Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala BAPPENAS Seminar Nasional

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Seminar Nasional Sosialisasi Produk Perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bandung, 11 November 2010 1

Infrastruktur yang memadai, secara kuantitas maupun kualitas, merupakan prasyarat yang mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk mewujudkan pemerataan, menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Penyediaan infrastruktur dengan kuantitas dan kualitas yang rendah akan menghambat perekonomian dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. 2

Skor Growth Competitiveness Index (GCI) Indonesia sebesar 4, 26 pada th 2009 -2010, atau posisi ke 54 dari 134 negara (The Global Competitiveness Report 2009 -2010) Posisi GCI Indonesia jauh tertinggal dari Singapura (2), Malaysia (27), atau Thailand (41) 3

Paradigma hubungan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta: Peran bersama dalam pembangunan antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha/swasta. Pemerintah: pelaku utama fasilitator dalam merencanakan, membangun, dan mengelola infrastruktur sebagai penggerak pembangunan. 4

o peningkatan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM), a. l. o o mendukung peningkatan daya saing sektor riil, a. l. o o peningkatan aksesibilitas jangkauan pelayanan sarana dan prasarana di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan, dan wilayah terdepan optimalisasi sumber daya terbatas dalam pengembangan sarana dan prasarana meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta, a. l. o menyempurnakan peraturan perundangan terkait dengan KPS dan menajamkan pembagian wewenang antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana yang dikerjasamakan. 5

mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatkan keterhubungan antarwilayah (domestic connectivity), memperkuat virtual domestic interconnectivity, mengurangi backlog penyediaan perumahan dan prasarana dasar permukiman, meningkatkan ketahanan energi nasional, ketersediaan air baku dan pengendalian banjir. 6

Pertumbuhan ekonomi 5, 5% - 7, 7% Dibutuhkan Rp. 1. 923 triliun atau 5% PDB Pemerintah Rp. 616, 7 triliun Pusat Rp. 511 T Swasta Sisa anggaran yang dibutuhkan DAK Rp. 106 T 7

Pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui anggaran pemerintah diarahkan untuk : mendukung langkah-langkah stimulasi terhadap perekonomian dari sisi fiskal (pro-growth), memperluas penciptaan lapangan kerja produktif (pro-job), dan mengentaskan kemiskinan (pro-poor). 8

Peningkatan pembangunan infrastruktur mis. domestic connectivity adalah contoh urgensi koordinasi dan sinergi dalam pembangunan, mencakup: Pembagian peran dan kewenangan Pengembangan kerangka kerja bersama Pembagian tugas dan tanggungjawab termasuk pembiayaan Pola kerja untuk seluruh bidang pembangunan 9

Arah: untuk meningkatkan keterhubungan antarwilayah (domestic connectivity) Alokasi DAK 2011 sebesar Rp. 7, 0 triliun Tambahan Otonomi Khusus dan Infrastruktur untuk pembangunan infrastruktur jalan dan perhubungan di Papua dan Papua Barat sebesar Rp. 1, 4 triliun pada tahun 2010 dan 2011. 10

Pinjaman Luar Negeri Peraturan Pemerintah No. 2/2006 dan Peraturan Menteri PPN No. 5/2006 Pinjaman Dalam Negeri Peraturan Pemerintah No. 54/2008 dan Peraturan Menteri PPN No. 1/2009 SBN/SBSN Undang-Undang 24/2002 tentang Surat Utang Negara Undang-Undang No. 19/2008 tentang SBSN 11

Swasta berperan lebih banyak dalam pembangunan infrastruktur yang bersifat kompetitif, menguntungkan karena memiliki keunggulan komparatif dibandingkan sektor publik baik secara teknis, finansial, dan manajerial; Sumber pembiayaan swasta terdiri dari: lembaga keuangan bank; lembaga keuangan non-bank; badan usaha (PMDN, PMA, BUMN, BUMD); dan sumber-sumber lainnya. Pembiayaan oleh swasta terus didorong pemerintah melalui Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Kebijakan melalui INPRES No. 1/2010 tentang Pelaksanaan Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010 termasuk peningkatan partisipasi swasta dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur. 12

PRODUK PERENCANAAN: KPS: paradigma baru dalam pembangunan infrastruktur maupun sektor-sektor lainnya. Keputusan Presiden No. 67/2005 disempurnakan melalui revisi menjadi Keputusan Presiden No. 13/2010 mengatur prinsip, jenis, identifikasi dan proses pengadaan, tarif dan risiko, perjanjian, dan ijin pengusahaan yang dikerjasamakan. Peraturan Pemerintah 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan kerjasama seluruh kegiatan yang menjadi wewenang daerah. 13

mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat, meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan infrastruktur. 14

Pemerintah berperan dalam: menyusun strategi dan kebijakan sektor, memberikan dana penjaminan (guarantee fund), mengawasi aturan main (rule of the game) untuk melindungi kepentingan swasta dan sekaligus kepentingan masyarakat/konsumen. Pihak swasta berperan: sebagai penyandang dana, dan memberikan pelayanan sesuai dengan kontrak kerjasama yang telah disepakati. 15

Peraturan Menteri No. 4/2010 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur mengatur perencanaan pelaksanaan KPS. PPP Book 2010 -2014 atau Daftar Proyek Kerjasama 2010 -2014 telah disusun dan disosialisasikan kepada pihak yang terkait. 16

Proyek Kerjasama Air Minum Kabupaten Maros Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota Bandung Kerjasama Pengelolaan Sampah Kota Solo Proyek Kereta Api Batubara Provinsi Kalimantan Tengah 17

18