Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD 023161142

Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD 023161142 Azyumardi Azra Aulia Rachman 023161144 Teuku Daffa Bariz Falah 023161171 Dita Ramadanti 023161174 Adinda Bentang Chaerunisa

ISTILAH-ISTILAH BUKTI PEMBUKUAN DIPA UP LS TUP SPP-TUP SPP-GUP SPP-LS SPP-UP SPM SP 2 D PNBP

Disusun Oleh PA (Pengguna Anggaran) DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Perangkat Akuntansi Pemerintah DIPA Satker Pusat DIPA Satker Daerah Berlaku Untuk satu Tahun Anggaran Sebagai alat Pengendali Alat Pelaporan DIPA Dana Dekonsentrasi Alat Pelaksana DIPA Tugas Perbantuan

UP (Uang Persediaan) Uang muka kerja dari BUN Digunakan untuk biaya Operasional Satker Belanja Barang Belanja Modal Belanja Lain-lain

LS (Pembayaran Langsung) Langsung kepada Bendahara Pengeluaran Dalam rangka pencairan APBN Optimal penggunaan Uang Negara Mengurangi Idle Cash Money TUP (Tambahan Uang Persediaan) Diberikan Kepada Bendahara Kebutuhan Mendesak 1 Bulan > Pagu UP

SPP (Surat Permintaan Pembayaran) UP (Uang Persediaan) Diterbitkan PPK GU (Gantian Uang) LS untuk Pembayaran Gaji&Tunjangan Permintaan pembayaran tagihan kepada Negara TU (Tambahan Uang) LS (Langsung) LS untuk pengadaan barang&jasa

SPP-TUP (Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan) Diterbitkan oleh PPSPM Jika terdapat sisa, disetorkan ke Rekening Kas Negara SPP-GUP (Surat Perintah Pembayaran Pengganti Uang Persediaan) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Mencairkan TUP Habis digunakan dalam waktu 1 bulan Diterbitkan oleh PPK Digunakan untuk keperluan mendesak Berisi pertanggung jawaban UP dan permintaan kembali pembayaran UP Sejumlah pengguna uang persediaan yang disahkan Setelah UP terpakai dapat mengajukan SPP-GUP

SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Diajukan oleh bendahara pengeluaran Untuk meminta pembayaran langsung kepada pihak ketiga SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Diterbitkan oleh PPSPM Berisi permintaan pembayaran UP SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan

SPM (Surat Perintah Membayar) SPM Belanja Pegawai SPM Belanja Barang dan lain-lain SP 2 D(Surat. Perintah Pencairan Dana) Kelengkapan dokumen sesuai perundang-undangan Diterbitkan oleh PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) Mencairkan dana yang bersumber dari DIPA Berlaku sebagai surat perintah kepada KPPN Sebagai Kuasa BUN di daerah untuk mencairkan APBN Diterbitkan oleh KPPN Untuk pelaksanaan pengelaran atas beban APBN berdasarkan SPM tidak melebihi pagu anggaran DPA-SKPD dan SPD tersedia mencukupi Dapat diterbitkan jika

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Pengelolaan Dana Pemerintah Penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari pajak Hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara Pemanfaatan SDA Pelayanan yang dilaksanakan pemerintah Berupa hibah yang merupakan hak pemerintah

Mengerjakan Buku-Buku Bendaharawa Buku APBD Desa

Buku Rencana Anggaran Biaya

Buku Pembantu Kegiatan

Buku Kas Umum

Buku Pembantu Pajak, Retribusi dan Penerimaan Lainnya

Buku Bank Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

MEKANISME PEMBAYARAN MENGIKUTI LOGIKA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBUATAN KOMITMEN SPP-LS PENCATATAN KOMITMEN SPP-UP PENERBITAN SPP-TUP PENGUJIAN SPP-GUP PENERBITAN SPM PENYAMPAIAN SPM BENDAHARA PENERBITAN SP 2 D BANK ORANG KETIGA

Sebab digunakan Adanya kegiatan & penggunaan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yg mengakibatkan pengeluaran negara 1. PEMBUATAN KOMITMEN Tujuan pengeluaran Bentuk Komitmen Penetapan Keputusan Perjanjian / Kontrak Bantuan Sosial Perjalanan dinas swakelola Swakelola HOME Belanja Pegawai

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Menyampaikan perjanjian paling lama 5 hari Aloasi dana yg tercatat di perjanjian kontrak tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lainn HOME Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Data Perjanjian di KPPN 2. PENCATATAN KOMITMEN Untuk menguji kesesuaian tagihan pada Surat Perintah Membayar (SPM)

SPP Diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara Untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) 3. PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) SPP-GUP SPP-TUP Jenis SPP-LS SPP-UP HOME

SPP - LS Diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) Dalam rangka pembayaran untuk pembayaran gaji, lembur dan honor/vakasi Kepada penerima hak / bendahara pengeluaran

SPP - UP Untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja (Sat. Ker) SPP Diterbitkan Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) Untuk membiayai pengeluaran yg tidak dapat dilakukan oleh mekanisme pembayaran LS Pengeluaran Belanja Barang Belanja Modal

SPP - TUP Diberikan kepada bendahara pengeluaran Uang muka untuk kebutuhan mendesak dalam 1 bulan melebihi batas tertinggi UP yg diterapkan Rincian rencana penggunaan dana TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SPP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TUP) Persyaratan Rekening koran menunjukkan saldo terakhir Membuat surat pernyataan dari KPA / pejabat

SPP - GUP Berisi pertanggung jawaban Uang Persediaan (UP) dan permintaan kembali pembayaran UP SPP Diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN (SPP-GUP) Persyaratan Kuitansi / bukti pembayaran SPTB (Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja) Surat Setoran Pajak (SSP) yg dilegalisir KPA / Pejabat

Diuji oleh Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP Mengisi checklist berkas 4. PENGUJIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) HOME Mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP Petugas menerima SPP & menyampaikannya pada pejabat penerbit SPM Menanda tangani tanda terima SPP berkenaan

SPM Diterbitkan Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Untuk mencairkan dana yg bersumber dari DIPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) HOME Bukti pengeluaran (pengujian & penerbitan SPM) disimpan oleh PPSPM 5. PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan melalui aplikasi yg disediakan Direktorat Jendral Perbendaharaan Menjadi bahan pemeriksaan aparat internal & eksternal

6. PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) KEPADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menyampaikan SPM Paling lambat 2 hari kerja setelah SPM diterbitkan HOME Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Penyampaian SPM kepada KPPN dilakukan Petugas Pengantar SPM yg sah dan ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

7. PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP 2 D) SPM yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN Atas dasar Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP 2 D) KPPN menerbitkan SP 2 D setelah pengujian yg memenuhi syarat HOME kepala KPPN mengembalikan SPM beserta dokumen pendukung jika tidak memenuhi syarat KPPN tidak dapat menerbitkan SP 2 D apabila Sat. Ker belum mengirimkan perjanjian / kontrak untuk pembayaran melalui SPM – LS kepada pihak ketiga

Thanks For The Attantion