MANAJEMEN PNS DAN PEMBINAAN JF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

MANAJEMEN PNS DAN PEMBINAAN JF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Oleh : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Setjen KKP Maros, 18 Juli 2018

OUTLINE Manajeme n PNS Pembinaa n JF Target AK & Tunkin Penutu p

MANAJEMEN PNS

Manajemen pns 1 • REKRUTMEN 2 • PROMOSI 3 • PENGEMBANGAN 4 • PENGGAJIAN 5 • MANAJEMEN KINERJA 6 • DISIPLIN & ETIKA 7 • PENSIUN 8 • PERLINDUNGAN

1. Rekrutmen/Pengadaan Pegawai PRINSIP PENGADAAN CPNS TRANSPAR AN OBYEKTIF TIDAK BEBAS DARI KKN DISKRIMINA TIF DIPUNGUT BIAYA SETIAP PELAMAR WAJIB IKUT TES!!! SKD SKB • TES WAWASAN KEBANGSAAN • TES INTELEGENSI UMUM METODE CAT METODE COMPUTERIZED JARINGAN ACCES S POINT • TES KARAKTERISTIK PRIBADI PESERTA SKD YANG MEMENUHI PASSING GRADE 3 X FORMASI • TES KOMPETENSI BIDANG • TES PSIKOLOGI LANJUTAN • TES WAWANCARA PESERTA SKB

2. Promosi/Seleksi Terbuka Mekanisme Penjaringan Strategi Rekrutmen 1 Development* Mendapatkan kandidat terbaik dari lingkup KKP 2 Borrowing Mendapatkan kandidat terbaik dari K/L lain. 3 Buying Mendapatkan kandidat terbaik dari Non PNS/ASN *Prioritas utama pada Strategi Development

Metode Seleksi TALENT MATRIKS PEDOMAN STRATEGI PENEMPATAN Rekomendasi Distribusi Membangun Pemerintahan Berkinerja Tinggi MANFAAT SELEKSI TERBUKA DENGAN PENGGUNAAN TALENT MATRIKS § Meningkatkan - Obyektivitas - Transparansi - Terukur § Berorientasi pada Kinerja § Mendapatkan Pejabat yang berkinerja tinggi dan berkompetensi tinggi. § Mendapatkan Pejabat yang berintegritas tinggi.

Tujuan Seleksi Laut adalah Masa Depan Bangsa Profil ASN KKP

3. Pengembangan PROSES TALENT POOL Talent Acquisition Visi & Misi KKP Nilai Budaya “INI KKP” JPT MODEL Rating Kinerja Kandidat Terbaik, berdasarkan Capaian KINERJAKU dan PPK PNS KKP Assessment Talent Selection Potensi dan Kepribadian Extraordinary Competency Model KKP Strategic Identification Model Kompetensi Talent Candidate adalah yang memiliki IKK = 0 dengan Job Person Match di atas 95% pada Potensi, Kepribadian dan Kompetensi Pontensi & Kompetensi High Talent Mapping Rising Star Kandidat JPT Potensial Dead Wood Prestasi Kerja High L EADERSHIP D EVELOPMENT P ROGRAM 6

Pemetaan Pegawai TALENT POOL KKP Pontensi & Kompetensi High K 7 High Competency, Low Performance K 8 Meet Competency, Low Performance K 9 Low K 3 Promotable, Development Performance K 4 Promotable, Development Competency & Performance K 6 Dead Wood Meet Performance Low Competency K 1 1. Pemetaan terhadap Potensi (Kecerdasan & Kepribadian), Kompetensi (Tuntutan Jabatan & Extraordinary), dan Prestasi Kerja dilakukan secara periodik; Rising Star K 2 Promotable, Development Competency K 5 High Performance, Low Competency Prestasi Kerja (SKP & PKP) 2. Kandidat Potential yang berada pada KUADRAN 1 (RISING STAR) – TOP TALENT adalah para kandidat yang siap menduduki jabatan strategis di KKP. Dalam LDP, para kandidat mengikuti Program FAST TRACK LDP; 3. Kandidat Potential yang berada pada KUADRAN 2, 3, dan 4 (PROMOTABLE) adalah para kandidat yang untuk siap dalam High menduduki jabatan strategis di KKP harus mengikuti Program MIDDLE TRACK LDP.

