MATERI 1 1 A Perekonomian Pada Masa Orde

MATERI 1 1

A. Perekonomian Pada Masa Orde Lama (1945 -1966) / 21 tahun • Perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama dimulai sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 sampai 10 Maret 1966. • Selama masa Orde Lama, perekonomian Indonesia berkembang kurang menggembirakan. Keadaan ini tidak terlepas dari stabilitas politik yang tidak menguntungkan kehidupan ekonomi, Demokrasi yang dianut pada masa Orde Lama adalah demokrasi terpimpin dengan kabinet parlementer, yaitu para menteri bertanggung jawab kepada parlemen (wakil rakyat/DPR). • Pada masa itu pemerintah mengalami jatuh bangun dan kabinet silih berganti. Selama Desember 1949—Agustus 1959 telah terjadi 8 pergantian kabinet, mulai dari kabinet Hatta sampai kabinet Djuanda. 2

Situasi Perekonomian pada Masa Orde Lama (1945 -1966) 1. Pertumbuhan ekonomi • Pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan dengan laju 6, 9 persen dalam periode 1952 -1958, lalu turun drastis menjadi 1, 9 persen dalam periode 1960 -1965. • Pada periode 1951 -1966, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 2, 7 persen per tahun. Sementara itu, defisit anggaran belanja pemerintah terus membengkak dari tahun ke tahun. • Kebijakan yang diambil untuk mengatasi defisit itu hanya dilakukan dengan cara mencetak uang baru, yang mengakibatkan inflasi yang tinggi, yakni sebesar 23, 5 persen per tahun selama kurun waktu 1955 -1960. • Bahkan pada masa kabinet Hatta, Desember 1949 -1950, telah terjadi reformasi moneter melalui devaluasi mata uang secara serempak dan pemotongan jumlah uang yang beredar pada bulan Maret 1950. 3

Situasi Perekonomian pada Masa Orde Lama (1945 -1966) 2. Nasionalisasi Perusahaan Asing • Pada tahun 1951 terjadi nasionalisasi perusahaan asing (terutama milik Belanda) yang dilaksanakan secara besar-besaran pada tahun 1958 sebagai realisasi dari pemberlakuann UU No. 78/ 1958 tentang investasi Asing, yang pada intinya berisikan kebijakan anti-investasi asing. • Saat itu investasi asing dianggap dapat menghambat pembangunan ekonomi Indonesia, karena diduga hendak menguasai kehidupan perekonomian. • Kejadian ini semakin memperburuk keadaan perekonomian Indonesia, karena pemerintah saat itu kurang mempertimbangkan dampaknya. • Dampak yang paling parah adalah penutupan Bursa Efek Jakarta (Djakarta Stock Exchange) pada tahun 1958. Penutupan ini dilakukan karena perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta sebagian besar justru perusahaan asing, sehingga terjadi pelarian modal secara substansial. 4

Situasi Perekonomian pada Masa Orde Lama (1945 -1966) 3. Merger Lembaga Keuangan Bank Pemerintah • Pada tahun 1965 didirikan Bank Berjuang yang merupakan penggabungan semua bank milik pemerintah. • Tujuan dari bank ini adalah mengelola dan mengendalikan langsung aktivitas serta sistem perbankan oleh hanya satu tangan, yaitu pemerintah saja, sekaligus demi melaksanakan gagasan ekonomi terpimpin yang dilancarkan oleh pemerintah ketika itu. • Pada masa Orde Lama, sistem perbankan Indonesia hanya sekedar sebagai pemasok dana proyek pemerintah melalui pencetakan uang, terutama proyek-proyek khusus presiden. 5

