MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ARAHAN MENTERI DALAM
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI “SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH ” Disampaikan dalam: Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Bali. Tahun 2018 -2023 Oleh: EDUARD SIGALINGGING Plt. DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH Denpasar, 8 Januari 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA OUTLINE PEMBAHASAN 1. PERSIAPAN PILEG DAN PILPRES TAHUN 2019 2. DATA DAN AREA RAWAN KORUPSI 3. KONDISI MAKRO EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 4. ISU STRATEGIS PENYUSUNAN RPJMD PILKADA SERENTAK 5. ARAHAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI 6. HASIL KONSULTASI RANWAL RPJPD DAN RPJMD 7. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RPJPD DAN RPJMD PROVINSI BALI @kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 3
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA URUSAN PEMERINTAHAN KEKUASAAN PRESIDEN & KEMENTERIAN NEGARA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH MELINDUNGI, MELAYANI, MEMBERDAYAKAN DAN MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. @kemendagri_ri URUSAN PEMERINTAHAN KELEMBAGAAN PERSONIL KEUANGAN SISTEM (REGULASI) PELAYANAN PUBLIK BINWAS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PEMBAGIAN URUSAN BERDASARKAN UU 32/2004 PEMBAGIAN URUSAN BERDASARKAN UU 23/2014 URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT URUSAN PEMERNTAHAN YANG SEPENUHNYA MENJADI KEWWENGAN PUSAT KONKURENT WAJIB SPM PILIHAN ABSOLUT URUSAN PEMERNTAHAN YANG SEPENUHNYA MENJADI KEWENANGAN PUSAT Urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada gubernur dan bupati/walikota di wilayahnya masing, misalnya urusan menjaga 4 konsensus dasar @kemendagri_ri URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KONKUREN WAJIB PILIHAN YANDAS NON YANDAS SPM (psl 11 (3)) URUSAN KONKUREN URUSAN PEMERINTAHAN YG DIBAGI ANTARA PEM PUS DAN DAERAH PROV DAN DAERAH KAB/KOT DAN MENJADI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KONKUREN 1. POLITIK LUAR NEGERI 2. PERTAHANAN 3. KEAMANAN 4. YUSTISI 5. AGAMA 6. MONETER & FISKAL NASIONAL WAJIB @kemendagri 2. 3. 4. 5. PELAYANAN DASAR (6) SPM @kemendagri PILIHAN (8) @kemendagri_ri NON PELAYANAN DASAR (18) NSPK 6. 7. PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN; PEMBINAAN PERSATUAN KESATUAN; PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SARA PKS; KOORDINSASI TUGAS ANTARISNTANSI YG ADA DI DAERAH; PENGEMBANGAN DEMOKRASI; PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YG BUKAN MRP KEWENANGAN DAERAH/ TDK DILAKSANAKAN INSTANSI VERTIKAL FORKOPIMDA APBN 6
KEMENTERIAN DALAM NEGERI URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN WAJIB berkaitan dengan pelayanan dasar 1. 2. 3. 4. 5. Pendidikan; Kesehatan; PU PR; Sosial; Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; 6. Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. @kemendagri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. @kemendagri_ri PILIHAN tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Pertanahan; Lingkungan Hidup; Adm. Kependdkan dan Pencatatan Sipil; Pengendalaian Penduduk dan KB; Perhubungan; Kominfo; Koperasi dan UKM; Penanaman Modal Kepemudaan dan Olahraga; PMD; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; Arsip; Tenaga Kerja; PP PA; REPUBLIK INDONESIA Potensi dan keunggulan daerah 1. 2. 3. 4. 5. Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumberdaya mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian; dan 8. Tansmigrasi Urusan berbasis ekosistem Kehutanan; pertambangan; kelautan dan perikanan. Provinsi Kab/Kota Dapat bagi hasil
