MEMBANGUN INTEGRITAS PELAYAN PUBLIK Perilaku Akhlak Masalah Integritas

MEMBANGUN INTEGRITAS PELAYAN PUBLIK

Perilaku Akhlak Masalah Integritas (konsistensi, prilaku, tindakan) Moral Etika

PEMAHAMAN INTEGRITAS DALAM PRESPEKTIF PELAYANAN PUBLIK UU 19/2019 Perubahan 30/2002, 5/2014, /RB, MEA, Nawa Cita, Manajemen PNS (PP 11/2017) NILAI ORG. /BUDAYA KERJA AN D K R KP ABE S UU 23/2014, UU 28/1999, UU 25 2009 T INT UNA EG S RIT AS Kualitas Pelayanan Publik: 1. Nilai akuntabilitas, integritas, etika, tangjab, disiplin cermat 2. Budaya malu > Pujian 3. Pimpinan tidak sebagai tauladan/tidak mampu berintegritas tinggi 4. Rotasi/Mutasi sbg wacana 5. Penerapan kompetensi blm konsisten/sebuah wacana 6. NSPM sbg pelengkap 7. Waskat tdk efektif PEMAHAMAN PENANGANAN Public Service SATKER PPK Inspektorat Glo SYSTEM ba lis asi Reform pola pikir 1. 2. 3. 4. 5. A EK N A Tujuan UU ASN: meningkatkan Independensi dan Netralitas, Kompetensi, Kinerja/ Produktivitas Kerja, Integritas , Kesejahteraan, Kualitas Pelayanan Publik, Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Sipil Negara 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ketetpan Waktu Pelayanan Akurasi Pelayanan Sopan santun/keramahan Kemudahan pelayanan kenyamanan Konsep Dasar Pelayanan Prima: Kemampuan (ability) Sikap (attitude) Penampilan (apprearance) Perhatian (attention) Tindakan (action) Tanggungjawab (accountability)

PERMASALAHAN MENGAPA KORUPSI SUSAH DIBERANTAS 1. PNS / ASN (SUMBER DAYA MANUSIA / SDM) Budaya Organisasi sebagai simbol dan Budaya Malu menjadi Budaya Pujian, berimplikasi Tidak menjunjung tidak takut KPK, nilai-nilai Kejaksaan, akuntabilitas, Kepolisian, Tipikor, Integritas, Etika, Tim Saber (Per Pres serta belum No 87/2016 dipahaminya jabatan dipimpin Menko itu amanah Polhukam, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Men PAN dan RB) Pimpinan tidak sebagai tauladan tidak mampu berintegritas tinggi (UU 5/2014), implikasi korupsi berjamaah dengan pola hidup konsumtif Rotasi sebagai wacana dan tidak sesuai kompetensi (UU No. 13/2003) dan Profesionalisme serta ASN belum mereform Pola Pikir Penerapan Manajemen Talenta (Recruitmen, Penempatan dan Pengembangan) belum konsisten dan sebuah wacana

2. NSPM (NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN MANUAL) sebagai pelengkap memenuhi kebutuhan Birokrasi/ Penyelenggara Negara dan lain sebagainya 3. PENGAWASAN TIDAK EFEKTIF Sistem Pengawasan dilakukan pada saat pekerjaan berjalan atau pekerjaan sudah selesai, harapan yang diinginkan pengawasan proses (praktek KKN di proses) Auditor internal belum independen 100 % (perlu kombinasi susunan tim Auditor / unsur internal dan external APIP) Audit/Evaluasi atas LHKASN dan Rekening Koran ASN (sidak) belum dilakukan

4. DAMPAK KORUPSI Bukan hanya pada Kerugian Negara, Negara bisa hancur (disintegrasi bangsa) bahkan Pertumbuhan Perekonomian menjadi lesu Peran ASN dalam mewujudkan pemersatu bangsa (NKRI) harga mati belum terwujud dan tersosialisasi

Tujuan Strategis 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. 2. Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif. 3. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi. 4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas. 5. Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi. (Renstra Tahun 2015 -2019, hal 40 | PERMENPANRB No. 7 Tahun 2015)