Situasi Perekonomian pada Masa Orde Lama (1945 -1966) 4. Ketenagakerjaan • Ditinjau dari segi Angkatan Kerja, pekerjaan, dan upah, pada masa Orde Lama hampir sebagian besar (72 persen) bekerja di sektor pertanian, sedangkan sisanya sebesar 9, 5 persen di sektor jasa, 6, 7 persen di sektor perdagangan dan keuangan, dan 5, 7 persen di sektor industri. • Menurut sensus tahun 1961, jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 34, 5 juta dan yang 29, 5 juta merupakan bukan angkatan kerja. Jumlah pengangguran pada masa Orde Lama hanya sebanyak 1, 8 juta dari 34, 5 juta angkatan kerja. Jika dilihat dari jenis kelamin, ternyata jumlah penganggur wanita lebih banyak daripada laki-laki (6, 9 persen wanita dan pria 4, 87 persen). • Upah yang diterima pekerja pada masa Orde Lama relatif sangat rendah, bahkan pada kurun waktu 1950 -1960 terjadi perkembangan upah riil yang negatif. Ini berarti bahwa perubahan harga lebih cepat dibandingkan perubahan upah minimal. 6

Situasi Perekonomian pada Masa Orde Lama (1945 -1966) 5. Neraca Ekonomi Nasional • Ditinjau dari neraca ekonomi nasional pada masa Orde Lama sangatlah memprihatinkan. Anggaran pemerintah selama tahun 1955 -1965 senantiasa mengalami defisit yang semakin membesar. Rata-rata defisitnya adalah 137 persen dari pendapatan. Ini berarti bahwa pengeluaran pemerintah lebih besar dibandingkan pendapatan. • Untuk mengatasi difisit tersebut, usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui pencetakan uang baru. Selain anggaran pemerintah yang defisit, defisit neraca ekonomi nasional pada masa Orde Lama juga tercermin dalam neraca perdagangan dan pembayaran. Defisit neraca pembayaran dan neraca perdagangan ini mencerminkan bahwa nilai ekspor lebih kecil dari impor. Keadaan ini mendorong negara Indonesia melakukan pinjaman luar negeri. • Pinjaman Iuar negeri yang terbesar pada masa Orde Lama berasal dari Blok Komunis (59 persen), Blok Barat (25 pesren), Asia dan Afrika (11, 2 persen), dan IMF (4, 3 persen). Keadaan ini tidak mengherankan karena pada masa Orde Lama baik politik maupun perekonomian cenderung berkiblat pada Blok Komunis. 7

B. Perekonomian Pada Masa Orde Baru (1966 -1998) / 32 tahun • Masa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966, yaitu bertepatan dengan dikeluarkannya surat perintah sebelas maret (SUPERSEMAR), sampai lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. • Untuk memudahkan dalam mendeskripsilcan perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru tersebut, kita membedakannya menjadi dua bagian yaitu jangka pendek dan jangka panjang yang pada dasarnya saling berkaitan. • Pelaksanaan Perekonomian Indonesia dalam jangka pendek biasanya dibedakan menjadi empat tahapan berikut: ØTahap Penyelamatan (Juli — Desember 1966) ØTahap Rehabilitasi (Januari — Juni 1967) ØTahap Konsolidasi (Juli — Desember 1967) 8 ØTahap Stabilisasi (Januari — Juli 1968)

Situasi Perekonomian pada Masa Orde Baru (1966 -1998) 1. Program Ekonomi Jangka Pendek • Pada program ekonomi jangka pendek Indonesia juga membuka peluang bagi masuknya investasi asing dan menaruh kepercayaan besar pada kekuatan pasar. Dalam jangka pendek akan dilakukan berbagai kebijakan antara Iain: a) Di sektor moneter dilakukan reformasi besar-besaran atas sistem perbankan yaitu dengan dikeluarkannya tiga Undang-Undang baru tentang Perbankan: UU tentang Perbankan tahun 1967, UU tentang Bank Sentral tahun 1968, dan UU tentang Bank Asing tahun 1968. Ini merupakan Basis Legal bagi Pelaksanaan dan Pengaturan Kerangka Sistem Moneter, dan dapat berperan dalam memobilisasi tabungan masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi selain memainkan peranan penting dalam pembangunan pasar uang dan pasar modal. b) Dalam mendukung kebijakan pembangunan jangka pendek pemerintah memperkenalkan Kebijakan Anggaran Berimbang (Balanced Budget Policy). 9

Situasi Perekonomian pada Masa Orde Baru (1966 -1998) 1. Program Pembangunan Lima Tahunan (Pelita I – VI) • Dalam perspektif jangka panjang dituangkan melalui pembangunan lima tahunan. Program jangka panjang ini dilakukan setelah berhasil memulihkan stabilitas perekonomian yang dimulai sejak 1 April 1969. • Program pembangunan jangka panjang ini dibagi ke dalam tahapan pembangunan lima tahunan atau yang lebih dikenal dengan Pelita. Jika dilihat dari kurun waktu Orde Baru, maka Pelita yang dapat dijalankan sampai berakhirnya masa Orde Baru adalah enam Pelita. • Pelaksanaan pembangunan lima tahunan ini senantiasa menerapkan strategi pembangunan yang dilanjutkan dengan kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan stabilitas nasional yang sehat serta dinamis. • Ketiga logi tersebut merupakan sasaran penting dalam pembangunan selama Orde Baru. Ketiga logi tersebut selama Orde Baru terus berubah-ubah dalam prioritasnya sesuai dengan masalah dan situasi yang dihadapi oleh Indoonesia pada saat itu. 10

Situasi Perekonomian pada Masa Orde Baru (1966 -1998) 2. Pelita I – II (1969 – 1979) • Pada Pelita I (1969 -1974) prioritas pertama diarahkan pada sasaran pemeliharaan stabilitas perekonomian, diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. • Berdasarkan urutan prioritas tersebut terlihat bahwa pada masa Pelita I, pemerintah Indonesia belum memikirkan pemerataan hasil pembangunan tetapi justru lebih menitikberatkan pada stabilitas perekonomian. • Hal ini dapat dipahami karena pada masa itu dapat dikatakan sebagai masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru yang memang perekonomian pada masa tersebut tidak stabil, khususnya yang berkaitan dengan inflasi. Keadaan ini berbeda dengan Pelita Il (1974 -1979) yang mengurutkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai prioritas pertama, diikuti oleh pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan stabilitas perekonomian. 11

Situasi Perekonomian pada Masa Orde Baru (1966 -1998) 2. Pelita I – II (lanjutan) • Dari urutan prioritas tersebut terlihat bahwa Pelita I sebagai tonggak pembangunan sudah dianggap sukses dalam menstabilkan perekonomian, sehingga pada Pelita Il sasaran yang harus dicapai adalah bagaimana meningkatkan pendapatan nasional Indonesia melalui produk domestik brutonya sehingga pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dapat tercapai. Keadaan ini tidak terlepas dari keberhasilan Pelita I yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8, 56 persen per tahun. • Selama Pelita Il yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai prioritas pertama sampai akhir Pelita Il mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6, 96 persen per tahun. • Berdasarkan gambaran tersebut, tampak bahwa pembangunan Indonesia pada awal Orde Baru melalui Pelita I dan Il telah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari pengaruh internasional, khususnya yang berkaitan dengan bonanza atau rezeki nomplok dari minyak bumi. 12

Situasi Perekonomian pada Masa Orde Baru (1966 -1998) 2. Pelita I – II (lanjutan) • Pada dekade Pelita I dan Il, yaitu tahun 1973, dunia internasional mengalami krisis energi sehingga harga minyak dunia mengalami peningkatan dari US $3 per barrel menjadi US $10 per barel. Krisis energi tersebut terjadi karena konflik antara Arab Israel, yang pada saat itu telah mampu mempersatukan negara Arab dalam menghadapi Israel dan sekutu-sekutunya yaitu Amerika Serikat dan Inggris. • Pada saat itu, negara-negara Arab penghasil dan pengekspor minyak (yang tergabung dalam OPEC di mana Indonesia dan beberapa negara pengekspor minyak non-arab juga menjadi anggota) melancarkan aksi embargo minyak. Negara-negara itu menghentikan penjualan minyaknya kepada negara-negara Barat yang memihak Israel. • Karena menguasai pangsa pasar minyak dunia, aksi tersebut menyebabkan krisis energi. Indonesia sebagai negara anggota OPEC diuntungkan dengan tingginya harga minyak di pasaran internasional. Karena itu, pada dekade tersebut perekonomian Indonesia sering dikenal dengan masa Oil boom yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. 13

Situasi Perekonomian pada Masa Orde Baru (1966 -1998) 3. Pelita III – VI • Berbeda dengan Pelita III sampai Pelita V yang menitikberatkan pada pemerataan hasil-hasil pembangunan sebagai prioritas pertama, yang kemudian diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan yaitu dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6, 02 persen per tahun pada Pelita III, 5, 21 persen per tahun pada Pelita IV, dan 6, 76 persen per tahun pada Pelita V. • Kondisi ini tidak terlepas dari pengaruh internasional yang pada saat itu krisis energi dunia sudah dapat teratasi sehingga harga minyak internasional kembali mengalami penurunan. • Indonesia yang hanya mengandalkan migas sebagai komoditi ekspornya melupakan komoditi nonmigas. Oleh karena itu, pada dekade pertengahan tahun Pelita III sampai Pelita VI senantiasa diambil berbagai kebijakan yang diarahkan untuk menggalakkan serta menumbuhkan komoditi nonmigas sebagai komoditi ekspor. 14

Situasi Perekonomian pada Masa Orde Baru (1966 -1998) 4. Peningkatan Stabilitas Nasional • Relatif terpeliharanya stabilitas nasional sekaligus manjadi kesuksesan mengatasi masalah paling mendasar dalam perekonomian, yaitu menekan laju inflasi. Laju inflasi sebesar 650 persen pada masa Orde Lama menurun menjadi rata-rata 17 persen pada tahun 1970 -an dan 9 persen pada tahun 1980 -an, sedangkan pada tahun 1990 -an masih dapat ditekan menjadi satu digit. 5. Kondisi Penerimaan Pendapatan Negara • Struktur perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru sudah lebih kokoh dan seimbang jika dilihat baik dari Sisi penerimaan negara, penerimaan devisa dan penerimaan ekspor, maupun dari Sisi investasi. • Dalam konteks pendapatan negara, ketergantungan penerimaan dari sektor migas semakin berkurang, dan hal tersebut tergantikan oleh sektor penerimaan pajak. Begitu pula struktur perolehan devisa sebagian besar bersumber dari ekspor komoditi nonmigas. Di bidang investasi, peranan sektor swasta sebagai sumber utama investasi kian berkembang. 15

Situasi Perekonomian pada Masa Orde Baru (1966 -1998) 6. Kondisi Kebijakan Fiskal • • • Dałam bidang fiskal, prinsip anggaran berimbang yang dinamis senantiasa dianut. Berimbang di sini berarti bahwa penerimaan senantiasa harus sama dengan pengeluaran. Dinamis berarti bahwa apabila terjadi defisit, maka pengeluaran akan disesuaikan agar keseimbangan tetap terjaga. Sebaliknya, jika realisasi penerimaan melebihi, maka pengeluaran dapat ditingkatkan agar keseimbangan tetap terpelihara. Dengan prinsip semacam iłu, tabungan pemerintah diupayakan terus-menerus sehingga porsinya dałam membiayai pembangunan menjadi lebih besar. Namun demikian, harapan tersebut masih jauh dałam pelaksanaannya, sehingga untuk menutupi defisist anggaran senantiasa memanfaatkan bantuan luar negeri. 16

Situasi Perekonomian pada Masa Orde Baru (1966 -1998) 7. Kebijakan Moneter • Dałam bidang moneter terjadi perubahan struktur secara mendasar setelah diluncurkan paket deregulasi kebijakan 27 Oktober 1988, yaitu jumlah bank sebanyak 111 dengan 1. 728 kantor dałam tahun 1988 melonjak menjadi 239 bank dengan 6. 022 kantor pada tahun 1994. • Selama kurun waktu tersebut, jumlah bank-bank umum swasta terus bertambah, di mana hal ini tidak terlepas dari kemudahan dałam pendirian bank berdasarkan fakta tersebut. • Selain dunia perbankan, lembaga-lembaga nonbank juga tumbuh. Dałam bidang perasuransian dan reasuransi bertambah dari 102 menjadi 151 perusahaan antara dekade 1987 -1994. 17

Situasi Perekonomian pada Masa Orde Baru (1966 -1998) 8. Hutang Luar Negeri • Dałam hal hutang luar negeri, pembayaran kembali angsuran pokok dan bunga utang kian membesar baik jumlah mutlak maupun peranan relatifnya terhadap seluruh pengeluaran rutin. Selama PJP I, pembayaran kembali angsuran pokok dan bunga utang luar negeri meningkat rata-rata 33, 6 persen per tahun. • Dalam Pelita I, II, dan III porsi pelunasan utang masih kecil dari porsi pengeluaran rutin masing-masing sebesar 9, 3 persen Pelita I, 11, 8 persen Pelita II, dan 17, 3 persen Pelita III. Mulai Pelita IV beban pelunasan utang semakin membesar yang memakan porsi 41, 2 persen dari seluruh pengeluaran rutin. • Beban tersebut semakin berat lagi pada Pelita V yang mampu menyita sebesar 44, 6 persen pengeluran rutin. Membesarnya porsi tersebut tidak terlepas dari dua hal yaitu membesarnya jumlah pembayaran hutang yang jatuh tempo dan apresiasi nilai yen Jepang terhadap dolar Amerika Serikat atau yendaka. • Uraian tentang kajian APBN ini akan dikaji lebih jauh pada materi selanjutnya tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Indonesia. 18

C. Perekonomian Indonesia pada Masa Reformasi (1998 – sekarang) • Perekonomian Indonesia pada masa Pemerintahan Reformasi diawali dengan krisis moneter/depresiasi rupiah sejak semester II tahun 1997, yaitu kinerja perekonomian Indonesia menurun tajam dan berubah menjadi krisis yang berkepanjangan diberbagai bidang. • Proses penyebaran krisis berkembang cepat mengingat tingginya keterbukaan perekonomian Indonesia dan ketergantungan pada sektor luar negeri yang sangat besar. Krisis tersebut kemudian berkembang semakin parah karena adanya berbagai kelemahan mendasar dalam perekonomian nasional, terutama ditingkat mikro. • Pengelolaan perekonomian dan sektor usaha (corporate governance) yang kurang efisien serta sistem perbankan yang rapuh menyebabkan gejolak nilai tukar berubah menjadi krisis utang swasta dan krisis perbankan. 19

Kondisi Perekonomian pada Masa Reformasi (1998 - sekarang) 1. Krisis Ekonomi • Untuk mengatasi krisis yang semakin dalam, pemerintah telah menempuh berbagai upaya. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut belum menunjukkan hasilnya karena krisis kepercayaan terhadap kemampuan pengelolaan dan prospek perekonomian semakin meluas. • Berbagai isu politik yang muncul bersamaan dengan semakin memburuknya kinerja perekonomian, semakin mempersulit upaya pemulihan perekonomian. Dengan semakin parahnya krisis yang terjadi, kegiatan intermediasi di sektor keuangan, terutama perbankan, menjadi terganggu sehingga aliran dana untuk membiayai kegiatan investasi dan produksi mengalami berbagai hambatan. • Hal ini mengakibatkan kegiatan ekonomi mengalami kontraksi yang tajam, sehingga secara keseluruhan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) merosot menjadi 4, 7 persen pada tahun 1997 dibandingkan dengan 8, 0 persen pada tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan meningkat tajam dari 4, 9 persen pada tahun 1996 menjadi 7, 5 persen pada tahun 1997, dan laju inflasi melonjak dari 5, 17 persen pada tahun 1996/1997 menjadi 34, 22. 20

Kondisi Perekonomian pada Masa Reformasi (1998 - sekarang) 2. Upaya Pemulihan Kondisi Perekonomian • Dengan kondisi yang sedemikian buruknya, serta menyadari masih adanya beberapa kelemahan mendasar baik di sektor riil maupun sektor Iainnya, pemerintah berinisiatif menempuh program stabilisasi dan reformasi untuk menyehatkan serta memulihkan perekonomian. • Program tersebut kemudian mendapat bantuan teknis dan dukungan keuangan dari beberapa lembaga internasional serta negara-negara sahabat yang dikoordinasikan oleh IMF. Pada tanggal 5 November 1997, IMF telah menyetujui pemberian pinjaman siaga (stand-by credit) kepada Indonesia senilai SDR 7, 3 miliar (sekitar $10 miliar). • Bank Dunia dan ADB juga telah memberikan komitmen bantuannya masing sejumlah $4, 5 miliar dan $3, 5 miliar. Di luar paket tersebut, pemerintah Indonesia juga mendapat bantuan keuangan sebagai second line of defence dari negara-negara sahabat seperti Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, Tiongkok, dan Hongkong. 21

Kondisi Perekonomian pada Masa Reformasi (1998 - sekarang) 2. Upaya Pemulihan Kondisi Perekonomian (lanjutan) • Perkembangan ekonomi sampai dengan bulan Januari 1998 yang semakin kurang menguntungkan, yang antara Iain tercermin pada merosotnya nilai rupiah dan melonjaknya laju inflasi, pemerintah memandang perlu untuk mempercepat proses penyehatan ekonomi sekaligus merevisi target-target makroekonomi. • Inilah yang mendasari kesepakatan lanjutan antara Indonesia dan IMF pada tanggal 15 Januari 1998. Selanjutnya, dalam bulan Maret 1998, IMF melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan program stabilisasi dan reformasi. Berdasarkan pemenuhan performance criteria yang telah ditetapkan pada kesepakatan sebelumnya dan hasil pengamatan terhadap perkembangan ekonomi, pemerintah dan IMF membahas program-program terdahulu yang diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. • Langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah dalam menjalankan program penyehatan ekonomi hingga 31 Maret 1998, pada dasarnya berkaitan dengan kebijakan makroekonomi yang meliputi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Selain kedua kebijakan tersebut, juga ada kebijakan Iainnya yang berkaitan dengan restrukturisasi sektor keuangan, reformasi di sektor riil, perdagangan luar negeri, investasi, privatisasi dan deregulasi, serta jaringan pengaman sosial. 22

Kondisi Perekonomian pada Masa Reformasi (1998 - sekarang) 3. Kebijakan Fiskal • Langkah-langkah di bidang fiskal pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dan melakukan berbagai penghematan yang diikuti dengan peningkatan disiplin anggaran. Langkah-langkah tersebut adalah: • Memperbaiki administrasi dan struktur pajak. • Meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan pajak barang mewah, cukai minuman beralkohol, dan cukai tembakau. • Menghapus pengecualian PPN. • Meningkatkan proporsi tanah dan bangunan kena pajak bagi usaha perkebunan dan kehutanan menjadi 40 persen. • Mengurangi subsidi secara bertahap untuk BBM dan Listrik. • Melaksanakan transparansi fiskal dengan memasukkan dana reboisasi dana investasi dalam anggaran pemerintah. • Membatalkan/menunda proyek-proyek infrastruktur. • Menghapus pengecualian pajak, bea masuk, dan credit priviledges yang semula diberikan pada proyek IPTN. • Menanggung biaya subsidi kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil. 23

Kondisi Perekonomian pada Masa Reformasi (1998 - sekarang) 4. Kebijakan Moneter • Langkah-langkah di bidang moneter ditujukan untuk menyesuaikan kebutuhan likuiditas perekonomian dan suku bunga demi menstabilkan nilai tukar rupiah. Untuk itu, pemerintah melaksanakan kebijakan moneter yang ketat sampai nilai tukar stabil dengan tetap memperhatikan kebutuhan likuiditas, terutama bagi usaha kecil-menengah dan koperasi. Langkah-langkah tersebut adalah: 1) Meningkatkan suku bunga SBI untuk semua jangka waktu. 2) Melakukan intervensi di pasar valas apabila dirasakan efektif, baik yang dilakukan oleh BI maupun secara bersama-sama dengan bank sentral negara Iain (concerted intervention). 3) Melakukan pembatasan transaksi forward bank-bank nasional dengan nonresiden sampai dengan $5 juta. 24

Kondisi Perekonomian pada Masa Reformasi (1998 - sekarang) 4. Kebijakan Moneter (lanjutan) 4) Menurunkan Giro Wajib Minimum valas dari 5 persen menjadi 3 persen atas dana pihak ketiga dalam valas. 5) Memberikan kewenangan penuh pada bank pemerintah untuk menyesuaikan suku bunga kredit dan simpanan. 6) Memberikan fasilitas swap khusus untuk eksportir tertentu (PET) dan fasilitas forward kepada importir produk ekspor. 7) Memperluas cakupan fasilitas rediskonto wesel ekspor kepada PET dari hanya rediskonto pascapengapalan (post-shipment), menjadi termasuk prapengapalan (pre-shipment). 8) Meningkatkan independensi Bank Indonesia dalam menetapkan suku bunga dan melaksanakan kebijakan moneter. 9) Membentuk tim penyelesaian utang luar negeri swasta untuk membantu penyelesaian utang luar negeri swasta. 25

Kondisi Perekonomian pada Masa Reformasi (1998 - sekarang) 5. Restrukturisasi Sektor Keuangan • Restrukturisasi sektor keuangan ditujukan untuk menyehatkan dan memperkuat sistem keuangan nasional melalui restrukturisasi perbankan serta memperkuat kerangka hukum dan pengawasan perbankan. Langkahlangkah tersebut adalah: 1) Mencabut izin usaha 16 bank insolven. 2) Menempatkan bank pembangunan daerah yang tidak sehat di bawah pengawasan ketat BI. 3) Mengumumkan rencana merger bank-bank pemerintah dan diikuti dengan rencana merger bank-bank swasta. 4) Memberikan jaminan penuh kepada semua deposan dan kreditor semua bank umum yang berbadan hukum Indonesia. 5) Memberikan dukungan terhadap skim pinjaman luar negeri yang dijamin oleh negara pemberi pinjaman dan menyalurkan pinjaman tersebut melalui bank-bank di Indonesia dengan memberikan jaminan atas L/C impor serta mengecualikannya dari ketentuan PKLN bank. 26

Kondisi Perekonomian pada Masa Reformasi (1998 - sekarang) 5. Restrukturisasi Sektor Keuangan 6) Memberikan bantuan likuiditas bagi bank-bank dengan persyaratan kondisi yang diperketat. 7) Membentuk BP PN yang fungsi utamanya adalah melaksanakan sistem penjaminan dan proses restrukturisasi perbankan seefektif mungkin. BPPN bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. 8) Meningkatkan ketentuan modal minimum bank-bank umum secara bertahap. 9) Menetapkan kriteria bank-bank Iemah yang akan dialihkan ke BPPN. Selanjutnya 54 bank yang tidak sehat dialihkan pengawasannya kepada BPPN. 10) Merevisi kerangka kerja hukum untuk operasi perbankan termasuk UU Kepailitan, UU Keterbukaan Perbankan, dan masalah jaminan. 11) Meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam perbankan. 12) Menghapus pembatasan pembukaan cabang bank asing. 13) Menghapus batasan pembelian saham bagi investor asing maksimal sebesar 49 persen, yang diperdagangkan pada perdagangan perdana, kecuali saham perbankan. 27

Kondisi Perekonomian pada Masa Reformasi (1998 - sekarang) 6. Reformasi Struktural di Sektor Riil • Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional serta mengurangi berbagai hambatan perdagangan luar negeri, pemerintah melakukan restrukturisasi sektor riil. Restrukturisasi tersebut dilaksanakan melalui reformasi di bidang perdagangan, investasi, deregulasi, dan privatisasi. • Sektor riil dalam pertumbuhan ekonomi yang menjadi penyumbang terbesar di Indonesia, seharusnya adalah pergerakan ekonomi sektor riil berupa pertanian, perikanan/kelautan, perindustrian, perdagangan, transportasi, pariwisata dan usaha sektor jasa dan sebagainya), bukan hanya pergerakan ekonomi sektor nonriil berupa pasar uang, pasar modal, bursa saham, investasi asing, utang luar negeri, perbankan dan sebagainya. • Faktor utama penyebab belum bergeraknya sektor riil yakni pemerintah belum mempunyai visi dan misi mengarahkan kebijakan ekonomi dengan memberdayakan pengelolaan sumber daya alam dibidang : pertambangan, pertanian, kehutanan, kelautan, perdagangan, perindustrian dan inftastruktur lainnya. 28