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN PRINSIP DAN KRITERIA PRINSIP PEMBAGIAN: @kemendagri akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN: 1. Lokasi pelaksanaan urusan pemerintahan; 2. Pengguna/konsumen atas pelaksanaan urusan pemerintahan; 3. Manfaat atau dampak pelaksanaan urusan pemerintahan; 4. Kedudukan strategis bagi kepentingan nasional. KETENTUAN PEMBAGIAN: 1. Diatur dalam lampiran UU No 23 Tahun 2014. 2. Urusan ekologis (ESDM, Kehutanan, dan Kelautan hanya diserahkan kepada daerah provinsi. @kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN PUSAT o o o Laksanakan sendiri Pelimpahan (Dekonsentrasi) Tugas Pembantuan o o o Laksanakan sendiri Tugas Pembantuan Kab/Kota Penugasan kepada Desa URUSAN WAJIB DASAR SPM o o o @kemendagri KAB/KOTA PROVINSI URUSAN WAJIB NON DASAR o o o Jenis Layanan Mutu Layanan Penerima Layanan Pemetaan : Kelembagaan Perencanaan Penganggaran NSPK (NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA) @kemendagri_ri o o Laksanakan sendiri Penugasan kepada Desa URUSAN PILIHAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemegang kekuasaan pemerintahan – Psl 4 (1) UUD 1945 PRESIDEN Pembinaan Koordinator Binwas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah UU 23/2014 Psl 8 (3) MENDAGRI Koordinasi Binwas Umum Secara Nasional DIKOORDINASIKAN MENDAGRI Tanggung jawab Pengawasan @kemendagri Provinsi Gubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis @kemendagri_ri Psl 17 UUD 1945 Binwas Teknis (PP 33 Tahun 2018) @kemendagri K/L Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘ 45 Kab/Kota 10
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SPM DALAM RKP 2019 PRIORITAS NASIONAL 1: PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR REPUBLIK INDONESIA Penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran PROGRAM PRIORITAS Penguatan layanan dan rujukan satu pintu Penguatan integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil Penguatan sistem jaminan sosial Percepatan Pengurangan Kemiskinan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak Peningkatan kualitas lingkungan di permukiman @kemendagri_ri Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan Pelayanan keluarga berencana Kesehatan dan Pencegahan dan pengendalian penyakit Gizi Masyarakat PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR 4 4 @kemendagri Percepatan pemberian akses kelola sumber daya alam kepada masyarakat melalui perhutanan sosial Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan KEGIATAN PRIORITAS Penyediaan akses infrastruktur dasar permukiman layak Pelaksanaan reforma agraria 55 Peningkatan Tata Percepatan Pencapaian SPM di Kelola Layanan daerah Dasar Penyediaan akses hunian layak dan terjangkau Penguatan literasi untuk kesejahteraan Percepatan penurunan stunting 2 3 3 Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas Penguatan “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” PRIORITAS NASIONAL Penyediaan pendidik yang berkualitas dan merata Penyediaan afirmasi pendidikan PN PP Penguatan kelembagaan satuan pendidikan Peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik 11
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINA BANGDA (UU 23/2014 DAN PERPRES 11/2015) Urusan pemerintahan yang menjadi amanat bagi Ditjen Bina Bangda hanya urusan pemerintahan konkuren Pembinaan percepatan a pembangunan provinsi berciri Pasal 19 Perpres 11/2015 b Pemetaan Urusan Pemerintahan Pasal 24 c Penyelesaian perselisihan penyelenggaraan urusan pemerintahan Pasal Pembi naan penyel engara an urusan pemeri ntahan daerah 370 Pasal 258 UU 23/2014 Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari @kemendagri_ri pembangunan nasional DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH a Koordinasi SPM dan NSPK Pasal 18 Perpres 11/2015 kepulauan 29 Sinkronisasi dan harmonisasi b pembangunan pusat dan daerah, antar wilayah Pasal dan 258 antar dan daerah 259 Perencanaan pembangunan c daerah Pasal 260 Pembi 274 naan pemba d Pengendalian dan evaluasi nguna pembangunan daerah Pasal 275 n daerah Evaluasi perda tata ruang e daerah Pasal 400 Pembinaan Pemda dalam f mendorong partisipasi Pasal masyarakat 354 g Binwas umum pembangunan daerah Pasal 374 h Pembinaan pemda dalam penguatan informasi. Pasal daerah 391 -394
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SINKRONISASI PEMBANGUNAN SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN PASAL 258 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014 DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS PASAL 259 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014 Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah. @kemendagri_ri KOORDINASI KORTEK Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. PASAL 259 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014 ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. PASAL 259 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014 JENIS-JENIS KORTEK Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah. PASAL 259 AYAT 4 UU 23 TAHUN 2014
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN BAPPENAS Pioritas Nasional K/L PERAN KEMENDAGRI BAPPENAS Sinkronisasi usulan kegiatan daerah yang akan dibiayai APBN dengan kegiatan K/L dan Prioritas nasional - KOORDINASI TEKNIS UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL Prioritas Daerah BAPPENAS Sinkronisasi pencapaian prioritas nasional melalui kegiatan K/L, serta target Kementerian untuk mendung target nasional - Ditjen Bina Bangda Memastikan kesesuaian kegiatan dengan urusan pemerintahan dan pembagian kewenangan antar level pemerintahan KEMENDAGRI Sinkronisasi usulan prioritas Daerah dan prioritas K/L DAERAH @kemendagri_ri Prioritas Lainnya K/L Sinkronisasi koodifikasi program Sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dalam UU 23/2014 Sinkronisasi target daerah sesuai kondisi, potensi dan intensitas urusan pemerintahan PERAN KEMENDAGRI Dukungan Kegiatan daerah dari APBD Membahas kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas nasional K/L DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ( Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN RPJMN RKP dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI RPJPD RPJMD RKPD RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA @kemendagri_ri Menggunakan pendekatan: • teknokratik, • partisipatif, • politis, • atas-bawah • dan bawah-atas. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. 15
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERAN PEMERINTAH DAERAH 1 Suksesnya Pileg dan Pilpres Tahun 2019 harus didukung seluruh pemangku kepentingan. 2 Diperlukan persamaan dan pemahaman persepsi. BENTUK BANTUAN DAN FASILITASI 1. Penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS; 2. Penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS; 3. Pelaksanaan sosialisasi; 4. Pelaksanaan pendidikan politik; 5. Kelancaran transportasi pengiriman logistik; 6. Pemantauan kelancaran penyelenggaraan pilkada dan pemilu; 7. @kemendagri_ri Kegiatan lain sesuai dengan pelaksanaan pilkada dan pemilu kebutuhan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PILEG & PILPRES 2019 Penyediaan Data Kependudukan Fasilitas Kampanye MEMBANGUN PERSPEKTIF PERDAMAIAN MENGHADAPI PILEG & PILPRES 2019 Political Cost Motif Politik Uang Provokasi Isu-isu Hoax Dan SARA Kesadaran Demokrasi Langkah Preventif Pendistribusian & Memberikan perlindungan pengamanan perlengkapan hukum dan keamanan pemungutan suara pada pemantau Pemilu Kampanye Hitam @kemendagri_ri Cara Kontestan Memenangi Politik Identitas Kursi Pilpres dan Pileg
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KESIAPAN PELAKSANAAN PILEG DAN PILPRES TAHUN 2019 1. Pemerintah telah menyediakan DP 4 DUKUNGAN KEMENDAGRI TERKAIT PERSIAPAN PELAKSANAAN PILEG & PILPRES untuk kebutuhan Pemilu 2019 2. Jumlah Pemilih dan TPS 3. Pemilih, TPS dan Logistik 4. Daftar Pemilih Berkelanjutan 5. Pengadaan Logistik 6. Percetakan dan Distribusi Logistik 7. Peran Pemerintah daerah dalam Kampanye 8. Hitung dan Rekap Suara 9. Netralitas Pegawai Negeri Sipil 01 Dukungan Data Kependudukan 02 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 03 Dukungan Koordinasi Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pilpres 04 Dukungan Teknis Kelancaran Pilpres 05 Dukungan Peningkatan Partisipasi Pemilih 06 Menjaga Netralitas ASN 10. Bentuk Bantuan Dan Fasilitasi @kemendagri Sukses Pileg Pilpres 2019 @kemendagri_ri
DATA KORUPSI DI INDONESIA Sejak Tahun 2004 -2018 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Kasus 2018 Jenis Kasus Penyelidikan 127 Penyidikan 126 Persekusi 101 Inkracht 75 Eksekusi 80 Total Grafik Kasus Korupsi Tahun 2004 -2018 Kasus (Status 30 September 2018) 509 Kasus 2004 -2018 Jenis Kasus Penyelidikan 1098 Penyidikan 814 Persekusi 669 Inkracht 547 Eksekusi 577 Total @kemendagri 3. 