Aplikasi Penataan SDM penataansdm. kkp. go. id/ikk/main/login. php

5. Manajemen Kinerja Lima Prinsip Eksekusi Strategi dalam Manajemen Kinerja 12

Cascading & Alignment Indikator Kinerja Target dan Indikator Kinerja di cascadiing hingga Level Unit Kerja terkecil & ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja serta ke Individu yang ditetapkan dalam Form SKP Menteri KP Level I KKP Level II KKP Level III KKP Level IV KKP Pelaksana/JFU/JFT SS, IKU dan Target level 1 diturunkan ke Provinsi sesuai kewenangan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 13 13

Siklus Pengelolaan Kinerja Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Renstra Renja RKAKL Capaian & Penghargaan lain PK Renaksi Kinerja Output & Outcome Penetapan IKU Target IKU & Renaksi Baru Manual IKU Reward & Punishment Pengumpulan Data dukung Evaluasi Mandiri (LKE) Evaluasi Program & Rencana Aksi Evaluasi Kinerja Perencanaan Kinerja Pengukuran Bulanan Triwulanan/Tahunan Analisa informasi LKj Dokumentasi Data dukung Pelaporan Kinerja Pelaporan Online Pengukuran Kinerja

Integrasi Kinerja Organisasi & Individu 15

PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI TENTANG PEMBERIAN, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KKP BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, SEKRETARIAT JENDERAL

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA Capaian Kinerja Organisasi Diberikan kepada: & Menteri Pegawai Aktif (CPNS dan PNS) Capaian Kinerja Pegawai Perilaku Non Disiplin Presensi Unsur-Unsur Besaran Pemberian 0% Disiplin Presensi Perilaku [PERCENTAGE] Kinerja 60% Kelas Jabatan

Penghitungan Pembayaran TUNKIN Pada Aplikasi SKP TUKIN = ( 60% x [KINERJA] ) + ( 40% x [PERILAKU] ) TANGGUNG RENTENG [Kinerja Organisasi] + [Kinerja Pegawai] PENILAIAN 3600 [Perilaku Non Displin Presensi] + [Disiplin Presensi] CAPAIAN SKP PRESENSI

PEMBOBOTAN KINERJA ORGANISASI 100% Menteri JPT Madya JPT Pratama Administrator 35% 30% Pengawas JFU 25% 20% JFT Menyesuaikan Kelas Jabatannya

PEMBOBOTAN KINERJA PEGAWAI JPT Madya JPT Pratama Administrator 25% 30% 35% Pengawas 35% 40% JFU Menyesuaikan Kelas Jabatannya JF T Kerja ya. .

PERILAKU NON DISIPLIN PRESENSI PEMBOBOTAN Penilaian Pejabat Struktural PENILAIAN 360° JFT/JFU • JPT MADYA = 25% • JPT PRATAMA = 20% 60% • ADMINISTRATOR & PENGAWAS = 15% • JFU : 10% 15% 10% 20% • JF : MENYESUAIKAN KELAS JABATAN

PEMBOBOTA N: Disiplin Presensi JPT Madya JPT Pratama 15% Pengawas 20% JFU 25% Administrator 25% JF T 30% Menyesuaikan Kelas Jabatannya

PEMBOBOTAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA = 60% JABATAN KO KP Menteri 100% 35% 25% JPT Madya/Eselon I 30% JPT Pratam/Eselon II 25% 35% Administrator/Eselon III 25% 35% Pengawas/Eselon IV 20% 40% JFU JFT Mengikuti se-level PERILAKU = 40% PNDP DP 25% 15% 20% 15% 25% 10% 30% 5% 35% TOTAL 100% 100%

PEMBERIAN … CPNS diberikan 80% PNS formasi JFT namun belum diangkat diberikan 85% KEEP WORK!!!

