MATERI PEMBELAJARAN Pkn SMP KELAS VIII SEMESTER GANJIL

MATERI PEMBELAJARAN Pkn SMP KELAS VIII SEMESTER GANJIL M Nn Nur Syaiful A 220110122

BAB 2 PANCASILA SEBAGAIA IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA (PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA) • PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA Pancasila sebagai ideologi negara secara sederhana di pahami sebagai gagasan dan nilai” yang tersusun secara sistimatis yang di yakini kebenaranya oleh masyarakat dan di wujudkan dalam kehidupan sehari secara nyata.

DASAR HUKUM BAHWA PANCASILA DI TETAPKAN SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NEGARA • Sidang PPKI pada tgl 18 agustus 1945 mengesahkan UUD 1945. • Dekrit presiden 5 juli 1959.

NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradap 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi Seliruh Rakyat Indonesia

SIKAP POSITIF TERHADAP PANCASILA DAPAT DITUJUKAN DENGAN • Sila ketuhanan YME dengan cara menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME. • Sila kemanusiaan yang adil dan beradap dengan cara penghargaan kepada sesama umat manusia apapun suku bangsa dan bahasanya. • Sila persatuan dan kesatuan dengan cara pendapatan menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. • Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebikjasanaan dalam permusyawarataan perwakilan Dapat ditunjukan dalam sikap persamaan kedudukan hak dan kewajiban. • Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. dengan cara menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan.

BAB 2 KONSTITUSI YANG PERNAH BELAKU DI INDONESIA • Konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang biasanya di sebut undang-undang dasar (UUD).

KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA • • • UUD 1945 UUD RIS Tahun 1949 UUD Tahun 1950 UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 5 juli 1959 UUD 1945 Hasil Amandemen

FUNGSI KONSTITUSI • Sebagai perjanjian / kesepakatan untuk mendirikan negara. • Sebagai status fundamental norma / kaidah negara yang mendasar, senhinga menjadi. landasan penyelenggaraan negara.

• Sebagai akta / dokumen resmi tentang pendirian negara. • Sebagai hukum dasar, sehingga menjadi rujukan bagi praturan perundangan bawahnya.

ISI MUATAN KONSTITUSI 1. Menurut A. A. A Struyken (Grondwet) sebagaai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi : • Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. • Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.

• Pandangan tokoh” bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. • Suatu keinginan tentang perkembangan ketatanegaraan bangsa yang ingin di capai

2. Menurut mariam budiardjo setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan mengenai : • Organisasi negara misalnya : pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

• Hak-hak asasi manusia. • Prosedur mengubah UUD. • Larangan untuk mengubah UUD.

PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA Ada banyak penyimpangan dalam plaksanaan konstitusi di indonesia dan akan di kemukakan sejumlah penyimpanagan konstitusi yang terjadi pada masa UUD 1945 (Konstitusi 1), Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950.

Pada masa orde lama dan orde baru, ada begitu banyak penyimpangan konstitusi. Adapun bntuk” penyimpangan UUD 1945 pada masa orde lama misalnya : - Kekuasaan presiden di jalankan secara sewenang. Hal ini terjadi karena Kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum di bentuk di laksanakan oleh presiden. - MPRS menetapkan presiden menjadi presiden seumur hidup, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan presiden. - Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sbagai mentri, dgn demikian MPR dan DPR brada di bawah Presiden.

-Pimpinan MA diberi status sebagai mentri, ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. -Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya di atur dengan undang” (yang harus di buat bersama dengan DPR), dengan demikian, presiden melampaui kewenanganya. -Pembentukan lembaga negara yang tidak di atur dalam konstitusi, yaitu Front Nasional. - Presiden membubarkan DPR, padahal menurut konstitusi, Presiden tidak bisa membubarkan DPR.

Bentuk-bentuk penyimpangan UUD 1945 pada masa orde baru : • Pemerintah campur tangan dalam urusan kehakiman , sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka. • Pembentukan lembaga” yang tidak terdapat dalam konstitusi, yaitu Kopkantip yang kemudian terjadi Bekortanas. • Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan, dan berakibat pada terjadinya krisis multidimensi.

Pelajaran dari Pengalaman Penerapan Konstitusi di Masa Lalu Ada beberapa pelajaran berharha yang bisa kita petik dari berbagai penyimpangan konstitusi di antaranya adalah : • Rumusan dalam konstitusi sebaiknya tegas, tidak kabur, tidak menampilkan penafsiran yang bermacam. • Perlu ada jaminan HAM yang lebih tegas dan terinci. • Perlu ada lembaga yang berwenang untuk menafsirkan konstitusi. • Perlu ada saling kontrol antar lembaga tertinggi negara • Lembaga negara harus diatur sedemikian rupa sehingga

Pengertian Amandemen UUD 1945 Amandmen adalah proses perubahan terhadap ketentuan dalam sebuah peraturan. Perubahanya bisa berupa penambahan atau pengurangan atau penghilangan ketentuan tertentu. Tentu perubahan tersebut bukan tanpa tujuan, tujuanya adalah memperbaiki atau menympurnakan peraturan tersebut.

Dasar Hukum Perubahan UUD 1945 • Dasar politis mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh”. • Dasar yuridis menggunakan kewenangan berdasarkan pasal 37 UUD 1945.

Proses Amandemen / Prubahan UUD 1945 Perubahan UUD 1945 yang di lakukan MPR sebanyak 4 kali yaitu: 1) Ditetapkan dalam undang” MPR 1999 mencakup 9 pasal di tetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. 2) Dilaksanakan dalam sidang Tahunan MPR 2000 menyangkut bab yang masing” mencakup hal” yang sangat mendasar di tetapkan tanggal 18 Agustus 2000. 3) Dlam sidang tahunan 2001 yang mencakup 11 pasal dan 2 bab menyangkut hal” yang sangat strategis, seperti pemilihan presiden, pembentukan MK, KY, DPD, dan PEMILU. di tetapkan tanggal 9 November 2001. 4) Sidang tahunan MPR 2002 yang menyangkut 12 pasal, 3 pasal Aturan Tambahan serta di hapusnya lembaga DPA. Ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002.

Hasil-hasil Amandemen UUD 1945 Perubahan Mengenai Lembaga Negara a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum amandemen UUD 1945 MPR di sebut sebagai lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen MPR adalah lembaga negara. b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum amandemen DPR tidak di cantumkan dalam pasal. Namun setelah amandemen DPR dicantumkan dengan tegas dalam UU (pasal 22 ayat 1) c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebelum amandemen DPD tidak tecantum sebagai lembaga negara. DPD terbentuk setelah UUD di amandemen (pasal 22 C ayat 1).

c. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelum perubahan BPK masuk dalam bab VIII hal keuangan pada (pasal 23 ayat 5). Setelah perubahan BPK di letakkan pada bab tersendiri yaitu bab VIII A. BPK bertugas memeriksa keuangan negara. d. Kekuasaan kehakiman. Sebelum di ubah kekuasaan kehakiman di sebutkan pada (pasal 24 ayat 1) yang berbunyi kekuasaan kehakiman di lakukan oleh mahkamah agung dan lain” badan kehakiman menurut UU. Setelah di amandemen kkekuasaan kehakiman pada (pasak 24 ayat 1) berbunyi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Arti penting perubahan UUD 1945 bagi kehidupan bangsa Indonesia Perubahan UUD 1945 memiliki arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia antara lain : 1. Menghilangkan pandangan adanya keyakinan bahwa UUD 1945 merupakan hal yang sakral, tidak bisa diubah, diganti, dikaji mendalam tentang kebenaranya seperti doktrin yang di terapkan pada masa orde baru. 2. Perubahan UUD 1945 memberikan peluang kepada bangsa indonesia untuk membangun dirinya / melaksanakan pembangunan yang sesuai kondisi dan aspirasi masyrakat indonesia.

4. Perubahan UUD 1945 mendidik jiwa demokrasi dan menghilangkan kesan jiwa yang sentralistik dan otoriter. 5. Perubahan UUD 1945 menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan. 6. Perubahan UUD 1945 mendorong para cendekiawan dan berbagai tokoh masyarakat untuk lebih proaktif kreatif mengkritisi masalah

Tujuan Dilaksanakan Amandemen UUD 1945 a. Untuk menyempurnakan UUD 1945 agar sesuai dengan perkembangan jaman. b. Mereformasi lembaga negara yang memiliki kekuasaan besar. c. Menghapus lembaga negara yang tidak berfungsi secara maksimal. d. Mengganti sitem pemilihan nasional. e. Menambah lembaga yang baru sesuai tuntutan demokrasi.

BAB 3 PERUNDANGAN NASIONAL 1. Peangertian Tentang Peraturan Perundang. Undangan. Perundang-undangan nasional adalah aturan yang telah di buat oleh lembaga negara yang berwenang untuk di patuhi pleh seluruh warga negara dan berkala nasional.

2. Prinsip Praturan Prundang-Undangan 1. Dasar hukum perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. 2. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat di jadikan ladasan yuridis. 3. Praturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan baru yang sderajat atau yang lebig tinggi. 4. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan praturan perundang-undangan lama.