705 @kemendagri Penanganan kasus dan jumlah kasus korupsi di Indonesia cukup tinggi dan cenderung terus meningkat sejak tahun 2004 s. d. 2018. Data ini menunjukan bahwa korupsi merupakan permasalahan yang sangat serius dan merupakan ancaman bagi kemajuan pemerintahan di indonesia. @kemendagri_ri Sumber: https: //acch. kpk. go. id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 6 AREA RAWAN KORUPSI Di Pemerintahan Daerah REPUBLIK INDONESIA Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang & Jasa Pajak & Retribusi 3 Belanja Hibah & Bansos Untuk menanggulangi korupsi antara lain dilakukan melalu pembentukan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah). Korsupgah dibentuk berdasarkan permintaan pendampingan dari daerah ke KPK untuk perbaikan tata kelola serta manajemen pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan perizinan yang transparan, efisien dan bersih dari praktik kosupsi 3 Jual Beli Jabatan Area Rawan 4 Korupsi Di Pemerintahan 1 5 Daerah 2 Belanja Perjalanan Dinas Perencanaan & Penganggaran @kemendagri Upaya Konsentrasi Korsupgaah @kemendagri_ri Konten Lokal Konten Umum 1. 2. 3. 4. Penguatan APIP Manajemen ASN E-Planning dan E-Budgeting Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2. 3. 4. Pengelolaan Aset Pengelolaan Dana Desa Pendapatan Asli Daerah Sektor Strategis (Pendidikan dan Kesehatan) Sumber: Paparan KPK 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERTUMBUHAN EKONOMI Provinsi Bali REPUBLIK INDONESIA Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017 5. 00 0. 00 -5. 00 -10. 00 Kab. Buleleng (5, 40%) Malut Sulbar Sulsel Kep Babel Papbar Papua Sultra Kalteng Sulteng DKI Maluku Bali Sumsel DIY Banten Sulut Jabar Sumut Jatim Jateng Sumbar Goront Lampung Nasional Kalsel NTT Kalbar Bengkulu Jambi Kaltara Aceh Kepri Riau Kaltim NTB 10. 00 8. 17 7. 90 7. 17 7. 09 6. 89 6. 76 6. 62 6. 48 6. 46 6. 41 6. 34 6. 24 6. 14 6. 03 5. 89 5. 66 5. 58 5. 43 5. 40 5. 25 5. 24 5. 19 5. 17 5. 16 5. 14 5. 01 4. 98 4. 77 4. 63 4. 03 3. 74 2. 98 1. 78 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Seluruh Indonesia Quartal III y on y Tahun 2018 (Persen) Kab. Jembrana (5, 31%) Kab. Tabanan (5, 38%) -13. 99 -15. 00 Kab. Bangli (5, 35%) -20. 00 6. 24 5. 17 5. 59 5. 07 6. 32 5. 02 6. 03 4. 88 6. 73 5. 01 7 6 5 4 3 2 1 0 Bali 2014 6. 73 2015 6. 03 2016 6. 32 2017 5. 59 2018 6. 24 Nasional 5. 01 4. 88 5. 02 5. 07 5. 17 @kemendagri Pertumbuhan ekonomi Bali Quartal III y on y Tahun 2018 berada di peringkat 12 dari 34 provinsi sebesar (6, 34%) dan berada diatas rata-rata nasional yang sebesar (5, 17%). Tren pertumbuhan ekonomi juga menunjukan perkembangan yang sangat baik dari tahun 2014 s. d 2018 secara fluktuatif terus berada diatas rata nasional. Berdasarkan kab/kota juga terlihat pertumbuhan ekonomi yang baik dimana terdapat 2 kab/kota dengan pertumbuhan ekonomi berada diatas rata nasional dan provinsi, dan 7 lainnya berada diantara rata-rata provinsi dan nasional, serta tidak ada yg berada dibawah rata-rata provinsi dan nasional. @kemendagri_ri Kab. Karangasem (5, 08%) Kab. Badung (6, 11%) Tren Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dan Provinsi Bali Tahun 2014 - Quartal III y on y Tahun 2018 (Persen) v Kab. Gianyar (5, 50%) Kota Denpasar (6, 08%) Kab. Klungkung (5, 34%) Diatas Rata-Rata Provinsi dan Nasional Diantara Rata-Rata Provinsi dan Nasional Dibawah Rata-Rata Provinsi dan Nasional N. A Sumber Data : BPS 2018 3 Kab/Kota Dengan Pertumbuhan Ekonomi Diatas Rata-Rata Nasional & Provinsi Bali Tahun 2017 (Persen) 1 Kab. Badung (6, 11%) 2 3 Kota Denpasar (6, 08%) Kab. Gianyar (5, 50%) 80% 65% 3 Kab/Kota Dengan Pertumbuhan Ekonomi Dibawah Rata-Rata Nasional & Provinsi Bali Tahun 2017 (Persen) 80% 65%
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TINGKAT KEMISKINAN Provinsi Bali REPUBLIK INDONESIA Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018 27. 74 23. 01 21. 35 18. 12 16. 81 15. 97 15. 43 14. 75 14. 01 13. 14 12. 80 12. 13 11. 63 11. 32 11. 25 10. 98 9. 82 9. 22 9. 06 7. 92 7. 80 7. 77 7. 45 7. 39 7. 09 6. 65 6. 64 6. 20 6. 03 5. 25 5. 24 5. 17 4. 54 4. 01 3. 57 Tingkat Kemiskinan Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2018 (Persen) 30. 00 25. 00 20. 00 15. 00 10. 00 5. 00 Tren Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Dan Nasional Tahun 2014 -2018 (Persen) 15. 00 10. 96 4. 76 11. 13 4. 74 10. 70 4. 25 10. 12 4. 25 9. 82 4. 01 5. 00 0. 00 Bali 2014 4. 76 2015 4. 74 2016 4. 25 2017 4. 25 2018 4. 01 Nasional 10. 96 11. 13 10. 70 10. 12 9. 82 @kemendagri Kab. Luwu Timur (7, 66%) (14, 41%) Kab. Toraja Utara Kota Palopo (8, 78%) Kab. Luwu (14, 01%) (5, 36%) Buleleng (13, 16%) Kab. Enrekang Kab. Bangli (5, 32%) Kab. Sidenreng Rappang (8, 46%) Kab. Pinrang Kab. Wajo (7, 38%) (4, 89%) Kab. Jembrana (5, 7%) Kota Parepare (5, 20%) Kab. Soppeng (8, 29%) Kab. Karangasem Kab. Gianyar (6, 28%) (9, 71%) Kab. Barru Kab. Tabanan (4, 19%) Kab. Bone (10, 28%) (16, 22%) Kab. Pangkajene Kepulauan (4, 46%) (11, 14%) Kab. Maros (4, 59%) Kota Makassar Kab. Sinjai (9, 24%) (8, 42%) Kab. Gowa Kab. Badung (9, 24%) Kab. Takalar (1, 98%) (7, 97%) Kab. Bulukumba (15, 4%) Kab. Jeneponto Banataeng (9, 66%) Kota Denpasar (2, 24%) Kab. Kepulauan Selayar (13, 28%) Kab. Klungkung (5, 86%) (12, 62%) Kab. Tana Toraja Papua Papbar NTT Maluku Gorontalo Aceh Bengkulu NTB Sulteng Lampung Sumsel DIY Sultra Jateng Sulbar Jatim Nasional Sumut Sulsel Jambi Sulut Kalbar Jabar Riau Kaltara Sumbar Malut Kepri Kaltim Kep Babel Banten Kalteng Kalsel Bali DKI 0. 00 (14, 33%) Kab. Luwu Utara Diatas Rata-Rata Provinsi dan Nasional v Tingkat kemiskinan Bali tahun 2018 tergolong sangat baik sebesar dengan (4, 01%) berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar (9, 82%). Berdasarkan tren tingkat kemiskinan Provinsi Bali tahun 2014 -2018 cenderung terus mengalami penurunan dan selalu berada di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan kab/kota juga terlihat tingkat kemiskinan cukup rendah dan tergolong sangat baik. Dari 9 kab/kota, tidak ada yg berada diatas rata-rata nasional. @kemendagri_ri Diantara Rata-Rata Provinsi dan Nasional Dibawah Rata-Rata Provinsi dan Nasional N. A Sumber Data : BPS 2018 3 Kab/Kota Dengan Tingkat Kemiskinan Diatas Rata Provinsi Bali & Nasional Tahun 2018 (Persen) 80% 65% 3 Kab/Kota Dengan Tingkat Kemiskinan Dibawah Rata Provinsi Bali & Nasional Tahun 2018 (Persen) 1 2 Kab. Badung (1, 98 %) Kota Denpasar (2, 24 %) 80% 3 Kab. Gianyar (4, 19%) 65%
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) Provinsi Bali Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017 70. 27 69. 99 69. 95 69. 86 69. 84 69. 79 69. 65 68. 86 68. 25 68. 19 68. 11 67. 20 67. 01 66. 58 66. 26 64. 30 63. 73 62. 99 59. 09 70. 34 REPUBLIK INDONESIA Kab. Buleleng (71, 11%) Kab. Bangli (68, 24%) Kab. Jembrana (70, 72%) Kab. Tabanan (74, 86%) DKI DIY Kaltim Kep. Riau Bali Riau Sulut Banten Sumbar Nasional Jabar Aceh Sumut Jateng Sulsel Jatim Jambi Babel Bengkulu Sultra Kaltara Kalteng Kalsel Sumsel Lampung Maluku Sulteng Malut Gorontalo NTB Kalbar Sulbar NTT Papbar Papua 90. 00 80. 00 70. 00 60. 00 50. 00 40. 00 30. 00 20. 00 10. 00 80. 06 78. 89 75. 12 74. 45 74. 3 71. 79 71. 66 71. 42 71. 24 70. 81 70. 69 70. 60 70. 57 70. 52 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2017 (Persen) KEMENTERIAN DALAM NEGERI Kota Denpasar (83, 01%) 74. 30 70. 81 78. 18 73. 65 73. 27 69. 55 72. 48 68. 90 72. 09 68. 31 v Bali 2013 72. 09 2014 72. 48 2015 73. 27 2016 73. 65 2017 74. 3 Nasional 68. 31 68. 90 69. 55 78. 18 70. 81 @kemendagri Kab. Karangasem (65, 57%) Kab. Badung (80, 54%) Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Dan Nasional Tahun 2013 -2017 (Persen) 80 78 76 74 72 70 68 66 64 Kab. Gianyar (76, 09%) IPM Bali tahun 2017 sebesar (74, 30%) berada diatas rata-rata nasional (70, 81%) termasuk dalam kategori tinggi. Dari 34 provinsi di indonesia Bali menempati peringkat ke 5 tertinggi. Berdasarkan trend selama 20132017, IPM Bali terus mengalami kenaikan yang signifikan di atas rata-rata nasional walaupun sempat dibawah nasional pada tahun 2016. Jika dilihat perkabupaten/kota, terdapat 5 kab yang berada di bawah rata-rata nasional. @kemendagri_ri Kab. Klungkung (70, 13%) Diatas Rata-Rata Provinsi dan Nasional Diantara Rata-Rata Provinsi dan Nasional Dibawah Rata-Rata Provinsi dan Nasional N. A Sumber Data : BPS 2018 3 (Tiga) Kab/Kota dengan IPM Diatas Rata-Rata Provinsi Bali & Nasional Tahun 2017 (Persen) 1 Kota Denpasar (83, 01%) 2 Kab. Badung (80, 54%) 80% 3 (Tiga) Kab/Kota dengan IPM Dibawah Rata-Rata Provinsi Bali & Nasional Tahun 2017 (Persen) 3 1 2 Kab. Gianyar (76, 09%) 65% Kab. Karangasem (65, 57%) Kab. Bangli (68, 24%) 80% 3 Kab. Klungkung (70, 13%) 65%
