MATERI 5 PERENCANAAN PENGADAAN Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar

  • Slides: 33
Download presentation
MATERI 5 PERENCANAAN PENGADAAN Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018

MATERI 5 PERENCANAAN PENGADAAN Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018 1

TUJUAN PELATIHAN Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan Peserta Mampu Mengetahui dan Memahami : •

TUJUAN PELATIHAN Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan Peserta Mampu Mengetahui dan Memahami : • • • Penjelasan dan Klasifikasi Perencanaan PBJP Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemaketan PBJP Konsolidasi PBJP Pengumuman Rencana Umum PBJP 2

 Definisi & Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia Penyusunan

Definisi & Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia Penyusunan & Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 3

Garis Besar Proses PBJP Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa KEBUTUHAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PELAKSANAAN PENGADAAN

Garis Besar Proses PBJP Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa KEBUTUHAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PELAKSANAAN PENGADAAN B/J MELALUI SWAKELOLA KETENTUAN UMUM TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PBJ PELAKU PENGADAAN KHUSUS DIPERLUKAN KEGIATAN PENGADAAN PERENCANAAN PENGADAAN PERSIAPAN PENGADAAN USAHA KECIL, PDN, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN E-GOVERMENT PROCUREMENT PELAKSANAAN PENGADAAN B/J MELALUI PENYEDIA SDM DAN KELEMBAGAAN PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM

Definisi Perencanaan Pengadaan perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran

Definisi Perencanaan Pengadaan perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa 5

Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan Identifikasi Kebutuhan Penetapan Barang/Jasa Penentuan Cara Pengadaan Penentuan Jadwal Penyusunan

Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan Identifikasi Kebutuhan Penetapan Barang/Jasa Penentuan Cara Pengadaan Penentuan Jadwal Penyusunan Anggaran PBJ Swakelola Pemilihan Penyedia Pengumuman RUP Ref: Pasal 18 6

Penetapan Barang/Jasa Perencanaan Pengadaan Identifikasi Kebutuhan Penetapan Barang/Jasa Penentuan Cara Pengadaan Penentuan Jadwal Penyusunan

Penetapan Barang/Jasa Perencanaan Pengadaan Identifikasi Kebutuhan Penetapan Barang/Jasa Penentuan Cara Pengadaan Penentuan Jadwal Penyusunan Anggaran INPUT APBNPAGU INDIKATIF APBDKUA/PP AS Renja K/L RKA PD Pasal 18 7

Identifikasi Kebutuhan Rencana Kebutuhan Organisasi Tujuan Organisasi 2 1 4 3 Penyusunan Kebutuhan Analysis,

Identifikasi Kebutuhan Rencana Kebutuhan Organisasi Tujuan Organisasi 2 1 4 3 Penyusunan Kebutuhan Analysis, Survey dan Riset Pasal 18 8

Penetapan Barang/Jasa Langkah 1 Paket A Paket C Paket B Menyusun Paket Langkah 2

Penetapan Barang/Jasa Langkah 1 Paket A Paket C Paket B Menyusun Paket Langkah 2 Paket A (Prioritas 1) Langkah 3 Paket C Prioritas 2) ? Konsolidasi Prioritas Paket Pasal 18 9

Penentuan Cara Pengadaan Swakelola Melalui Penyedia Tipe swakelola (tipe I, III, dan IV) Spesifikasi/KAK

Penentuan Cara Pengadaan Swakelola Melalui Penyedia Tipe swakelola (tipe I, III, dan IV) Spesifikasi/KAK Perkiraan Biaya/ RAB Perkiraan Biaya/RAB Pemaketan Konsolidasi Biaya Pendukung Pasal 18 10

Penentuan Jadwal PBJ Swakelola Perencanaan Pengadaan Penyedia Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Pemilihan Pelaksanaan

Penentuan Jadwal PBJ Swakelola Perencanaan Pengadaan Penyedia Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Pemilihan Pelaksanaan Kontrak Pasal 18 11

Penyusunan Anggaran PBJ Mengumpulkan biaya seluruh aktifitas Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia, material/bahan dan

Penyusunan Anggaran PBJ Mengumpulkan biaya seluruh aktifitas Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia, material/bahan dan alat Menghitung perkiraan biaya setiap aktifitas Pasal 18 12

 Definisi & Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia Penyusunan

Definisi & Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia Penyusunan & Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 13

Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola 1. Penetapan tipe swakelola 2. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; 3. Penyusunan

Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola 1. Penetapan tipe swakelola 2. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; 3. Penyusunan perkiraan biaya / Rencana Anggaran Biaya (RAB) 14

Tipe Swakelola Tipe III Tipe IV Direncanakan , dilaksanakan dan Diawasi oleh K/L/PD Penanggung

Tipe Swakelola Tipe III Tipe IV Direncanakan , dilaksanakan dan Diawasi oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran Direncanakan diawasi oleh K/L Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan oleh K/L/PD Pelaksana Swakelola Direncanakan diawasi oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan Organisasi Kemasyarakatan Direncanakan sendir oleh K/L/PD Penanggung Jawab dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat Ref : Pasal 47 ayat 1 sd 4 Pasal 47 ayat 1 - 4 15

