MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PEMBANGUNAN KESEHATAN DALAM RANGKA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PEMBANGUNAN KESEHATAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA SEHAT Jakarta, 25 November 2014
SISTEMATIKA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 1 VISI DAN MISI KABINET KERJA 2 PROGRAM INDONESIA SEHAT a. b. c. 3 4 PARADIGMA SEHAT PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL USULAN RANCANGAN INSENTIF NAKES KONSEKUENSI YANG HARUS DIPENUHI 2
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 1. Visi dan Misi Kabinet Kerja 3
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA VISI PRESIDEN Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong MISI PRESIDEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan demokratis berlandaskan Negara hukum Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing Mewujudkan Indonesiua menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 4 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA AGENDA KE-5 NAWA CITA KAMI AKAN MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA q PROGRAM ‘INDONESIA PINTAR”MELALUI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN BEBAS PUNGUTAN q PROGRAM KARTU “INDONESIA SEHAT” MELALUI LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT q PROGRAM INDONESIA KERJA”DAN “INONESIA SEJAHTERA”MELALUI REFORMASI AGRARIA 9 JUTA HA UNTUK RAKYAT TANI DAN BURUH TANI, RUMAH SUSUN BERSUBSIDI DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM INDONESIA SEHAT
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2. Program Indonesia Sehat 6
PROGRAM INDONESIA SEHAT MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Definisi Program Indonesia Sehat adalah upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mencapai derajat kesehatan yang setingginya. Tujuan 1. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat sehingga terwujud bangsa yang mandiri, maju dan 7 sejahtera.
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Program Indonesia Sehat Paradigma Sehat Penguatan Yankes Jaminan Kesehatan Nasional Program • Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan • Prom prev sebagai pilar utama upaya kesehatan • Pemberdayaan masyarakat • Peningkatan Akses • Peningkatan Mutu • Regionalisasi Rujukan • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu dan Kendali Biaya • Sasaran: PBI dan Non PBI Tanda kepesertaan KIS – Kartu BPJS Indikator • Kota Sehat • Kecamatan Sehat • Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi • Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi Indikator: Total coverage 8
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Program Indonesia Sehat Terdiri : 1 Paradigma Sehat 2 3 Penguatan Yankes Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Program Keluarga Produktif Kabinet Kerja Kartu Keluarga Sejahtera Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera Kartu Indonesia Pintar 9
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA a. Paradigma Sehat 10
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PARADIGMA SEHAT Paradigma sehat merupakan cara pandang, pola pikir pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, dengan melibatkan semua stake holder terkait dalam rangka peningkatan, pemeliharaan dan perlindungan kesehatan yang dapat mendorong masyarakat untuk dapat mandiri di bidang kesehatan. Paradigma sehat akan mengubah pola pikir (revolusi mental) sehingga terjadi pengarusutamaan kesehatan dalam setiap 11 pengambilan kebijakan pada pembangunan di
