Mata Kuliah Komputer Lembaga Keu Perbankan LINGKUP PERBANKAN

Mata Kuliah Komputer Lembaga Keu. Perbankan LINGKUP PERBANKAN

I. Ruang Lingkup Perbankan. Pengertian dan klasifikasi bank, sifat industry perbankan deregulasi perbankan Indonesia. Pengertian bank dan perbankan Fungsi bank Klasifikasi bank Sifat industry perbankan Deregulasi perbankan indonesia

Pengertian bank dan perbankan Pengertian bank adalah lembaga keuangan yang memiliki wewenang untuk menerima deposito atau tabungan dari masyarakat (nasabah) serta mengeluarkan kredit atau pinjaman kepada masyarakat (nasabah). Sedangkan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Kata bank berasal dari Bahasa Italia kuno, yaitu banca yang berarti “table” atau meja, serta bahasa Jerman kuno, banc atau bank yang berarti “bench, counter” yang berarti bangku. Dan memang pada mulanya, bank yang kita kenal sekarang berasal dari counter-counter kecil tempat transaksi pada zaman Renaissance.

FUNGSI BANK Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau fungsi Financial Intermediary. Fungsi bank ini dikemukakan oleh Susilo, Triandoro dan Santoso (2006: 9). Fungsi utama bank secara spesifik dibagi menjadi 3 yaitu: Agent of Trust Agent of Development Agent of Service

Agent of Trust Kepercayaan adalah kunci dan dasar utama kegiatan perbankan ini (trust). Kepercayaan disini meliputi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam penyalurannya kembali ke masyarakat atau bank lain. Kunci utama masyarakat mau menitipkan dana yang mereka miliki kepada bank apabila sudah dilandasi atas dasar kepercayaan kepada bank tersebut. Agent of Develompment Sektor riil dan sektor moneter adalah dua hal perekonomian yang tidak dapat dipisahkan, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Jika salah satunya bekerja kurang baik maka berpengaruh juga pada kurang baik pada sisi lainnya.

Agent of Service Selain kegiatan utama bank menghimpun dan menyalurkan uang, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa disini berupa pengiriman uang, barang berharga, pemberian jaminan bank maupun penyelesaian tagihan. Fungsi bank umum oleh Crosse & Hempel : 1980 Penciptaan Uang Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran Penghimpunan dana simpanan masyarakat Mendukung kelancaran transaksi internasional Penyimpanan barang-barang berharga Pemberian jasa-jasa lainnya

KLASIFIKASI BANK a. b. c. d. Berdasarkan segi fungsi kepemilikannya status cara menentukan harga A. Berdasarkan segi fungsi a. Bank umum (komersial + syariah): Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberi-kan jasa dalam lalu lintas pembayaran. b. BPR: Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasar-kan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

B. Berdasarkan segi kepemilikannya a. Bank Pemerintah: Bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. b. Bank swasta nasional: Bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional Indonesia. c. Bank koperasi: Bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi. d. Bank asing: Bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh asing, baik swasta maupun pemerintah asing. e. Bank campuran: Bank yang modalnya dimiliki swasta nasional Indonesia dan asing, dan pada umumnya sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta Indonesia.

C. Berdasarkan segi status a. Bank devisa Bank yang melaksanakan transaksi luar negeri atau transaksinya berhubungan dengan valas. b. Bank nondevisa: Bank yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan luar negeri atau berkaitan dengan valas. D. Berdasarkan segi cara menentukan harga a. Bank konvensional: Bank yang dalam menentukan harganya menetapkan suatu tingkat bunga tertentu, baik untuk dana yang dikumpulkan maupun disalurkan. b. Bank syariah: Bank yang penentuan harganya tidak menetapkan suatu tingkat bunga tertentu tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Sifat Industri Perbankan Sebagai salah satu sub-sistem industri jasa keuangan. Bank disebut sebagai jantung atau motor penggerak roda perekonomian suatu negara, salah satu leading indikator kestabilan tingkat perekonomian suatu negara. Jika perbankan mengalami keterpurukan hal ini akan terjadi indikator perekonomian negara ybs sedang sakit.

Sifat Industri Perbankan Industri perbankan adalah suatu industri yang sangat bertumpu kepada kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat adalah kepercayaan yang segala-galanya bagi bank. Pada dua sifat khusus industri perbankan tersebut, industri perbankan adalah industri yang sangat banyak diatur oleh pemerintah. Revisi serta penegakannya harus dilakukan sangat hati-hati dengan memperhatikan akibat ekonomi dan fungsi perbankan dalam perekonomian negara serta kepercayaan kepada masyarakat yang harus dijaga.

Deregulasi perbankan indonesia A. Periode Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu. B. Periode Deregulasi 1 Juni 1983 Pada awal tahun 1980 -an, sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah ini kemudian mengalami kesulitan. Bank-bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersediannya likuiditas Bank Indonesia. Demikian juga karena pemerintah menentukan tingkat bunga maka tak ada persaingan antar bank. Hal ini kemudian tabungan menjadi tidak menarik dan alokasi dana tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan deregulasi dibidang perbankan tanggal 1 Juni Tahun 1983 yang membuka belenggu penetapan tingkat bunga tersebut sebenarnya dengan dibukanya belenggu tingkat bunga ini maka timbullah kemungkinan bagi suatu bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0%, yang berarti merupakan penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil.

C. Periode Pakto 1988 Setelah dikeluarkannya PAKTO, kemudian dimulailah pendirian Bank -bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama kali memperoleh izin usaha adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatilla pada tanggal 19 Agustus 1991. Kemudian, disusul oleh BPRS Amanah Rabbaniyah pada tanggal 24 Oktober di tahun yang sama. Ketiga BPRS tersebut beroperasi di Bandung, dan kemudian berdiri BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh. D. Periode Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Titik terang untuk pendirian lembaga bank dengan sistem syariah sebenarnya telah muncul sejak awal tahun 1990 -an. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisaura, Bogor tanggal 19 -22 Agustus 1990, hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22 -25 Agustus 1990. berdasarkan amanat Munas tersebut, maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

E. Periode Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pada Tahun 1998, dikeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. F. Periode Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari’ah, merupakan sebagai kebijakan pemberlakukan yang ditentukan oleh kebijakan dasar dari Peraturan Bank Indonesia, yang merupakan sebagai bank sentral indonesia untuk mengatur dan mengawasi segala kegiatan perbankan di Indonesia. Kegiatan perbankan syari’ah didasari oleh asas, tujuan dan fungsi dari Perbankan Syariah didalam melakukan kegiatan usahanya yang berasaskan Prinsip Syariah/Islam.

sekian