MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN KUTAI TIMUR Sistematika Penyajian
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN KUTAI TIMUR .
Sistematika Penyajian § Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kutai Timur § Isu Strategis Pembangunan Kutai Timur § Tujuan, Kebijakan & Strategi Penataan Ruang Kutai Timur § Rencana Struktur Ruang Kutai Tmur § Rencana Pola Ruang Kutai Timur § Penetapan Kawasan Strategis § Arahan Pemanfaatan Ruang § Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang § Hak, Kewajiban & Peran Serta Masyarakat
Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kutai Timur
Peta Administrasi Wilayah Kutai Timur
Kondisi Geografis Wilayah Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kutai berdasarkan Undang-undang Nomor 47 tahun 1999 yang terletak pada 115° 56’ 26” BT - 118° 58’ 19”BT dan 1° 52’ 39” LU - 0° 02’ 11” LS. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Kelay (Kabupaten Berau) Sebelah selatan : Berbatasan dengan Bontang Utara dan kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu (Kabupaten Kutai Kartanegara) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang (Kabupaten Kutai Kartanegara)
Topografi & Kelerengan Kutai Timur
Kependudukan Kutai Timur Jumlah Penduduk Kutai Timur 2005 - 2011 Proyeksi Jumlah Penduduk Kutai Timur 2015 - 2032
Kutai Timur dlm Konstelasi Nasional Kabupaten Kutai Timur dalam RTRWN (PP No. 26 Tahun 2008) a. Sistem perkotaan nasional; Di dalam RTRWN, ditetapkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kabupaten Kutai Timur, yaitu PKW Sangatta Kebijakan RTRWN terhadap PKW Sangatta yaitu Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi Yang Berbasis Otonomi Daerah b. Sistem jaringan transportasi Pengembangan jaringan jalan nasional; bebas hambatan di Kabupaten Kutai Timur, yaitu jaringan jalan Antar Kota Bontang –Sangata – Tanjung Redep – Tanjung Selor dikembangkan untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan nasional. Pelabuhan sebagai simpul transportasi laut nasional, dengan penetapan fungsi Pelabuhan nasional, ditetapkan di sebagai yaitu Kenyamukan, dengan kebijakan Pemantapan Pelabuhan Nasional
Kutai Timur dlm Konstelasi Prov. Kaltim
Isu Strategis Konflik Pemanfaatan lahan (Verifikasi data) Ilegal Konversi penggunaan lahan (verifikasi data) Degradasi lingkungan (jelaskan) Arah pembangunan daerah (agri bisnis) ketersediaan lahan pertanian (eksisting-mendatang) • Kebijakan pemerintah pusat : MP 3 EI (koridor ekonomi wilayah III) keterkaitan dgn lahan, KIPI Maloy • Latgab TNI • Polemik penataan batas wilayah kecamatan desa. • •
Tujuan, Kebijakan & Strategi Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur
Tujuan Penataan Ruang Penataan ruang Kabupaten Kutai Timur bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur yang berkualitas, serasi dan optimal bertumpu pada pembangunan agribisnis yang mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan, melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam rangka mencapai keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar kawasan yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan & Strategi Penataan Ruang 1 pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur a) mengoptimalkan rencana pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang ada secara terintegrasi dan memperhatikan kebutuhan pembangunan serta daya dukung lingkungan; dan b) meningkatkan keterlibatan seluruh potensi masyarakat yang ada dalam melakukan pembangunan dan pengembangan sumber daya sebagai upaya optimal pelibatan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2 pemanfaatan potensi-potensi agribisnis secara optimal sebagai salah satu sektor utama pembangunan Wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kutai Timur a) mengoptimalkan rencana pemanfaatan dan pengembangan agribisnis wilayah secara terintegrasi dan memperhatikan kebutuhan pembangunan serta daya dukung lingkungan; b) meningkatkan seluruh potensi masyarakat yang ada dalam melakukan pembangunan dan pengembangan agribisnis wilayah sebagai upaya optimal pelibatan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan c) menetapkan dan melakukan pembangunan kawasan agribisnis di lokasi yang mendukung pemanfaatan sumberdaya yang sesuai serta mendukung terciptanya optimalisasi sistem koleksi dan distribusi.
Kebijakan & Strategi Penataan Ruang 3 pengelolaan dan pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan a) mengoptimalkan lahan yang sesuai untuk pengembangan sektor pertambangan; b) menciptakan mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan yang melibatkan sinergitas dan integrasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta; c) menetapkan peraturan tentang mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan; d) menetapkan aturan dalam pengelolaan kawasan pertambangan yang dapat menjamin terjaganya kondisi lingkungan hidup kabupaten, baik selama masa penambangan maupun pasca penambangan; e) menetapkan aturan dan mekanisme yang dapat menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi dan juga peningkatan perekonomian Wilayah Kabupaten secara keseluruhan; dan f) menetapkan aturan dan mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan yang dapat menjamin keikutsertaan/keterlibatan masyarakat sekitar dalam usaha pertambangan yang bersangkutan.
Kebijakan & Strategi Penataan Ruang 4 pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan yang ramah lingkungan a) menetapkan batasan kawasan hutan berdasarkan fungsinya melalui peraturan yang jelas dan diakui secara nasional; b) mengembangkan potensi-potensi sektor kehutanan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan wilayah kabupaten serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat; c) menciptakan mekanisme pengelolaan potensi hutan yang berwawasan lingkungan, serta melibatkan sinergitas dan integrasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta; d) menetapkan peraturan tentang mekanisme pengelolaan Potensi Kehutanan yang berwawasan lingkungan; e) menetapkan aturan dan mekanisme yang dapat menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi dan juga peningkatan perekonomian Wilayah Kabupaten secara keseluruhan; dan f) menetapkan aturan dan mekanisme pengelolaan potensi kehutanan yang dapat menjamin keikutsertaan/keterlibatan masyarakat sekitar.
