Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI Semester 1 Sekolah
- Slides: 10
Mata Pelajaran : Ekonomi Kelas : XI Semester 1 Sekolah : SMA Negeri 1 Jaya Provinsi Aceh Penulis : Herry Oktoriza, S. Pd
Kompetensi Dasar Fiskal Pajak Moneter KOMPETENSI DASAR Kemampuan memahami kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, serta pengaruhnya terhadap perekonomian
Kompetensi Dasar Fiskal Pajak Moneter FISKAL Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dibidang ekonomi yang bertujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara guna mencapai kestabilan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umum Instrumen kebijakan ada 2 1. peraturan mengenai pajak 2. Kebijakan pengeluaran Negara
PAJAK Kompetensi Dasar Pajak merupakan : Fiskal Pajak Moneter Iuran wajib kepa da Nega ra Berd asar kan Unda ngunda ng Tanp a Imba lan seca ra lang sung Macam Pajak berdasarkan sistem Pemungutan
Kompetensi Dasar Fiskal Pajak Moneter 2. Pajak tidak Langsung - Pajak penjualan - pajak pertambahan nilai - bea materai - bea lelang Berdasarkan lembaga pemungutannya: 1. Pajak Pusat - Pajak penghasilan - Pajak kekayaan - Pajak pertambahan nilai - Bea Materai - Pajak minyak bumi - Pajak ekpsor
Kompetensi Dasar Fiskal Pajak Moneter 2 . Pajak daerah - Pajak kendaraan bermotor - Pajak reklame - Pajak tontonan - Pajak radio - bea balik nama
Kompetensi Dasar Fiskal Pajak Moneter MONETER Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah dibidang keuangan dalam hal mengatur jumlag uang yang beredar 2. Instrumen kebijakannya a. Kebijakan Diskonto (Politik Diskonto) b. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) c. Kebijakan Rasio Kas (Cadangan Minimum) d. Pengawasan Kredit
Kompetensi Dasar Fiskal a. Kebijakan Diskonto merupakan kebijakan pemerintah dibidang keuangan dengan cara menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga Pajak Moneter b. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka adalah Kebijakan pemerintah menjual ataupun membeli obligasi ke pasar bebas dengan tujuan mengendalikan jumlah uang yang beredar.
Kompetensi Dasar Fiskal Pajak Moneter c. Kebijakan Rasio Kas merupakan Kebijakan Pemerintah dengan cara mengubah cadangan kas minimum. d. Pengawasan Kredit merupakan kebijakan ini bertujuan agar Bank yang memberikan kredit dan melakukan investasi harus sesuai dengan yang diinginkan pemerintah
Kompetensi Dasar Fiskal Pajak Moneter
- Mata pelajaran kelas 1
- Materi ips kelas 7 semester 2 kegiatan ekonomi
- Rumus angkatan kerja
- Keterkaitan pkn dengan pelajaran lainnya
- Pengurutan dan penyerdahanaan pecahan
- Sukatan bahasa melayu stpm penggal 1
- Pola bandingan pengajian am
- Spi bil 7/2016
- Pedoman penskoran ujian
- Elemen elemen informatika
- Analisis mata pelajaran