MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA Permasalahan Regional Kesenjangan Antara

MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA

Permasalahan Regional Kesenjangan Antara KAwasan TIMur INdonesia (KATIMIN) dengan KAwasan BARat INdonesia (KABARIN) F Kesenjangan Antara Luar Pulau Jawa dengan Pulau Jawa F Kesenjangan Antara Pusat Industri dengan Bukan Pusat Industri (khususnya di Pulau Jawa) F

Kluster Industri Indonesia 63% terkonsentrasi di Jawa; 12, 6% di Sumatra 4, 83% 12, 60% NAD 8, 14% 0, 78% Sumut 0, 91% Kaltim Kep. Riau Sulut Sumbar Riau Kalbar Jambi Kalten g Babel Bengkulu Sulteng Maluku Kalsel Sumsel Sulsel Lampung DKI Jakarta Jabar 62, 79% 26, 36% Sultra Jateng Jatim Banten DI Yogya 12, 80% 4, 41% Maluku Utara Gorontalo Irian Jaya Barat Papua 11, 02% Bali NTB NTT 18, 14% 3

1 Industri Indonesia terkonsentrasi secara geografis ke Kabarin (Kawasan Barat Indonesia), yaitu Jawa, Bali dan Sumatra. Ini terlihat dari aktivitas industri manufaktur, pajak-pajak pusat, dana & kredit perbankan Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Menurut Pulau: 1976 -2004 (%) 4 Sumber: Diolah dari BPS

Do local fundamental indicators matter? Distribusi Geografis Penyerapan Tenaga kerja industri (%)

KLUSTER INDUSTRI BESAR & SEDANG (IBS) DI JAWA: POLA DUA KUTUB (BIPOLAR PATTERN) Di Jatim, kawasan tengah (Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Kediri) merupakan growth pole

Penyebab…. n n n Jargon Politik Kekhawatiran yang berlebihan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Jargon Sistem Ekonomi latah terhadap sitem “tricle down effect” yang sudah pernah berhasil di negara yang sudah maju Jargon Strategi Ekonomi Strategi penentuan lokasi-lokasi pertumbuhan disebut National Urban Development Strategic (NUDS)

Otda sudah dimulai sejak 1903… Sumber: Jaya & Dick (2001)

Upaya Desentralisasi dan Sentralisasi 1990 -2000 (lanjutan. . . )

UU NO. 32 TH 2004 UU NO. 33 TH 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH A TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTAR PUSAT DAN DAERAH HARUS MAMPU MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN SENDIRI GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SERTA DITUNTUT KEMAMPUAN MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI EKONOMINYA.

OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PUSAT AUTONOMOUS REGION KOTA PERUBAHAN MENDASAR PROVINSI DESA KABUPATEN – Dati I & II menjadi Propinsi dan Kabupaten/Kota – Pemerintah daerah menjadi Badan Eksekutif Daerah (Kepala daerah+Perangkat Daerah Otonom). Implikasinya, keterpisahan eksekutif & legislatif. – Memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi (hanya sampai dengan Propinsi). Implikasinya: n n Gubernur tetap wakil pusat Kabupaten & Kota bebas dari intervensi pusat

KERANGKA HUBUNGAN PUSAT-DAERAH

PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH PERSENTASE (%) PAD Propinsi (Total): BAGI HASIL DAU/DAK Tahun 2001 33, 9 26, 1 22, 8 Tahun 2002 39, 4 21, 4 19, 3 Kabupaten/Kota (Total): Tahun 2001 6, 5 17, 6 68, 1 Tahun 2002 7, 4 16, 5 62, 2 Ketergantungan terhadap transfer dana dari pusat terus berlanjut

JUMLAH PUNGUTAN & PERATURAN DAERAH

REINVENTING PERAN PEMDA & DPRD ENTREPRENEUR JELI, INOVATIF, PRO-AKTIF KOORDINATOR DALAM KEBIJAKAN & STRATEGI FASILITATOR PERBAIKAN LINGKUNGAN PERILAKU STIMULATOR PRO-BISNIS

Pembagian Urusan Pelayanan Masyarakat? Standar Minimum Lemahnya Koordinasi antarsektor & daerah Eksternalitas antar daerah Pembagian Pendapatan Fanatisme Daerah • Putra Daerah (PAD) • Aset Daerah Disintegrasi?

Upaya – upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menarik dan menumbuhkan investasi swasta Kantor Perijinan Debirokratisasi Perijinan Membangun kepercayaan & kepastian berinvestasi Jaminan Kepastian Hukum & Keamanan Membantu dalam kegiatan sosialisasi • Pelayanan satu atap satu pintu • PROTAP jelas • Besarnya biaya jelas • Pengadaan tanah, tanggung jawab Pemkab dan diperhitungkan sebagai penyertaan modal • Memfasilitasi proses perijinan ke Pusat Setiap rencana investasi Pemkab selalu melibatkan Lembaga Legislatif dan Muspida Pemkab membantu investor dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat

BAGAIMANA MENGELOLA EKONOMI & BISNIS LOKAL