Kebijakan & Strategi Penataan Ruang 5 pemantapan dan pengendalian kawasan lindung sebagai bagian dari pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup a) menetapkan batasan kawasan lindung melalui peraturan yang jelas dan diakui secara nasional; b) menetapkan Peraturan tentang mekanisme pengelolaan kawasan lindung yang dapat melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat; c) menetapkan aturan dan mekanisme sanksi yang jelas terhadap setiap jenis pelanggaran terhadap fungsi kawasan lindung; d) menetapkan aturan yang jelas terkait keberadaan masyarakat yang selama ini tinggal di dalam Kawasan Lindung dalam upaya tetap menjaga eksistensi masyarakat yang ada disertai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan tanpa mengganggu fungsi lindung dari kawasan yang bersangkutan; e) melakukan rehabilitasi terhadap kawasan lindung yang sudah rusak; f) mengembalikan fungsi kawasan lindung ke fungsi semula terutama karena adanya penggunaan lahan budidaya di dalam kawasan lindung. g) melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan HTI, HPH dan pertambangan yang terdapat di dalam kawasan lindung; h) mempertegas syarat minimal 30% dari Daerah Aliran Sungai (DAS), pada proporsi kawasan yang merupakan bagian wilayah DAS terkait; i) mempertahankan hutan lindung dan Taman Nasional Kutai sebagai kawasan lindung; j) melakukan pembagian Taman Nasional Kutai menjadi beberapa zonasi untuk memudahkan pemeliharaan, pemantauan, dan pemeliharaan; dan k) menyediakan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya di dalam kawasan lindung.
Kebijakan & Strategi Penataan Ruang 6 a) mengembangkan pusat-pusat kegiatan dengan menentukan fungsi untuk setiap pusat-pusat kegiatan tersebut sesuai dengan potensi dan posisi strategis yang dimilikinya; dan merencanakan dan menentukan jangkauan pelayanan dari setiap pusat-pusat kegiatan dengan menempatkan fasilitas pelayanan umum yang disesuaikan dengan jenis dan skala pelayanan dari setiap pusat kegiatan. b) 7 a) b) c) d) e) f) g) h) pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang optimal pengembangan prasarana wilayah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah mengembangkan konsep sistem jaringan jalan dengan mengintegrasikan jaringan jalan fungsi arteri/kolektor primer dengan jaringan jalan baru yang akan dikembangkan (arteri/kolektor primer maupun arteri/kolektor sekunder), sehingga dapat memperlancar arus antar pusat kegiatan dengan kawasan; mengembangkan pembangunan beberapa jaringan jalan regional prioritas untuk mendukung sistem jaringan jalan; meneaskan fungsi tiap segmen ruas jalan terutama fungsi primer dan sekunder di Wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk membagi tanggung jawab pemeliharaan antara pendanaan pusat, provinsi, atau kabupaten; melakukan pembangunan jalan baru serta peningkatan fungsi serta kondisi jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat-pusat produksi dengan kota-kota sekitarnya; mengembangkan terminal angkutan darat di pusat kegiatan serta kawasan dan mengusahakan keterpaduan pelayanan transportasi antar moda, seperti angkutan darat, laut serta sungai; mengembangkan kualitas pelayanan angkutan umum yang melayani pergerakan di dalam dan antar kawasan terutama pengoperasian angkutan umum yang diarahkan secara terintegrasi dengan moda angkutan lainnya baik dengan angkutan laut, angkutan udara maupun dengan angkutan darat lainnya; meningkatkan fungsi dan peranan pelabuhan baik sebagai pelabuhan ekspor maupun pelabuhan penumpang dan barang; dan meningkatkan fungsi dan kelas bandara serta penegasan kembali penggunaan bandara yang telah ada.
Kebijakan & Strategi Penataan Ruang 8 pengembangan pola ruang wilayah yang optimal yang mendukung terciptanya kemandirian wilayah disertai upaya terciptanya pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan a) menetapkan fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya; b) memberikan arahan pengembangan fungsi-fungsi budidaya di lokasi yang sesuai dengan potensi serta daya dukung lingkungannya; c) menyusun perencanaan pembangunan dan pengembangan kegiatan-kegiatan di kawasan budidaya yang dimaksudkan untuk pengembangan perekonomian wilayah serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat; dan d) menetapkan aturan untuk mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat ikut serta dalam pembangunan kegiatan di kawasan budidaya 9 peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara a) mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan kemanan; c) mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan d) turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.
Rencana Struktur Ruang
Pembagian Sub Sistem Wilayah Pengembangan (SSWP) SSWP UTARA • Pusat : Kota Muara Wahau • Fungsi : Pusat pungumpul produksi kehutanan & perkebunan, permukiman, perdagangan & jasa skala kawasan SSWP SELATAN • Pusat : Kota Muara Bengkal • Fungsi : : Pusat pungumpul produksi perkebunan& pertanian, permukiman, perdagangan & jasa skala kawasan SSWP TIMUR • Pusat : Kota Sangkulirang • Fungsi : Pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat kolektsi dan distribusi barang, , pusat industri terpadu SSWP PUSAT • Pusat : Kota Sangatta • Fungsi : Pusat pemerintahan kabupaten, permukiman, perdagangan dan jasa skala kabupaten, pusat distribusi ke arah Samarinda dan Balikpapan
Pusat-pusat Kegiatan Pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Kutai Timur adalah : a. PKW : Kota Sangatta; ibukota kabupaten, yang menyandang fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat permukiman, pusat pendidikan & kesehatan b. PKL : Sangkulirang; kota kecamatan yang menyandang fungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat perikanan, pusat pertanian (dlm arti luas) & pusat pariwisata c. PKL : Muara Wahau dan Muara Bengkal; kota kecamatan yang menyandang fungsi sebagai pusat pengembangan pertanian (dlm arti luas), pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Barat dan Utara Kabupaten sekaligus wilayah dengan kawasan lindung yang cukup luas. d. PPK : Bengalon dan Kaliorang; kota kecamatan yang diproyeksikan menjadi pusat permukiman perkotaan baru sejalan dengan pertumbuhan kawasan disekitarnya dengan fungsi pertanian & pelayanan antar kecamatan di sekitarnya. e. PPL : terdapat di kota-kota kecamatan lain yang memiliki karakter perdesaan, yaitu Busang, Batu Ampar, Muara Ancalong, Sandaran, Kongbeng, Karangan dan Teluk Pandan.
