MATERI KULIAH HUKUM PERJANJIAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS

MATERI KULIAH HUKUM PERJANJIAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS HUKUM (2012) BY IHDA 25. WORDPRESS. COM

HUKUM PERJANJIAN A. PENGERTIAN PERJANJIAN B. ASAS-ASAS HK PERJANJIAN C. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN D. HAPUSNYA PERJANJIAN E. BENTUK PERJANJIAN F. STRUKTUR PERJANJIAN G. KELALAIAN/WANPRESTASI

A. PENGERTIAN PERJANJIAN Ø Menurut Pasal 1313 KUHPerdata: “Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” Ø Kemudian timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan. Ø Perikatan di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ø Perjanjian adalah sumber perikatan.

B. ASAS-ASAS HK PERJANJIAN Ø Asas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian. Ø Asas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Asas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

C. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan 4 syarat, yaitu: 1. Sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. 2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

3. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu. 4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban. �Pada No. 1 dan 2 disebut Syarat Subyektif. Karena mengenai subyek yang melakukan perjanjian. �Pada No. 3 dan 4 disebut Syarat Objektif. Karena mengenai objek dari sebuah perjanjian.

�Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. �Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

� Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. � Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni: § Orang yang belum dewasa § Mereka yang berada di bawah pengampuan. § Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

D. HAPUSNYA PERJANJIAN Hapusnya suatu perjanjian yaitu dengan cara-cara sebagai berikut: 1. Pembayaran 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan uang atau barang pada Panitera Pengadilan Negeri 3. Pembaharuan utang atau novasi 4. Perjumpaan utang atau Kompensasi 5. Percampuran utang 6. Pembebasan utang 7. Musnahnya barang yang terutang 8. Batal/Pembatalan 9. Lewat waktu

E. BENTUK PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN (ONDERHANDS) TULISAN OTENTIK PERJANJIAN LISAN

q AKTA Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUH Perdata suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), antara lain: a. Akta Di bawah Tangan (Onderhands) b. Akta Resmi (Otentik).

a. Akta Di Bawah Tangan (Onderhands) Adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Perjanjian di bawah tangan terdiri dari: (i) Akta di bawah tangan biasa (ii) Akta Waarmerken, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak. (iii) Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris. Namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

b. Akta Resmi (Otentik) Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. (ii) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. (iii) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. TABEL PERBEDAAN AKTA OTENTIK DAN AKTA BAWAH TANGAN(KLIK!)

PERBEDAAN AKTA OTENTIK AKTA BAWAH TANGAN DEFINISI Akta yang dibuat oleh atau Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum ditandatangani para pihak (a. l. Notaris) MATERI PEMBUKTIAN Apa yang tercantum pada isi Akta otentik berlaku sebagai sesuatu yang benar (bukti sempurna), kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain. Apa yang tercantum pada isi akta di bawah tangan (tulisan atau tanda tangannya) dapat merupakan kekuatan bukti yang sempurna selama tidak disangkal oleh pihak yang menggunakan akta tersebut. PENGGUNAANNYA Dalam hal tertentu mempunyai kekuatan eksekutorial. Tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.

F. STRUKTUR PERJANJIAN Struktur atau kerangka dari suatu perjanjian, pada umumnya terdiri dari: � Judul/Kepala � Komparisi yaitu berisi keterangan-keterangan mengenai para pihak atau atas permintaan siapa perjanjian itu dibuat. � Keterangan pendahuluan dan uraian singkat mengenai maksud dari para pihak atau yang lazim dinamakan “premisse”. � Isi/Batang Tubuh perjanjian itu sendiri, berupa syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. � Penutup dari Perjanjian.

G. KELALAIAN/WANPRESTASI Kelalaian atau Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Kelalaian/Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam, yaitu: �Tidak melaksanakan isi perjanjian. �Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. �Terlambat melaksanakan isi perjanjian. �Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Semoga Bermanfaat TERIMA KASIH