PEGAWAI TUGAS BELAJAR DAN DIKLAT/SHORT COURSE Pejabat Struktural Kelas Jabatan 7 JFT Terampil Kelas Jabatan 7 JFT Keahlian Pegawai Diklat/short course Kelas Jabatan 5 Kelas Jabatan 6 JFT Penyelia Dikenakan pengurangan 0, 35% perhari dari bobot Disiplin presensi JFU kelas jabatan diatas 7 Kelas Jabatan 7 Tetap di Kelas Jabatannya JFU

PENAMBAHAN TUNKIN Kinerja Organisasi Sangat Baik +3% Baik +2% Kinerja Pegawai Sangat Baik +2, 5% Baik +1, 5% Capaian Perilaku Non Disiplin Sangat Baik +2% Baik *Penambahan dari besaran bobot di kelas jabatannya +1%

PENGURAN GAN TUNKIN Kinerja Organisasi Kurang -3, 75% Buruk -5% Kinerja Pegawai Cukup -5% Kurang -7, 5% Capaian Perilaku Non Disiplin Cukup -10% Kurang *Pengurangan dari besaran bobot di kelas jabatannya -20%

PENGURAN GAN TUNKIN… Tidak masuk kerja/tdk berada ditempat kerja selama 7, 5 / 6, 5 jam; Tidak Presensi Terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya Dijatuhi Hukuman Disiplin

PENILAIAN PERILAKU NON DISIPLIN PRESENSI (PNDP)

PNDP : NILAI YANG DIDASARKAN PADA 6 (ENAM) ASPEK PENILAIAN ATAS PERILAKU PEGAWAI SEHARI-HARI UNTUK MENDUKUNG KINERJANYA. 6 Aspek PNDP 1. Orientasi Pelayanan 2. Integritas 3. Komitmen 4. Disiplin 5. Kerjasama 6. Kepemimpinan Penilaian Perilaku 1 2 • Periode Semester • 1 Januari- 30 Juni • Periode Semester • 1 Juli -30 Desember 1 Tahun Penilaian

METODE PELAKSANAAN PENILAIAN NON DISIPLIN PRESENSI What Is ATASAN (Evaluator) Evaluee Evaluvator REKAN KERJA 360° (Evaluator) Adalah pegawai yang ditugaskan ditetapkan sebagai penilai perilaku bagi pegawai lain. REKAN KERJA (Evaluator) BAWAHAN adalah pegawai yang dinilai perilakunya 1. Bersifat Rahasia (hanya Pimpinan yang memiliki Akses untuk Evaluasi dan Monitoring) 2. Bisa Meminta Pendapat/masukan Rekan lain