LANDASAN PEMBANGUNAN INTEGRITAS PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI ASN BERINTEGRITAS TINGGI/UU 5 TAHUN 2014 RECRUITMENT MANA JEMEN PENEMPATAN TALENTA AKUNTABILITAS DAN ETIKA PENGEMBANGAN

LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN BRANTAS KORUPSI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Akuntabilitas Personal (Kejujuran, Integritas, Moral dan Etika) Akuntabilitas individu (tanggung jawab individu PNS) Akuntabilitas kelompok (kerja sama untuk mencapai kinerja) Akuntabilitas organisasi (hasil laporan kinerja) Akuntabilitas stakeholder (pemerintah mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat) Kepemimpinan > memberi contoh dan komitmen Transparansi > prosedur dan pelaksanaan jelas Integritas > kata, hati, perilaku konsisten, jujur dan adil Tanggung jawab > tepat waktu dan cermat Keadilan > tidak membedakan Kepercayaan > akuntabilitas Keseimbangan > seimbang antara akuntabilitas dan kewenangan 8. Kejelasan > mengetahui kewenangan, peran & tanggungjawab 9. Konsistensi > menjamin stabilitas dan penerapan Bentuk Tunas Integritas dan Saber, Membangun nilai integritas, Evaluasi berkala LHKPN, LHKASN dan Rekening Koran, Komitmen Kode Etik dan Kode Perilaku Penerapan Sanksi dan Penghargaan

CIRI-CIRI PIMPINAN SEBAGAI TELAUDAN Pola Perilaku Etika menjadi acuan/pedoman dalam bersikap & bertin dak dari seluruh jajaran organisasi pemerintahan. Pelanggaran kode etik membawa konsekuensi moral. (UU 5/2014, PP 24/2004) Ciri 2 Pim ideal Memiliki kompetensi yang diperlukan untuk secara kreatif mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan Etika Pim ideal Perilaku kepemimpinan kepemerintahan menuntut kelincahan dalam mengembangkan pendekatan, mengarahkan orientasi pada masyarakat, meningkatkan kepekaan, dan mendengarkan aspirasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan publik.

KARAKTERISTIK PIMPINAN BERINTIGRITAS KARAKTERIS TIK PIMPINAN 1. Mematuhi Peraturan dan Etika Organisasi 2. Jujur 3. Memegang Teguh Komitmen (nilai-nilai sumpah jabatan) 4. Bertanggung Jawab 5. Konsisten antara pikiran, ucapan dan tindakan 6. Kearifan dalam membedakan yang benar dan salah

ETIKA (PP 42/2004) UNTUK HINDARI KONFIL DLM MASY PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANGPEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIKPEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 8 (Etika Bernegara) 1. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa 2. Menaati semua peraturan 3. Akuntabel, bersih dan berwibawah Pasal 10 (Etika Bermasyarakat) 1. pola hidup sederhana Pasal 11 (Etikasa diri sendiri) 1. jujur dan terbuka serta tidak memberikan 2. pelayanan dengan informasi yang tidak 2. memiliki kompetensi empati hormat dan santun benar. tanpa pamrih 3. patuh dan taat terhadap 2. menghindari konflik 3. pelayanan secara cepat, SOP kepentingan pribadi, tepal, terbuka, dan adil 4. Tanggap, terbuka, jujur, 4. kreatif dan inovatif kelompok, maupun serta tidak diskriminatif; dan akurat, serta tepat golongan. 5. berorientasi pada upaya 4. berorientasi kepada waktu peningkatan kualias kerja 3. memiliki daya juang peningkatan yang tinggi. kesejahteraan masyarakat Pasal 9 (Etika Berorganisasi) 1. membangun etos kerja Pasal 12 (Etika sesama PNS) 1. menghormati antara teman sejawat 2. menghargai perbedaan pendapat Kode Etik sesuai PP No. 42/2004 pasal 15, Standar integritas yang diharapkan dari seorang pegawai dan juga merupakan standar perilaku yang diharapkan dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari