MEDIA PEMBELAJARAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN UNTUK SMA KELAS XI
MEDIA PEMBELAJARAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN UNTUK SMA KELAS XI OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN MULAI
PENGEMBANGAN MEDIA PENGAJARAN BERBASIS TIK OLEH: NADYAH APRILIANTI ASHARI 160412601949/ AA S 1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
MATERI AJAR AN U J U A T R A J ELA B M PE N KOMPETENS I DASAR KOMPETEN SI INTI QUIZ
KOMPETENSI INTI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disimplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran), santun, responsive, dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait dengan fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 4 Menalar, mengolah, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
KOMPETENSI DASAR 4. 4 Mempraktikkan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
TUJUAN PEMBELAJARAN KOGNITIF PSIKOMOTORI K Secara mandiri siswa dapat mengerjakan latihan soal di dalam media pembelajaran ini setelah membaca dan memahami isi materi ajar. Siswa membawa peralatan untuk mempraktikkan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut, serta menilai pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di depan kelas.
DEFINISI PENILAIAN KERJA Penilaian kinerja pegawai negeri sipil adalah penilaian secara periodik pelakasanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
TUJUAN PEMBUATAN DP 3 (DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN) Untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Sesuai dengan tujuannya, maka Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan harus dibuat seobyektif dan seteliti mungkin berdasarkan data yang tersedia. Untuk ini, maka setiap pejabat yang berwenang membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan berkewajiban membuat dan memelihara catatan mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya masing-masing.
UNSUR-UNSUR DALAM PENILAIAN PEGAWAI Prestasi Kerja Tanggung Jawab Prakarsa Ketaatan Kesetiaan Kejujuran Kepemimpinan Kerjasama
PRESTASI KERJA Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya Unsur prestasi kerja terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya 1 2 Mempunyai pengalaman di bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya; 3 4 5 Mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasnya; Bersungguh-sungguh dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya; Mempunyai kesegaran dan kesehatan jasmani dan rohani yang baik;
TANGGUNG JAWAB Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul risiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. Selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik- baiknya dan tepat pada waktunya; 1 2 Selalu berada di tempat tugasnya dalam segala keadaan; Selalu mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan; 3 4 5 6 Tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain; Berani memikul risiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya; Selalu menyimpan dan atau memelihara dengan sebaik-baiknya barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.
KETAATA N Ketaatan adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. Menaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku. UNSUR KETAATAN Menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan sebaik-baiknya. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya. Bersikap sopan santun.
KEJUJURAN Kejujuran, adalah ketulusan hati seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Melaksanakan tugas dengan ikhlas. UNSUR KEJUJURAN Tidak menyalahgunakan wewenangnya. Melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya menurut keadaan yang sebenarnya.
KERJASAMA Kerjasama adalah kemampuan seseorang Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Mengetahui bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya. Dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain, apabila yakin bahwa pendapat orang lain itu benar. UNSUR KERJASAMA Menghargai pendapat orang lain. Bersedia mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dari orang lain. Selalu bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah walaupun tidak sependapat. Selalu mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan.
PRAKARSA Prakarsa adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan Tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari atasan, mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umum pimpinan. UNSUR PRAKARSA Berusaha mencari tatacara yang baru dalam mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesarnya; Berusaha memberikan saran yang dipandangnya baik dan berguna kepada atasan, baik diminta atau tidak diminta mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas.
KESETIAAN Yang dimaksud dengan kesetiaan, adalah kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. Unsur kesetiaan terdiri atas sub-sub unsur penilaian sebagai berikut: Tidak pernah menyangsikan kebenaran Pancasila baik dalam ucapan, sikap, tingkah laku, dan perbuatan; Menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah, serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, atau golongan; Berusaha memperdalam pengetahuan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta selalu berusaha mempelaiari haluan Negara, politik Pemerintah, dan rencana-rencana Pemerintah dengan tujuan untuk melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna; Tidak menjadi simpatisan/anggota perkumpulan atau tidak pernah terlibat dalam gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Pemerintah;
KEPEMIMPINAN Kepemimpinan adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. UNSUR DALAM KEPEMIMPINAN Menguasai bidang tugasnya. Berusaha memupuk dan mengembangkan kerjasama. Bertindak tegas dan tidak memihak. Mampu menentukan prioritas dengan tepat. Mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
PEJABAT PENILAI Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Urusan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, kecuali ditentukan lain oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam lingkungannya masing-masing. Pejabat Penilai menilai Pegawai Negeri Sipil yang secara langsung berada di bawahnya, umpamanya: a. Menteri menilai Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan atau pejabat lain yang secara langsung berada di bawahnya. b. Sekretaris Jenderal menilai Kepala Biro dan pejabat lain yang secara langsung berada di bawahnya. c. Kepala Biro menilai Kepala Bagian dan pejabat lain yang secara langsung berada di bawahnya. d. Kepala Bagian menilai Kepala Sub Bagian dan pejabat lain yang secara langsung berada di bawahnya. e. Kepala Sub Bagian menilai Kepala urusan dan pejabat lain yang secara langsung berada di bawahnya. f. Kepala Urusan menilai Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawahnya.
