139 100. 00% 98. 41% 76. 74% 1. 29% Prosen Amplop Kirim Terima Retur

Status Pencetakan dan Pengiriman KIP Tahun 2015 Realisasi Sasaran Siswa Satuan Pendidikan Alokasi Realisasi % SD SMP SMA SMK 10. 824. 662 4. 625. 400 1. 638. 671 1. 889. 891 9. 438. 657 3. 859. 358 1. 407. 974 1. 483. 745 87% 83% 86% 79% Jumlah 18. 978. 624 16. 189. 734 85% Realisasi Anggaran (Rp. Milyar) Satuan Pendidikan Alokasi Realisasi % SD SMP SMA SMK 4. 270, 7 2. 737, 2 1. 345, 2 1. 399, 2 3. 755, 4 2. 292, 3 1. 163, 2 1. 107, 2 88% 84% 86% 79% Jumlah 9. 752, 4 8. 318, 3 85%

Status Penyaluran dan Pencairan PIP Minggu II Juni 2016 Realisasi Sasaran Siswa Satuan Pendidikan Alokasi Realisasi % SD SMP SMA SMK 10. 360. 614 4. 369. 968 1. 367. 559 1. 829. 167 2. 358. 745 1. 434. 769 431. 014 399. 962 23% 32% 22% Jumlah 17. 927. 308 4. 624. 490 26% Realisasi Anggaran (Rp. Milyar) Satuan Pendidikan SD SMP SMA SMK Jumlah Alokasi Realisasi % 4. 401, 1 3. 324, 6 1. 258, 0 1. 407, 9 730, 6 663, 9 239, 2 265, 6 17% 20% 19% 10. 391, 6 1. 899, 4 18%

3 LINIERITAS

D f a r

BUKU 1 SERTIFIKASI 2016

BUKU 1 SERTIFIKASI

DUKUNGAN DAPODIK TERHADAP SELURUH APLIKASI DALAM RANGKA TATA KELOLA GTK SIMPAK PENGAWAS Kemdikbud Sekolah Data Individu Siswa/PTK Dapodik Mapping Pengawas dgn Sekolah/Guru Binaannya SIM PENYETARAAN NPSN NISN NUPTK Rombel Daerah khusus Gol hasil penyetaraan SIM PKG SIMTUN Mapel sertifikasi dan Nilai Gaji Pokok GURU PEMBELAJAR SIM JAFUNG KEMENKEU ODS GTK Kebutuhan Anggaran Tahun Berikutnya didapat dari nominal setiap dana yg masuk ke rekening guru dan dimungkinkan tunjangan disalurkan setiap bulan SIMPAK BANK MITRA Beban Mengajar Data Guru PNS SIM RASIO No. Rek Guru Kesejahteraan Guru Profesional Beban Mengajar SIM SERGUR Angka Kredit PNS PUPNS SAPK BKN Peta Kelebihan/Kekurangan Guru

TERIMA KASIH STAF AHLI MENTERI BIDANG REGULASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN