MENGENALI ASPEK PERPAJAKAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGENAAN PPh

MENGENALI ASPEK PERPAJAKAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGENAAN PPh PASAL 22, 23/26, PPh FINAL PASAL 4 (2) 12/21/2021

PENGHASILAN OBYEK PAJAK TDK FINAL PEMOTONGAN DIBAYAR SENDIRI Th Berjalan = Pelunasan Pajak 12/21/2021 BUKAN OBJEK PAJAK PEMOTONGAN DIBAYAR SENDIRI Th Berjalan = Kredit Pajak Akhir Tahun = PPh Dihitung Kembali atas seluruh pengh setahun.

KEWAJIBAN PAJAK THN BERJALAN (CURRENT PAYMENT) ESTIMATED TAX WITHHOLDING TAX TUJUAN: -KELANCARAN KAS NEGARA -MERINGANKAN BEBAN WAJIB PAJAK 12/21/2021

SELF ASSESSMENT SISTEM PEMBAYARAN PAJAK WITHHOLDING SYSTEM 12/21/2021 OFFICIAL ASSESSMENT

Witholding Tax System n n Salah satu cara pemungutan pajak oleh DJP, dimana pajak dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pihak lain. Azas Convenience, Taxation at the sources 12/21/2021

WITHHOLDING SYSTEM PEMOTONGAN Pengh yang diterima subjek pajak Berkurang sebesar Pajak yg dipotong PPh Pasal 21/23/26/15/ Final 4(2)/Sebagian Pasal 22 12/21/2021 PEMUNGUTAN Pengeluaran oleh subjek pajak Bertambah sebesar Pajak yg dipungut Sebagian PPh Pasal 22

Contoh Pemotongan Pajak PT. Konsultan Keuangan Indonesia (KKI) telah memberikan jasa konsultan keuangan kepada PT Katakan Sejujurnya (KS) yang merencanakan untuk Go Public. Nilai kontrak jasa konsultan yang disepakati adalah sebesar Rp 400 juta yang akan dibayar dalam beberapa termin. Setiap pembayaran termin, KS akan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 4, 5% dari jumlah bruto. Dengan demikian cash inflow yang akan diterima oleh KKI akan berkurang sebesar Rp 18 juta ( 4, 5% x Rp 400 juta ) akibat pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. KS 12/21/2021

Contoh Pemungutan PT. Semau Gue (SG) melakukan pembelian baja dari PT. Krakatau Steel Indonesia untuk keperluan membangun pabrik barunya di Cikarang yang sedang dalam proses penyelesaiannya, nilai pembelian bajanya adalah sebesar Rp 300 juta. Atas penjualan baja tersebut, PT. Krakatau Steel Indonesia akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0, 3% dari nilai penjualan. Dengan demikian PT. SG harus menambah pengeluaran cashnya untuk pembelian baja tersebut sebesar Rp 900. 000 ( 0, 3% x Rp 300 juta ). 12/21/2021

WITHHOLDING TAX PEMBERI PENGHASILAN PENERIMA PENGHASILAN OBYEK TARIF TATA CARA HAK DAN KEWAJIBAN JENIS PAJAK 12/21/2021

ASPEK PPh PASAL 22, 23/26 & 4 AYAT (2) DALAM KEGIATAN SEHARI-HARI SUBJEK OBJEK DPP & TARIF SIAPA -SIAPA YANG BERPERAN APA-APA YANG DIKENAKAN PAJAK TARIF DAN PERHITUNGAN ADMINISTRASI KEWAJIBAN MENURUT PERATURAN STRATEGI BAGAIMANA CARA MENGHINDARI TIMBULNYA MASALAH 12/21/2021

JENIS PAJAK (WITHHOLDING TAX) PENERIMA PENGHASILAN PEMBERI PENGHASILAN WPDN: • WP BADAN • WP OP YG DITUNJUK Badan Tertentu PPh PSL 21: Pekerjaan, Jasa, Kegiatan WPOP DN PPh PSL 23: Modal WPOP & BDN DN PPh PSL 23: Jasa dan Kegiatan PPh PSL 26: Pekerjaan, Modal, Keg, Jasa WP BDN DN WPOP & BDN LN PPh Final 4 (2) Penghasilan Tertentu WPOP & BDN DN PPh Psl 22 Impor, Pembayaran, Penjualan WPOP & BDN DN

KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK q DAFTAR NPWP q MELAKSANAKAN PEMOTONGAN q MEMBUATKAN BUKTI POTONG q MENYETOR PAJAK q MELAPORKAN PEMOTONGAN PAJAK q MENYIMPAN DATA-DATA SELAMA 10 TAHUN 12/21/2021

HAK YANG DIPOTONG PAJAK 1. MEMINTA BUKTI POTONG 2. PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK 12/21/2021

PROSES ADMINISTRASI PEMBUATAN BUKTI POTONG SETOR PPh 23/26, PPh FINAL LAPOR SPT MASA PPh MAX. AKHIR BULAN SAAT TERHUTANG MAX HARI KE 10 MAX TANGGAL 20

SANKSI-SANKSI TELAT SETOR 2 % X KURANG SETOR PER BULAN TIDAK SETOR 2 % X KURANG SETOR PER BULAN DAN 100 % X POKOK PAJAK TELAT LAPOR SPT Rp 100. 000, - / Rp 500. 000, - RUU KUP : 1. SPT Masa PPN = 500 rb 2. SPT Masa Lain = 100 rb 3. SPT Tahunan Badan = 1 juta, OP = 100 rb

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 12/21/2021

Dasar Hukum 1. Undang-Undang PPh Pasal 22 2. Kep Menkeu No. 254/KMK. 03/2001 jo. 392/KMK. 03/2001 jo. 236/KMK. 03/2003 3. Kep Dirjen No. KEP-417/PJ. /2001 12/21/2021

Definisi PPh Pasal 22 v Merupakan: PPh yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah, Instansi/Lembaga Pemerintah dan Lembaga-Lembaga lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, PPh yang dipungut/dibayar badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 12/21/2021

Obyek Pemungutan PPh Pasal 22 • Ada tiga jenis, yaitu: 1. Impor barang luar negeri, 2. Pembelian barang oleh Bendaharawan Pemerintah, dan badan pemerintah tertentu, 3. Penjualan hasil produksi industri tertentu. • Pemungut PPh Pasal 22 - Bank Devisa, dan Ditjen Bea & Cukai, atas impor barang, - Ditjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik Pusat atau Daerah yang melakukan pembayaran pembelian barang, 12/21/2021 - BUMN dan BUMD atas pembelian barang

Pemungut PPh Pasal 22 ………… Cont’d • Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif, yang ditunjuk kepala KPP, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri, • Pertamina dan badan lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar minyak (BBM) jenis Premix, super TT dan Gas, atas penjualan hasil produksinya, • Industri & Eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian & perikanan, yang ditunjuk kepala KPP, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. 12/21/2021

KMK 254/KMK. 03/2001 stdtd KMK 236/KMK. 03/2003 Tentang Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22, Sifat, Besarnya Pungutan serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporan Pemungut PPh Pasal 22 Aktivitas/Kegiatan Bank Devisa dan DJBC Impor barang DJA dan Bend. Pemerintah Pembayaran atas pembelian barang BUMN dan BUMD BI, BPPN, BULOG, PT Telkom, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank BUMN Pembelian barang yang dananya dari APBN/APBD Pembelian barang yang dananya dari APBN/D atau non APBN/D Industri semen, rokok, kertas, baja dan otomotif Penjualan hasil produksi dalam negeri Pertamina dan Badan Usaha lain yang bergerak dalam bidang BBM dan gas Penjualan hasil produksi Industri dan eksportir yg bergerak dlm sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan Pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul

1. PPh Pasal 22 atas Impor Setiap Wajib Pajak yang melakukan impor akan dikenakan PPh pasal 22 Impor • Tarif: 2, 5% x nilai impor, bagi importir yang memiliki Angka Pengenal Impor (API). 7, 5% x nilai impor, bagi importir tanpa Angka Pengenal Impor (API). 7, 5% x nilai lelang, bagi pemenang hasil lelang impor yang tidak dikuasai. • Nilai Impor: Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu Cost Insurance & Freight (CIF) ditambah bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan pabean di 12/21/2021 bidang impor.

PPh Pasal 22 Impor…. …. Cont’d Sifat pemungutan: Tidak Final (sebagai kredit pajak). Saat terutang = Saat pembayaran Bea Masuk. Apabila mendapat fasilitas Bea Masuk ditunda/dibebaskan, Saat terutang = saat penyelesaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Cara Pemungutan: dilakukan importir menggunakan SSP di bank devisa atau bendaharawan Ditjen Bea & Cukai. (harus dilunasi saat penyelesaian dokumen PIB) 12/21/2021

PT. Mobil Canggih (API) melakukan impor suku cadang mobil sebesar Rp 5 M, biaya angkut dan asuransi sebesar Rp 1 M, bea masuk 20%. Berapa PPh pasal 22 yang harus dipungut atas transaksi tersebut ? ? ? 12/21/2021

2. PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang Dalam Negeri Terdiri dari: • Pembelian barang oleh Ditjen Anggaran atau Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, Pembelian barang oleh BUMN/BUMD, yang dibiayai dari APBN/APBD • Pembelian barang oleh BI, BPPN, BULOG, PT Telkom, PLN, Garuda, Indosat, Krakatau Steel, Pertamina & Bank-bank BUMN, yang dibiayai dari APBN/non-APBN • Pembelian barang oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan – bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. 12/21/2021

PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang. …Cont’d • Tarif PPh Pasal 22 : 1, 5% dari harga Pembelian. • Tidak final • Dipungut sekaligus pada setiap dilakukan pembayaran. • Cara pemungutan: Pemungut Pajak harus menyetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan formulir SSP yang telah diisi oleh 12/21/2021 dan atas nama rekanan serta ditandatangani

PPh Pasal 22 atas pembelian bahan keperluan industri • Badan usaha industri & Eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh KPP, wajib memungut PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. • Tarif PPh Pasal 22 untuk pembelian bahan keperluan industri dari pedagang pengumpul adalah 0. 5% dari harga pembelian (Kep-25/PJ. /2003) PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembelian. • 12/21/2021 Pemungut Pajak menyetorkan PPh Pasal 22

Pembelian Dalam Negeri • PT. Pemasok mendapat order kendaraan truck dari pemkot Bekasi senilai Rp 220 juta termasuk PPN, apa yang harus dilakukan oleh Bendaharawan Pemkot Depok untuk melaksanakan kewajiban perpajakan 12/21/2021

Pembelian Dalam Negeri • PT. Hutan Kuasa adalah eksportir, melakukan pembelian sebesar Rp 1 M dari pedagang pengumpul TBS (tandan buah segar) dari para petani, apa kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh PT. Hutan atas pembelian TBS tersebut ? ? 12/21/2021

Hasil Produk Tertentu di Dalam Negeri PPh Pasal 22 atas Penjualan BBM Premix, Super TT dan Gas • Penyalur atau agen penjual BBM wajib menyetor PPh Pasal 22 melalui bank persepsi sebelum penebusan DO (Delivery Order) ke Pertamina atau penyedia BBM selain Pertamina. Terdiri dari: • Pemungutan bersifat final dalam hal penjualan kepada agen/penyalur. • Pemungutan tidak bersifat final dalam hal penjualan bukan kepada agen/penyalur. 12/21/2021

PPh Pasal 22 atas Penjualan BBM …. Cont’d Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan BBM: • SPBU Swasta : 0. 3% dari penjualan Premium, Solar dan Premix/ Super TT, • SPBU Pertamina : 0. 25 % dari penjualan Premium, Solar dan Premix/Super TT • SPBU Pertamina : 0. 3 % dari penjualan Minyak tanah, Gas LPG dan pelumas. 12/21/2021

PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Tertentu • Pemungut Pajak: Pengusaha industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif, yang ditunjuk oleh KPP. PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penjualan. • Pemungut wajib memungut PPh Pasal 22 pada saat penjualan dan menyetorkannya ke bank persepsi menggunakan SSP, dan menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 untuk Pembeli 12/21/2021 barang.

Tarif dan Sifat PPh Pasal 22 Kegiatan Impor Barang - Importir - API - Importir - non API Pembayaran atas pembelian barang Penjualan barang produksi -Industri Semen -Industri Rokok -Industri Kertas -Industri Baja -Industri Otomotif Penjualan barang produksi oleh Pertamina dan Badan Usaha lain yang bergerak dalam bidang BBM dan Gas Pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul Tarif Sifat 2, 5% 7, 5% Tidak Final 1, 5% Tidak Final 0, 25% 0, 10% 0, 30% 0, 45% Final hanya untuk Penjualan oleh Industri rokok Premium Solar Premix/Super TT Minyak Tanah Gas LPG Pelumas PTM/SWST 0, 25% - 0, 3% - 0 0, 3% - 0 0, 5% (Sebelum 2 Januari 2003 tarifnya adalah 1, 5%) Khusus penyerahan kepada penyalur/ agen bersifat final Tidak Final

Penjualan Produk Tertentu n n PT. Katakan Sejujurnya melakukan pembelian Mobil dari PT. Toyota Astra Motor untuk keperluan kantor cabang barunya, nilai pembelian mobil adalah sebesar Rp 400 juta. Atas penjualan mobil tersebut, apa yang harus dilakukan oleh PT. Toyota Astra Motor terkait dengan pemungutan PPh Pasal 22 12/21/2021

Penjualan Produk Tertentu n n 12/21/2021 PT. Penyalur Minyak Indonesia (PMI) membeli premium dari Pertamina. Dalam hal ini PMI sebagai penyalur BBM (SPBU Swastanisasi) memiliki delivery order (DO) dari pertamina dengan kuantitas sebanyak 10. 000 liter @ Rp 1. 600, Sebelum menebus DO tersebut ke Pertamina, berapa PPh Pasal 22 yang harus dilunasi oleh PT. PMI

Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22 Pembelian Barang Dalam Negeri : • Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1. 000, - (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah. • Pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, air minum (PDAM) dan benda-benda pos. • Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan untuk tujuan ekspor (perlu SKB) • Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. • Pembayaran atas pembelian gabah dan/atau beras oleh BULOG. • Pembayaran sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah luar negeri. 12/21/2021

Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22 Impor Barang Luar Negeri : • Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh (perlu SKB) • Dalam hal impor sementara jika nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. • Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian , yang telah memenuhi syarat yang ditentukan Ditjen Bea & Cukai. • Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN (dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai) : a. Barang milik perwakilan negara asing - asas timbal balik. b. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui & terdaftar pada pemerintah RI, 12/21/2021

Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22 Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk/PPN : c. Kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial atau kebudayaan, d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan semacamnya, yang terbuka untuk umum, Barang untuk keperluan penelitian, dan pengembangan Iptek, e. Barang keperluan khusus tunanetra & penyandang cacat lainnya, f. Peti atau kemasan lain berisi jenazah atau abu jenazah, g. Barang pindahan, h. Barang pribadi penumpang, awak kapal, pelintas batas, dan barang kiriman, sampai batas tertentu yang diatur dalam UU Pabean, i. Barang yang diimpor pemerintah Pusat/ Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum, j. Persenjataan, amunisi dan perlengkapan militer untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, 12/21/2021

Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22 Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk/PPN k. Barang dan bahan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan & keamanan negara, l. Vaksin polio dalam rangka program Pekan Imunisasi Nasional (PIN), m. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, n. Kapal laut, kapal angkutan sungai dll yang beserta suku cadang dan peralatan keselamatan pelayaran yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional, o. Pesawat udara, dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan angkutan udara nasional, p. Kereta api, suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia, q. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah RI yang dilakukan TNI 12/21/2021

Fasilitas Pembebasan PPh Pasal 22 Wajib Pajak yang mengalami kerugian fiskal dapat mengajukan pembebasan PPh Pasal 22 atas Impor ke KPP tempat WP tersebut terdaftar dengan syarat: • WP berhak atas kompensasi kerugian dari tahun-tahun pajak sebelumnya sepanjang jumlah kerugiannya > perkiraan penghasilan neto tahun pajak bersangkutan atau • Dapat menunjukkan bahwa dalam satu tahun pajak tidak akan terutang PPh yang telah dibayar > PPh yang akan terutang 12/21/2021

Impor barang untuk kegiatan /Jasa yang dikenakan PPh Final • Impor barang yang digunakan untuk kegiatan /jasa yang imbalannya semata-mata dikenakan PPh Final tidak dikenakan PPh Pasal 22 Impor. • Untuk mendapat pembebasan PPh Pasal 22 impor tersebut, Wajib Pajak bersangkutan dapat menghubungi Kepala KPP tempatnya terdaftar untuk diberikan SKB PPh Pasal 22. 12/21/2021

12/21/2021