MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MULAI SELESAI PETUGAS MEJA

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MULAI SELESAI PETUGAS MEJA INFORMASI MENERIMA & MEREGISTER PERMOHONAN Pemohon menerima Informasi yang di mohonkan BELUM LENGKAP 2 HARI KERA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN SECARA TERTULIS 1 HARI KERJA Petugas Informasi memberikan / mengirimkan Informasi MEMERIKSA KELENGKAPAN 3 HARI KERJA LENGKAP PPID Membuat Nota Dinas Ke Pejabat Informasi untuk disediakan Informasi - 1 HARI KERJA - Pejabat Informasi Disposisi Nodis & Penugasan Penyediaan Informasi 1 HARI KERJA - - 1 HARI KERJA Petugas Informasi Menyediakan Informasi yg dimohon Membuat usulan jika Informasi dikategorikan dikecualikan JANGKA WAKTU PELAYANAN ADALAH 10 HARI KERJA DENGAN MASA PERPANJANGAN PALING LAMA 7 HARI KERJA PPID Memberikan Informasi yang di sediakan Melakukan uji konsekuensi & uji kepentingan publik Membuat surat penolakan / Pemberitahuan disediakan Informasi - Pejabat Informasi memeriksa Informasi yang dimohon Usulan jika Informasi bersifat rahasia

PENDAHULUAN Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance), Kejaksaan R. I berupaya membangun mekanisme pelayanan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat, akses informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas lembaga pemerintah kepada masyarakat. Melalui program Binmatkum (Pembinaan Masyarakat Taat Hukum) yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan R. I sejak tahun 1995, diharapkan dapat dikembangkan suatu mekanisme penyadaran hukum masyarakat dengan menyediakan wadah untuk menerima aspirasi masyarakat sebagai wujud pelayanan publik dan diwujudkan dalam bentuk Pos " Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat “ Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM) juga merupakan Implementasi amanat Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009, khususnya mengenai Pengelolaan Pengaduan, dimana Kejaksaan R. I. sebagai penyelenggara pelayanan publik, diamanatkan untuk menyediakan sistem informasi non elektronik yakni sarana pengaduan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Terbentuknya Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM) berdasarkan Instruksi Jaksa Agung R. I. No: INS-001/A/J. A/Ol/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penyuluhan dan Penerangan Hukum program Binmatkum, diharapkan dapat mengakomodir partisipasi masyarakat sebagai elemen utama penyelenggaraan kepemerintahan yang baik untuk memastikan bahwa proses pembuatan kebijakan publik berdasarkan keinginan dan preferensi masyarakat (bottom-up) dapat dirujuk, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dari kebijakan publik itu sendiri.

DASAR PETUNJUK PELAKSANAAN POS PELAYANAN HUKUM DAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPH dan PPM) 1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan Iisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( vide pasal 1 angka 1 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum). 2. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat (vide pasal 30 ayat (3) a UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 3. Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan (vide pasal 36 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). 4. Penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan ( vide pasal 36 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ). 5. Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian cepat dan tuntas (vide pasal 37 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). 6. Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan diatur lebih lanjut oleh Penyelenggara (vide pasal 37 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

KETENTUAN UMUM Ø PPH dan PPM adalah forum dan bentuk kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Binmatkum guna menampung serta memberikan pemecahan permasalahan di bidang hukum. Ø Permasalahan Hukum Final adalah permasalahan hukum yang diterima Pos dan selesai ditindaklanjuti oleh Pos sesuai klasifikasi penyelesaian permasalahan Ø Tunggakan PPH dan PPM adalah permasalahan hukum yang diterima Pos dan belum selesai ditindaklanjuti Ø Penanggung Jawab PPH dan PPM adalah pejabat pada satuan/unit kerja yang karena jabatannya (exofficio) bertanggung jawab pada Pengelolaan dan kinerja PPH dan PPM. Ø Adapun yang di maksud penanggung jawab antara lain : • Kepala Pusat Penerangan Hukum di tingkat Kejaksaan Agung R. I. • Asisten Intelijen di tingkat Kejaksaan Tinggi • Kepala Kejaksaan Negeri di tingkat Kejaksaan Negeri • Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di tingkat Cabang Kejaksaan Negeri Ø Koordinator PPH dan PPM adalah pejabat pada tempat kedudukan PPH dan PPM yang karena jabatannya (ex-officio) bertanggung jawab untuk mengkoordinasi, mengelola dan melaporkan pengelolaan dan kinerja PPH dan PPM Ø Koordinator Pos yang dimaksud dalam Juklak ini adalah : • Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah pada bidang Hubungan Antar Lembaga Puspenkum di tingkat Kejaksaan Agung R. I. • Kepala Seksi Penkum dan Humas pada bidang Intelijen di tingkat Kejaksaan Tinggi • Kepala Seksi Intelijen pada bidang Intelijen di tingkat Kejaksaan Negeri • Kepala Sub Seksi Intelijen di tingkat Cabang Kejaksaan Negeri. Ø laporan Triwulan PPH dan PPM adalah Laporan per tiga bulan dalam satu tahun kerja, Ø Laporan Tahunan PPH dan PPM adalah laporan per tahun kerja berisi rekapitulasi jumlah data permasalahan hukum yang masuk dan diterima PPH dan PPM sesuai klasifikasinya selama tahun berjalan