PEJABAT PENILAI Pejabat Penilai bagi : a. Kepala Dinas Daerah Tingkat I yang merangkap Kepala Kantor Wilayah Departemen Tingkat Propinsi atau sebaliknya, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan. b. Kepala Dinas Daerah Tingkat II yang merangkap Kepala Kantor Departemen Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Seorang Pejabat Penilai barulah dapat memberikan penilaian apabila ia telah membawahi Pegawa Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. Ketentuan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada Pejabat Penilai untuk mengenal dengan baik Pegawai Negeri Sipil yang dinilai sehingga dengan demikian diharapkan adanya obyektifitas didalam memberikan penilaian.
PEJABAT PENILAI Apabila Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diperlukan untuk suatu mutasi kepegawaian, sedang Pejabat Penilai belum 6 (enam) bulan membawahi Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, maka Pejabat Penilai tersebut dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan bahan -bahan yang ditinggalkan oleh pejabat yang lama. Setiap Pejabat Penilai berkewajiban melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang secara langsung berada di bawahnya. Penilaian dilakukan pada bulan Desember tiap-tiap tahun, jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan. Bagi calon Pegawai Negeri Sipil, Dafar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan hanya dibuat dalam tahun yang bersangkutan apabila ia sampai dengan bulan Desember telah 6 (enam) bulan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil. Apabila calon Pegawai Negeri Sipil dalam tahun yang bersangkutan belum 6 (enam) bulan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadapnya dilakukan dalam tahun berikutnya.
PEJABAT PENILAI Khusus bagi calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah ia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun menjadi calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai ia secara nyata melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 Pasal 12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dibuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaannya untuk kepentingan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, tidak usah lagi dibuat DP-3 nya pada bulan Desember tahun yang bersangkutan. Setiap Pejabat Penilai berkewajiban mengisi dan memeliharan Buku Catatan Penilaian. Dalam Buku Catatan Penilaian tersebut, dicatat tingkah laku/perbuatan/tindakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang menonjol, baik yang positif maupun yang negatif, umpamanya prestasi kerja yang luar biasa baiknya, tindakan mengatasi keadaan yang sulit, sering tidak masuk kerja, berkelahi, dan lain-lain.
PEJABAT PENILAI Buku Catatan Penilaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, sedang menjalankan tugas belajar, diperbantukan/dipekerjakan pada perusahaan milik Negara, organisasi profesi, badan swasta yang ditentukan, negara sahabat, atau badan internasional tetap dipelihara oleh pejabat penilai dari instansi induk dengan menggunakan bahan-bahan dari pimpinan yang bersangkutan dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja atau tugas belajar. Hasil penilaian Pejabat penilai, ditungkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Buku Catatan Penilaian disimpan dipelihara dengan sebaiknya oleh Pejabat penilai selama 5 (lima) tahun. Buku Catatan penilaian yang telah lebih dari 5 (lima) tahun tidak digunakan lagi. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan harus diisi sendiri oleh Pejabat Penilai.
TATA CARA PENILAIAN Penilaian dilakukan oleh Pejabat Penilai, yaitu atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. Pejabat Penilai melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun. Jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan. Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut: Sangat baik = (91 – 100) Baik = (79 – 90) Cukup = (61 – 75) Sedang = (51 – 60) Kurang = 50 kebawah Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Pedoman penilaian pelaksanaan pekerjaan terlampir dalam PP No. 10 Tahun 1979.
SIFAT DAN PENGGUNAAN DP 3 Sifat DP 3 adalah rahasia: a. Harus disimpan dipelihara dengan baik. b. Hanya dapat diketahui oleh PNS yang dinilai, pejabat penilai atasan, pejabat penilai, atasan dari atasan pejabat penilai (sampai yang tertinggi) dan atau pejabat lain yang karena tugas atau jabatannya mengharuskan ia mengetahui DP-3. Penggunaan: a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, pemindahan, kenaikan gaji berkala, dan lain-lain. b. Nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu mutasi kepegawaian dalam tahun berikutnya, kecuali ada perbuatan tercela dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang dapat mengurangi atau meniadakan nilai tersebut.