SASARAN PERUBAHAN PARADIGMA SEHAT MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO SASARA N BENTUK PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN DAMPAK 1 Penentu Kebijaka n Lintas Sektor Pemangku Kepentingan 1. Menjadikan kesehatan memperhatikan segi/dampak sebagai arus utama kesehatan dari kebijakan yang pembangunan di Indonesia diambil baik di hulu maupun dihilir 2. Meningkatkan peran lintas sektor dalam pembangunan kesehatan 2 Tenaga kesehata n Terlaksanakan paradigma sehat disetiap lini pelayanan kesehatan dan mengupayakan agar : • Orang sehat tetap sehat/tidak menjadi sakit • Orang sakit menjadi sehat • Orang sakit tidak menjadi lebih sakit 1. Promotif preventif merupakan aspek utama dalam setiap upaya kesehatan (program PHBS, Kesling, Promkes, KIA, gizi, dan lainnya) 2. Meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan dalam hal promosi dan prevensi 12
SASARAN PERUBAHAN PARADIGMA SEHAT MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO SASARA N BENTUK PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN 3 Institusi Penerapan standar mutu dan Kesehata standar tarif dalam pelayanan n kepada masyarakat 1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan 2. Berkompetisi lebih “fair” dalam soal mutu dan tarif didalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat 4 Masyara kat 1. Terlaksanakanya PHBS di keluarga dan masyarakat 2. Masyarakat aktif sebagai kader dan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan masyarakat ( Posyandu, Poskesdes, Posbindu, Desa 13 Siaga dll) Masyarakat harus merasa bahwa kesehatan adalah harta berharga yang harus dijaga DAMPAK
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA b. Penguatan Pelayanan Kesehatan 14
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Penguatan pelayanan kesehatan ditujukan untuk mempersiapkan kesiapan fasilitas pelayanan melayani pasien dengan baik (readiness of service) di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rujukan. OUTPUT 2015 -2019 1. Kesiapan 6. 000 Puskesmas (Puskesmas dapat memenuhi standar pelayanan sesuai PMK 75/2014 termasuk Puskesmas perawatan) 2. Terbentuknya 184 RS Rujukan regional 3. Terbentuknya 14 RS Rujukan Nasional 15
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PENINGKATAN AKSES a) Pemenuhan tenaga b) Meningkatkan sarana pelayanan primer c) Pemenuhan prasana pendukung d) Inovasi pelayanan di Terpencil dan sangat Terpencil PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PENINGKATAN MUTU a) Penyediaan NSPK/SOP b) Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan c) Program Dokter Layanan Primer d) Program Akreditasi FKTP REGIONALISASI RUJUKAN a) Sistem Rujukan Tingkat Kabupaten b) Sistem Rujukan Regional c) Sistem Rujukan Nasional PENGUATAN DINKES KAB/KOTA, PROVINSI a) Implementasi UU Pemerintah Daerah: UU no. 23/2014 b) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal c) Peningkatan Kapasitas DUKUNGAN LINTAS SEKTOR a) Dukungan Regulasi b) Dukungan Infrastruktur (transportasi, listrik, air, komunikasi) c) Dukungan pendanaan 16
TARGET PENGUATAN PUSKESMAS MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Pembangunan baru & Peningkatan Puskesmas: 52 unit Pembangunan baru & Peningkatan Puskesmas: 98 unit Rehabilitasi: 355 unit Rehabilitasi: 760 unit Peralatan: 725 unit Peralatan: 1. 045 unit Pusling R 4: 250 unit Pusling R 4: 185 unit Pusling Perairan: 35 unit Pusling Perairan: 50 unit TPKB: 116 kab/kota TPKB: 125 kab/kota Nakes: 1. 145 Pusk Nakes: 1. 326 Pusk Pembangunan baru & Peningkatan Puskesmas: 127 unit Rehabilitasi: 185 unit Peralatan: 718 unit Pusling R 4: 250 unit Pusling Perairan: 250 unit TPKB: 238 kab/kota Nakes: 669 Pusk Pembangunan baru & Peningkatan Puskesmas: 75 unit Pembangunan baru & Peningkatan Puskesmas: 20 unit Rehabilitasi: 1. 905 unit Pembangunan baru & Peningkatan Puskesmas: 56 unit Peralatan: 2. 968 unit Rehabilitasi: 225 unit Pusling R 4: 150 unit Pusling R 4: 92 unit Peralatan: 538 unit Pusling Perairan: 75 unit Pusling Perairan: 15 unit Pusling R 4: 200 unit TPKB: 77 kab/kota TPKB: 0 kab/kota Pusling Perairan: 75 unit Nakes: 3. 002 Pusk Nakes: 1. 210 Pusk TPKB: 87 kab/kota Rehabilitasi: 980 unit Peralatan: 2. 046 unit Nakes: 716 Pusk 17
