MASYARAKAT MADANI GOOD GOVERNANCE DAN GLOBALISASI KELOMPOK 12

MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE DAN GLOBALISASI

KELOMPOK 12 Marah Muharram Siti Rika Faiqotun Nada Zahrotul Huda Semester : I Kelas : A

PENDAHULUAN Pembahasan dalam bab ini diharapkan pembaca dapat: 1. Mendeskripsikan implementasi masyarakat madani 2. Menganalisis makna yang terdapat dalam “good governance” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3. Menganalisis kemungkinan serta mengantisipasi dampak negatif dari globalisasi.

Masyarakat Madani Apabila dilihat dari kehidupan politik, secara sederhana sistem politik madani adalah sistem politik berperadaban (civilized) dalam pelaksanaannya adalah sistem politik demokratis berdasarkan saling mengawasi dan mengimbangi kekuasaan (check and balance) antara negara (state) dan masyarakat (society), berkeadilan dan bersandar pada kepatuhan dan tunduk pada hukum (law and orde). Konsep masyarakat madani dapat dipahami sebagai masyarakat beradab dan berbudaya. Pembentukan masyarakat madani dapat dilihat dengan cirinya (indikasi), yaitu: kian bertambahnya kelas menengah sosial ekonomi yang berpendidikan tinggi dan mempunyai kekuatan ekonomi, dan semakin terbukanya akses kepada informasi.

Istilah masyarakat madani (civil society) pertama kali digunakan oleh filsuf Scotlandia, Adam Ferguson, untuk menunjukan masyarakat kota yang sudah tersentuh peradaban maju, yaitu suatu masyarakat yang beradab yang membedakan dirinya dengan masyarakat pedalaman yang belum tersentuh kemajuan. Dalam perkembangan lebih lanjut istilah civil society didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang mampu mengimbangi kekuasaan negara. Civil society diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi masyarakat sipil, tetapi sering dikacaukan dengan pembedaan sipil dan militer. Untuk itu Nurcholis. Madjid dan Arief Budiman mencari padanan dengan menyebut sebagai masyarakat madani, suatu istilah yang pertama kali digulirkan oleh Anwar Ibrahim (Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia) ketika mencanangkan Islamisasi ilmu-ilmu sosial. Sementara pengamat sosial Daniel Dakhidae, menggunakan padanan dengan masyarakat warga.

Gerakan-gerakan pro demokrasi merupakan salah satu prasyarat bagi pembentukan masyarakat madani. Beberapa pandangan pakar tentang masyarakat madani, yaitu: 1) Menurut Guiseppe Di Palma kelompok atau gerakan prodemokrasi menyatakan bahwa masyarakat madani (sipil) adalah musuh alamiah dari otokrasi, kediktatoran, dan bentuk-bentuk lain dari kekuasaan yang sewenang-wenang. Dalam kontek ini demokrasii dianggap sebagai pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, bukan hanya politik, tetapi sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. 2) Menurut John Keane bahwa gerakan demorasi bukanlah musuh bebuyutan ataupun teman dekat kekuasaan negara. Demokrasi menghendaki pemerintah untuk memerintah msyarakat sipil secara tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit. Sementara itu, tatanan yang lebih demokratis tidak bisa dibangun melalui kekuasaan negara. Ia juga tidak bisa diciptakan tanpa kekuasaan negara. 3) Menurut A. R. Norton menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat sipil harus berbentuk kerjasam ketimbang konflik dan perebutan kekuasaan. Dengan demikian pemerintah merupakan faktor penting bagi demokratisasi dan pembaruan (reformasi) politik yang merupakan agenda bagi berbagai gerakan dan kelompok dalam masyarakat, aeperti reformasi tetap menjamin stabilitas yang dinamis.

Masyarakat madani juga mengacu kepada kehidupan masyarakat yang berkulitas dan berperadaban. Masyarakat madani tercipta kondisi dimana kesediaan individu-individu untuk menerima berbagai pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Tidak ada satu pihak manapun, termasuk pemerintah dan gerakan-gerakan prodemokrasi yang berhak memaksakan aspirasi dan kemauannya sendiri, apakahdengan bentuk kooptasi atau hura-hura yang pada gilirannya hanya meninbulkan masyarakat tanpa hukum. Oleh sebab itu, gerakan demokratisasi harus mengambil strategi yang lebih halus, berbudaya, berperadaban, bukan dengan jalan konfrontasi yang tidak mustahil mengorbankan masyarakat sendiri. Titik temu antara pemberdayaan masyarakat madani (civil society) dan proses demokratisasi terletak pada gagasan kewarganegaraan (citizenship), yaitu perjuangan untuk pemenuhan hak-hak dasar, khususnya hak-hak sipil, hak politik, hak sosial ekonomi dan kultural. Status warga negara adalah sama dimuka hukum, namun harus diperjuangkan karena adanya kenyataan sosial berupa kehidupan manusia yang berkelas-kelas, seperti kelas bawah (rakyat kecil), kelas menengah dan kelas atas (golongan elit).

Menurut John Rawls kewarganegaraan harus meliputi tiga unsur dalam masyarakat madani, yaitu: 1) Negara bersifat netral terhadap apa yang dimaksud dengan hidup yang baik oleh warga negara. 2) Kehidupan warga negara dibimbing oleh suatu kepentingan keadilan tertinggi, dan 3) Warga negara memisahkan dengan tegas kepentingan umum (publik) dengan kepentingan pribadi (privat). v Masyarakat madani di Indonesia sangat dipengaruhi oleh proses modernisasi, semenjak tumbuhnya kaum terpelajar dan golongan profesional maka dimungkinkan munculnya kesadaran politik untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan dan membentuk suatu masyarakat.

Menurut Robert A. Dahl ada delapan kondisi yang harus ada dalam proses demokratisasi sehingga terciptanya masyarakat madani, yaitu: a) Kebebasan untuk mendirikan dan ikut dalam organisasi (termasuk partai politik). b) Kebebasan menyatakan pendapat, c) Hak untuk memilih, d) Hak untuk dipilih dalam jabatan publik, e) Hak memimpin politik untuk dapat bersaing mendapatkan dukungan suara rakyat. f) Hak untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber alternatif g) Pemilihan umum yang teratur, jujur dan adil. h) Adanya lembaga-lembaga yang dapat membuat kebijakan pemerintah tergantung kepada suara yang diperolehnya. v Kedelapan itu dapat diringkas menjadi tiga, yaitu kompetisi bersaing, partisipasi politik dan kebebasan sipil berpolitik.

Di samping itu proses demokratisasi menuju masyarakat madani, tercipta suatu kondisi masyarakat yang demokratis, yaitu: 1) Identifikasi diri suatu gerakan sosial dengan menggunakan cara-cara demokratis. 2) Konstitusi yang secara eksplisit yang menggambarkan dan membatasi otoritas pemegang kekuasaan. 3) Partai-partai politik saling berkompetisi untuk memperoleh suara. 4) Tanggung jawab seluruh pemegang kekuasaan pada para pemilihnya, artinya seluruh pemegang kekuasaan dipilih oleh rakyat baik langsung maupun tidak langsung. 5) Keterlibatan langsung atau tidak langsung warga negara di dalam proses pengembalian keputusan politik. 6) Hak memilih dan dipilih bagi kaum perempuan secara proporsional dan profesional. 7) Pemungutan suara dalam pemilihan umum dilakukan secara rahasia.

Good governance Keberhasilan pembangunan ekonomi adalah daya saing melalui efisiensi pelayanan, mutu dan kepastian kebijakan publik. Dalam menghadapi tantangan tersebut salah satu prasyarat yang harus dikembangkan adalah good governance, yaitu tata kepemimpinan atau tata kepemerintahan yang baik. Good governance dapat bermakna sebagai kinerja suatu lembaga yang mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik. Pemerintah yang baik adalahbaik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat serta terbebas dari gerakan anarkis yang bisa menghambat proses pembangunan.

Pengaruh Good governance di Indonesia dilatarbelakangi oleh faktor tuntunan eksternal dan internal, yaitu: a) Faktor eksternal, adalah pengaruh globalisasi yang mendorong Negara-nega menghormati prinsip pasar dan demokrasi, negara luar menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negri Indonesia yang menjadi prasyarat terjadinya pergaulan internasioal yang saling menguntungkan. b) Tuntunan internal, yaitu krisis multidimensional yang terwujudnya korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), keadaan ini telah merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. v Realitas sejarah ini mengiring pada wacana untuk menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan desentralisasi penyelenggaraan Negara.

Menurut UNDP (1997) menyatakan bahwa karakteristik yang harus dianut dalam praktek pemerintahan yang baik yang saling terkait satu sama lain, meliputi sebagai berikut: 1) Partisipatif 2) Aturan Hukum ditaati (prinsip rule of law) 3) Transfaransi 4) Memiliki Daya Tanggap 5) Kebijakan yang berorientasi kepada Konsensus 6) Berkeadilan 7) Efektif dan Efisien 8) Akuntabilitas 9) Visi strategis. v Pada prinsipnya karakter dasar good governane adalah semangat pluralisme, saling berorientasi dan tegaknya prinsip demokrasi.

Pengertian Globalisasi GLOBALISASI Globalisasi merupakan suatu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit sama tanpa dibatasi oleh kedudukan geografi suatu negara. Melalui proses ini dunia tidak lagi mempunyai perbatasan dengan ruang udara dan terbuka luas untuk dimasuki oleh berbagai informasi yang disalurkan melalui media komunikasi, seperti internet, media elektronik dan teknologi cyber. Perkembangan ini memungkinkan hubungan antara sebuah negara dengan negara lain dan hubungan sesama manusia dilakukan secara singkat. Definisi globalisasi dapat dirumuskan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari aspek hubungan antara manusia karena perkembangan teknologi informasi. Para pemikir Barat menyatakan bahwa globalisasi adalah sebagai suatu proses kehidupan yang serba luas meliputi segala aspek kehidupan, seperti politik, ideologi, sosial budaya, ekonomi yang dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia (dunia tanpa batas).

Apa itu globalisasi? Secara ekonomi, globalisasi merupakan proses pengintegrasikan ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam sebuah sistem ekonomi global. Globalisasi melibatkan penciptaan satu ekonomi dunia tidak hanya merupakan totalitas dari perekonomian nasionalnya, melainkan sebuah realitas independen yang kokoh. Menurut James Petras proses globalisasi adalah aliran modal, komoditas, teknologi dan tenaga kerja berskala dan berjangka panjang melintasi perbatasan negara. Bagaimana globalisasi terjadi? Ada tiga penyebab perkembangan pesat globalisasi, yaitu: • Kemajuan teknologi atau revolusi reformasi. • Permintaan pasar dunia. • Logika kapasitas. Sebagai kekuatan penggerak dari globalisasi menurut James Petras adalah negara-negara imperal pusat, perusahaan multinasional dan bank dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional. Negara menjadi motor penggerak globalisasi karena ia memiliki kekuasaan dalam mengatur formulasi strategis globalisasi, alokasi sumber daya ekonomi pada aktor-aktor global.

Kapan globalisasi terjadi? Globalisasi terjadi ketika ditetapkannya formasi sosial global baru dengan ditandai oleh diberlakukannya secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan perdagangan bebas (freetrade), yakni dengan berhasilnya ditandatanganinya kesepakatan internasional tentang perdagangan pada bulan April 1994 di Maroko. Kesepakatan ini merupakan suatu perjanjian internasional, perdagangan yang dikenal dengan nama General Agreement On Tariff and Trade (GAAT). GAAT merupakan suatu kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku perdagangan antar pemerintah. GAAT juga merupakan forum negosiasi perdagangan antar pemerintah serta merupakan pengadilan untuk menyelesaikan jika terjadi perselisihan dagang antar bangsa. Kesepakatan ini dibangun proteksionis dan dibangun atas keyakinan bahwa persaingan bebas akan menguntungkan bagi negara-negara yang menerapkan prinsip-prinsip efektifitas dan efesiensi. Pada tahun 1995, suatu organisasi pengawasan perdagangan dan kontrol perdagangan dunia dikenal sebagai World Trade Organization (WTO) yang merupakan salah satu aktor forum perundingan antar perdagangan dari mekanisme globalisasi yang terpenting.

Proses Globalisasi Akibat globalisasi ruang tempat kita hidup di dunia terasa sempit. Hal ini disebabkan menurut Robertson karena keterkaitan dalam budaya sosial dalam empat unsur, yaitu: 1. Individu yang menimbulkan individualisme. 2. Masyarakat nasional, yaitu menimbulkan pembentukan masyarakat sebagai negara bangsa modern. 3. Sistem masyarakat internasional, saling ketergantungan antar bangsa dalam berbagai pengaturan. 4. Kemanusiaan, yang menimbulkan humanisasi yang tidak membedakan ras, kelas dan gender dalam kaitan dengan kesempatan dan hak setiap manusia.