FUNGSI POS PELAYANAN HUKUM DAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPH dan PPM) 1 Menerima pelayanan hukum baik berupa pertanyaan masalah hukum maupun konsultasi hukum dari masyarakat 2 5 Menerima informasi berkaitan dengan : - Kebijakan kinerja Kejaksaan R. I - Kasus/perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan R. I. 3 Mencatat setiap permasalahan hukum yang disampaikan oleh masyarakat dalam buku Register Pos 6 Menindaklanjuti setiap permasalahan hukum yang disampaikan oleh masyarakat dengan meneruskan kepada pejabat yang berwenang. Menerima pengaduan/laporan mengenai pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang pegawai Kejaksaan 4 Menerima pengaduan/laporan mengenai tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan Kejaksaan R. 1. yang diatur secara khusus berdasarkan undang-undang (korupsi dan pelanggaran HAM berat yang penyidikannya sudah mendapat persetujuan DPR

TEMPAT KEDUDUKAN Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM) dibentuk di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Untuk Kejaksaan Agung dilaksanakan dikelola oleh Kasubbid Kerjasama Antar Lembaga Non Pemerintah Bidang Hubungan Antar Lembaga Puspenkum Kejaksaan Agung R. 1. bekerjasama dengan bidang Penyuluhan, Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung R. I. Untuk Kejaksaan Tinggi dilaksanakan dikelola oleh Kasi Penkum dan Humas. Untuk Kejaksaan Negeri dilaksanakan dikelola oleh Kasi Intelijen Untuk Cabang Kejaksaan Negeri dilaksanakan dikelola oleh Kasubsi lntelljen.

PENGELOLAAN POS PELAYANAN HUKUM DAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPH DAN PPM) Mempunyai tempat sendiri dengan fasilitas Ø Papan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Ø Ordner Arsip Pengaduan, Nota Dinas Biasa Masuk dan Keluar Nota Dinas Rahasia Masuk dan Keluar, Surat Masuk dan Surat Keluar. Ø Tanda Penerimaan Laporan / Aduan Ø Sarana Faks dan Telekomunikasi Ø Buku tamu dan 4 (empat) klasifikasi buku jurnal. Ø Perangkat Komputer dan scan printer Ø Lemari atau rak untuk meletakkan buku-buku dan Brosur

Ø dibuka setiap hari kerja dan terbuka bagi setiap anggota lapisan masyarakat baik perorangan maupun kelembagaan / kelompok. Ø Terhadap anggota masyarakat yang datang, dicatat identitasnya dalam buku tamu dan permasalahan hukum yang disampaikan dicatat dalam buku jurnal. Tata Cara Pengaduan Ø Permasalahan hukum dapat dijawab pada saat itu juga oleh Petugas Pos. namun apabila perlu disampaikan penyelesaian lebih lanjut, sesuai prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam tata kerja organisasi Kejaksaan R. I. , Ø Petugas mengkategorikan permasalahan hukum yang disampaikan dalam 4 (empat) klasifikasi : Ø Koordinator PPH dan PPM bertanggung jawab untuk meneruskan informasi maupun laporan/aduan dengan Nota Dinas paling lama 4 (empat) hari kepada penanggung jawab PPH dan PPM Ø Penanggung Jawab PPH dan PPM berkewajiban meneruskan. informasi maupun laporan/aduan kepada Pejabat Struktural di atasnya atau yang secara fungsional mempunyai hub kerja Ø Tindak Lanjut disposisi/distribusi informasi maupun Lapdu oleh Penanggung Jawab PPH dan PPM diselesaikan paling lama 7 {tujuh} hari sejak Nota Dinas diterima dari Koordinator PPH dan PPM. Ø Masyarakat menerima tanda penerimaan laporan/aduan atas setiap permasalahan hukum yang diajukannya Ø Masyarakat berhak untuk mengetahui tindak lanjut dan perkembangan permasalahan hukum yang disampaikannya setiap saat melalui Pos Pelayanan

ALUR TATA CARA PROSES PELAVANAN HUKUM DAN PENERIMAAN LAPORAN/ADUAN (LAPDU) penerimaan Pencatatan Proses Penyelesaian lapdu