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) Provinsi Bali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota di Provinsi Bali 2017 Kab. Buleleng (2, 41%) Kab. Bangli (0, 48%) 1. 37 Kab. Jembrana (0, 67%) Kab. Tabanan (1, 79%) Banten Jabar Maluku Kepri Sulut Kaltim Aceh Papbar DKI Riau Sumut Sumbar Sulsel Nasional Kaltara Malut Jateng Kalsel Kalbar Sumsel Lampung Goront Kalteng Jatim Jambi NTB Kep. Babel Bengkulu Sulteng DIY Sultra Papua Sulbar NTT Bali 9. 00 8. 00 7. 00 6. 00 5. 00 4. 00 3. 00 2. 00 1. 00 0. 00 REPUBLIK INDONESIA 8. 52 8. 17 7. 27 7. 12 6. 86 6. 60 6. 36 6. 30 6. 24 6. 20 5. 56 5. 55 5. 34 5. 22 4. 77 4. 51 4. 50 4. 26 4. 23 4. 06 4. 03 4. 01 3. 99 3. 86 3. 72 3. 65 3. 51 3. 43 3. 35 3. 26 3. 20 3. 16 3. 01 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Seluruh Indonesia Per-Agustus 2018 (Persen) KEMENTERIAN DALAM NEGERI Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Dan Nasional Tahun 2014 -Agustus 2018 (Persen) 1. 37 5. 34 1. 48 5. 50 1. 89 5. 61 1. 99 6. 18 1. 9 8 6 4 2 0 5. 94 v Bali 2014 1. 9 2015 1. 99 2016 1. 89 2017 1. 48 2018 1. 37 Nasional 5. 94 6. 18 5. 61 5. 50 5. 34 @kemendagri Kab. Gianyar (1, 02%) Kab. Karangasem (0, 72%) Kab. Badung (0, 48%) Kota Denpasar (2, 63%) TPT Bali tahun 2018 sebesar (1, 37%) berada jauh dibawah rata nasional sebesar (5, 34%). TPT Bali 2018 merupakan TPT terendah dan tergolong yang terbaik secara nasional. Berdasarkan tren TPT tahun 2014 -Agustus 2018 sangat baik dan selalu dibawah rata-rata nasional serta selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Kondisi yang sama juga dialami seluruh kab/kota di Bali di Tahun 2017. Tidak ada TPT yang melebihi rata nasional. Kab dengan TPT terendah yaitu Bangli diikuti Kab Badung dan Jembrana. @kemendagri_ri Kab. Klungkung (0, 94%) Diatas Rata-Rata Provinsi dan Nasional Diantara Rata-Rata Provinsi dan Nasional Dibawah Rata-Rata Provinsi dan Nasional N. A Sumber Data : BPS 2017 3 Kab/Kota TPT Diatas Rata Nasional Dan Bali Agustus 2018 (Persen) 80% 65% 3 Kab/Kota TPT Dibawah Rata Nasional Dan Bali Agustus 2018 (Persen) 1 2 Kab. Bangli (0, 48 %) Kab. Badung 80% (0, 48 %) 3 Kab. Jembrana 65% (0, 67 %)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI GINI RATIO Provinsi Bali REPUBLIK INDONESIA Gini Ratio Kab/Kota di Provinsi Bali Maret Tahun 2017 Kab. Buleleng (0, 31%) Kab. Bangli (0, 30%) Kab. Jembrana (0, 32%) Kab. Tabanan (0, 31%) DIY Sultra Jabar Goront Sulsel DKI Sulut Papbar Nasional Banten Papua Jatim Jateng Bali NTB Sulbar Bengkulu Sumsel NTT Lampung Sulteng Kalsel Maluku Kalteng Kaltim Kalbar Jambi Kepri Malut Riau Aceh Sumbar Sumut Kaltara Kep. Babel 0. 50 0. 45 0. 40 0. 35 0. 30 0. 25 0. 20 0. 15 0. 10 0. 05 0. 00 0. 44 0. 41 0. 40 0. 39 0. 38 0. 37 0. 36 0. 35 0. 34 0. 33 0. 32 0. 30 0. 28 Gini Ratio Provinsi Seluruh Indonesia Maret 2018 v 0. 38 0. 39 0. 37 0. 39 0. 40 0. 38 0. 43 0. 42 0. 41 0. 40 0. 39 0. 38 0. 37 0. 36 0. 35 0. 42 0. 41 Gini Ratio Provinsi Bali Dan Nasional Tahun 2014 -Maret 2018 Bali 2014 0. 42 2015 0. 38 2016 0. 37 2017 0. 38 2018 0. 38 Nasional 0. 41 0. 40 0. 39 @kemendagri Gini ratio Bali Maret Tahun 2018 sebesar (0, 38) berada dibawah rata -rata nasional (0, 39). Hal ini menunjukan bahwa ketimpangan yang ada di Bali masuk pada kategori sedang. Berdasarkan tren gini ratio Bali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yakni tahun 2014 Maret 2018 terlihat mengalami penurunan yang cukup baik antara tahun 2014 -2016, sedangkan 20152018 selalu berada dibawah rata nasional. Kondisi yang sama juga dialami oleh seluruh kab/kota Bali dengan Gini ratio dibawah rata-rata nasional. @kemendagri_ri Kab. Gianyar (0, 27%) Kab. Karangasem (0, 32%) Kab. Badung (0, 32%) Kota Denpasar (0, 34%) Kab. Klungkung (0, 37%) Diatas Rata-Rata Provinsi dan Nasional Diantara Rata-Rata Provinsi dan Nasional Dibawah Rata-Rata Provinsi dan Nasional N. A Sumber Data : BPS 2017 3 Kab/Kota Gini Ratio Diatas Rata Nasional Dan Bali Maret 2018 Kab. Bantaeng (0, 422) Kab. Luwu Timur (0, 411) 80% Kab. Toraja Utara 65% (0, 411) 3 Kab/Kota Gini Ratio Dibawah Rata Nasional Dan Bali Maret 2018 1 2 Kab. Gianyar (0, 27 ) Kab. Bangli 80% (0, 30 ) 3 Kab. Buleleng 65% (0, 31 )
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERSENTASE PENDAPATAN REPUBLIK INDONESIA APBD Provinsi Bali TA 2018 Miliar Rupiah 4, 000. 00 3, 000. 00 2, 969. 17 46. 39 0. 78% 2, 000. 00 193. 64 139. 10 46. 14 - Hasil Peng. Lain-Lain PAD Pajak Daerah Kekayaan Drh Yg Sah Yg Dipisahkan Series 1 2, 969. 17 193. 64 139. 10 Retribusi Daerah 46. 14 1, 268. 59 1, 200. 00 45. 00 40. 00 35. 00 30. 00 25. 00 20. 00 15. 00 10. 00 5. 00 0. 00 41. 50 4. 89 0. 00 Dana Bagi Hasil Dana Bantuan Penyesua P. Hibah Pajak Darurat Keuangan ian & Prov Otsus Series 1 41. 50 4. 89 0. 00 3, 348. 05 55. 98% 2, 586. 47 43. 25% Dana Perimbangan 1, 600. 00 Lain-lain PD Yang Sah Total Pendapatan: 5. 980, 91 Pendapatan Asli Daerah 1, 102. 44 800. 00 215. 44 400. 00 Series 1 DAU DAK 1, 268. 59 1, 102. 44 Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 215. 44 Dana Perimbangan @kemendagri_ri PAD Lain-Lain PD Yang Sah Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERSENTASE BELANJA REPUBLIK INDONESIA APBD Provinsi Bali TA 2018 Miliar Rupiah Belanja Langsung 1, 400. 00 1, 231. 80 1, 200. 00 Total Belanja: 6, 664. 14 1, 000. 00 800. 00 681. 74 600. 00 400. 00 200. 00 - B. Barang & Jasa Series 1 1, 231. 80 Belanja Tidak Langsung 1, 800. 00 1, 600. 00 1, 400. 00 1, 200. 00 1, 000. 00 800. 00 600. 00 400. 00 200. 00 - 1, 705. 11 4, 732. 33 71. 01% 18. 28 B. Modal 681. 74 B. Pegawai 18. 28 1, 931. 81 28. 99% 1, 183. 74 1, 119. 44 671. 15 30. 13 12. 76 10. 00 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung B. Bagi Bantuan B. Tidak B. B. B. Hibah Pegawai Hasil Keuanga Terduga Bansos Subsidi n Series 1 1, 705. 11 1, 183. 74 1, 119. 44 671. 15 30. 13 12. 76 10. 00 @kemendagri_ri Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018
ISU STRATEGIS PENYUSUNAN RPJMD Daerah Pemilukada Serentak INTEGRASI RPJMD DENGAN RTRW Program yang disusun dalam dokumen RPJMD harus berpedoman kepada RTRW yang didasarkan pada Asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; pelindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas. RPJMN Teknokratik Dasar penyusunan RPJMD perlu memperhatikan RPJMN Teknokratik yang sedang disusun oleh Bappenas @kemendagri_ri KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal KLHS Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/kebijakan, rencana, dan/atau program PENGEMBANGAN SIPD Penyusunan RPJMD menggunakan Sisstem e-planning sesuai Permendagri 98 Tahun 2018
PARIWISATA Sebagai Social Core Economy Indonesia menempati urutan ke-9 untuk negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat (World Travel and Tourism Council – 2018) Tahun 2019, Industri Pariwisata diproyeksikan menyumbang devisa terbesar di Indonesia @kemendagri_ri KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Distribusi dan Pertumbuhan 3 (tiga) Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi pada PDRB Prov. Bali Tahun 2017 Sektor pariwisata, yang terlihat dalam Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum cukup berpotensi untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Bali
ARAH PENGEMBANGAN Pariwisata Bali Penertiban usaha-usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menurunkan kualitas dan esensi pariwisata Bali Inovasi Pengembangan destinasi pariwisata alternatif seperti destinasi digital yang “instagramable” @kemendagri_ri KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Lingkungan Pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan Pemberdayaan Penekanan dan prioritas secara afirmatif pada penggunaan produk lokal, pengembangan UMKM, dan tenaga kerja lokal terlatih
KEMENTERIAN DALAM NEGERI ISU STRATEGIS SEKTOR PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020 -2024 1. Pangsa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia masih rendah 2. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM pariwisata sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata. 3. Kesiapan daya dukung destinasi masih perlu ditingkatkan Strategi Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata: 1. 2. 3. 4. 5. 4. Peningkatan kinerja ekspor pariwisata 6. @kemendagri_ri Inovasi produk pariwisata (atraksi, kuliner , akomodasi, dan transportasi); Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan pariwisata Peningkatan pengelolaan destinasi dan layanan pariwisata Peningkatan investasi pariwisata dan penguatan rantai pasok industri pariwisata Peningkatan jumlah tenaga kerja pariwisata yang terampil dan kompeten Penguatan citra pariwisata dan perluasan/diversifikasi pemasaran.