Karakteristik dari proses globalisasi dapat dilihat sebagai berikut: a. Globalisasi lahir bersamaan dengan modernisasi di Barat sejak abad ke XVI, saat dimulai terjadi sistematisasi kehidupan ekonomi, hubungan internasional antar negara, dan lahirnya budaya global. Proses ini terus berkembang sejak sekarang dalam akselerasi yang semakin cepat. Masuknya budaya Barat ke Indonesia terjadi dengan ekspansi perdagangan rempah yang diikuti dengan kolonialisasi. b. Globalisasi yang berarti terjadinya hubungan sistemik dari semua hubungan-hubungan sosial di bumi ini. Kehidupan dan penghayatan umat manusia telah menyatu karena teknologi komunikasi. c. Globalisasi mencakup fenomenologi kontraksi. Dunia seakan menciut bukan dalam arti materi, tetapi dalam arti yang abstrak. Ruang biasanya diukur dengan waktu. Dengan komunikasi yang cepat maka ruang terasa lebih pendek atau terjadi kontraksi. Proses globalisasi implisit eliminasi ruang secara fenomologis dan generalisasi waktu.

d. Fenomena globalisasi sifatnya refleksi, artinya menimbulkan kesadaran atas kemanusiaan, misalnya rasa simpatik terhadap penderitaan bencana alam, perang, adanya pasar global dan HAM. Proses globalisasi berarti lenyapnya pertentangan antara universalisme dan partikularisme, gemeinschaft dan gesselschaft, publik dan swasta, dunia kerja dan keluarga. e. Pemisahan itu terikat dalam konteks ruang dan waktu. Proses globalisasi berakibat sekat-sekat pembatasan ruang dan waktu semakin hilang. Seseorang adalah sekaligus individu dan anggota umat manusia. f. Globalisasi berarti menghadapi kenyataan serba-muka antara risiko dengan kepercayaan. Dewasa ini orang hanya percaya kepada orang yang dikenal, sifatnya fisik-material serta hadir disini. Dalam era globalisasi kita percaya pada orang yang tidak dikenal, kekuatan-kekuatan impersonal dan norma-norma seperti norma-norma pasar, hak asasi manusia dan sebagainya.

Peranan Negara Dalam Globalisasi liberal telah membangun pandangan bahwa negara telah melemah di hadapan globalisasi. Negara tidak lagi mampu berperan dilingkungan global untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, karena lingkungan global, modal dan perusahaan-perusahaan global lah yang mampu beraktifitas secara tidak terbatas. Pandangan ini dikemukakan oleh Kenichi Ohmae yang menyatakan bahwa negara-bangsa tidak lagi mempunyai kemampuan untuk terlibat dalam perekonomian global karena pola pikirnya yang lebih menekankan kepada kepentingan nasional. Kepentingan nasional dari negara adalah sesuatu yang telah merosot, menurut Ohmae, negara-bangsa yang masih menjalankan kebijakan berdasarkan kepentingan nasional mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah, seperti Australia.

Kegagalan lain dari negara-bangsa adalah ketikmampuannya dalam mengontrol aktor-aktor ekonomi non-negara dan modal yang berada di dalam wilayahnya. Ketika negara-bangsa mengeluarkan kebijakan dan aktivitas yang dirasakan membahayakan kedudukan modal, mereka dengan begitu mudah memindahkan investasinya ke negara lain yang menguntungkan akibat berlangsungnya sistem ekonomi global. Peran negara-bangsa sebetulnya masih ada dalam era global, yaitu membuat kebijakan perpajakan (pajak bertarif rendah), sehingga negara masih memiliki kesempatan untuk mensejahterakan rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan yang populis.

Tidak selamanya perusahaan global akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat, seperti contoh berikut ini: Privatisasi sektor air yang terjadi di Bolivia, akibatnya banyak masyarakat kehilangan akses terhadap air bersih. Kondisi ini berakhir dengan terjadinya protes besar-besaran terhadap kebijakan tersebut yang berakhir dengan diusirnya perusahaan swasta penyedia jasa air tersebut. Di Inggris, privatisasi air telah menyebabkan ribuan penduduk tidak dapat membayar tagihan yang melonjak hingga 450% semenjak privatisasi yang dilakukan semana pemerintah Perdana Menteri Margaret Thatcher berkuasa, sebagai hasilnya penyakit desntri mewabah di masyarakat. Globalisasi juga mempunyai dampak terhadap kekuasaan suatu negara. Proses globalisasi sering mempengaruhi pergeseran kekuasaan yang tidak selalu mendukung mereka yang berkuasa. Tuntutan transparansi dan keterbukaan telah mempengaruhi efektifitas kekuasaan yang sering mempengaruhi terjadinya pergeseran kekuasaan. Kebijakan menghadapi terorisme menuntut koordinasi karena pengaruh globalisasi dari terorisme.

Krisis kekuasaan negara telah mendorong proses desentralisasi kekuasaan negara. Dalam politik kebuyaan terdapat suatu kecenderungan ke arah demokrasi liberal. Sektor-sektor yang tradisional semula dikuasai oleh negara semakin diambil alih oleh sektor swasta, seperti dalam bidang keamanan yang semula oleh pemerintah beralih kepada SATPAM sebagai penjaga kemanan di kantor-kantor atau perumahan ekslusif (mewah). Dalam politik internasional dengan munculnya organisasi, seperti PBB, WTO, IMF dll, merupakan contoh dari munculnya unit-unit politik supranasional yang dikaitkan dengan ide atau konsep pemerintahan global (global governance).

Pengaruh Globalisasi Terhadap kehidupan Ekonomi Dalam globalisasi ekonomi, telah berlaku peningkatan dalam ketergantungan perdagangan. Perusahaan-perusahaan dan perdagangan terus meningkat melalui investasi asing di suatu negara, sehingga perluasan perusahaan telah melampaui batas negara. Perspektif ini dapat dilihat melalui kegiatan berikut: § Perusahaan multinasional yang mempunyai kegiatan di luar negaranya meliputi eksport-import dan produksi bahan jadi. § Perusahaan multinasional menjalankan usaha di berbagai negara. § Perusahaan multinasional melihat ekonomi dunia sebagai satu, yaitu memperoleh bahan mentah dan menjual produksi ke seluruh dunia. v Proses globalisasi melalui tiga jalur, yaitu tranfer modal, ilmu pengetahuan dan teknologi dan tranfer skill. Ketiga ini mata rantai yang diterima negara berkembang.

Akibat kesulitan negara-negara maju terhadap: * Lahan untuk investasi sudah tidak tersedia. * Pasar hasil produksi sudah jenuh, dan * Sumber bahan baku dan energi langka. Akibat kesulitan terhadap tiga hal tersebut, negara maju melontarkan isu baru yang disebut globalisasi, yaitu ideologi baru kaum kapitalis internasional untuk menghegemoni dan mendonasi pola pikir dan pola perilaku masyarakat negara-negara sedang berkembang untuk tetap berkeyakinan bahwa dengan bekerja sama dengan negara maju, mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Oleh sebab itu globalisasi mendapat kritikan dari tokoh-tokoh negara berkembang yang dilontarkan pada konferensi tingkat tinggi negara-negara kelompok 15(G-15) di jakarta tanggal 30 -31 Mei 2001, yaitu: Mahathir Muhammad (mantan Perdana Menteri Malaysia), menyatakan: v Globalisasi akan meminggirkan negara berkembang, karena negara maju memiliki teknologi komunikasi yang canggih dan dapat memaksakan kepada negara berkembang untuk meliberalisasikan perdagangannya tanpa peduli apakah siap atau tidak untuk menanggung prosesnya. v Negara maju menekan negara berkembang untuk menyepakati sebuah babak baru negosiasi di WTO. v Negara berkembang belum mampu membiayai infrastruktur teknologi komunikasi canggih. v Negara maju kaya dengan informasi sedangkan masyarakat negara berkembang miskin dalam informasi.

Robert Gabriel Mugabe (presiden Zimbabwe), menyatakan: Ø Hubungan antara negara maju dengan negara berkembang tidak setara, melainkan kecenderungan berpola penjajah dengan jajahannya. Ø Dominasi negara maju sudah cenderung ke arah penguasaan dan merendahkan peradaban negara lain. ü Sekalipun adanya kritik terhadap globalisasi ekonomi, namun Joseph Stiglitz (pemenang hadiah Nobel bidang Ekonomi) melihat sisi positif dari globalisasi di mana dengan bantuan luar negeri suatu negara telah memperbaiki standart kehidupan jutaan orang di seluruh dunia.

