Memahami Menyikapi Keterbukaan Informasi Publik Oleh ANDRI INDRAWAN
Memahami & Menyikapi Keterbukaan Informasi Publik Oleh: ANDRI INDRAWAN, S. Sos. M. Si Kasubbid Hub. Antar Lembaga & Pers Bidang Humas – Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri SOSIALISASI PENINGKATAN PEMAHAMAN TERHADAP UU KIP BIRO HUMAS PROVINSI SUMATERA BARAT Padang, 27 Agustus 2015
HP. 0816 1315 696 BIO DATA 1. Nama : ANDRI INDRAWAN, S. Sos, M. Si andri_indrawan 2003@yahoo. com 2. Alamat : Jl. Baiturrahman II No. 102 Beji - Depok humaskemendagri@gmail. com 3. Pendidikan: - FIKOM Univ. Prof. DR. Moestopo (Beragama) – Jakarta - Magister Ilmu Administrasi Negara Univ. Krisnadwipayana – Jkt Riwayat Pekerjaan: 1998 – 1999 : - Penulis Scenario, Pengatur Laku dan Pemain berbagai Program Drama dan Komedi di Programa 1 dan Programa 2 TVRI Stasiun Jakarta - Pemain Pendukung & Second Astrada di Sinetron Kedai Bambu di RCTI - Tim Manajemen & Penyusun Kurikulum dan Pengajar di Ais Presenter School 1999 – 2000 : - Wartawan Majalah Suara Pekerja - Redaktur Pelaksana Majalah Suara Pekerja - Wakil Pimpinan Redaksi SKM Proaktif 2000 – 2001 : - Redaktur Pelaksana SKM Nusantara Satu - Dosen Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Indonesia Maju 2001 – 2010 - Dosen Pengajar Ilmu Komunikasi FISIP di UPN Veteran – Jakarta - Praktisi Humas Pemerintah di Departemen Dalam Negeri - Anggota Dewan Redaksi Majalah Media Praja - Pengelola Penerbitan Majalah Mimbar Depdagri - Pengelola Penerbitan Buletin Warta Praja 2010 – 2012 : - Kepala Sub Bagian Program Puspen Kemendagri - Anggota Tim Media Keuangan Daerah Ditjen Keuda Kemendagri - Dosen Pengajar Ilmu Komunikasi Univ. Pramita Indonesia – Depok 2012 – 2013 : - Kepala Sub Bidang Pengolahan Informasi & Dokumentasi Puspen Kemdagri - Sekretaris PPID Kemendagri - Tim Penyusun Buku Panduan Pembentukan & Operasional PPID Pemda 2013 – Sekarang : - Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga & Pers Puspen Kemendagri - Wakil Ketua Sekretariat PPID Kemendagri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI ERA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PERIODE INFORMASI PUBLIK INDONESIA MERDEKA UU KIP 2008 ORDE BARU 1945 ORDE LAMA REFOR MASI 1998
MIND SET “LAMA” INFORMASI: 1. Barang keramat, hrs dijaga, “diamankan” 2. Info tertutup lbh besar dr yg terbuka 3. Cap Rahasia Negara 4. PERS adalah watchdog yg mengganggu, breidel 5. Rakyat bodoh, info secukupnya, bhs manipulatif 6. Pemegang info hrs loyal & byk tekanan/ancaman karir dsb 7. Sentralistik & top down, kebenaran info didesain sesuai keinginan penguasa
MIND SET “BARU” INFORMASI: 1. Semua info terbuka, kecuali yg dikecualikan 2. Info terbuka lbh besar dr yg tertutup 3. Terbitnya UU KIP 4. PERS mitra kerja, sarana publisitas 5. Rakyat berdaulat, kontribusi dlm pemb (pajak, pemilu dll), right to know 6. Pemegang info dituntut pelayanan prima thd publik, ada sanksi hukum, mengacu aturan 7. Desentralistik & top down berimbang bottom up, kebenaran info sesuai fakta, waspada pencitraan
FUTURE SHOCK : 1970 “SIAPA YG MENGUASAI INFORMASI, MAKA AKAN MENGUASAI DUNIA” ALVIN TOFFLER
MENURUT UU KIP: Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Terbit : 30 April 2008 Berlaku : 30 April 2010 PP No. 61 Th. 2010 ttg Pelaks UU KIP Permendagri No. 35 Th. 2010 ttg Pedoman Pengelolaan & Pelayanan Informasi Di Ling. Kemdagri & Pemda UU KIP No. 14 Tahun SE Mendagri No. 188. 2/3435/SJ Th. 2010 ttg Pelaks UU KIP 2008 SE Mendagri No. 061/3253/SJ Th. 2013 ttg Penyampaian Panduan Pembentukan & Opr. PPID Pemprov. & Kab/Kota Peraturan lainnya : Per. KI, Per Menkominfo dll
Tujuan : 1. menjamin hak warga negara utk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, & proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2. mendorong partisipasi masy. dlm proses pengambilan kebijakan publik; 3. meningkatkan peran aktif masyarakat dlm pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4. mewujudkan penyelenggaraan negara yg baik, yaitu yg transparan, efektif & efisien, akuntabel serta dpt dipertanggungjawabkan; 5. mengetahui alasan kebijakan publik yg mempengaruhi hajat hidup orang byk; 6. mengembangkan ilmu pengetahuan & mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 7. meningkatkan pengelolaan & pelayanan informasi di lingk Badan Publik utk menghasilkan layanan informasi yg berkualitas.