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KEBUTUHAN ANGGARAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2015 - 2019 DALAM MILYAR RUPIAH KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL Pembangunan Baru + Peningkatan Puskesmas *) 425 425 425 2. 125 517 517 517 2. 585 2. 125 580, 75 459, 5 538, 75 438, 5 4. 142, 5 192, 95 192, 1 191, 25 190, 4 957, 95 160 176 194 213 956 160, 5 177 192 208, 5 225 963 3. 580, 45 2. 067, 85 1. 978, 5 2. 093, 5 2. 008, 9 11. 729, 45 Rehabilitasi Peralatan Pusling R 4 Pusling perairan TKTB JUMLAH 18
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TARGET PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PRATAMA (50 TEMPAT TIDUR) DI DTPK Target 2015: 9 RS Target 2016: 1 RS Target 2017: 1 RS Target 2018: 1 RS Target 2019: 1 RS Target 2015 : 19 RS Target 2016: 9 RS Target 2017: 9 RS Target 2018: 9 RS Target 2019: 9 RS 19
Rancangan Pengembangan Sistem Rujukan Gugus Kepulauan : Provinsi Maluku MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 20
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TARGET PENGUATAN SISTEM RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL Target 2015: 4 RS Target 2015: 7 RS Target 2016: 3 RS Target 2016: 4 RS Target 2017: 5 RS Target 2018: 5 RS Target 2019: 4 RS Target 2019: 8 RS Target 2015: 5 RS Target 2016: 4 RS Target 2017: 4 RS Target 2018: 4 RS Target 2019: 5 RS Target 2015: 9 RS Target 2016: 11 RS Target 2017: 11 RS Target 2018: 11 RS Target 2019: 9 RS Target 2015: 9 RS Target 2016: 12 RS Target 2017: 9 RS Target 2018: 9 RS Target 2019: 8 RS Target 2015: 3 RS Target 2016: 3 RS Target 2017: 3 RS Target 2018: 3 RS Target 2019: 2 RS 21
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TARGET PENGUATAN SISTEM RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL KETERANGAN 2015 2018 2016 2019 2017 22
TARGET PENGUATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Target 2015: 14 RS Target 2015: 17 RS Target 2016: 12 RS Target 2016: 16 RS Target 2017: 13 RS Target 2017: 17 RS Target 2018: 11 RS Target 2018: 17 RS Target 2019: 15 RS Target 2019: 18 RS Target 2015: 9 RS Target 2016: 11 RS Target 2017: 10 RS Target 2018: 10 RS Target 2019: 12 RS Target 2015: 36 RS Target 2016: 36 RS Target 2017: 35 RS Target 2018: 35 RS Target 2019: 32 RS Target 2015: 46 RS Target 2016: 48 RS Target 2017: 48 RS Target 2018: 50 RS Target 2019: 48 RS Target 2015: 9 RS Target 2016: 8 RS Target 2017: 8 RS Target 2018: 8 RS Target 2019: 6 RS 23
KEBUTUHAN ANGGARAN RUJUKAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA (NASIONAL, REGIONAL, DAERAH & PRATAMA) 2015 - 2019 Regional DALAM MILYAR RUPIAH 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL Nasional 300 330 363 399 292 1. 684 Regional 2. 220 2. 422 2. 686 2. 954 3. 162 13. 444 Daerah 2. 620 2. 882 3. 170 3. 487 3. 836 15. 995 Pratama 1. 015 313 344 378 415 2. 465 JUMLAH 6. 155 5. 947 6. 563 7. 218 7. 705 33. 588 24
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA c. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 25
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA JKN : q. Merupakan bagian SJSN q Diselenggarakan menggunakan mekanisme TANDA asuransi kesehatan sosial KEPESERTAAN q. Bersifat wajib (mandatory) q. Azas gotong-royong q Tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak KIS 26
PAKET MANFAAT JKN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset), Pelayanan yg tidak dijamin; a) Tidak sesuai prosedur b) Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS c) Pelayanan bertujuan kosmetik, d) General check up, pengobatan alternatif, e) Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi, f) Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan g) Pasien Bunuh Diri /Penyakit Yg Timbul Akibat Kesengajaan Untuk Menyiksa Diri Sendiri/ Bunuh Diri/Narkoba 28