Globalisasi ekonomi telah semakin memperluas jangkauan kegiatan ekonomi sehingga tidak lagi terbatas pada suatu negara. Kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, komunikasi transportasi telah memungkinkan arusa orang, barang, jasa dan informasi bergerak dengan jauh lebih cepat, dalam jumlah semakin besar dan dengan biaya semakin murah. Konsekwensi proses globalisasi ekonomi tersebut sangat besar terhadap negara manapun. Kegiatan produksi dapat dilakukan dimanapun, dengan bahan mentah atau setengah jadi dari manapun dan untuk dipasarkan dimanapun juga. Kegiatan apapun yang dilakukan di suatu negara tidak dapat lagi didasarkan semata-mata atas standar lokal tetapi juga dengan standar internasional.

Ekonomi nasional akan semakin terintegrasi ke dalam ekonomi dunia. Persaingan bukan lagi antar negara, tetapi antar unit produksi yang berada di seluruh dunia. Di kawasan Asia Pasifik, semua itu akan terjadi pada tahun 2020, di kawasan Asia Tenggara bahkan lebih cepat lagi. Ekonomi abad 21, merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan besar yang mungkin terintegrasi dengan tanpa jaringan bataas teritorial negara. Perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi ini menurut Tanri Abeng, antara lain dalam bentuk-bentuk berikut: • Globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global. • Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau nelakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio atau langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon dan PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (Build operate transfer) bersama mitra usaha dari manca negara.

• • • Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional dan atau buruh yang diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi pergerakan manusia (human movement) akan semakin mudah dan bebas. Globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui ; TV, radio, media cetak lainnya. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluaskan pasar ke berbagai negara di dunia untuk barang-barang yang sama, Sebagai contoh, KGC, celana Jeans, Hamburger dll, telah melanda pasar di mana-mana. Akibatnya selera masyarakat di dunia baik yang berdomisili di kota ataupun di desa menuju selera global. Globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin ketat dan fair. Bahkan, transaksi menjadi semakin cepat karena “less paper/documents” dalam perdagangan dapat menggunakan jaringan-jaringan teknologi telekomunikasi yang semakin canggih.

Manusia, seperti menjamurnya kursus dan latihan keterampilan teknologi informatika dan komputer. Keadaan ini menunjukan bahwa manusia sudah mulai ketergantungan terhadap teknologi komputer. Aflin Tofler membagi peradaban dunia menjadi tida tingkatan, yaitu: • pertama, masyarakat pertanian (agraris) atau tradisional • Kedua, masyarakat industri, dan • ketiga, masyarakat informasi. Di Indonesia ketiga peradaban itu ada semuaa dalam masyarakat, walaupun sebagian besar ada peradaban agraris dan industri. Peradaban masa depan ialah masyarakat informasi, yaitu peradaban di mana jasa informasi sudah menjadi komoditas utama dan interaksi manusia sudah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dewasa ini bagi masyarakat yang telah memasuki peradaban ini pun telah mempersiapkan diri untuk memasuki peradaban masyarakat berbasis pengetahuan (kowledge based society).

Masyarakat informasi sudah mengglobal yang dirancang bersama-sama oleh negara-negara di dunia. Konferensi Tingkat Tinggi masyarakt informasi (World Summit on the Information Society (WSIS) tahun 2003, telah menyusun rencana aksi bagi tiap negara, antara lain agar semua sekolah, universitas, perpusatakaan, lembaga pemerintah dan rumah sakit sudah terhubung dalam jaringan teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2015. Pada saat yang sama 50% penduduk dunia sudah dapat mengaksesnya. Definisi masyarakat informasi menurut Rogers adalah mayoritas terdiri dari para pekerja informasi, mencara nafkah dengan informasi. Kegiatan utamanya adalah mengumpulkan, mengolah, memproduksi, mendistribusikan informsai serta menciptakan teknologi informasi. Kegiatan teknologi komunikasi diharapkan akan mampu mengkoordinir dan mengaitkan berbagai aspek kegiatan manusia dalam suatu jaringan pelayanan terpadu. Hampir semua bangsa di dunia saling berlomba menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya serta menggunakan teknologi tersebut untuk menciptakan keunggulan kompetitif bangsa.

Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamu’alaikum wr. wb