EVALUATOR ATASAN LANGSUNG : • Pegawai yang melakukan • Pegawai yang dalam supervisi secara langsung hubungan pekerjaannya terhadap pekerjaan Evaluee dan memiliki jabatan yang setara secara hierarki berada 1 tingkat dengan Evaluee. Rekan untuk di atas Evaluee. pejabat eselon I adalah pejabat eselon I lainnya di q Apabila Evaluee tidak memiliki lingkungan Kementerian atasan langsung, maka: Kelautan dan Perikanan; v v Atasan dari atasan langsung menetapkan Evaluator dari pejabat di unit kerjanya yang setingkat dengan atasan langsung Evaluee untuk memberikan masukan penilaian perilaku; Dalam hal tidak terdapat pejabat yang setingkat dengan atasan langsung Evaluee, maka atasan dari atasan langsung dapat menjadi Evaluator. BAWAHAN : Rekan Kerja: q Rekan untuk pejabat eselon II pada q q q kantor pusat adalah pejabat eselon II lainnya pada kantor pusat di lingkungan unit eselon I masing-masing; Rekan untuk pejabat eselon III pada kantor pusat dan UPT adalah pejabat eselon III lainnya di lingkungan unit eselon II masing-masing; Rekan untuk pejabat eselon IV adalah pejabat eselon IV lainnya di lingkungan unit eselon III masing-masing; Rekan untuk Pejabat Eselon V adalah Pejabat Eselon V lainnya di lingkungan unit eselon IV masing-masing; Rekan untuk Pelaksana adalah pelaksana lainnya di lingkungan unit eselon IV masing-masing; Pimpinan unit Eselon II/IV pada UPT tidak memiliki Evaluator rekan; Pegawai yang menerima tugas secara langsung dari Evaluee dan secara hierarki berada 1 tingkat di bawah Evaluee. q Untuk pejabat fungsional: v Apabila tidak dapat dibedakan level tanggung jawab serta tidak ada fungsi supervisi secara berjenjang maka pejabat fungsional tidak memiliki bawahan. v Apabila jabatan fungsional memiliki kewenangan dan tanggung jawab supervisi secara berjenjang maka bawahan adalah pejabat fungsional yang level kedudukannya lebih rendah.

BOBOT EVALUATOR NO 1. ATASAN LANGSUNG REKAN BAWAHAN 60% 30% 10% TIDAK ADA NILAI DARI ATASAN - 60% 40% TIDAK ADA NILAI DARI REKAN 70% - 30% TIDAK ADA NILAI DARI BAWAHAN 80% 20% - TIDAK ADA NILAI DARI ATASAN DAN REKAN - - 100% TIDAK ADA NILAI DARI ATASAN DAN BAWAHAN - 100% - TIDAK ADA NILAI DARI REKAN DAN BAWAHAN 100% - - 60% 40% - TIDAK ADA NILAI DARI ATASAN - 100% - TIDAK ADA NILAI DARI REKAN 100% - - KONDISI PEJABAT STRUKTURAL NORMAL 360 DERAJAT 2. PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DAN PELAKSANA NORMAL 360 DERAJAT

KETENTUAN PENALTI § Apabila Evaluator tidak menjalankan kewajiban penilaian maka dilakukan pengurangan poin bagi Evaluee KETERANGAN: § Pengenaan pinalti dimaksud di atas bersifat akumulatif mengurangi PNDP akhir (sebelum pembobotan) maksimal sebesar 10 poin. § Hanya diberlakukan untuk penghitungan PNDP, tidak untuk Nilai Kinerja Pegawai.

PENGENAAN HUKUMAN DISIPLIN Disiplin Ringan Teguran Lisan di potong 20% selama 1 Bulan Disiplin Sedang Teguran Tertulis di potong 30% selama 2 Bulan Pernyataan Tdk Puas di potong 40% selama 3 Bulan Penundaan KGB di potong 40% selama 6 Bulan Penundaan KP 1 tahun di potong 50% selama 8 Bulan Turun Pangkat 1 tahun di potong 60% selama 10 Bulan

PENGENAAN HUKUMAN DISIPLIN Disiplin Berat Penurunan Pangkat selama 3 tahun di potong 60% selama 12 Bulan Pemindahan dalam rangka Penurunan Jabatan di potong 70% selama 12 Bulan Pembebasan dari Jabatan di potong 80% selama 3 Bulan

CARA PENGHITUNGAN TUNKIN Pada Aplikasi SKP

ILUSTRASI… # Capaian Organisasi Nilai 106 (Baik) -> 25% x 8. 757. 600 = 2. 189. 400 + 2% (43. 788)= 2. 233. 188 # Capaian Kinerja Individu Nilai 92 (Sangat Baik) -> 35% x 8. 757. 600 = 3. 065. 160 + 2, 5% (76. 629) = 3. 141. 789 # Perilaku Non Disiplin Pegawai 90 (Baik) -> 15% x 8. 757. 600 = 1. 313. 640+ 1% (13. 136) = 1. 326. 776 # Presensi 100% -> 25% x = 2. 189. 400 Total yang diterima bulan tersebut = Rp 8. 891. 153 Tambahan yang diterima dibulan tersebut = Rp 8. 891. 153 -8. 757. 600 = Rp 133. 553 “Ranu” Administrator Kelas Jabatan 11 “Janu” JFU Kelas Jabatan 7 # Capaian Organisasi Nilai 106 (Baik) -> 20% x 3. 915. 950 = 783. 070 + 2% (15. 6614)= 798. 731 # Capaian Kinerja Individu Nilai 92 (Sangat Baik) -> 40% x 3. 915. 950 = 1. 566. 380 + 2, 5% (39. 159) = 1. 605. 539 # Perilaku Non Disiplin Pegawai 90 (Baik) -> 10% x 3. 915. 950 = 391. 595 + 1% (3. 915) = 395. 510 # Presensi 100% -> 30% x 3. 915. 950 = 1. 174. 785 Total yang diterima bulan tersebut = Rp 3. 974. 565, Tambahan yang diterima dibulan tersebut = Rp 3. 974. 565 - 3. 915. 950 = Rp 58. 615, -

6. Disiplin & Etika MANFAAT DISIPLIN Bagi organisasi: kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga diperoleh hasil yang optimal. Bagi pegawai: akan diperoleh suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian, pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran serta dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin demi terwujudnya tujuan organisasi. (Sutrisno, 2009)

Kewajiban PNS 1 2 mengucapkan sumpah/janji PNS; mengucapkan sumpah/janji jabatan; 3 4 5 6 7 setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; 8 9 memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; menaati segala ketentuan peraturan perundangan; melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan; bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

Kewajiban PNS 10 11 12 13 14 15 16 17 melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Larangan PNS 1 menyalahgunakan wewenang; 2 3 tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 4 bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; 5 6 menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

13 Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden 14 15 Meberikan dukungan kpd calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wkl. Kepala Daerah dengn cara memberikan surat dukungan disertai fotocopi KTP atau Suket Tanda Penduduk Memberikan dukungan kpd calon Kepala Daerah/Wkl Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye, dll

SANKSI 1. PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin. 2. Tingkat Hukuman Disiplin: A. Hukuman Disiplin Ringan B. Hukuman Disiplin Sedang C. Hukuman Disiplin Berat

JENIS HUKUMAN DISIPLIN RINGAN SEDANG BERAT • Teguran Lisan • Teguran Tertulis • Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis • Penundaan KGB selama 1 Tahun • Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun • Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun • Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 Tahun • Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah • Pembebasan Dari Jabatan • Pemberhentian Dengan Hormat TAPS Sebagai PNS, dan • Perberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS

Disiplin Menaati Jam Kerja Tdk msk kerja Hukuman Disiplin 5 hr 6 – 10 hr 11 – 15 hr 16 – 20 hr 21 – 25 hr 26 – 30 hr 31 – 35 hr 36 – 40 hr 41 – 45 hr 46 hr /lbh Teguran lisan Teguran tertulis Ringan Pernyataan tdk puas scr trtulis Tunda KGB 1 th Sedang Tunda KP 1 th Turun pangkat 1 tkt slma 3 th Pemindahan - Turun jabt 1 tkt Berat Pembebasan dr jabatan Berhenti tdk atas permintn sndr/PTDH 47

Kewajiban Menjatuhkan Hukuman Disiplin PENGENAAN HUKUMAN Ø Pejabat yang berwenang menghukum, wajib menghukum. Ø Apabila Pejabat tersebut tidak menghukum maka pejabat itu sendiri harus dihukum oleh atasannya lagi, bersamaan dengan PNS yang melanggar disiplin. Ø Hukuman Pejabat tersebut adalah sama dengan

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional (JF) pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu Kategori JF Keahlian Ahli Utama Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama Kategori JF Keterampilan Penyelia Mahir Terampil Pemula

Pengangkatan dalam JF Pengangkata n Pertama Inpassing Perpindaha n dari Jabatan Lain Dilantik & Diambil Sumpah Promosi Dasar hukum: Pasal 74, Pasal 81 dan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 51

Pengangkatan dalam JF Pertama • Syarat pendidikan • Uji kompetensi • Nilai prestasi kerja min 1 (satu) tahun terakhir baik • Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Pasal 74 90 Perpindahan Penyesuaian • Syarat pendidikan • Uji kompetensi • Pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun • Nilai prestasi kerja min 2 (dua) tahun terakhir baik • Batas Usia Keahlian : 53 untuk JF Ahli Pertama dan Ahli Muda, 55 JF Ahli Madya, 60 JF Ahli Utama bagi yang menduduki JPT • Batas Usia Keterampilan : 53 tahun • Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri • Syarat pendidikan • Pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun • Nilai prestasi kerja min 2 (dua) tahun terakhir baik • Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Promosi • Uji Kompetensi • Nilai prestasi kerja min 2 (dua) tahun terakhir baik • Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri PENGANGKATAN DILAKUKAN BERDASARKAN KEBUTUHAN JABATAN

Pemberhentian dari JF Mengundurkan diri dari Jabatan Diberhentikan sementara sebagai PNS Menjalani cuti di luar tanggungan negara DAPAT DIANGKAT KEMBALI BERDASARKAN Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan KETERSEDIAN KEBUTUHAN JABATAN Ditugaskan secara penuh di luar JF Tidak memenuhi persyaratan Jabatan Dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan 53

Pemberhentian dari JF Pasal 94 97 Mengundurkan diri dari jabatan Diberhentikan sementara sebagai PNS CTLN Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan Ditugaskan penuh di luar JF Tidak memenuhi persyaratan jabatan DAPAT DIANGKAT KEMBALI BERDASARKAN KETERSEDIAN KEBUTUHAN JABATAN

BATAS USIA PENSIUN Batas usia pensiun JF Keterampilan 58 Tahun JF Ahli Pertama JF Ahli Muda 60 Tahun JF Ahli Madya 65 Tahun JF Ahli Utama * Dikecualikan bagi yang telah ditetapkan dalam UU JF terkait • Ps 354: PNS berusia > 60 tahun dan sedang menduduki JF ahli madya, yang sebelum PP ini mulai berlaku BUP ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, BUP tetap 65 tahun. • Ps 355: PNS berusia > 58 tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia, yang sebelum PP ini mulai berlaku BUPnya ditetapkan 60 tahun, BUPnya tetap 60 tahun. • Ps 356: JF ahli muda, JF ahli pertama, dan JF penyelia setelah berlakunya PP 21/2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional, BUP nya 58 tahun.

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL 2. Jenjang Ketrampilan 1. Jenjang Utama • Profesional Tertinggi Madya • Profesional Tinggi Penyelia • Koordinasi Ketrampilan Mahir • Ketrampilan Muda Terampil • Profesional Tingkat Lanjutan • Lanjutan Ketrampilan Pertama Pemula • Profesional Tingkat Dasar • Dasar. Ketrampilan

Rangkap Jabatan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Pasal 98 ) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarangkap Jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF KKP meminta penjelasan pengecualian rangkap Jabatan kepada MENPAN, tembusan BKN Menpan menjelasakan melalui Surat No. B/28/SM. 02. 03/2018, bahwa JF dapat rangkap jabatan apabila diamanatkan peraturan perundang-undangan BKN juga menjelaskan melalui surat No. CI. 26 -30/V. 52 -6/95 bahwa saat ini hanya 3 JF yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam PP 11 Tahun 2017, yaitu Jaksa, Perancang Per. UU, dan 57 Diplomat

