Materi Ke13 Pengujian Terhadap Perda Toetzingrecht A Tujuan

Materi Ke-13: Pengujian Terhadap Perda (Toetzingrecht)

A. Tujuan Instruksional Umum

B. Tujuan Instruksional Khusus

C. Isi Kuliah : Proses Pengujian l UUD 1945 pasal 24 A – Mahkamah Agung – dibatalkan (pro futuro)/ Perda tidak memiliki kekuatan hukum

l Pemerintah (pasal 145 ayat (2) j. o ayat (5), ditetapkan dengan perpres paling lama 60 hari , dan paling lama 7 hari setelah pembatalan Kepala Daerah bersama DPRD mencabut Perda ybs - dapat diajukan keberatan ke MA

l Adanya dua prosedur pelaksanaan pembatalan oleh Pemerintah : 1. Perpres 2. Pencabutan Perda oleh DPRD dan Kepala Daerah, jika tidak ada nomor 1 , maka Perda tetap berlaku (ayat 7).

ASPEK MATERIL l l l Setiap Peraturan perundang-undangan harus Mentaati asas hirarki perundang-Undangan Kewenangan delegasi maupun atribusi, harus dicantumkan dalam ‘konsideran’ per-uu ybs Materi muatan merupakan normapelaksanaan/penerapan dari norma yang lebih tinggi Dibuat dengan asas kehati-hatian dan kepatutan Memperhatikan aspek teknis penulisan yang diatur dalam lampiran UU 10/2004

ASPEK FORMIL l l l Dibuat oleh organ yang berwenang dengan format yang telah dibakukan diatur dalam Per-UU Penyusunan RUU berlaku mutatis mutandis’ terhadap. Perda Berkekuatan hukum tetap jika telah melaui proses pengundangan Memiliki kekuatan hukum yang mungkin lebih kuat dibandingkan Kep. Men Sepanjang untuk urusan otonomi maupun tugas pembantuan

HAK PENGUJIAN PER-UU •

l Pengujian materiel menguji terhadap substansi: a. Untuk UU terhadap UUD 1945 b. Untuk Per-UU terhadap UU l Pengujian formil, menguji apakah Proses pembentukan per-UU telah sesuai prosedur, untuk Perda hanya ada uji materil, sebab untuk Formil telah dianggap sebagai Proses pengujian internal oleh Pemerintah

DIMANA POSISI KEPPRES, PERMEN, KEPMEN ? l l l Pasal 7 ayat (4) Memberikan kewenangan delegasi untuk. Per-UU diluar hirarki yang ada di ayat (1). Jika memang ada Per. Men atau Kep. Men yang diberi kewenangan terkait dengan Otonomi daerah maka Perda harus menjadikan Per. Men atau Kep. Men tersebut sbg dasar hukum, Tetapi jika tidak, maka boleh dinegasikan

PENGUJIAN PERDA dianggap Bertentangan dengan kepentingan umum Dan per-UU yg lebih tinggi Pemerintah membatalkan

JENIS PENGUJIAN PERDA l Pengujian Materiel Melihat pada isi atau substansi Aspek Filosofis, Sosiologis, Ekonomis, politis, dll

l Pengujian Formil Melihat pada cara pembentukannya/prosedural UU nomor 10/2004, dan lampirannya (khususnya pasal 54 ”mutatis mutandis” dengan bentuk Rancangan Keppres)

Namun dalam pengujian Perda hanya untuk aspek materiel saja, sebab aspek formil dianggap sebagai masalah intern pemerintah, sehingga hanya substansi (materiel) yang bertentangan dng ketentuan umum maupun isi dari Per-UU yang lebih tinggi saja yang diuji.

DIMENSI HAK UJI l Dimensi Politik (dilakukan oleh eksekutif) l Dimensi Legislasi (oleh lembaga legislatif) l Dimensi Yudisial (oleh pengadilan)

Dimensi pengujian sangat bergantung pada konteks dan konsep sistem pemerintahan. Indonesia masih merupakan negara kesatuan (NKRI), bukan federal. Otonomi dilakukan secara luas dan dijamin oleh konstitusi namun tetap dibatasi oleh Undangundang

HIRARKI PER-UU MENURUT UU 10/2004 UUD 1945 PP PERPRES PERDA (pasal 18 ayat (6) UUD 1945 UU/PERPU

Pembentukan Perda Rapat paripurna I DPRD (Pro. Leg. Da) Usul Raperda Dr Pemda da r pe Ra Usul Raperda Dr DPRD Pembentukan Tim Raperda Pembahasan Antar DPRD dng Pemda (harmonisasi) Pembahasan Oleh komisi terkait RAPAT Paripurna II (Pengesahan) YA 7 hari Penetapan Gubernur/ Bupati/Walikota Paling lama 30 hari TIDAK Tidak bo. Leh diaju. Kan kembali Pada masa persidang berikutnya PERDA Oleh Sekretaris Daerah diundangkan Di Lembaran Daerah dan Berita Daerah Dikirm ke Pemerintah Pusat, paling lama 7 hari setelah disahkan

D. Alamat Situs

Latihan Soal Ke-13