Kondisi Perekonomian pada Masa Reformasi (1998 - sekarang) 6. Perdagangan Luar Negeri 1) Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada masa Reformasi ini berkaitan dengan hal-hal berikut: 2) Mengurangi tarif produk makanan hingga maksimum 5 persen. 3) Menghapus ketentuan kandungan lokal pada produk susu. 4) Mengurangi tarif produk kimia sebesar 5 persen. 5) Mengurangi tarif produk pertanian nonmakanan sebesar 5 persen. 6) Mengurangi tarif produk besi/baja sebesar 5 persen. 7) Menghapus pembatasan impor kapal baru dan kapal bekas. 8) Menghapus pajak ekspor produk kulit, cork, ores, dan produk alumunium. 9) Menghapus PPN untuk pembelian bahan baku dan jasa dari pemasok dalam negeri kepada perusahaan berstatus PET (Perusahaan Eksportir Tertentu). 10) Menambah jenis komoditi dalam cakupan PET dari 10 menjadi 29. 11) Mengurangi secara bertahap pajak ekspor produk-produk tertentu, kecuali yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. 29

Kondisi Perekonomian pada Masa Reformasi (1998 - sekarang) 6. Investasi • Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada masa Reformasi yang berkaitan dengan investasi antara lain: 1) Menghapus batasan 49 persen pemilikan saham perusahaan yang tercatat di bursa oleh investor asing (kecuali perbankan). 2) Menghapus larangan investasi asing dalam perkebunan kelapa sawit. 3) Mencabut larangan investasi asing dalam perdagangan eceran. 4) Deregulasi dan privatisasi. 30

Kondisi Perekonomian pada Masa Reformasi (1998 - sekarang) 6. Investasi • Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada masa Reformasi yang berkaitan dengan deregulasi dan privatisasi antara lain: 1. Menghapus pembatasan pemasaran semen, kertas, dan kayu lapis. 2. Menghapus kendali harga semen (HPS). 3. Membolehkan produsen semen yang hanya memiliki izin eksportir umum untuk mengekspor. 4. Menghapus tata niaga cengkeh. 5. Melarang pemerintah daerah membatasi perdagangan di dalam dan antarprovinsi, termasuk perdagangan cengkeh dan vanila. 6. Menghapus secara bertahap monopoli BULOG, kecuali dalam hal distribusi dan penetapan harga dasar beras serta kedelai. 7. Membebaskan pihak swasta untuk melakukan impor dan penjualan gandum, tepung terigu, kedelai, bawang putih, serta gula; penjualan distribusi tepung terigu; impor dan pemasaran gula. 8. Membebaskan petani dari kewajiban menanam tebu. 9. Mempercepat proses privatisasi BUMN. 31

Kondisi Perekonomian pada Masa Reformasi (1998 - sekarang) 7. Jaringan Pengaman Sosial (Social Safety Net) 1) Mempertahankan anggaran pemerintah untuk pengeluaran kesehatan dan pendidikan. 2) Meningkatkan pemberian bantuan kepada rakyat kecil dengan memperkuat kemampuan lembaga perkreditan untuk usaha kecil dan menengah, khususnya dalam penilaian kredit dan pengawasannya. 3) Menyediakan kredit likuiditas terutama untuk program pengembangan usaha kecil (KKPA, KKUD, dll). 4) Memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja bagi usaha kecil dan mempermudah akses untuk memperoleh pembiayaan tersebut. 5) Memperluas proyek-proyek yang berbasis partisipasi rakyat setempat. 32