5. Peraturam perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan perundangan yang rendah. 6. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. 7. Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda.

Tata Aturan Perundang-Undangan Pada tahun 1966 (MPRS) menetapkan tata aturan perundang-undangan di negara kesatuan RI yang tertuang di dalam keteatapan MPRS No XX/MPRS/1966. Tata urutan yang di tetapkan itu adalah sbagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. UUD 1945. Ketetapan MPRS. UU. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Peraturan pemerintah (PP). Keputusan Presiden (Keperes). Peraturan-peraturan pelaksana lainya.

Pada tahun 2000, terjadi perubahan susunan perundangan menurut Tap MPR No. III/MPR/2000 pasal 2, tata urutan peraturan perundang-undangan NKRI adalah sebagai berikut: a. UUD 1945. b. Ketetapan Majelis Permusyawarahan Rakyat Indonesia (Tap MPR). c. UU. d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. e. Peraturan Pemerintah. f. Keputusan Presiden. g. Peraturan Daerah.

Tata aturan perundang-undangan berubah lagi pada tahun 2004 melalui UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang doundangkan pada tanggal 22 Juni 2004. Dengan demikian tata uraian perundang-undangan yang baru adalah: a. b. c. d. e. UUD 1945. UU atau Perpu. PP. Kepres. PERDA yang terdiri atas: 1)Perda Provinsi. 2)Perda Kabupaten/Kota. 3)Peraturan desa/peraturan yang singkat Dengan adanya peraturan yang baru ini, maka peraturan yang dibuat berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000, dinyatakan tidak berlaku lagi

Makna Pentingnya Peraturan Perundang-Undangan 1. Memberikan keputusan hukum bagi warga negara. 2. Melindungi dan menganyomi hak-hak warga negara. 3. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara. 4. Menciptakan ketertiban dan ketentraman.

Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang. Undangan 1. Ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasar UU No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang”an pasal 7 di sebutkan sebagai berikut: a. Jenis dan hirarki peraturan perundang-indangan adalah - UUD 1945 - UU Perpu - PP - Peraturan Presiden - Perda b. Peraturan daerah meliputi - Perda propinsi di buat oleh DPRD kabupaten kota bersama dengan gubernur. - Perda kabupaten kota dibuat oleh DPRD kabupaten kota bersama bupati wali kota. - Perda desa peraturan yang setingkat di buat oleh Badan Perwakila Desa atau nama lainya bersama dengan kepala desa atau lainya.

Peraturan perundang-undangan yang di bentuk di negara Republik Indonesia harus berdasarkan kepada • Lndasan Filosois Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan moral dan cita hukum sebagaimana di amanatkan oleh pancasila. Nilai-nilai yang bersumber pada pandangan filosofis pancasila yakni 1) Nilai-nilai religius bangsa indonesia yang terangkum dalam nilai Ketuhanan yang Maha Esa. 2) Nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan yang terdapat pada sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradap. 3) Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh. Dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat pada sila Persatuan Indonesia. 4) Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat , sebagaimana terdapat dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5) Nilai-nilai keadilan, baik individu maupun sosial seperti tercantum pada sila Keadilan sosial bagi swluruh rakyat Indonesia.

b. Landasan Sosiologis Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyatakan dan kebutuhan masyarakat. c. Landasan Yuridis Menurut lembaga Administrasi negara landasan yuridis dalam pembuatan peraturan” perundang-undangan memuat ketentuan 1) Adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. 2) Adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. 3) Mengikuti cara” atau prosedur tertentu. 4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatanya.

2. Peroses Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat di ajukan oleh presiden kepada DPR, dan di ajukan kepada DPR itu sendiri. Presiden mengajukan RUU kepada DPR untuk di bahas dalam persidangan pada masa sidang DPR, atau DPR mempunyai hak amandemen terhadap RUU yang di majukan oleh presiden, yaitu hak DPR untuk merubah maupun mengurangi RUU tersebutsehingga menjadi UU.

3. Pembahasan RUU dalam sidang di DPR, antara lain membahas tentang: a. RUU yang di usulkan harus diterima oleh DPR. b. DPR mengagendakan jadwal kapan pelaksanaan rapat pembahasan RUU dalam masa persidangan DPR. c. Setelah ditetapkan jadwal persidanganya, maka ada beberapa tahapam amtara lain adalah: 1) DPR menyelenggarakan sidang pleno membahas RUU. 2) Membahas RUU oleh komisi dari fraksi” di DPR. 3) Hearing, yaitu DPR menerima aspirasi, pendapat, dan saran dari lapisan masyarakat, para pakar, dan akirnya demi kesempurnaan dari perbaikan. 4) Sidang pleno pengambilan keputusan, untuk menetepkan RUU menjadi UU.

4. Peroses Penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Menjadi Undang-Undang (UU) Pada tahap keempat, RUU diperoses untuk ditetapkan majelis UU oleh DPR dalam forum rapat pleno DPR untuk maksud itu.

5. Pengesahan dan Pemberlakuan Undang (UU) Setelah DPR menetapkan RUU menjadi UU, kemudian UU tersebut disahkan oleh presiden. Selanjutnya UU yang telah disahkan oleh Mentri Sekretaris Negara diundangkan dalam Lambaran Negara tentang berlakunya UU tersebut. Dengan demikian berlakulah UU tersebut secara nasional.

Kewajiban Warga Negara Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan 1. Kewajiban Warga Negara Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan dianggap baik apabila mempunyai 4 (empat) tepat. Adapun empat tepat itu adalah. 1. 2. 3. 4. Peraturan dan Kewajiban yang Tepat Pelaksanaanya Tepat Target Tepet Lingungan

2. Ketentuan Terhadap Perundang-Undangan a. Melakukan tindakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan norma, kaidah, atau peraturan yang berlaku merupakan sikap patuh. Kepatuhan warga pada peraturan perundang-undangan nasional dapat di tunjukan dengan sikap: a) Membiasakan tertib berlalu lintas dalam rangka melaksanakan UU lalu lintas. b) Membayar pajak bumi dan bangunan sesuai jumlah dan waktu yang ditentukan dalam rangka melaksanakan UU perpajakan. c) Menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, dalam rangka melaksanakan UU Pemilihan Umum. d) Melaksanakan wajib belajar dalam rangka melaksanakan UU sitem pendidikan nasional.

Bentuk-bentuk ketaatan dan mematuhi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam lingkungan: 1) Keluarga - Menaati tata tertib keluarga - Saling menyayangi sesama anggota keluarga - Tidak melakukan tindak kekerasan sesama anggota keluarga 2) Sekolah - Menghormati guru dan karyawan - Mematuhi tata tertib sekolah - Menjaga kebersihan sekolah

3) Masyarakat - Menghormati hak orang lain - Tidak main hakim sendiri - Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat 4) Kenegaraan - Disiplin membayar pajak - Mendukung gerakan disiplin nasional - Menjaga benda” milik negara - Mematuhi peraturan lalu lintas

Mengembangkan sikap mematuhi perundangan 1). Usaha negara dalam meningkatkan sikap patuh warga terhadap praturan dapat dilakukan dengan jalan: 1. Mengadakan penyuluhan hukum pada warga. 2. Memberi dorongan warga agar lebih memahami peraturan. 3. Memberi sanksi tegas pada pelanggar hukum. 4. Menciptakan berbagai produk hukum sesuai perkembangan zaman.

Usaha-usaha yang dapat di lakukan warga negara/masyarakat dalam mengembangkan sikap patuh pada peraturan. 1. Berusaha memahami peraturan yang berlaku. 2. Selalu berhati-hati dalam bertindak. 3. Tokoh-tokoh masyarakat dapat menjadi tauladan dalam mematuhi peraturan. 4. Setiap warga negara/masyarakat wajib memahami hak dan kewajiban masing.

Prilaku Korupsi Berbagai modus korupsi yang dapat di katagorikan sebagai berikut: a. Korupsi transaktif b. Korupsi invenstif c. Korupsi ektroktif d. Korupsi nepotistik e. Korupsi aulogenetik f. Korupsi suportif

Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Upaya pemberantasan atau pencegahan bisa di wujutkan dengan membentuk berikut: 1) Pengawasan pada warga negara. 2) Instrumen pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang terwujut pada peraturan perundang-undangan. 3) Lembaga pengawas seperti DPR. DPD, BPKP dan Bawasda. 4) Lembaga pengawas independen seperti KPK. Lembaga penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan).

Pengertian Anti Korupsi di Indonesia • Konteks agama sama dengan fasad, yang artinya perbuatan yang merusak tatanan kehidupan dan pelakunya di anggap melakukan dosa besar. • Menurut tinjauan sosial, koroupsi adalah perbuatan yang menyimpang dari tatanan dalam masyarakat. • Menurut tinjauan hukum, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dan sebagai tindak kejahatan luar biasa.