PENYIMPANAN DP 3 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disimpan dipelihara dengan baik oleh pejabat-pejabat yang diserahi urusan kepegawaian. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disimpan untuk selama 5 (lima) tahun. Umpamanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat pada akhir tahun : 1. 1981 disimpan sampai dengan akhir tahun 1986. 2. 1982 disimpan sampai dengan akhir tahun 1987 dan seterusnya. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah lebih dari 5 (lima) tahun tidak digunakan lagi. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil : 1. Yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu : • 1 (satu) rangkap untuk arsip instansi yang bersangkutan. • 1 (satu) rangkap dikirim kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. 2. Yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah dibuat 1 (satu) rangkap.
QUIZ
SOAL 1 Kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian digunakan sebagai dasar penggajian disebut… A. Pangkat B. Kepangkatan C. Jabatan D. Pegawai E. Kenaikan Pangkat
SILAHKAN MENUJU SOAL BERIKUTNYA
COBA TERUS HINGGA BENAR YAA…
SOAL 2 Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya disebut… A. Pangkat B. Kepangkatan C. Jabatan D. Pegawai E. Kenaikan Pangkat
SILAHKAN MENUJU SOAL BERIKUTNYA
COBA TERUS HINGGA BENAR YAA…
SOAL 3 Kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan structural atau jabatan fungsional tertentu termasuk PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan tertentu disebut… A. Kenaikan Pangkat Pilihan B. Kenaikan Pangkat Istimewa C. Kenaikan Pangkat Reguler D. Kenaikan Pangkat Pengabdian E. Kenaikan Pangkat Anumerta
SILAHKAN MENUJU SOAL BERIKUTNYA
COBA TERUS HINGGA BENAR YAA…
SOAL 4 Perhatikan kelengkapan administrasi berikut! 1. Fotokopi SK dalam pangkat terakhir. 2. Fotokopi DP-3 dalam 2 tahun terakhir. 3. Fotokopi STTB/Ijazah bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan. 4. Fotokopi surat perintah tugas belajar bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar. 5. Surat penugasan dipekerjakan/diperbantukan diluar instansi induknya bagi yang tidak menduduki jabatan structural atau fungsional tertentu. Berdasarkan hal tersebut, kelengkapan administrasi diatas termasuk syarat yang harus dilengkapi untuk kenaikan pangkat… A. Kenaikan Pangkat Pilihan B. Kenaikan Pangkat Istimewa C. Kenaikan Pangkat Reguler D. Kenaikan Pangkat Pengabdian E. Kenaikan Pangkat Anumerta
SILAHKAN MENUJU SOAL BERIKUTNYA
COBA TERUS HINGGA BENAR YAA…
SOAL 5 Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada PNS apabila… A. Telah 4 tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur DP 3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun tarakhir. B. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. C. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir. D. Telah 4 tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan, sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. E. Menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya
SILAHKAN MENUJU SOAL BERIKUTNYA
COBA TERUS HINGGA BENAR YAA…
SOAL 6 Kenaikkan pangkat sebagai penghargaan bagi PNS yang telah mencapai batas usia pensiun dan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai PNS dengan hak pensiun disebut… A. Kenaikan Pangkat Pilihan B. Kenaikan Pangkat Istimewa. C. Kenaikan Pangkat Reguler. D. Kenaikan Pangkat Pengabdian. E. Kenaikan Pangkat Anumerta.
SILAHKAN MENUJU SOAL BERIKUTNYA
COBA TERUS HINGGA BENAR YAA…
SOAL 7 Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang diberikan Pemerintah sebagai penghargaan kepada PNS yang tewas atas pengabdian dan jasanya kepada negara dan bangsa disebut… A. Kenaikan Pangkat Pilihan B. Kenaikan Pangkat Istimewa C. Kenaikan Pangkat Reguler D. Kenaikan Pangkat Pengabdian E. Kenaikan Pangkat Anumerta
SILAHKAN MENUJU SOAL BERIKUTNYA
COBA TERUS HINGGA BENAR YAA…
SOAL 8 Kenaikan pangkat yang dapat diberikan kepada PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan atau latihan jabatan, lulus dan memperoleh Ijazah dengan ketentuan DP 3 yang bersangkutan bernilai rata-rata baik dalam tahun terakhir dan tidak ada unsur yang bernilai kurang disebut… A. Kenaikan Pangkat Tugas Belajar B. Kenaikan Pangkat Istimewa C. Kenaikan Pangkat Reguler D. Kenaikan Pangkat Pengabdian E. Kenaikan Pangkat Anumerta
SILAHKAN MENUJU SOAL BERIKUTNYA
COBA TERUS HINGGA BENAR YAA…
SOAL 9 Pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut… A. Pangkat B. Kepangkatan C. Jabatan D. Pegawai E. Kenaikan Pangkat
SILAHKAN MENUJU SOAL BERIKUTNYA
COBA TERUS HINGGA BENAR YAA…
SOAL 10 Jabatan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi tetapi dari sudut pandang tugas dan fungsi pekerjaannya tidak bisa terlepas dari struktur organisasi dan sangat diperlukan oleh organisasi dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan disebut… A. Jabatan Structural B. Jabatan Fungsional C. Jabatan Pegawai D. Pengangkatan Jabatan E. Kenaikan Jabatan
SILAHKAN MENUJU SOAL BERIKUTNYA
COBA TERUS HINGGA BENAR YAA…
SOAL 11 Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri dari… A. Structural B. Fungsional C. Pengabdian D. Anumerta E. Keahlian dan Keterampilan
SILAHKAN MENUJU SOAL BERIKUTNYA
COBA TERUS HINGGA BENAR YAA…
SOAL 12 i. Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi. ii. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. iii. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan. Merupakan penetapan jabatan dari segi… A. Structural B. Fungsional C. Pengabdian D. Anumerta E. Keahlian dan Keterampilan
SILAHKAN MENUJU SOAL BERIKUTNYA
COBA TERUS HINGGA BENAR YAA…
SOAL 13 1. Berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. 2. Memiliki Ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan. 3. Telah menduduki pangkat menurut ketentuan yang berlaku. 4. Telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan. 5. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP 3 sekurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Merupakan persyaratan dari… A. Kenaikan pangkat B. Jabatan Structural C. Jabatan Fungsional D. Pengangkatan E. Jenjang Pangkat
SILAHKAN MENUJU SOAL BERIKUTNYA
COBA TERUS HINGGA BENAR YAA…
SOAL 14 Dasar hukum yang digunakan dalam pokok kepegawaian… A. UU No. 47 Tahun 1999 B. UU No. 42 Tahun 1999 C. UU No. 45 Tahun 1999 D. UU No. 46 Tahun 1999 E. UU No. 43 Tahun 1999
SILAHKAN MENUJU SOAL BERIKUTNYA
COBA TERUS HINGGA BENAR YAA…
SOAL 15 “Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan”. Merupakan bunyi dari UU No… A. UU No. 43 Tahun 1999 B. UU No. 42 Tahun 1999 C. UU No. 45 Tahun 1999 D. UU No. 46 Tahun 1999 E. UU No. 47 Tahun 1999
SILAHKAN MENUJU SOAL BERIKUTNYA
COBA TERUS HINGGA BENAR YAA…
SOAL 16 Jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi serta kedudukan jabatan structural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a) merupakan pengertian dari… A. Jabatan Structural B. Jabatan Fungsional C. Pengabdian D. Anumerta E. Pengangkatan
SILAHKAN MENUJU SOAL BERIKUTNYA
COBA TERUS HINGGA BENAR YAA…
SOAL 17 Disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kerjasama dan dapat dipercaya. Merupakan pengertian dari… A. Pengangkatan B. Jabatan Structural C. Jabatan Fungsional D. Syarat Obyektif E. Pengangkatan
SILAHKAN MENUJU SOAL BERIKUTNYA
COBA TERUS HINGGA BENAR YAA…
SOAL 18 Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif, dan efisien. Merupakan pengertian dari… A. Pengangkatan B. Kenaikan Pangkat C. Jabatan Fungsional D. Syarat Obyektif E. Kompetensi
SILAHKAN MENUJU SOAL BERIKUTNYA
COBA TERUS HINGGA BENAR YAA…
SOAL 19 Salinan/Fotocopy sah Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tk. I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda. Merupakan golongan dari… A. Ruang II/a B. Ruang IV/a C. Ruang III/a D. Ruang V/a E. Ruang VI/a
SILAHKAN MENUJU SOAL BERIKUTNYA
COBA TERUS HINGGA BENAR YAA…
SOAL 20 Hasil penilaian pelaksanaan setiap PNS dituangkan dalam DP 3. Pejabat yang berwenang membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS atau pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang bersangkutan dengan ketentuan serendah-rendahnya… A. Kepala Sub Bagian B. Kepala Bagian C. Kepala Urusan D. Kepala Seksi E. Kepala Daerah
KAMU BERHASIL MENYELES AIKAN SEMUA SOAL. .
COBA TERUS HINGGA BENAR YAA…
- Slides: 87