MATERI 1 KETENTUAN UMUM Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar

MATERI 1 KETENTUAN UMUM Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Pendahuluan Tujuan Umum • Memahami dan/atau menjelaskan PBJ pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden. Tujuan Khusus • Memahami definisi-definisi terkait PBJP • Memahami jenis pengadaan pada PBJP • Memahami lingkup dan cara pelaksanaan PBJP 2

Pendahuluan (Latar Belakang munculnya Perpres 16/2018 tentang PBJP dan pentingnya) Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ruang Lingkup Pengadaan dan Pembiayaan Pengadaan berdasarkan Perpres 16/2018 Jenis Pengadaan (B/PK/JL/JK) Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3

Mengapa PBJP Perlu Diatur ? • Magnitude PBJ pemerintah yang semakin kompleks dan nilainya semakin membesar setiap tahunnya. • Kondisi pasar dan lingkungan bisnis yang berkembang dengan cepat dan sangat berbeda dengan kondisi lima atau sepuluh tahun yang lalu. • Menjawab tantangan agar pengadaan pemerintah dapat menjadi instrument pembangunan 4

Latar Belakang munculnya Perpres 16/2018 tentang PBJP (1) 2018 n u h a T mor 16 No Perpres • Pengadaan dalam kegiatan pemerintah dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. • Tata Pemerintah yang baik (good governance) yang salah satunya diwujudkan dengan sistem pengadaan barang/jasa yang efektif dalam lingkungan pemerintah. 5

Latar Belakang munculnya Perpres 16/2018 tentang PBJP (2) 2018 n u h a T mor 16 No Perpres • Pemanfaatan teknologi sebagai media untuk meningkatkan efisiensi pengadaan merupakan peluang yang harus diberdayagunakan • Menuju pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih baik melalui kebijakan penggunaan produksi dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 6

Pokok Perubahan Perpres 16/2018 tentang PBJP

Pentingnya Pengadaan dalam pelaksanaan Kegiatan Pemerintah • Mendukung kegiatan pemerintah, dalam operasi sehari dan investasi • Menyediakan layanan masyarakat (publik) baik yang bersifat strategis, taktis dan operasional. Layanan publik: • Pembangunan fasilitas jalan dan jembatan • Pembangungan sarana pendidikan • Penyediaan layanan kesehatan • Penjagaan keamanan masyarakat, dsb. 8

Pendahuluan (Latar Belakang munculnya Perpres 16/2018 tentang PBJP dan pentingnya) Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ruang Lingkup Pengadaan dan Pembiayaan Pengadaan berdasarkan Perpres 16/2018 Jenis Pengadaan (B/PK/JL/JK) Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 9

Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan” Pasal 1 ayat 1 10

Garis Besar Proses Pbjp Perencanaan Pengadaan Identifitkasi Kebutuhan Persiapan Pengadaan Persiapan Swakelola Penetapan Sasaran Penetapan Barang/Jasa Cara Pengadaan Barang/Jasa Jadwal Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Penyelenggara Swakelola Rencana Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Penyusunan RAB Persiapan PBJ Melalui Penyedia Menetapkan HPS Menetpakan rancangan kontrak Menetapkan spesifikasi teknis/KAK Menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuain harga Pelaksanaan Pengadaan Pelaksanaan Swakelola Tipe I, III, IV Pembayaran Swakelola Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia Pelaksanaan Pemilihan Pelaksanaan Kontrak Serah Terima Hasil Pengadaan

• Struktur/anatomi 12

Pendahuluan (Latar Belakang munculnya Perpres 16/2018 tentang PBJP dan pentingnya) Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ruang Lingkup Pengadaan dan Pembiayaan Pengadaan berdasarkan Perpres 16/2018 Jenis Pengadaan (B/PK/JL/JK) Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13

Ruang Lingkup Pengadaan dan Pembiayaan Pengadaan (1/2) Ruang Lingkup dilihat dari 2 Sudut Pandang: Institusi Pelaksana Pengadaan • Kementerian • Lembaga • Perangkat Daerah Pembiayaan • APBN/APBD • Pinjaman DN & LN • Hibah Pasal 2 14

Pendahuluan (Latar Belakang munculnya Perpres 16/2018 tentang PBJP dan pentingnya) Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ruang Lingkup Pengadaan dan Pembiayaan Pengadaan berdasarkan Perpres 16/2018 Jenis Pengadaan (B/PK/JL/JK) Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 15

Jenis Pengadaan dalam PBJP (1/2) Barang Bahan berwujud: Ex: Bahan Baku Bahan ½ Jadi Barang Jadi Mahluk Hidup Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi Gedung Rekayasa Jembatan Perencanaan Perkapalan Pengawaan Bangunan Lepas Pantai Penasehat dll Jasa Lainnya Kebersihan Katering Penyewaan Akomodasi dll Pasal 3 ayat 1 16

Jenis Pengadaan dalam PBJP (2/2) Pengadaan barang/jasa di atas dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dengan bersamaan dan terintegrasi, artinya pembelian barang, jasa dan pekerjaan yang menurut sifatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan Pasal 3 ayat 2 17

Pekerjaan Terintegrasi (1/3) 18

Pekerjaan Terintegrasi (2/2) 1 2 3 4 Barang Jasa Konsultasi Barang Jasa Konstruksi Jasa Konsultasi Jasa Lainnya Jasa Konstruksi 19

Pekerjaan Terintegrasi (3/3) Contoh Struktur Kontrak: Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi Institusi Pengadaan (Pemilik/Owner) (Engineering, Procurement & Construction) Penyedia Barang/Jasa (Satu Titik Penanggung Jawab , Komunikasi, Koordinasi) Sub -Penyedia Kontraktor Sub -Penyedia Konsultasi Sub -Penyedia Peralatan Khusus Pasal 3 ayat 1 Sub -Penyedia Inspeksi 20

Pendahuluan (Latar Belakang munculnya Perpres 16/2018 tentang PBJP dan pentingnya) Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ruang Lingkup Pengadaan dan Pembiayaan Pengadaan berdasarkan Perpres 16/2018 Jenis Pengadaan (B/PK/JL/JK) Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 21

Cara Pelaksanaan PBJP (1/3) Swakelola dan/atau Pasal 3 ayat 3 Penyedia 22

Tahapan Pelaksanaan Swakelola • Perencanaan: (pasal 18 ayat 5) • Persiapan : • Pelaksanaan • Pengawasan dan Pengendalian • Penyerahan swakelola • Pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan 23

Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia Pemilihan Penyedia • Persiapan pemilihan penyedia • Perencanaan pemilihan penyedia • Melakukan pemilihan penyedia • Pelaksanaan kontrak pengadaan • Pengawasan dan pengendalian pengadaan • Penyerahan hasil pengadaan 24

25

Terimakasih Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa V. 2 0 1 8