MATRIK SSWP ( SUB SISTEM WILAYAH PENGEMBANGAN) PETA ORIENTASI SSWP (SUB SISTEM WILAYAH PENGEMBANGAN) Muara Wahau Karangan Kongbeng Pusat Kegiatan Wilayah Pusat Kegiatan Lokal (PKW) (PKL) Pusat Pelayanan Lingkungan Kawasan (PPK) (PPL) ● Sangatta ● Bengalon ◦ Sangatta Utara ● Rantau Pulung ◦ Sangatta Selatan ● Teluk Pandan ● Muara Bengkal ● Busang ● Muara Ancalong ● Long Mesangat ● Batu Ampar ● Muara Wahau ● Kombeng ● Kaliorang ● Telen ● Sangkulirang ● Sandaran ● Karangan ● Kaubun Sangkulirang Busang Bengalon Kaubun Kaliorang Telen Batu Ampar Long Mesangat Muara Ancalong Sandaran Sangatta Utara PPK Rantau Pulung Sangatta Selatan Muara Bengkal Teluk Pandan KETERANGAN : PKW Hub. Primer PKL Hub. Sekunder PPK Hub. Tersier PPL
Peta Pusat-pusat Kegiatan
Sistem Jaringan Prasarana Utama TRANSPORTASI DARAT a. b. c. d. e. Jaringan jalan artei primer yang menghubungkan Sangatta – Bontang – Samarinda – Balikpapan Jaringan jalan kolektor primer nasional, yaitu : • ruas jalan Bontang - Sangatta; • ruas jalan Sangatta – Sp. Perdau; • ruas jalan Yos Sudarso (Sangatta); • ruas jalan Sp. Perdau – Muara Lembak; • ruas jalan Muara Lembak – Pelabuhan Ronggang (Sangkulirang); • ruas jalan Sp. 3 Sangkulirang – Pelabuhan Maloy; • ruas jalan Sp. Perdau – Batu Ampar; • ruas jalan Batu Ampar – Sp. 3 Muara Wahau; • ruas jalan Sp. 3 Muara Wahau - Kelay (KM. 100 – Muara Wahau/PDC); dan • ruas jalan Muara Wahau – Kelay. Jaringan jalan kolektor primer provinsi, yaitu : • ruas jalan Sebulu – Muara Bengkal; • ruas jalan Muara Bengkal – Sp. Batu Ampar; • ruas jalan Sangkulirang – Talisayan; • ruas jalan Muara Bengkal – Samarinda; Jaringan jalan kolektor primer kabupaten, yaitu : • ruas jalan Sp. Batu Ampar – Rantau Pulung – Sangatta; • ruas jalan Sp. 4 Kaliorang – Sangkulirang; • ruas jalan Pelawan – Karangan; • ruas jalan Pelawan – Sandaran; • ruas jalan Tabangan Lebak – Bengalon – Karangan; • ruas jalan Sp. 4 Kaliorang – Maloy; • ruas jalan Muara Bengkal – Busang; • Batu Ampar-Muara Bengkal-Long Mesangat-Busang • ruas jalan Bengalon – Kawasan Industri (Dusun Muaramaan); dan • ruas jalan Sp. 3 Jalan HTI Muara Bengkal – Muara Ancalong. Jaringan jalan lokal primer, yaitu seluruh jalan yang menghubungkan antar desa dan di dalam kawasan perkotaan ibukota kecamatan
Sistem Jaringan Prasarana Utama TRANSPORTASI DARAT f. Jaringan jalan khusus, yaitu jaringan jalan khusus pertambangan, baik untuk kereta api dan jalan tanah. g. Terminal angkutan barang dan penumpang, yaitu : • Terminal tipe B; Sangatta dan Sangkulirang • Terminal tipe C; seluruh ibukota kecamatan • Terminal barang; Kaliorang (sebagai dukungan untuk Pelabuhan Maloy) h. Jaringan layanan angkutan lalulintas umum , yaitu : • Sangatta – Sangkulirang; • Sangatta – Bengalon; • Sangatta – Muara Wahau; • Sangkulirang – Kaliorang; • Sangkulirang – Muara Wahau; • Muara Wahau – Batu Ampar; • Muara Wahau – Muara Bengkal; • Muara Bengkal – Muara Ancalong; dan • Muara Bengkal – Batu Ampar – Rantau Pulung – Sangatta; i. Jaringan sungai, yaitu : • Pelabuhan sungai; Muara Wahau; • Alur pelayaran sungai; Muara Wahau – Muara Kaman (Kukar) j. Jaringan perkeretaapian, terdiri dari: • jalur kereta api Kalimantan Selatan – Kuaro – Long Kali – Penajam – Balikpapan- Samarinda – Bontang – Sangatta – Muara Wahau – Muara Lesan - Tanjung Redeb - Tanjung Batu – Tanah Kuning – Tanjung Selor – Kerang Agung – Sesayap – Tidung Pale – Malinau – Mensalong – Pembeliangan – Salang - Simanggaris – Batas Negara. • jalur rel kereta api Trans Kutai Kencana yang menghubungkan Muara Wahau dan Bengalon dengan panjang sebesar 129, 41 km digunakan untuk keperluan pengangkutan hasil pertambangan dan perkebunan • stasiun kereta api, yaitu di Kota Sangatta
Peta Rencana Jaringan Jalan
Peta Rencana Sistem Transportasi Darat
Sistem Jaringan Prasarana Utama TRANSPORTASI LAUT a. Pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Maloy b. Pelabuhan pengumpan, yaitu Pelabuhan Sangatta dan Pelabuhan Sangkulirang c. Terminal khusus, yaitu 12 pelabuhan khusus yang merupakan pelabuhan khusus batubara dan pelabuhan khusus pertamina d. Alur pelayaran, terdiri dari: • • • Sangatta – Barru – Majene (Sulawesi Selatan) PP; Sangatta – Tanjung Redeb PP; Sangatta – Pare-pare (Sulawesi Selatan) PP; Sangatta – Samarinda – Balikpapan PP; dan Sangatta – Tanjung Redeb – Makassar (Sulawesi Selatan) PP. TRANSPORTASI UDARA a. Bandar udara pengumpan, yaitu Bandara Sangatta di Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan. b. Bandar udara lainnya, terdapat di Sangatta Utara, Sangkulirang, Muara Wahau, Telen, Busang, Muara Bengkal dan Muara Ancalong c. Ruang udara untuk penerbangan meliputi kawasan keselamatan operasi penerbangan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan
Peta Rencana Sistem Transportasi Laut
KIPI MALOY
Peta Rencana Sistem Transportasi Udara
Peta Rencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya SISTEM JARINGAN ENERGI a) Pembangkit tenaga listrik, terdiri atas : • Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kota Sangatta dan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang; • pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sangatta di Kota Sangatta; dan • pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau dan Muara Bengkal di Kecamatan Muara Bengkal; dan • pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar pada kampung-kampung, daerah tertinggal dan daerah terpencil. b) Jaringan prasarana energi, terdiri atas : • Gardu Induk (GI) Sangatta di Kota Sangatta dan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang; • jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Bontang – Sangatta yang berasal dari PLTU Kaltim. c) Jaringan distribusi minyak dan gas bumi, berupa depo bahan bakar minyak di Kota Sangatta, Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang, dan Muara Wahau di Kecamatan Muara Wahau. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI a) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pembangunan jaringan kabel di Kota Sangatta dan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang dengan kapasitas 2. 232 SST. b) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu terdapat di seluruh kecamatan menggunakan jaringan tower BTS (Base Transceiver Station) yang digunakan secara bersama menjangkau ke pelosok perdesaan. c) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu daerah terpencil di seluruh kecamatan.
Peta Rencana Jaringan Energi
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR a) WS, yaitu WS Karangan yang merupakan WS lintas kabupaten/kota. b) DAS, yaitu DAS Karangan, DAS Sangatta, DAS Bengalon, DAS Bontang, DAS Dumaring, DAS Kerang-Seendang, DAS Manubar, DAS Mahakam, dan DAS Santan. c) CAT, yaitu CAT Samarinda – Bontang, CAT Sumbang, CAT Muara Karangan, dan CAT Sendawar. d) DI, yaitu DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, terdiri atas : • DI Kaubun di Kecamatan Kaubun; • DI Sumbersari; • DI Muara Ancalong; • DI Tanah Abang; • DI Santan; • DI Kaliorang; dan • DI Kaubun Makroman. e) Prasarana air baku untuk air bersih, terdiri atas : • pengembangan sumber mata air, yaitu mata air Sekerat di Kecamatan Bengalon; • pengembangan sumber air sungai terdiri atas : – Sungai Kedang Kepala, melalui Kecamatan Muara Bengkal dan Kecamatan Muara Ancalong; – Sungai Telen, melalui Kecamatan Telen; – Sungai Atan, melalui Kecamatan Busang; – Sungai Wahau, melalui Kecamaan Muara Wahau dan Kecamatan Kongbeng; – Sungai Sangatta dan Sungai Panyamukan, melalui Kecamatan Sangatta; – Sungai Bengalon, melalui Kecamatan Bengalon; dan – Sungai Karangan, melalui Kecamatan Sangkulirang
Peta Daerah Aliran Sungai
Peta Cekungan Air Tanah
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya SISTEM PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN a) Sistem jaringan persampahan, terdiri atas : • peningkatan pelayanan TPA di Rantau Pulung dengan sistem sanitary landfill • penyediaan TPST di Kota Sangatta, Sangkulirang, Muara Wahau, dan Muara Bengkal b) Sistem jaringan air minum, terdiri atas : • peningkatan dan pengembangan pelayanan Instalasi Pengolahan Air (IPAM) di Kota Sangatta, Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang, Muara Wahau di Kecamatan Muara Wahau, dan Muara Bengkal di Kecamatan Bengkal; • peningkatan dan pengembangan pelayanan jaringan perpipaan di pusat-pusat kegiatan lokal; dan • rencana sistem non perpipaan air minum tersebar di seluruh desa. c) Sistem pengelolan limbah, yaitu dengan pembangunan IPAL dan IPLT di Kota Sangatta dan Sangkulirang d) Sistem jaringan drainase, terdiri atas : • saluran primer, berupa sungai-sungai yang menjadi saluran buangan air permukaan akhir, terdiri atas : – Sungai Kedang Kepala, melalui Kecamatan Muara Bengkal dan Kecamatan Muara Ancalong; – Sungai Telen, melalui Kecamatan Telen; – Sungai Atan, melalui Kecamatan Busang; – Sungai Wahau, melalui Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Kongbeng; – Sungai Sangatta dan Panyamukan, melalui Kecamatan Sangatta; – Sungai Bengalon, melalui Kecamatan Bengalon; dan – Sungai Karangan melalui Kecamatan Sangkulirang. • saluran sekunder, berupa saluran penghubung saluran drainase jalan dengan saluran primer; dan • saluran tersier yang berupa saluran drainase yang ada di sepanjang jalan utama Kota Sangatta dan Kota Sangkulirang serta jalan kolektor primer dan lokal primer lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan.
Rencana Pola Ruang
ANALISIS KAWASAN KABUPATEN KUTAI TIMUR DALAM RTRWK KUTAI TIMUR 2012 - 2032 URAIAN RTRW KABUPATEN KUTIM TAHUN 2012 -2032 LUAS (Ha) TOTAL LUAS KAWASAN LINDUNG (KL) KBK TUBUH AIR Jumlah KL, KBK & TUBUH AIR % 3. 536. 268, 70 100, 00 615. 384, 83 17, 40 1. 422. 677, 71 40, 23 24. 137, 48 0, 68 2. 062. 200, 02 58, 32 KBNK 1. 474. 068, 68 41, 68
ASPEK LEGALITAS TATA RUANG • RENCANA TATA RUANG KABUPATEN KUTAI TIMUR TELAH DISAHKAN MELALUI PERDA NO. 06 TAHUN 2004 TANGGAL 2 APRIL 2004 DENGAN ALOKASI PEMANFAATAN RUANG SEBAGAI BERIKUT : - Kawasan Lindung = 1. 104. 955 Ha - Kawasan Budidaya Kehutanan = 892. 073 Ha - Kawasan Budidaya Non Kehutanan = 1. 308. 495 Ha
PERBANDINGAN LUAS KAWASAN PADUSERASI 1999 (Ha) RTRWK KUTIM 2004 (Ha) REKOM TIMDU (Ha) RTRWK KUTIM 2012 - 2032 (Ha) KAWASAN LINDUNG (KL) 544. 989 1. 104. 955 576. 830, 72 615. 384, 83 KBK 1. 768. 152 892. 073 1. 712. 473, 50 1. 422. 677, 71 (KL) 24. 137, 48 TUBUH AIR JUMLAH KL & KBK KBNK/APL TOTAL 2. 313. 141 1. 997. 028 2. 289. 304, 22 2. 038. 062, 54 992. 337 1. 308. 495 1. 030. 851, 52 1. 474. 068, 68 3. 305. 478 3. 305. 523 3. 320. 155, 75 3. 536. 268, 70
ALOKASI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN LINDUNG Alokasi Pemanfaatan Ruang Paduserasi Kaltim di Kab. Kutai Timur 1999 (Ha) Kawasan Lindung 544. 989 Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kutai Timur 2004 (Ha) Kawasan Lindung 1. 104. 955 - Hutan Lindung (HL) 811. 690 - Cagar Alam (CA) - Hutan Lindung 328. 483 - Taman Nasional (TN) - Cagar Alam 47. 042 - Lahan Gambut (GBT) - Hutan Mangrove 46. 974 144. 810 Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kutai Timur 2012 -2032 (Ha) Kawasan Lindung - Hutan Kota 350. 244, 05 - KSA/KPA 181. 528, 55 - Konsv. Mangrove 12. 308, 70 - Kaw. Gambut 24. 720, 66 - Kaw. Karst 40. 690, 40 73. 510 26. 203 169. 464 - Hutan Kota (HK) 42, 37 - Hutan Lindung - Kaw. Resapan Air - Taman Nasional 615. 384, 83 1. 768 - Taman Wisata Alam 5. 816, 23 33, 88
ALOKASI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BUDIDAYA KEHUTANAN Alokasi Pemanfaatan Ruang Paduserasi Kaltim di Kab. Kutai Timur 1999 (Ha) Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kutai Timur 2004 (Ha) Kawasan Budidaya Kehutanan - Hutan Produksi (HP) Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kutai Timur 2012 -2032 (Ha) 892. 073 Kawasan Budidaya Kehutanan 693. 889 - Hutan Produksi 666. 813, 27 - Hutan Produksi terbatas 755. 864, 44 1. 422. 677, 71 1. 768. 152 - Hutan Produksi Terbatas (HPT) - Hutan Tanaman Industri (HTI) 167. 942 30. 242
ALOKASI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BUDIDAYA NON Alokasi Pemanfaatan Ruang KEHUTANAN Paduserasi Kaltim di Kab. Kutai Timur 1999 (Ha) Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kutai Timur 2004 (Ha) Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) 1. 308. 495 - Pengembangan Kota (K) 4. 612 - Pemukiman (Pmk) - Tanaman Pangan (TPgn) Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kutai Timur 2012 -2032 (Ha) - Tanaman Keras (TKrs) 30. 419 376. 106 819. 766 992. 337 - Tanaman Musiman (TMsm) 30. 521 - Perikanan (I) 5. 947 - Sawit (Swt) 37. 930 - Penggunaan Lain (PL) 3. 194 Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) 1. 474. 068, 68 - Pertanian 1. 395. 446, 70 - Kaw. Permukiman Pedesaan 57. 474, 61 - Kaw. Permukiman Perkotaan 9. 866, 85 - KIPI / Maloy 5. 252, 49 - Kaw. Bukit Pelangi 280, 25 - Kaw. Industri 4. 924, 03 - Kaw. Pelabuhan 119, 42 - Pelabuhan Batubara 578, 31 - KTM 126, 04
KAWASAN LINDUNG, TUBUH AIR, KBK DAN KBNK KABUPATEN KUTAI TIMUR DALAM RTRWK KUTAI TIMUR 2012 - 2032 No KECAMATAN 1 Kec. Batu Ampar 2 Kec. Bengalon 3 Kec. Busang 4 Kec. Kaliorang 5 Kec. Karangan 6 Kec. Kaubun 7 Kec. Kongbeng 8 Kec. Long Mesangat 9 Kec. Muara Ancalong 10 Kec. Muara Bengkal 11 Kec. Muara Wahau 12 Kec. Rantau Pulung 13 Kec. Sandaran 14 Kec. Sangkulirang 15 Kec. Sangata Selatan 16 Kec. Sangatta Utara 17 Kec. Telen 18 kec. Teluk pandan TOTAL 4 Mil Laut TOTAL + 4 Mil Laut % % KAWASAN TUBUH AIR (Ha) LINDUNG (Ha) 236, 92 - KAWASAN BUDIDAYA KBK (Ha) KBNK (Ha) TOTAL (Ha) 34. 112, 84 14. 453, 91 48. 803, 67 38. 011, 48 651, 81 139. 902, 84 178. 599, 58 357. 165, 70 131. 108, 96 2. 281, 17 274. 885, 52 65. 350, 88 473. 626, 53 2. 490, 02 17. 592, 95 21. 034, 81 - 951, 84 54. 412, 49 335, 76 150. 605, 04 100. 251, 70 305. 604, 98 154, 38 161, 27 15. 798, 73 70. 089, 54 86. 203, 91 921, 56 273, 61 74. 264, 22 74. 011, 88 149. 471, 27 148, 65 580, 96 3. 981, 17 30. 928, 32 35. 639, 10 45. 995, 51 1. 553, 42 78. 750, 72 112. 395, 70 238. 695, 35 24. 151, 68 260, 25 18. 039, 82 39. 668, 49 82. 120, 24 132. 382, 32 2. 185, 58 312. 942, 77 138. 549, 39 586. 060, 05 401, 18 47. 624, 76 87. 615, 50 135. 641, 45 27. 599, 16 460, 51 140. 748, 44 125. 717, 28 294. 525, 39 7. 936, 29 13. 463, 68 20. 188, 24 101. 644, 62 143. 232, 83 16. 297, 54 120. 363, 71 26. 115, 77 27. 639, 43 68. 389, 14 68. 796, 09 138. 225, 05 39. 953, 46 10. 194, 55 96. 420, 24 1. 422. 677, 71 1. 278. 273, 68 3. 340. 473, 70 195. 795, 00 1. 474. 068, 68 195. 795, 00 3. 536. 268, 70 - - 104. 066, 17 1. 272, 11 251, 56 - 46. 272, 24 615. 384, 83 - - 1. 039, 82 - 24. 137, 48 - - 17, 40 0, 68 58, 32 40, 23 36, 15 41, 68 100
KONDISI POLA RUANG PADA KAWASAN LINDUNG BERDASARKAN KECAMATAN No KECAMATAN KAWASAN LINDUNG (Ha) Hutan Kota Hutan Lindung Konservasi Mangrove KSA/KPA Kaw. Gambut Kaw. Resapan Taman Wisata Air Alam Karst JUMLAH KAWASAN LINDUNG 1 Kec. Batu Ampar - - - - - 2 Kec. Bengalon - 380, 93 - 7. 013, 83 3 Kec. Busang - 26. 065, 39 - 131. 108, 96 - - 4. 551, 34 - - 38. 011, 48 131. 108, 96 4 Kec. Kaliorang - - - 933, 81 - - 18, 03 - 951, 84 5 Kec. Karangan - 42. 362, 79 - - - 12. 049, 70 - - 54. 412, 49 6 Kec. Kaubun - - - 24, 30 - - 130, 07 - 154, 38 7 Kec. Kongbeng - 0, 15 - - - 921, 41 - - 921, 56 8 Kec. Long Mesangat - - - 148, 65 9 Kec. Muara Ancalong - - 21. 170, 79 - 24. 720, 66 - 104, 06 - 45. 995, 51 10 Kec. Muara Bengkal 27, 36 - 23. 808, 43 - - - 315, 89 - 24. 151, 68 11 Kec. Muara Wahau - 132. 382, 32 - - - 132. 382, 32 12 Kec. Rantau Pulung - - - - - 13 Kec. Sandaran - 4. 854, 82 - 1. 744, 30 - 20. 705, 46 260, 70 33, 88 27. 599, 16 14 Kec. Sangkulirang - - - 7. 936, 29 15 Kec. Sengata Selatan - - 103. 870, 64 195, 54 - - 104. 066, 17 16 Kec. Sengata Utara 15, 01 - - 969, 60 - - 287, 49 - 1. 272, 11 17 Kec. Telen - - - - - 18 kec. Teluk pandan 13. 469, 63 - 32. 678, 69 123, 93 - - 46. 272, 24 13. 512, 00 336. 774, 42 181. 528, 55 12. 308, 70 24. 720, 66 40. 690, 40 5. 816, 23 33, 88 615. 384, 83 29, 50 2, 00 6, 61 0, 95 TOTAL % 2, 20 54, 73 4, 02 0, 01 100
KONDISI POLA RUANG PADA KAWASAN BUDIDAYA KEHUTANAN BERDASARKAN KECAMATAN KAWASAN BUDIDAYA KEHUTANAN (Ha) No KECAMATAN Hutan Produksi 1 Kec. Batu Ampar 34. 112, 84 2 3 4 5 6 7 Kec. Bengalon Kec. Busang Kec. Kaliorang Kec. Karangan Kec. Kaubun Kec. Kongbeng 8 Kec. Long Mesangat 52. 901, 87 26. 418, 91 2. 490, 02 54. 754, 11 11. 335, 81 34. 806, 33 3. 981, 17 9 Kec. Muara Ancalong 66. 001, 92 10 Kec. Muara Bengkal 18. 039, 82 11 Kec. Muara Wahau 12 Kec. Rantau Pulung 13 14 Kec. Sandaran Kec. Sangkulirang 15 Kec. Sengata Selatan 16 Kec. Sengata Utara 17 Kec. Telen 18 kec. Teluk pandan TOTAL % JUMLAH KBK Hutan Produksi Terbatas 87. 000, 97 248. 466, 61 95. 850, 93 4. 462, 92 39. 457, 89 12. 748, 80 (Ha) 34. 112, 84 139. 902, 84 274. 885, 52 2. 490, 02 150. 605, 04 15. 798, 73 74. 264, 22 3. 981, 17 78. 750, 72 18. 039, 82 69. 219, 38 243. 723, 39 312. 942, 77 47. 624, 76 140. 748, 44 20. 188, 24 - - 47. 624, 76 140. 748, 44 20. 188, 24 0, 00 44. 236, 20 39. 953, 46 666. 813, 27 46, 87 24. 152, 94 755. 864, 44 0, 00 68. 389, 14 39. 953, 46 1. 422. 677, 71 100 53, 13
KONDISI POLA RUANG PADA KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN BERDASARKAN KECAMATAN No KECAMATAN KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN (Ha) Pertanian Permukiman Pedesaan Permukiman Perkotaan Kaw. Bukit Kaw. Industri Pelangi Pelabuhan KIPI / Maloy KTM Pel. Batubara JUMLAH KBNK 13. 774, 28 679, 63 - - - - 14. 453, 91 167. 933, 85 5. 741, 71 - - - 4. 924, 03 - - - 178. 599, 58 3 Kec. Busang 64. 322, 82 1. 028, 07 - - - - 65. 350, 88 4 Kec. Kaliorang 10. 001, 14 6. 055, 85 - 1. 409, 92 - - - 126, 04 - 17. 592, 95 5 Kec. Karangan 99. 245, 00 1. 006, 70 - - - - 100. 251, 70 6 Kec. Kaubun 64. 308, 12 5. 781, 42 - - - - 70. 089, 54 7 Kec. Kongbeng 66. 332, 48 7. 679, 40 - - - - 74. 011, 88 8 Kec. Long Mesangat 27. 074, 08 3. 854, 24 - - - - 30. 928, 32 9 Kec. Muara Ancalong 110. 571, 06 1. 824, 64 - - - - 112. 395, 70 10 Kec. Muara Bengkal 39. 185, 64 482, 85 - - - - 39. 668, 49 11 Kec. Muara Wahau 132. 490, 31 6. 059, 08 - - - - 138. 549, 39 12 Kec. Rantau Pulung 79. 322, 08 8. 293, 43 - - - - 87. 615, 50 124. 389, 06 1. 328, 23 - - - - 125. 717, 28 14 Kec. Sangkulirang 94. 871, 00 2. 352, 75 - 3. 842, 57 - - 578, 31 101. 644, 62 15 Kec. Sengata Selatan 13. 667, 53 1. 163, 05 1. 466, 96 - - - 16. 297, 54 16 Kec. Sengata Utara 16. 571, 89 744, 32 8. 399, 89 - 280, 25 - 119, 42 - - 26. 115, 77 17 Kec. Telen 67. 581, 14 1. 214, 96 - - - - 68. 796, 09 8. 010, 25 2. 184, 30 - - - - 10. 194, 55 1. 199. 651, 70 57. 474, 61 9. 866, 85 5. 252, 49 280, 25 4. 924, 03 119, 42 126, 04 578, 31 1. 278. 273, 68 195. 795, 00 - - 195. 795, 00 1. 395. 446, 70 - - 1. 474. 068, 68 1 Kec. Batu Ampar 2 Kec. Bengalon 13 Kec. Sandaran 18 kec. Teluk pandan TOTAL 4 Mil Laut Total + 4 Mil Laut % 94, 67 3, 90 0, 67 0, 36 0, 02 0, 33 0, 01 0, 04 100
STATUS RUANG RTRW KABUPATEN KUTAI TIMUR 2012 - 2032
POLA RUANG RTRW KABUPATEN KUTAI TIMUR 2012 - 2032
POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA RTRW KABUPATEN KUTAI TIMUR 2012 - 2032
POLA RUANG KAWASAN LINDUNG RTRW KABUPATEN KUTAI TIMUR 2012 - 2032
Penetapan Kawasan Strategis
Penetapan Kawasan Strategis KAWASAN ANDALAN NASIONAL 1. Kawasan Andalan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kawasan Andalan Sangkulirang, Sangatta, Muara Wahau (SASAMAWA) dengan sektor unggulan industri, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan laut, dan pariwisata. 2. Kawasan Andalan Laut Bontang, Tarakan, Nunukan dan sekitarnya KAWASAN STRATEGIS NASIONAL Kawasan Strategis Nasional, yaitu kawasan perbatasan darat RI dan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo), meliputi Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Telen, dan Kecamatan Busang. KAWASAN STRATEGIS PROVINSI 1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, meliputi Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Kaliorang; dan 2. Kawasan Agropolitan Regional, meliputi Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Telen, Kecamatan Busang, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Muara Bengkal, Kecamatan Long Mesangat, dan Kecamatan Batu Ampar.
Penetapan Kawasan Strategis KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN 1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu kawasan Cepat Tumbuh Ekonomi Bengalon di Kecamatan Bengalon. 2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu kawasan Food Estate di Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Busang, Kecamatan Karangan, dan Kecamatan Sandaran. 3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, yaitu kawasan lindung geologi (kawasan karst) di Kecamatan Bengalon, Kecamatan Karangan, Kecamatan Kongbeng, dan Kecamatan Sandaran.
Peta Penetapan Kawasan Strategis
Arahan Pemanfaatan Ruang
Perwujudan Struktur Ruang 1 Perwujudan Pusat Kegiatan 1. 1 Pemantapan Sistem a. Peningkatan peran Perkotaan Pusat Kota-kota dan fungsi kota-kota Sangatta, Sang sesuai dengan kegiatan kulirang, Muara yang di sandangnya Wahau, Muara Bengkal, Muara b. Pengembangan Ancalong, dan fungsi pusat pelayanan Bengalon sosial ekonomi dengan lingkup pelayanan beberapa kecamatan Swasta APBN APBD Provinsi APBD Kab. Sumber Pembiayaan 2015 2014 Lokasi 2013 Kegiatan 2012 Program Waktu Pelaksanaan 2011 - 2015 2026 2016 - 2021 - 2020 2025 2031 2011 No Besaran Biaya Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang Pelaksana A. Bappeda Kab Bappeda Kab/ BPMD Kab Dis. PU Prov Dis. PU Kab c. Peningkatan fungsi Perkotaan Bengalon dari PKLp menjadi PKL 1. 2 Pemantapan Sistem Perdesaan Pengembangan fungsi Seluruh kawasan pusat pelayanan sosial perdesaan ekonomi dengan lingkup pelayanan beberapa desa 2 2. 1. 1 Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi Jaringan Jalan a. Pengembangan jaringan jalan utara - selatan b. Pengembangan jaringan jalan timur – barat Ruas Sangatta - Samarinda Ruas Sangkulirang - Sangatta Ruas Muara Wahau – Sangatta Ruas Sangatta - Muara Bengkal c. Peningkatan jaringan Poros Sangattajalan akses eksternal Bontang-Samarinda Poros Sangatta. Bengalon. Sangkurilang
2. 1. 2 Rel Kereta Api 2. 1. 3 Angkutan Sungai d. Pengembangan Jalan lingkar Sangatta jaringan jalan Jalan Pantai Timur primer (coastal road) e. Peningkatan Poros Muara Wahauruas jalan di Muara Sangkulirang Wahau Poros Muara Wahau. Tanjung Redep Poros Muara Wahau. Muara Bengkal/Muara Ancalong-Samarinda f. Peningkatan Poros Muara Bengkalruas jalan di Muara Ancalong g. Pengembangan Muara Wahauruas jalan desa Kongbeng- Telen Sangkurilang-Kaliorang. Sandaran Muara Ancalong-Busang h. Peningkatan Poros Kaliorangruas jalan Sangkulirang Poros Sangkulirang. Sangatta Poros Sangkulirang. Tanjung Redep i. Pembangunan Poros penghubung ruas jalan Sangatta-Muara Bengkal - Muara Ancalong Ruas jalan Kota Sangatta dengan Kota Kecamatan lainnnya j. Sangatta Pengembangan Sangkulirang terminal Muara Wahau Muara Bengkal Muara Ancalong Pembangunan Bontang-Sangatta jaringan rel kereta api Peningkatan fungsi Muara Bengkal-Muara dan peranan Ancalong Muara Wahau. Samarinda Swasta APBN APBD Provinsi Sumber Pembiayaan APBD Kab. 2015 2014 2013 Lokasi 2012 Kegiatan 2011 Program Besaran Biaya No Waktu Pelaksanaan 2011 - 2015 2026 2016 - 2021 - 2020 2025 2031 Pelaksana Dis. PU Kab Dis. PU Kab Dis. PU Kab Dis. Hub
2. 1. 4 Transportasi Laut Peningkatan dan perbaikan kondisi pelabuhan Pelabuhan laut Maloy Pelabuhan Laut Sangatta 2. 1. 5 Transportasi Udara Peningkatan dan baikan Bandara Tanjung bandara Bara 2. 2 Prasarana Lainnya Bandara Sangkima 2. 2. 1 Listrik Peningkatan pelayanan Desa-desa yg untuk mempercepat belum berlistrik permohonan berlangganan 2. 2. 2 Telekomunikasi Penambahan STO dan Seluruh wilayah luasan jangkauan Kabupaten Kutai Timur 2. 2. 3 Sumber Daya Air Penambahan jumlah air Sumber-sumber air baku dari air tanah permukaan Pembangunan Sangkulirang bendungan untuk irigasi Kaliorang APBN APBD Provinsi Swasta Sumber Pembiayaan APBD Kab. 2015 2014 2013 Lokasi 2012 Kegiatan 2011 Program Besaran Biaya No Waktu Pelaksanaan 2011 - 2015 2026 2016 - 2021 - 2020 2025 2031 Dis. Hub Kab PLN Telkom/ Provider Swasta Dis. PU Kab/ PDAM Dis. PU Kab/ Dis. Pertanian Kab Dis. Pu Kab Dis. PU Kab 2. 2. 4 Air Limbah Penyusunan Rencana Kabupaten Kutai Induk Sistem Timur Pengelolaan Air Limbah Kabupaten 2. 2. 5 Drainase Penyusunan Rencana Induk Drainase Kabupaten Kutai Timur 2. 2. 6 Persampahan Penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kutai Timur Pelaksana
Perwujudan Pola Ruang 1 Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung 1. 1 Pemantapan a. Pemberian batasan yang Keberadaan Kawasan jelas dan tegas Lindung b. Pengembalian fungsi lindung apabila terdapat budidaya c. Peninjauan ulang penetapan HTI dan pertambangan d. Rehabilitasi kawasan lindung yang rusak 2 Perwujudan Pengelolaan Kawasan Budidaya 2. 1 Hutan Produksi Peninjauan ulang batasan dan penetapan HTI 2031 APBN APBD Kab. 2021 - 2025 APBD Provinsi 2026 - Swasta Sumber Pembiayaan 2015 2014 Lokasi 2013 Kegiatan 2012 Program Waktu Pelaksanaan 2011 - 2015 2016 - 2020 2011 No Besaran Biaya Indikasi Program Perwujudan Pola Ruang Pelaksana B. Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur 2. 2 Pertanian a. Pemberian batasan yang Kabupaten jelas sawah beririgasi teknis Kutai Timur dan non teknis b. Pengembangan pusat pembenihan Kabupaten Kutai Timur 2. 3 Perkebunan a. Pengembangan sistem Kabupaten informasi dan promosi potensi Kutai Timur agribisnis Bappeda Kab/ Dis. Hut/ Dis. PPR Kab b. Peningkatan pemenuhan Kabupaten standarisasi baku mutu Kutai Timur Dis. Hut/ Dis. PPR Kab. Dis. Pertanian dan Peternakan kab
2. 4 Peternakan a. Peningkatan kualitas Kabupaten sumberdaya manusia petani Kutai Timur ternak 2031 APBN 2021 - 2025 APBD Provinsi 2026 - Swasta Sumber Pembiayaan APBD Kab. 2015 2014 2013 Lokasi 2012 Kegiatan 2011 Program Besaran Biaya No Waktu Pelaksanaan 2011 - 2015 2016 - 2020 Dis. Pertanian dan Peternakan kab Dis. Perikana n dan Kelautan Kab. Dis. Tambang Dis. Par Dis. Par. Bappeda/ Dis. PPR Kab b. Peningkatan teknologi, produktifitas, dan kualitas ternak. Kabupaten Kutai Timur 2. 5 Perikanan a. Pengembangan perikanan Kabupaten darat Kutai Timur b. Penguatan kelebagaan dan kemampuan nelayan Kabupaten Kutai Timur 2. 6 Pertambangan 2. 7 Pariwisata 2. 8 Permukiman a. Pemetaan potensi tambang Kabupaten Kutai Timur b. Meningkatkan produksi Kabupaten tambang Kutai Timur a. Peningkatan program Kabupaten sadar wisata kepada Kutai TImur masyarakat b. Peningkatan promosi obyek wisata c. Peningkatan obyek wisata agar lebih representatif Kabupaten Kutai TImur a. Pembagian wilayah Kabupaten permukiman sesuai dengan Kutai Timur kepadatan bangunan b. Penetapan peraturan zonasi untuk pengendalian Pelaksana Kabupaten Kutai Timur