Tindak pidana korupsi dalam KUHP meliputi: 1. Tindak pidana suap 2. Tindak pidana penggelapan 3. Tindak pidana kekerasan 4. Tindak pidana berkenaan dengan pemborongan atau tekanan 5. Tindak pidana berkaitan dengan peradilan 6. Tindak pidana melampaui batas kekuasan 7. Tindak pidana pemberatan sanksi

Kunci Jawaban Uji Kompetensi BAB 1 I. 1. C 2. A 3. C 4. A 5. D 6. A 7. A 8. D 9. D 10. B

1. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradap 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi Seliruh Rakyat Indonesia 2. a. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. b. sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apa bila diperlukan. c. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. d. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 3. - Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. - Menghormati hak orang lain. - Suka memberi pertolongan pada orang lain. - Mengembangkan sikap yg luhur.

4. – melindungi segenap bangsa yang ada didalamya. - memajukan kesejahteraan umum. - mencerdaskan kehidupan bangsa - ikut melaksanakan ketertiban dunia 5. – norma agama - norma kesopanan - norma hukum - norma kesusilaan

Kunci jawaban uji kompetensi BAB 2 1. B 2. C 3. C 4. C 5. B 6. A 7. B 8. A 9. A 10. B

1. - Sebagai perjajian kesepakatan untuk mendirikan negara - sebagai akta dokumen resmi tentang pendirian negara - Sebagai status fundamental/norma atau kaidah negara yang mendasar sehingga menjadi landasan penyelenggaraan negara 2. - Kekuasaan presiden di jalankan secara sewenang. - MPRS menetapkan presiden menjadi presiden seumur hidup, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan presiden. - Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sbagai mentri, dgn demikian MPR dan DPR brada di bawah Presiden.

3. - Pemerintah campur tangan dalam urusan kehakiman , sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka. - Pembentukan lembaga” yang tidak terdapat dalam konstitusi, yaitu Kopkantip yang kemudian terjadi Bekortanas. - Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan, dan berakibat pada terjadinya krisis multidimensi.

4. Amandemen UUD 1945 oleh MPR pada dasarnya adalah untuk terhadap ketentuan UUD 1945, Perubahan tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, penghilangan ayat/pasal/bab dalam UUD 1945. perubahan tersebut mestinya hanya menyangkut sebagian kecil saja dari dalam UUD 1945. Perubahan UUD 1945 memiliki arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia antara lain : 1. Menghilangkan pandangan adanya keyakinan bahwa UUD 1945 merupakan hal yang sakral, tidak bisa diubah, diganti, dikaji mendalam tentang kebenaranya seperti doktrin yang di terapkan pada masa orde baru. 2. Perubahan UUD 1945 memberikan peluang kepada bangsa indonesia untuk membangun dirinya / melaksanakan pembangunan yang sesuai kondisi dan aspirasi masyrakat indonesia. 3. Perubahan UUD 1945 mendidik jiwa demokrasi dan menghilangkan kesan jiwa yang sentralistik dan otoriter. 4. Perubahan UUD 1945 menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan. 5. Perubahan UUD 1945 mendorong para cendekiawan dan berbagai tokoh masyarakat untuk lebih proaktif kreatif mengkritisi masalah.

5. a. Untuk menyempurnakan UUD 1945 agar sesuai dengan perkembangan jaman. b. Mereformasi lembaga negara yang memiliki kekuasaan besar. c. Menghapus lembaga negara yang tidak berfungsi secara maksimal. d. Mengganti sitem pemilihan nasional. e. Menambah lembaga yang baru sesuai tuntutan demokrasi.

Kunci Jawaban Uji Kompetensi BAB 3 1. A 2. B 3. A 4. A 5. C 6. B 7. C 8. C 9. A 10. a

1. - Perda Provinsi. - Perda Kabupaten/Kota. - Peraturan desa/peraturan yang singkat 2. 1) Keluarga - Menaati tata tertib keluarga - Saling menyayangi sesama anggota keluarga - Tidak melakukan tindak kekerasan sesama anggota keluarga 2) Sekolah - Menghormati guru dan karyawan - Mematuhi tata tertib sekolah - Menjaga kebersihan sekolah 3) Masyarakat - Menghormati hak orang lain - Tidak main hakim sendiri - Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat

3. 1. Peraturan dan Kewajiban yang Tepat 2. Tepat Pelaksanaanya 3. Tepat Target 4. Tepet Lingungan 4. a. Korupsi transaktif b. Korupsi invenstif c. Korupsi ektroktif d. Korupsi nepotistik e. Korupsi aulogenetik f. Korupsi suportif

5. 1. Tindak pidana suap 2. Tindak pidana penggelapan 3. Tindak pidana kekerasan 4. Tindak pidana berkenaan dengan pemborongan atau tekanan