NILAI TAMBAH KIS MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cakupan • Disamping PBI yg saat ini sudah dibiayai pemerintah, KIS jg akan diberikan kpd PMKS serta bayi-bayi baru lahir dari orang tua PBI utk menjadi peserta JKN-BPJS Kesehatan Manfaat • KIS memberikan manfaat tambahan pelayanan kesehatan preventif, promotif serta deteksi dini secara lebih intensif & terintegrasi • Mendapatkan pelayanan immunisasi, konseling & pelayanan KB, perbaikan gizi, pelayanan persalinan, serta penanganan & tindakan pd keadaan gawat darurat (emergency) Deteksi Dini/ Screening akan dilaksanakan secara bertahap yaitu DM, Hipertensi, Dyslipidemia, Kanker (Leher Rahim, Payudara), Talasemia Hipotiroid utk bayi baru 30 lahir
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Proyeksi Cakupan Kepesertaan (KIS) 2015 -2019 Dalam Jutaan 257, 5 230, 7 210, 5 155, 6 135, 6 100, 6 110, 8 90, 07 31 31
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Trend Usulan Anggaran KIS (PBI) T. A. 2015 -2019 Dalam Triliunan 32 32
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 3. Usulan Rancangan Insentif Tetap Bagi Tenaga Kesehatan 33
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Usulan Besaran Insentif Tetap untuk Nakes lainnya di FKTP dan FKTL KOMPONEN PENGHASILAN 1 Gaji Pokok Tunjangan 2 Kemahalan/Insentif Keterpencilan *) 3 Tunjangan Profesi 4 Tunjangan Fungsional Tunjangan Beras & Uang Makan Penghasilan kotor 5 Terpencil saat ini Sangat Terpencil Usulan Saat ini Usulan 1, 951, 100 1, 700, 000 2, 700, 000 1, 951, 100 240, 000 1, 951, 100 240, 000 619, 750 4, 510, 850 6, 461, 950 5, 510, 850 7, 461, 950 Ket: *) khusus PTT sudah diberikan 34
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA JUMLAH NAKES YANG DIUSULKAN MENDAPATKAN INSENTIF JENIS NAKES T Pegawai Pusat*) : 1. Dokter/ Dokter gigi PTT 2. Dokter Spesialis PTT 3. Nakes lain PTT dan Tugsus TOTAL Pegawai Daerah : 1. Dokter/dokter gigi 2. Dokter spesialis 3. Nakes lainnya TOTAL 1. 603 63 12. 348 14. 014 5. 742 477 81. 788 88. 007 ST 2. 433 9. 872 12. 305 1. 941 50. 381 52. 322 JUMLAH NAKES 4. 036 63 22. 220 26. 319 7. 683 477 132. 169 140. 329 *) Jumlah ini sudah termasuk nakes TNI-Polri sejumlah 6, 4 % 35
KEBUTUHAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015 -2019 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BESAR ANGGARAN/TAHUN MILYARD) JENIS KEBUTUHAN 2015 PENGUATAN YANKES TAMBAHAN PRIMER UNTUK PENGUATAN MENCAPAI YANKES TARGET RUJUKAN INSENTIF NAKES 2016 2017 2018 TOTAL 2019 3, 580. 45 2, 067. 87 1, 978. 50 2, 093. 50 2, 008. 90 11, 729. 22 6, 155. 00 5, 947. 00 6, 563. 00 7, 218. 00 7, 705. 00 33, 588. 00 1, 902. 80 1, 902. 80 9, 514. 00 PERENCANAAN BASELINE 41, 737. 00 61, 655. 82 71, 926. 46 88, 104. 19 106, 820. 80 370, 244. 27 TOTAL 53, 375. 25 71, 573. 49 82, 370. 76 99, 318. 49 118, 437. 50 425, 075. 49
FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Untuk mempersiapkan kesiapan Pelayanan di Puskesmas dan RS : 1. Konsep JKN dan rujukan harus dipahami oleh semua pemangku kepentingan 2. Daerah harus memiliki master plan pembangunan kesehatan (tk Provinsi dan kab/kota ) 3. Dukungan harus diberikan pada minimal 6000 Puskesmas yang siap melayani sesuai standar, termasuk Puskesmas perawatan 4. Pemenuhan Kebutuhan tenaga pada failitas tingkat pertama/primer dan rujukan termasuk pendidikan , insentif dan pembinaan 5. Dukungan harus diberikan pada RS rujukan nasional dan RS rujukan regional 6. Implementasi UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah oleh Kabupaten/Kota dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 37
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH 38
- Slides: 36