 Definisi & Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia Penyusunan

Definisi & Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia Penyusunan & Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 16

Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia 1. 2. 3. 4. Penyusunan Spesifikasi teknis/KAK Penyusunan perkiraan Biaya/RAB

Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia 1. 2. 3. 4. Penyusunan Spesifikasi teknis/KAK Penyusunan perkiraan Biaya/RAB Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa 17

Penyusunan spesifikasi teknis/KAK Menggunakan Produk Dalam Negeri Menggunakan Produk bersertifikat SNI Memaksimalkan penggunaan produk

Penyusunan spesifikasi teknis/KAK Menggunakan Produk Dalam Negeri Menggunakan Produk bersertifikat SNI Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau PPDN dan SNI, dilakukan sepanjang tersedia dan mencukupi Pasal 19 ayat 1 18

Penyusunan spesifikasi teknis/KAK Penyebutan Merk Dimungkingkan Pada Kondisi : Komponen barang/jasa Suku Cadang Bagian

Penyusunan spesifikasi teknis/KAK Penyebutan Merk Dimungkingkan Pada Kondisi : Komponen barang/jasa Suku Cadang Bagian dari sistem yang sudah ada Barang/Jasa dalam e-katalog Barang/Jasa melalui tender cepat Pasal 19 ayat 2 19

Penyusunan spesifikasi teknis/KAK • Dalam swakelola perlu diperhatikan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang

Penyusunan spesifikasi teknis/KAK • Dalam swakelola perlu diperhatikan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang detil dengan memperhatikan semua aspek kebutuhan untuk pencapaian program. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Latar belakang. Obyektif /Tujuan Ruang Lingkup Batasan-batasan Asumsi-asumsi Kriteria Penerimaan Tugas dan Tanggung jawab Jadwal, Durasi dan Lokasi Berapa Biaya yang dianggarkan 20

Penyusunan perkiraan biaya / Rencana Anggaran Biaya (RAB) Membuat spesifikasi teknis /KAK Membuat spesifikasi

Penyusunan perkiraan biaya / Rencana Anggaran Biaya (RAB) Membuat spesifikasi teknis /KAK Membuat spesifikasi bahan dan peralatan Membuat daftar rincian daftar pekerjaan (aktifitas) Menghitung harga satuan dan volume Mendapatkan harga barang atau biaya upah Menghitung volume tiap-tiap pekerjaan Menyusun RAB dalam format yang berlaku untuk pengesahan 21

Pemaketan Pengadaan (1) Pemaketan Pengadaan Beorientasi Pada keluaran / hasil ketersediaan barang/jasa Ketersediaan Anggaran

Pemaketan Pengadaan (1) Pemaketan Pengadaan Beorientasi Pada keluaran / hasil ketersediaan barang/jasa Ketersediaan Anggaran kemampuan pelaku usaha volume barang/jasa Pasal 20 22

Pemaketan Pengadaan (2) Larangan Pemaketan Pengadaan Menyatukan/ memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di

Pemaketan Pengadaan (2) Larangan Pemaketan Pengadaan Menyatukan/ memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi/ daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing Pasal 20 ayat 2 23

Pemaketan Pengadaan (3) Larangan Pemaketan Pengadaan Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan

Pemaketan Pengadaan (3) Larangan Pemaketan Pengadaan Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil Pasal 20 ayat 2 24

Pemaketan Pengadaan (4) Larangan Pemaketan Pengadaan Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud

Pemaketan Pengadaan (4) Larangan Pemaketan Pengadaan Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi Pasal 20 ayat 2 25

Konsolidasi Pengadaan (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket

Konsolidasi Pengadaan (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis • Perencanaan Pengadaan PA/KPA PPK • Persiapan Pengadaan • Persiapan Pemilihan UKPBJ Pasal 21 ayat 1 26

Konsolidasi Pengadaan (2) Manfaat Konsolidasi? penurunan biaya produksi efisiensi proses pengadaan mengurangi biaya transaksi

Konsolidasi Pengadaan (2) Manfaat Konsolidasi? penurunan biaya produksi efisiensi proses pengadaan mengurangi biaya transaksi 27

 Definisi & Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia Penyusunan

Definisi & Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia Penyusunan & Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 28

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh K/L/PD RUP disusun dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) masing-masing K/L/PD. RUP tersebut sedikitnya berisikan, antara lain: 1. Nama dan alamat Pengguna Anggaran 2. Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan 3. Lokasi Pekerjaan; dan 4. Jumlah Paket penyedia dan paket swakelola 5. Perkiraan besaran biaya 29

30

30

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan K/L Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran (APBN)

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan K/L Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran (APBN) PD Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau DIPA/DPA. Pasal 22 ayat 1 & 2 31

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Web SIRUP , Website K/L/D/I Papan Pengumuman Resmi untuk masyarakat

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Web SIRUP , Website K/L/D/I Papan Pengumuman Resmi untuk masyarakat Surat kabar dan media lainnya Pasal 20 ayat 4 32

Terimakasih 36

Terimakasih 36