MEKANISME PENGHITUNGAN ALOKASI KURSI PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATENKOTA

MEKANISME PENGHITUNGAN ALOKASI KURSI PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA Oleh : Edi Indra Devisi Teknis

DASAR HUKUM Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Peraturan KPU No 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu

KEBIJAKAN UMUM : Objek Penataan Sumber Data • Pasal 195 UU No. 7 Tahun 2017 • KPU menyusun dan menetapkan Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPRD Kabupaten/Kota • Pasal 201 Ayat (1) huruf a dan Ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 • Penataan Dapil mengacu pada data agregat kependudukan perkecamatan (DAK 2) yang diserahkan oleh Kemendagri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelaum hari pemungutan suara 3

PRINSIP PENATAAN Pasal 185 UU NO. 7 Tahun 2017 Kesetaraan Nilai Suara PRINSIP Ketaatan pada sistem Pemilu yg Proposionalitas Integritas Wilayah Berada pada Cakupan Wilayah yang sama (Coterminus) Kohesivitas Kesinambungan

Penjelasan Prinsip-Prinsip Penataan Dapil dan Alokasi Kursi a. b. c. d. e. f. g. Kesetaraan Suara adalah prinsip yang mengupayakan harga kursi yang setara antar satu dapil dengan dapil lain; Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional adalah prinsip yang mengutamakan jumlah kursi besar dalam pembentukan dapil (mengutamakan 6 s. d. 12 kursi); Proporsional adalah prinsip yang memperhatikan keseimbangan alokasi kursi antar dapil; Integralitas wilayah adalah prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, dengan memperhatikan kondisi geografis dan sarana penghubung; Coterminus adalah dapil yang dibentuk harus dalam cakupan Dapil tingkatan yang lebih besar (yaitu Dapil DPRD Provinsi); Kohesivitas adalah prinsip yang memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya adat istiadat dan kelompok minoritas; Kesinambungan adalah prinsip penataan Dapil yang memperhatikan komposisi Dapil pada Pemilu sebelumnya.

PENATAAN DAPIL ULAN 1. 2. Berdasarkan prinsip berkesinambungan, Dapil yang sudah terbentuk pada Pemilu Tahun 2014 dapat dipertahankan komposisinya. Hal yang memungkinkan dilakukannya penataan Dapil kembali, adalah : 3. 4. 5. 6. Penataan Dapil pada Pemilu Tahun 2014 tidak memenuhi prinsip penataan Dapil; Kabupaten/Kota baru yang terbentuk pasca penetapan Dapil Pemilu Tahun 2014; Kabupaten/Kota Induk, yang sebagian wilayahnya telah membentuk Kabupaten/Kota baru; Kabupaten/Kota yang terdapat penambahan atau pengurangan jumlah kecatan; Perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan berubahnya alokasi kursi Dapil menjadi lebih dari 12 atau kurang dari 3; Sebab atau alasan lain dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

KETERLIBATAN PUBLIK Pada proses penataan Dapil, publik dilibatkan secara langsung melalui mekanisme uji publik terhadap draf usulan Dapil yang disusun oleh Kabupaten/Kota. Unsur yang dilibatkan antara lain : a. Pemerintah Daerah b. Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota c. Bawaslu Kabupaten/Kota d. Pemangku kepentingan lainnya

KETENTUAN PENATAAN DAPIL Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi; Alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi;

MEKANISME PENGHITUNGAN ALOKASI KURSI 1. Menentukan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota berdasarkan jumlah penduduk (Pasal 191 ayat (2) UU No. 7 Th. 2017) Jumlah Penduduk Alokasi Kursi Sampai dengan 100. 000 20 kursi 100. 001 s. d. 200. 000 25 kursi 200. 001 s. d. 300. 000 30 kursi 300. 001 s. d. 400. 000 35 kursi 400. 001 s. d. 500. 000 40 kursi 500. 001 s. d. 1. 000 45 kursi 1. 000. 001 s. d. 3. 000 50 kursi Lebih dari 3. 000 55 kuirsi

MEKANISME PENGHITUNGAN ALOKASI KURSI 2. Menetapkan angka Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah alokasi kursi ; BPPd = Total jumlah penduduk Jumlah alokasi kursi 3. Menentukan estimasi jumlah alokasi kursi per kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk dengan BPPD (sebagai bahan pertimbangan pemetaan dapil)

MEKANISME PENGHITUNGAN ALOKASI KURSI 4. Menggabungkan/ memecah kecamatan menjadi Dapil dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemetaan dapil sebagaimana di atur dalam PKPU; 5. Menentukan alokasi kursi per dapil dengan cara membagi jumlah penduduk didapil dengan BPPd; (apabila terdapat angka pecahan, angka pecahan dihilangkan) Kursi Dapil = Jumlah penduduk dapil BPPd 6. Menghitung sisa penduduk dihitung dengan cara: sisa pndd =Total Jumlah penduduk - (kursi teralokasi x BPPd) 7. Apabila pada penghitungan tahap pertama masih terdapat sisa kursi, maka sisa kursi dibagikan ke dapil dengan sisa penduduk tertinggi

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENATAAN DAPIL BERDASARKAN ALOKASI KURSI Kecamatan yang memperoleh alokasi kurang dari 3 harus digabung dengan 1 atau lebih kecamatan, dengan ketentuan gabungan kecamatan tersebut alokasi kursinya paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi Kecamatan yang memperoleh alokasi 3 kursi dapat digabungkan dengan satu/lebih kecamatan yang berbatasan langsung dalam satu wilayah Kabupaten/Kota, dengan alokasi paling banyak 12 kursi Kecamatan yang memperoleh alokasi lebih dari 12 kursi, dibagi menjadi 2 atau lebih yang terdiri dari bagian kecamatan (bagian Kecamatan adalah kelurahan) Bagian kecamatan tidak dapat digabungkan dengan kecamatan lain atau bagian kecamatan lain 11

SIMULASI PENGHITUNGAN KURSI Menentukan jumlah kursi : Menggunakan DAK 2 Bulan Juni 2017 280. 174 jiwa = 30 kursi 2. Menentukan BPPd : 280. 174 = 9339 (angka pecahan dihilangkan) 30 3. Menentukan estimasi kursi perkecamatan 1.

SIMULASI PENGHITUNGAN KURSI No 1 2 3 4 5 6 7 Kecamatan Dumai Barat Dumai Timur Bukit Kapur Sungai Sembilan Medang Kampai Dumai Kota Dumai Selatan Jumlah Jml Penduduk 39099 61336 43610 32858 12968 42576 47727 Estimasi kursi 4 6 4 3 1 4 5 27

SIMULASI PENGHITUNGAN KURSI 4. Mengelompokan dapil, Catatan: ü Kecamatan Medang kampai harus digabung dengan kecamatan lain karna estimasi alokasi kurang dari 3; 5. Simulasi I Dapil 1: Kec. Dumai Kota Dapil 2 : Kec. Dumai Timur + Medang Kampai Dapil 3 : Kec. Sungai Sembilan + Bukit Kapur Dapil 4 : Kec. Dumai Barat + Dumai Selatan

SIMULASI PENGHITUNGAN KURSI Kecamatan Dapil 1 Dumai Kota Dapil 2 Dumai Timur Medang Kampai Dapil 3 Bukit Kapur Sungai Sembilan Dapil 4 Dumai Barat Dumai Selatan Jml Penddk Alokasi kursi Sisa penddk Peringk at sisa pnddk Penghi tungan tahap 2 Total Kursi 42576 4 5220 2 1 5 74304 7 8931 1 1 8 76468 8 1756 4 8 86826 9 2775 3 9 280174 28 2 30

SIMULASI PENGHITUNGAN KURSI 6. Simulasi II Dapil 1: Kec. Dumai Kota Dapil 2 : Kec. Dumai Timur + Medang Kampai Dapil 3 : Kec. Dumai Barat + Sungai Sembilan Dapil 4 : Kec. Bukit Kapur + Dumai Selatan

SIMULASI PENGHITUNGAN KURSI Kecamatan Dapil 1 Dumai Kota Dapil 2 Dumai Timur Medang Kampai Dapil 3 Dumai Barat Sungai Sembilan Dapil 4 Bukit Kapur Dumai Selatan Jml Penddk Alokasi kursi Sisa penddk Peringk at sisa pnddk Penghi tungan tahap 2 Total Kursi 42576 4 5220 4 4 74304 7 8931 1 1 8 71957 7 6584 3 1 8 91337 9 7286 2 1 10 280174 27 3 30