Inpassing dalam JF Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional (JF) ditujukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang: 1 2 3 4 telah dan masih menjalankan tugas di bidang JF yg akan diduduki masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi JF & pernah mendapat Kenaikan Pangkat Pejabat pimpinan tinggi, admistrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian tugas dg JF yg akan diduduki dibebaskan sementara dari JF karena telah tdk dpt mengumpulkan AK Pelaksanaannya didasarkan pd kebutuhan JF yg ada dalam e- Formasi Dasar hukum: Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri PAN RB Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing 58

Alur Penetapan Kebutuhan JF Hitung Kebutuhan JF di Unit Kerja Penghitungan kebutuhan JF per Jenjang Jabatan berdasarkan Pedoman Formasi setiap JF, misal: kebutuhan JF Pengawas Perikanan dihitung sesuai Permen KP Nomor 66/PERMEN -KP/2016 59 Input jumlah kebutuhan JF ke kolom ABK pada aplikasi e-formasi Biro SDMA verifikasi data kebutuhan JF di e-formasi BKN memberikan pertimbangan teknis Instansi Pembina JF validasi kebutuhan berdasarkan e-formasi MENPAN menetapkan kebutuhan JF sesuai pertimbangan BKN & pendapat MENKEU

Aplikasi e-Formasi 60

Alur Inpassing JF 1 PN S Unit Kerja mengajukan usul pengangkatan JF sesuai kebutuhan SK PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL (Tembusan BKN) Biro SDM Aparatur Instansi Pembina JF menyampaikan usul pertimbangan pengangkatan PNS ke dalam JF verifikasi thd usul pertimbangan pengangkatan 2 mengangkat dalam JF sesuai Pertimbangan dan Penetapan Angka Kredit 6 4 3 LULUS UJI KOMPETENSI Pertek pengangkatan dalam JF dengan mencantumkan Angka Kredit 5 Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing dilaksanakan sampai dengan Desember 2018 (Pasal 5 Permen PAN RB Nomor 26 Tahun 2016) 61

Persyaratan Inpassing JF Syarat Pendidikan Pangkat terendah JF Keterampilan JF Keahlian SLTA/D 1/D 2/D 3 D 4/S 1/S 2 Pengatur Muda (II/a) Penata Muda (III/a) Pengalaman memiliki pengalaman di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun Kompetensi mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang JF yang akan diduduki Prestasi kerja nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir Usia • 55 Tahun bagi pejabat pelaksana • 56 Tahun bagi Administrator dan pengawas • 55 Tahun bagi pejabat pelaksana • 56 Tahun bagi administrator dan pengawas • 57 Tahun bagi administrator yang akan menduduki JF ahli madya • 59 Tahun bagi pejabat pimpinan tinggi Persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Dasar hukum: Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri PAN RB Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing 62

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KATEGORI KEAHLIAN VERSI PERMENPAN NO 26 TAHUN 2016

64

TARGET AK DAN TUNKIN

Target AK & Tunkin Bagi pejabat fungsional tertentu apabila memperoleh kurang dari target angka kredit minimal pertahun dengan perhitungan: 0% - 25% tunkin dipotong 75% 26% - 50% tunkin dipotong 50% 51% - 75% tunkin dipotong 25% 76% - 99, 9% tunkin dipotong 10% Dasar hukum : Pasl 16 ayat (3) Permen KP No. 59/PERMEN-KP/2017 Tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunkin di KKP Jabatan Target AK/Th Pemula 3, 75 Ahli Pertama 12, 5 Terampil 5 Ahli Muda 25 Mahir 12, 5 Ahli Madya 37, 5 Penyelia 25 Ahli Utama 50 66

TERIMA KASIH