STAKEHOLDER: KOMISI INFORMASI BADAN PUBLIK PEMOHON INFORMASI
Badan Publik : �lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, & badan lain �fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, �sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, �atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Pejabat Publik l adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
JENIS-JENIS INFORMASI: 1. Informasi diumumkan berkala Informasi yang harus diumumkan secara berkala ke masyarakat luas oleh Badan Publik meskipun tanpa diminta oleh masyarakat. Keberatan langsung kepada atasan jika tak dilaksanakan. 2. Informasi diumumkan serta-merta Informasi yang harus diumumkan segera karena berdampak pada hajat hidup orang banyak. Pengaduan langsung ke kepolisian. 3. Informasi tersedia setiap saat Dokumen harus sudah tersedia pada saat pemohon mengajukan permintaan informasi ke badan Publik. Keberatan langsung kepada atasan jika dokumen tak tersedia setelah 10 + 7 hari kerja 4. Informasi Yang Dikecualikan Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas Melalui uji konsekuensi
Informasi yang dikecualikan : Yg bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan per-uu-an, kepatutan dan kepentingan umum Didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
Informasi yang dikecualikan: a. Info. Publik yg dpt menghambat proses penegakan hukum; b. Info. Publik yg dpt menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual & perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Info. Publik yg dpt membahayakan pertahanan & keamanan negara; d. Info. Publik yg dpt mengungkapkan kekayaan alam Ina; e. Info. Publik yg dpt merugikan ketahanan ekonomi nas; f. Info. Publik yg dpt mengungkapkan isi akta otentik yg bersifat pribadi & kemauan terakhir atau wasiat seseorang; g. Info. Publik yg dpt mengungkap rahasi pribadi; h. Memorandum atau surat 2 antar BPatau intra BP, yg menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan KI atau pengadilan; i. Info. yg tdk boleh diungkapkan berdasarkan UU.
HAK : � Kemendagri dan Pemda berhak menolak memberikan informasi yg dikecualikan � Informasi yg dikecualikan ditetapkan Kemendagri dan/atau Kepala Daerah sesuai kewenangannya � Berhak menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan per-uu-an
Informasi yg dapat ditolak : 1. Yg membahayakan negara 2. Yg berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat 3. Yg berkaitan dgn hak 2 pribadi 4. Yg berkaitan dengan rahasia jabatan 5. Yg belum dikuasai atau
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 1 • Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; 2 • Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; 3 • Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; 4 • Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik
SANKSI PIDANA ( Psl 52 UU 14/08 ) Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5. 000, 00 (lima juta rupiah).
Sanksi bagi yang tak patuh • • Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51) Sengaja tidak menyediakan informasi yang harus diumumkan berkala, tersedia setiap saat, dan serta merta yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52) • • Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53) Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54) Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55) Delik pidana dalam UU KIP adalah delik aduan.
Hal-hal penting lainnya: �Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yg berfungsi menjalankan UU dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik & menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. �Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yg terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yg berkaitan dng hak memperoleh & menggunakan informasi berdasarkan per-UU. �Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. �Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara pihak yang diputus oleh komisi informasi. �Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI, KEBERATAN & PENYELESAIAN SENGKETA Pengajuan Permohonan Selesai Psl 35 UU 14/08 Puas? Pengajuan Keberatan ke Atasan PPID (10 + 7) hari kerja (Psl 22 ayat 7 & 8 UU 14/08) 30 hari kerja • Pengajuan keberatan stlh alasan (Psl 36 UU 14/08) Selesai Puas? Pengajuan Keberatan ke Komisi Informasi Selesai • PPi. D tanggapi stlh Proses/ Mediasi Ajudikasi terima keberatn tertulis 14 hari kerja (Psl 37 ayat 2 UU 14/08) 100 hari kerja (Psl 38 ayat 2 UU 14/08) SIDANG KOMISI • Pemeriksaan • Pembuktian • Putusan 14 hari kerja (Psl 48 ayat 1 UU 14/08) Selesai Gu. Gatan ke PTUN/PN 14 hari kerja (Psl 50 UU 14/08) Selesai MA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PPID PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
URGENSI PPID: Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat & sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) PPID adalah pejabat yg bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dilingkungan Kemendagri dan Pemda (Permendagri No. 35 Tahun 2010)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMETAAN JUMLAH PPID PEMDA No. Lembaga Jumlah Telah Membentuk PPID Persentase (%) 1. Provinsi 34 31 91, 18% 2. Kabupaten 410 245 59, 76% 3. Kota 98 85 86, 73% TOTAL 542 361 66, 61% 27
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Kelengkapan PPID Pemerintah Daerah 1. Struktur (PPID). 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) 3. Daftar Informasi Publik (DIP). 4. Ruang Pelayanan Informasi. 5. Aplikasi PPID pada Website Pemerintah Daerah. 6. Laporan pelayanan informasi. 7. Pendanaan. 28
KEMENTERIAN DALAM NEGERI POLA STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMERINTAH PROVINSI 29
PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ditetapkan PPID melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TUGAS PPID ( Psl 9 Permendagri 35/10 ) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; Melakukan verifikasi bahan informasi publik; Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. 31
WEWENANG PPID : �menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dng ketentuan peraturan per-UU-an; �meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja yg mjd cakupan kerjanya; �mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; �menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; �menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
PPID PEMBANTU : PPID di lingkungan Pemprov dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional. bertugas membantu PPID melaksanakan tugas & wewenangnya menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas 2 Pemda Penyusunan SOP: Permendagri No. 52 thn 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 34
q Mengapa Perlu SOP? ü Standardisasi cara yang dilakukan pejabat publik/instansi pemerintah atau pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya ü Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pejabat publik/instansi pemerintah atau pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya ü Meningkatkan efisiensi dan efektivitas ü Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya ü Sebagai instrumen yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 3. Daftar Informasi Publik (DIP) Catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik. DIP dapat digunakan untuk membantu penyusunan database informasi & mengetahui informasi apa saja yg dikuasai serta keberadaaan informasi tsb di unit/SKPD. DIP juga memudahkan masyarakat saat mencari informasi dan menginformasikan kepada publik mengenai informasi apa saja yang berada di Badan Publik. 36
DAFTAR INFORMASI PUBLIK INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA PENANGGUNG WAKTU BENTUK INFORMASI JAWAB PEMBUA YANG TERSEDIA JUDUL RETENSI KODIFI NO RINGKASAN INFORMASI PEMBUATAN/P TAN ONLINE INFORMASI ARSIP KASI SOFTC ENERBIT INFORM CETAK /WEBSI OPY INFROMASI TE Contoh : Profil Direktorat 1 Jenderal Otonomi daerah Gambaran tentang Sekretariat (tanggal, sejarah, legalitas, tugas Ditjen Otonomi bulan, pokok dan fungsi, Daerah tahun) lingkup kerja, hasil kinerja dan program dsb. Informasi tentang Pengumuman pengumuma 2 pengadaan barang dan n pengadaan jasa (e-procurenment) barang dan jasa 3 (diisi PPID Kemdag ri) LPSE/Masing(tanggal, masing Ditjen bulan, dan komponen tahun) lainnya (diisi PPID Kemdag ri) 37