2. 9 Peruntukan Lainnya 2. 9. 1 Pendidikan Pembangunan SD Pembangunan SMP Pembangunan SMA 2. 9. 2 Kesehatan Pembangunan Puskesmas 3 Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten 3. 1 Bidang Pertumbuhan Penyusunan Rencana Ekonomi Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten 3. 2 Bidang Fungsi dan Daya Menegaskan batasan Dukung Lingkungan kawasan Taman Nasional Kutai Membuat zonasi Taman Nasional Kutai Kecamatan Sangatta Kecamatan Bengalon Kecamatan Sangkulirang Kecamatan Sangatta Kecamatan Sangkulirang Kecamatan Sandaran Kecamatan Busang Kecamatan Bengalon Kecamatan Sandaran Kecamatan Telen Kecamatan Busang Kecamatan yg belum memiliki puskesmas a. Kecamatan Sangkulirang dan Agribisnis Maloy b. Kecamatan Sangatta c. Kecamatan Muara Wahau d. Kecamatan Muara Bengkal Taman Nasional Kutai Swasta APBN APBD Provinsi APBD Kab. 2015 2014 Sumber Pembiayaan 2026 2016 - 2021 - 2020 2025 2031 2011 - 2015 2013 Lokasi 2012 Kegiatan 2011 Program Besaran Biaya No Waktu Pelaksanaan Pelaksana Dis. Dik Dis. Kes. Bappeda Kab Bappeda Kab Dis. Hut.
Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PERATURAN ZONASI KETENTUAN PERIJINAN KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF ARAHAN SANKSI
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI • • • ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas : 1. kawasan sekitar prasarana transportasi; 2. kawasan sekitar prasarana energi; 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KETENTUAN PERIZINAN • izin prinsip Persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan ijin lokasi • izin lokasi Dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui cara pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah • izin penggunaan pemanfaatan tanah; • izin mendirikan bangunan; Perolehan IMB terhadap bangunan yang akan dibangun • izin usaha; • izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu; • izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; • izin usaha pertambangan umum; dan • izin pemanfaatan air bawah tanah
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KETENTUAN INSENTIF • insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan strategi pertumbuhan ekonomi dalam bentuk : 1. penyediaan infrastruktur; 2. keringanan pajak; dan 3. kemudahan prosedur perijinan. • insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan strategi penyelamatan lingkungan hidup dalam bentuk : 1. pemberian kompensasi; dan 2. penghargaan • insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan pengembangan usaha penduduk asli dalam bentuk : 1. penyediaan infrastruktur; 2. kemudahan prosedur perijinan; 3. penghargaan; dan 4. pemberian kompensasi • insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan cadangan pangan dalam bentuk : 1. penyediaan infrastruktur; 2. kemudahan prosedur perijinan;
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KETENTUAN INSENTIF • insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan Taman Nasional Kutai dalam bentuk : 1. pemberian kompensasi; 2. penghargaan • insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan perbatasan dengan kabupaten lain dalam bentuk : 1. pembangunan dan pengadaan infrastruktur 2. urun saham KETENTUAN DISINSENTIF • • pembatasan penyediaan infrastruktur pemberian kompensasi; kesulitan dalam proses perijinan; dan penalti
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ARAHAN SANKSI PENGENAAN SANKSI DILAKUKAN TERHADAP : • pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; • pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; • pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten Kutai Timur; • pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Kutai Timur; • pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau • pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. BENTUK SANKSI YANG DIBERIKAN : − peringatan tertulis; − penghentian sementara kegiatan; − penghentian sementara pelayanan umum; − penutupan lokasi; − − − pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif.
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ARAHAN SANKSI PENGENAAN SANKSI DILAKUKAN TERHADAP: • pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Kutai Timur; BENTUK SANKSI YANG DIBERIKAN : a. b. c. d. e. f. g. peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif
Hak, Kewajiban & Peran Masyarakat
Hak Masyarakat dalam Penataan Ruang Dalam mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak: 1) Mengetahui rencana tata ruang 2) Menikmati Pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. 3) Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; 4) Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; 5) Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan 6) Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
Kewajiban Masyarakat dlm Penataan Ruang Dalam pemanfaatan ruang, masyarakat wajib : 1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang. 3. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan 4. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangan dinyatakan sebagai milik umum.
Peran Masyarakat dlm Penataan Ruang Dalam Perencanaan Tata Ruang a) memberikan masukan mengenai : § persiapan penyusunan rencana tata ruang. § penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan. § pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan. § perumusan konsepsi rencana tata ruang. § penetapan rencana tata ruang. b) melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Dalam Pemanfaatan Tata Ruang a) masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang. b) kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang. c) kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. d) peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e) kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. f) kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peran Masyarakat dlm Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. 2. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi. 3. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 4. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 5. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Terima Kasih
- Slides: 78