HASIL KONSULTASI RANWAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Perubahan RPJPD Provinsi Bali @kemendagri 01 Dasar perubahan RPJPD seyogyanya dijelaskan secara konkrit dan jelas yang didukung dengan data-data, serta merupakan komitmen semua pihak, baik yang sekarang maupun penyusun RPJPD terdahulu. Hal ini dibutuhkan sebagai landasan prosedur dan substansi untuk penyempurnaan RPJPD 02 Perubahan substansi RPJPD merupakan hasil analisis dari laporan pengendalian dan evaluasi yang didukung data-data terkait Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah, dan perlu diberikan penjelasan dirinci per 5 (lima) tahunan sejak Tahun 2005 – 2025 03 Penyimpulan permasalahan daerah dilakukan dengan dasar menyandingkan gambaran umum kondisi daerah Provinsi Bali yang merupakan kinerja capaian target-target indikator makro dan mikro oleh Provinsi Bali dengan target-target yang diharapkan baik pada RPJPD maupun target yang ditentukan oleh nasional 04 Visi dan Misi Daerah merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai oleh Provinsi Bali pada Tahun 2025 05 Penambahan dalam aspek pelayanan umum data dan informasi beberapa urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar (SPM) @kemendagri_ri
PEDOMAN YANG DIGUNAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Untuk Perubahan RPJPD Provinsi Bali Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila (Pasal 342 Ayat 1 Permendagri No 86 Tahun 2017): 1 2 3 Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; dan Berdasarkan hasil telaah Kementerian Dalam Negeri, RPJPD Provinsi Bali dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Terjadi perubahan yang mendasar Perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional @kemendagri Hasil Telaah @kemendagri_ri Proses Perubahan Tahapan penyusunan RPJPD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD (Pasal 344 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
HASIL KONSULTASI RANWAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA RPJMD Provinsi Bali 01 Data kinerja makro maupun kinerja urusan sebaiknya dapat dibandingkan dengan pencapaian target kinerja nasional 02 Perlu melengkapi indikator kinerja untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan statistik, dan urusan persandian 03 Perlu penambahan subbab khusus terkait data dan isu strategis pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 04 Proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan dan kerangka pendanaan pembangunan daerah harus disajikan secara jelas dalam RPJMD @kemendagri_ri 05 Perlu pencermatan kembali dalam perumusan permasalahan pembangunan, mengingat masih terdapat beberapa tabel rumusan permasalahan yang belum terisi 06 Perlu melakukan klarifikasi terhadap cascading level Renstra Perangkat Daerah, untuk menjamin keterkaitan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah 07 Pencantuman indikator target dan bidang penanggung jawab pada setiap program perlu diperhatikan diperjelas 08 Perlu kehati-hatian dalam memproyeksikan indikator makro karena indikator tersebut merupakan kontribusi dari berbagai stakeholder
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA HAL-HAL PENTING Terkait Penyusunan RPJPD dan RPJMD Prov. Bali 01 Pemerintah Provinsi Bali perlu merumuskan kebijakan keuangan daerah yang antisipatif dalam dokumen RPJMD tentang optimalisasi belanja langsung yang daya ungkitnya (leverage) dapat mendorong kegiatan investasi di daerah yang diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran 03 Pemerintah Provinsi Bali diminta untuk segera menggunakan aplikasi e-planning yang business process-nya sesuai dengan amanat Permendagri 86/2017, sejak penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJPD dan RPJMD dan bagi daerah yang sudah memiliki aplikasi lain diminta untuk segera diintegrasikan dengan SIPD. @kemendagri_ri 02 Penyusunan Perubahan RPJPD dan RPJMD dilaksanakan dengan mengintegrasikan arah kebijakan penataan ruang dan program-program yang telah ditetapkan dalam indikasi program perwujudan struktur ruang dan pola ruang 04 Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan program dan kerangka pendanaan yang inovatif maka daerah perlu menginternalisasikannya ke dalam Permasalahan, Isu Strategis, Strategi dan arah kebijakan RPJMD.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH @kemendagri_ri 36
- Slides: 36