MATERI PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
MATERI PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA Disampaikan Oleh ENDRI SANOPAKA STISIPOL RAJA HAJI
KEUANGAN DAERAH ADALAH SEMUA HAK & KEWAJIBAN DAERAH DLM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG, TERMASUK DI DALAMNYA SEGALA BENTUK KEKAYAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH TERSEBUT, DALAM KERANGKA APBD ADALAH SUATU RENCANA KEUANGAN TAHUNAN DAERAH YANG DITETAPKAN BERDASARKAN PERDA TENTANG APBD
MODEL ALOKASI TRANSFER YANG MEMPERTIMBANGKAN KESENJANGAN FISKAL FORMULASI PERIMBANGAN KEUANGAN (INTERGOVERNMENTAL FISCAL TRANSFER) MODEL ALOKASI TRANSFER BERDASARKAN PERTIMBANGAN KAPASITAS FISKAL MODEL ALOKASI TRANSFER YANG DIDASARKAN BERBAGAI INDIKATOR KEBUTUHAN MODEL ALOKASI TRANSFER BERDASARKAN KESAMAAN BASIS PAJAK PER KAPITA
DANA PERIMBANGAN PBB DANA PERIMBANGAN Pusat Daerah 10 % 90 % Dibagi kepada semua Kab & Kota Pusat Daerah BPHTB 20 % 80 % Kehutanan Pertambangan Umum Perikanan BAGIAN DAERAH DARI PENERIMAAN 20 % 80 % SDA Pertambangan Minyak dan Gas Alam DANA ALOKASI UMUM Pusat Daerah Minimal 25 % dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN Minyak Bumi Pusat 85 % Daerah 15 % Gas Alam Pusat 70 % Daerah 30 % Propinsi 10 % Kab/Kota 90 % Diluar rumus alokasi Umum DANA ALOKASI KHUSUS Dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu Prioritas Nasional Dana Reboisasi Pusat 60 % Daerah - 40 % penghasil
BAGIAN PENERIMAAN SDA ( Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan ) IHPH KEHUTANAN PROVISI SDH BAGIAN PENERIMAAN SDA Pusat Propinsi 16 % Daerah 80 % Kab penghasil Kota 64 % Pusat Propinsi Kab penghasil Kota Kab lainnya Kota 16 % 32 % 20 % Daerah 80 % Iuran Tetap (Landrent) PERTAMBANGAN UMUM Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty) PERIKANAN 20 % Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan Pusat 20 % Propinsi 16 % Kab penghasil Kota 64 % Pusat 20 % Propinsi 16 % Kab penghasil Kota Kab lainnya Kota 32 % Pusat 20 % Kab Indonesia Kota (merata) 80 % 32 %
BAGIAN PENERIMAAN SDA ( Pertambangan Minyak dan Gas Alam ) Pusat 85 % PERTAMBANGAN MINYAK BUMI Daerah 15 % BAGIAN PENERIMAAN SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM Pusat Propinsi 3% Kab penghasil Kota 6% Kab lainnya Kota 6% 70 % Propinsi Daerah 30 % 6% Kab penghasil Kota 12 % Kab lainnya Kota 12 %
Pembagian hasil penerimaan PPh orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut : Hasil Penerimaan PPh OPDN dan PPh Ps 21 Pemerintah Pusat ( 80 % ) Pemerintah Daerah ( 20 % ) Daerah Propinsi ( 40 % ) Daerah Kabupaten/Kota ( 60 % ) Bagian pemerintah daerah merupakan pendapatan daerah dan dicantumkan dalam. APBD. Pengalokasian bagian pemerintahndaerah kepada masing-masing daerah Kabupatern/Kota berdasarkan usulan Gubernur dengan pertimbangan faktor jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor-faktor lain yang relevan dalam rangka pemerataan
UU NO. 32 TAHUN 1956 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dan Daerah-Daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya Sendiri ─Kepada Daerah diserahkan minimal 75% dan maksimum 90% dari : ─Pajak Peralihan ─Pajak Upah ─Pajak Materai ─Kepada Daerah diserahkan sebagian dari penerimaan : ─Pajak Kekayaan ─Pajak Perseroan ─Kepada Daerah diserahkan sebagian dari penerimaan : ─Bea Masuk ─Bea Keluar ─Cukai
─ Kepada Daerah yang menghasilkan diberikan bagian tambahan dari penerimaan : ─ Bea Keluar ─ Cukai yang dihasilkan didaerah itu ─ 8 pajak Negara dinyatakan sebagai pajak daerah yaitu pajak verponding, verponding Indonesia, PRT, PKB, Pajak Jalan, Pajak Potong, Pajak Kopra dan Pajak Pembangunan I ─ Kepada daerah dapat diberikan : ─ ─ ganjaran ─ subsidi ─ sumbangan Faktor-Faktor yang mempengaruhi keadaan keuangan daerah : 1. Luas daerah 2. Jumlah Penduduk 3. Potensi Perekonomian 4. Tingkat Kecerdasan Rakyat 5. Tingkat Kemahalan 6. Panjang jalan yang diurus oleh daerah 7. Panjang irigasi yang diurus oleh daerah 8. Bentuk geografis daerah
ALIRAN PENERIMAAN DALAM NEGERI KE DANA PERIMBANGAN I. Penerimaan Dalam Negeri A. Penerimaan Perpajakan 1. Pajak Dalam Negeri a. Pajak Penghasilan (PPh) - Migas - Non Migas b. Pajak Pertambahan Nilai (PPn) c. Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) e. Cukai f. Pajak Lainnya II. Dana Perimbangan 2. Pajak Perdagangan Internasional A. Dana Bagian Daerah a. Bea Masuk 20% 1. PPh Perseorangan b. Pajak/Pungutan Ekspor 90% 2. PBB 100% 3. BPHTB 1. Sumber Daya Alam 15% 4. Minyak Bumi a. Minyak Bumi 30% 5. Gas Alam b. Gas Alam 80% 6. Pertambangan Umum c. Pertambangan Umum 80% 7. Kehutanan d. Kehutanan 80% 8. Perikanan B. Penerimaan Negara Bukan Pajak - IHPH - PSDH 25% - Dana Reboisasi e. Perikanan 2. Bag. Pem. Atas Laba BUMN 3. PNBP Lainnya 4. Laba Bersih Minyak B. Dana Alokasi Umum C. Dana Alokasi Khusus 40% Diantaranya Dana Reboisasi
UU Perimbangan Keuangan Di Indonesia • 17/8/1945 – 31/12/1956 – Tanpa UU Perimbangan Keuangan • 1/1/1957 – 19/5/1999 – UU No. 32 Tahun 1956, tetapi nyaris tidak terlaksana • 19/5/1999 – 31/3/2001 – UU No. 25 Tahun 1999 dan masa persiapan • 1/4/2001 – Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 1999 • UU No. 33 Tahun 1999
- Slides: 11