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 4. Ruang Pelayanan Informasi. q Sebagai tempat pelayanan informasi publik & berbagai informasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi publik. q Perlu disiapkan sarana dan prasarana pendukung dan petugas pelayanan informasinya 38
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 5. Aplikasi PPID pd Website Pemda Aplikasi PPID Pemda digunakan untuk membantu PPID Pemda dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, efisien dan akuntabel. Aplikasi PPID Pemda mengintegrasikan proses kerja pelayanan dan pengelolaan informasi oleh PPID Pemda baik oleh PPID maupun PPID Pembantu, mulai dari pengumpulan, pendokumentasian, pelayanan sampai pelaporan hasil pelayanan informasi. Website berfungsi menyebarkan informasi dan menjembatani Pemda dan masy.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 6. Laporan pelayanan informasi. UU KIP mengatur kewajiban Badan Publik untuk membuat dan mengumumkan laporan pelayanan informasinya. Sebagai proses evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja PPID Pemda, selain diumumkan kepada publik, laporan juga disampaikan kepada Atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah kepada Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/Walikota). Kepala Daerah akan melaporkan pelaksanaan kinerja PPID sbg bagian didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Laporan pelaksanaan kinerja PPID didalam LPPD tsb, selanjutnya oleh PPID Pemda diteruskan mjd laporan kpd PPID Kemendagri. 40
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 7. Pendanaan PERMENDAGRI NOMOR 35 TAHUN 2010 Pasal 15 (2)Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. 41
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TEROBOSAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Sabtu, 23/11/2013 11: 10 WIB 3 Aksi Berani Ahok Tantang DPRD DKI Transparan Soal Anggaran Hestiana Dharmastuti – detik. News Jakarta - Anggaran APBD DKI Jakarta diketahui rawan penyimpangan. Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang nyali anggota dewan untuk selalu mengedepankan transparansi anggaran kepada warga Ibukota. Berikut 3 aksi berani Ahok tantang DPRD DKI transparan soal anggaran: 1. Anggaran Diunggah di Youtube 2. Sistem e-Budgeting 3. Siaran Langsung di TV 43
Transparansi Anggaran Pemerintah 12 items TPAD : Daerah Senin, 17 Pebruari 2014 10: 29: 35 | Opini | (51 view) NO Dalam rangka mendorong daerah utk menyelenggarakan transparasi anggaran, Kemendagri telah mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 188. 52/1797/SC/2012 tentang Transparasi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Instruksi tersebut ditujukan kpd gubernur seluruh Indonesia guna pelaksanaan TPAD. Instruksi Mendagri tsb mengamanatkan pemprov utk menyiapkan menu content dengan nama TPAD dalam website resmi Pemprov juga perlu mempublikasikan data mutakhir Pemprov pada menu content yang terdiri dari 12 items. Selanjutnya, Gubernur membuat Instruksi yang ditujukan kpd bupati/walikota utk menyiapkan menu content dgn nama TPAD dlm website resmi pem kab/kota. 1 Ringkasan RKA-SKPD 2 Ringkasan RKA-PPKD 3 Raperda tentang APBD 4 Raperda tentang Perubahan APBD 5 Perda tentang APBD 6 Perda tentang Perubahan APBD 7 Ringkasan DPA-SKPD 8 Ringkasan DPA-PPKD 9 Laporan Realisasi Anggaran SKPD 10 Laporan Realisasi Anggaran PPKD 11 LKPD yang sudah Audit 12 Opini atas Laporan Keuangan 44 Pemerintah Daerah PUBLIKASI
Gaji Kepala Dinas Dibuka untuk Umum Selasa, 11/02/2014 Sebuah pengumuman ditempel didepan pintu ruangan kerja Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, Nehru Sagena. Papan pengumuman itu berisi daftar gaji sang kepala dinas. Tidak sedikit orang yang lewat disana akan berhenti dan melihat sejenak berapa gaji seorang kepala dinas. Masyarakat yang berkunjung ke kantor dinas itu pun ikut pula melihat daftar gaji seorang kepala dinas. “Wah, baru kali ini ada yang bukaan soal penghasilan, ” komentar seorang warga. 45
INFORMASI DALAM PENCEGAHAN KORUPSI KIP KPK 46
INPRES NO. 7 THN 2015 tentang Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 MENTERI DALAM NEGERI Menteri PPN/Kepal a Bappenas Koordinasi Pemantauan & Evaluasi Berkala Koordinasi Anisiatif Aksi Pemda: Provinsi Kabupate n Kota
NO 1 Ringkasan RKA-SKPD 2 Ringkasan RKA-PPKD 3 5 Raperda tentang APBD Raperda tentang Perubahan APBD Perda tentang APBD 6 Perda tentang Perubahan APBD 7 Ringkasan DPA-SKPD 8 Ringkasan DPA-PPKD Laporan Realisasi Anggaran SKPD Laporan Realisasi Anggaran PPKD 4 Instruksi bagi Pemda : Pelaksanaan E- Govt & KIP 32 PUBLIKASI 9 10 11 12 LKPD yang sudah Audit Opini atas Laporan Keuangan
33 34 Publikasi: 1. RPJPD, RPJMD & RKPD 2. Dokumen Renstra & Renja SKPD 1. Pembentukan PPID; 2. SOP Layanan Informasi 3. Publikasi DIP di Website
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TERIMA KASIH
- Slides: 50
