MANAJEMEN PNS BAGI JABATAN FUNGSIONAL 2 A Arah

MANAJEMEN PNS BAGI JABATAN FUNGSIONAL

2 A. Arah Pengembangan Jabatan Fungsional Sesuai UU ASN B. Administrasi Jabatan Fungsional Statistisi B. Administrasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer TERAMPIL AHLI PP PENUNJANG

Arah Pengembangan Jabatan Fungsional Sesuai UU ASN

DASAR HUKUM PENGATURAN JABATAN FUNGSIONAL q Dasar Hukum yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, meliputi: Ø PP 16/1994 tentang Jabatan Fungsional PNS Ø PP 29/1997 tentang PNS yang Menduduki Rangkap Jabatan Ø PP 97/2000 tentang Formasi Ø PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS Ø PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS Ø PP 100/2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Ø PP 101/2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS Ø PP 9/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS Ø PP 21/2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia bagi Pejabat Fungsional (Psl 362 PP 11/2017) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS KEPPRES 87 Tahun 1999 dan PERPRES 116 Tahun 2014 Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

8 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM APARATUR PROGRAM Profesionalisasi PNS RENCANA AKSI a. Penetapan standar kompetensi jabatan b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi (Diklat) c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri e. Sertifikasi kompetensi profesi f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara perodik g. Pengukuran Kinerja Individu h. Penguatan Jabatan Fungsional 5

PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) AREA PERUBAHAN 1 Penataan Struktur Birokrasi 2 Penataan Jumlah dan Distribusi PNS Penataan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka 3 4 Peningkatan Profesionalisme PNS 5 Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7 Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Aparatur 8 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9 Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur SASARAN 1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 2. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT, 3. MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI

Intinya…. . JF dlm pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri Identifikasi jabatan fungsional PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL Identifikasi output jabatan fungsional Penyusunan standar kompetensi Pengelolaan kinerja jabatan fungsional Penyesuaian tunjangan jabatan fungsional 7

ISU STRATEGIS JABATAN FUNGSIONAL R R R R Perubahan Nomenklatur Sesuai Jenis JF Pemisahan Permen. PANRB untuk JF Keahlian dan JF Keterampilan Kompetensi JF (Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural) Kegiatan Berbasis Output Kinerja JF Terkait dengan Kinerja Institusi Masih memerlukan Angka Kredit Penilaian Kinerja terkait dengan SKP Tidak Ada Rangkap Jabatan Tidak Ada Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Tidak Ada Pemulihan Kembali dari Jabatan Dapat diduduki oleh PPPK Keseragaman BUP Pengisian dengan Assesmen Memiliki Pola Karir Inpassing Nasional

TRANSFORMASI JABATAN Jabatan Struktural Eselon III, IV, dan V SELEKTIF DAN BERTAHAP Jabatan Fungsional KARAKTERISTIK TUGAS YANG SAMA DAN SERUMPUN PADA UNIT KERJA TERTENTU

1. Undang-Undang No. 5 Th 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PP No. 70 Th 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN PP No. 11 Th 2017 tentang Manajemen PNS Rancangan PP tentang Manajemen PPPK Rancangan PP tentang Penilaian Kinerja dan Disiplin Rancangan PP tentang Gaji dan Tunjangan Rancangan PP tentang Disiplin PNS Rancangan PP tentang Korps Pegawai ASN Rancangan PP tentang Pensiun dan Jaminan Hari Tua Rancangan PP tentang Badan Pertimbangan ASN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIANGKAT DALAM PANGKAT DAN JABATAN 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Madya, Utama 2. Jabatan Administrasi Administrator, Pengawas, Pelaksana 3. Jabatan Fungsional - JF Keterampilan: a) Penyelia; b) Mahir; c) Terampil; d) Pemula. - JF Keahlian: a) Ahli Utama; b) Ahli Madya; c) Ahli Muda; d) Ahli Pertama.

JABATAN ASN UTAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA PRATAMA ADMINISTRATOR JABATAN ADMINISTRASI PENGAWAS PELAKSANA KEAHLIAN JABATAN FUNGSIONAL KETRAMPILAN

JABATAN FUNGSIONAL 1. Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan 2. Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan R Jabatan fungsional keterampilan: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula. R Jabatan fungsional keahlian : a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama Jumlah jabatan fungsional yang telah di tetapkan Th. 2017 sebanyak 154 JF

KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL PEJABAT FUNGSIONAL berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada (Psl 67 PP 11/2017): 1. pejabat pimpinan tinggi pratama (es. 2), 2. pejabat administrator (es. 3), 3. pejabat pengawas (es. 4) yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional

JABATAN FUNGSIONAL JF • KEAHLIAN • KETERAMPILAN § PNS § NON PNS (PPPK)

POKOK-POKOK SUBSTANSI JABATAN FUNGSIONAL ASN PROFESIONAL PELAYANAN PRIMA, INOVATIF, KERJASAMA 1. 2. NOMENKLATUR JABATAN TUGAS POKOK 3. HASIL KERJA/OUTPUT KEGIATAN URAIAN KEGIATAN/TUGAS KOMPETENSI JENJANG JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENILAIAN PRESTASI KERJA 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. DIKLAT 11. UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI 12. FORMASI JABATAN

KOMPETENSI JABATAN ASN JPT JA JF TEKNIS HARD COMPETENCY SOSIAL KULTURAL MANAJERIAL SOFT COMPETENCY

PERENCANAAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL TARGET YG HARUS DICAPAI MANFAAT YG DIHASILKAN HASIL KERJA/OUTPUT JABATAN FUNGSIONAL APABILA TIDAK TERCAPAI SANKSI SESUAI PERATURAN PUU

KONDISI JABATAN FUNGSIONAL SAAT INI 1 Jumlah JF yg sudah ditetapkan 154 2 Kelemahan dalam pengaturan JF terampil dan ahli digabung 1. BUP dan Tunjangan disamakan 2. Pembebanan Keuangan negara yang tidak tepat Sasaran kegiatan berdasarkan proses dan produk/ouput tdk terdefinisi Angka Kredit yg dikumpulkan tidak mencerminkan prestasi kerja JF Belum terdefinisinya standar kompetensi jabatan Pengembangan Kompetensi JF tdk Optimal Diklat JF blm dpt didesain secara optimal Persyaratan pengangkatan dlm JF tidak berdasarkan uji kompetensi JF menjadi jabatan alternatif (tempat penampungan)

KONDISI JABATAN FUNGSIONAL KE DEPAN 1 Pemisahan JF Ahli dan JF Terampil secara bertahap • Sesuai dengan standar jabatan internasional • Jumlah JF dari 142 menjadi 1 5 4 d a n d i h a r a p k a n d a p a t m e n c a p a i 240 2 Potensi Usulan JF baru pada 76 K/L : 86 JF terampil dan ahli 3 Penyempurnaan dalam pengaturan kegiatan tidak berdasarkan proses tetapi berdasarkan produk/output Prestasi kerja JF lebih terukur Menyusun standar kompetensi JF • Pengelolaan kompetensi JF dapat berjalan secara efektif • Terwujudnya kelas jabatan • diklat JF dapat direncanakan berdasarkan training need assessment (TNA) Persyaratan pengangkatan dalam JF berdasarkan uji kompetensi • Peningkatan profesionalisme dapat dilakukan • JF menjadi pilihan karier Mengharuskan instansi pembina JF untuk melakukan pengelolaan JF secara profesional Pengelolaan profesionalisme JF dapat dilakukan

KOMPETENSI & PERSYARATAN JABATAN FUNGSIONAL KOMPETENSI Jabatan Fungsional Keahlian Jabatan Fungsional Keterampilan PERSYARATAN 1. memiliki kemampuan pengetahuan di bidang tertentu 2. memiliki kemampuan menggunakan metodologi 3. memiliki kemampuan berfikir analitis dan konseptual 4. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknik dan metoda dalam bidang tugas didasarkan pada keilmuan tertentu 1. Profesional dengan pendidikan minimal Sarjana (strata – 1) atau D. IV; 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengkajian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metoda operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan; 3. Syarat-syarat lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. 1. memiliki pengetahuan vokasional/kejuruan 2. mampu melaksanakan kegiatan teknis vokasional/ kejuruan 3. mampu menerapkan prosedur dan teknik vokasional/ kejuruan tertentu 1. Teknisi profesional dan/atau penunjang profesional dengan pendidikan minimal SLTA dan setinggi-tingginya Diploma III (D 3); 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan teknis operasional; 3. Syarat-syarat lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

PENGEMBANGAN KARIR PEJABAT FUNGSIONAL DALAM ASN BERDASARKAN MEMPERTIMBANGKAN 1. 2. 3. 4. Kualifikasi Kompetensi Penilaian kinerja dan Kebutuhan Instansi Pemerintah 1. Integritas dan 2. Moralitas

POLA KARIER JABATAN ASN UTAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI POSISI PPPK MADYA PRATAMA PNS KARIER ADMINISTRATOR JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN PENGAWAS KETRAMPILAN PELAKSANA PPPK

BATAS USIA PENSIUN 58 (lima puluh delapan) tahun bagi JF Ketermapilan, JF Ahli Pertama, dan JF Ahli Muda; 60 (enam puluh) tahun bagi JF Ahli Madya; 65 (enam puluh lima) tahun bagi JF Ahli Utama; • • • * Dikecualikan bagi yang telah ditetapkan dalam UU JF terkait Psl 354: PNS berusia > 60 tahun dan sedang menduduki JF ahli madya, yang sebelum PP ini mulai berlaku BUP ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, BUP tetap 65 tahun. Psl 355: PNS berusia > 58 tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia, yang sebelum PP ini mulai berlaku BUPnya ditetapkan 60 tahun, BUPnya tetap 60 tahun. Psl 356: JF ahli muda, JF ahli pertama, dan JF penyelia setelah berlakunya PP 21/2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional, BUP nya 58 tahun.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL (Psl 74 - 90 PP 11/2017) PENGANGKATAN PERTAMA PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN INPASSING (PENYESUAIAN) PROMOSI *) Pengangkatan Dilakukan Berdasarkan Kebutuhan Jabatan

PENGANGKATAN PERTAMA q berstatus PNS; q memiliki integritas dan moralitas yang baik; q sehat jasmani dan rohani; q berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV untuk keahlian, SLTA untuk keterampilan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; q mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan instansi pembina; q nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan q syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS

PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN Ø berstatus PNS; Ø memiliki integritas dan moralitas yang baik; Ø sehat jasmani dan rohani; Ø berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV untuk Keahlian dan SLTA untuk Keterampilan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; Ø mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan instansi pembina; Ø memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; Ø nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; Ø berusia paling tinggi: * 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF Keterampilan, JF ahli pertama dan JF ahli muda; * 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan * 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT; dan Ø syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki

PENYESUAIAN (INPASSING) v berstatus PNS; v memiliki integritas dan moralitas yang baik; v sehat jasmani dan rohani; v berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV untuk keahlian, SLTA untuk keterampilan; v memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; v nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan v syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. dapat dilakukan apabila PNS yang bersangkutan pada saat penetapan JF oleh Menteri memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan Py. B Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan

PROMOSI ü mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan instansi pembina; ü nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan ü syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki

TIDAK ADA PEMBEBASAN SEMENTARA

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PNS diberhentikan dari JF apabila: 1. mengundurkan diri dari Jabatan; 2. diberhentikan sementara sebagai PNS; 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara; 4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 5. ditugaskan secara penuh di luar JF; atau 6. tidak memenuhi persyaratan Jabatan. DAPAT DIANGKAT KEMBALI BERDASARKAN KETERSEDIAN KEBUTUHAN JABATAN Pengaktifan Kembali: PNS yang diberhentikan dari JF karena alasan di atas dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan

Ketentuan lainnya. . Ø Pengangkatan dalam JF tertentu dapat diisi oleh PPPK Ps. 74 ayat (3) Peraturan Presiden Ø Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji (Ps. 87 -93) Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 Ø JF dilarang RANGKAP JABATAN, dikecualikan untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas jabatan sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF (Ps. 98) yaitu: Jaksa, Diplomat, Peneliti, Perancang Per. UUan Ø Tugas Instansi Pembina dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas IP oleh Menteri (Ps. 99 -100) Ø Pembentukan dan Tugas Organisasi Profesi (Ps. 101)

Administrasi Jabatan Fungsional Statistisi

DASAR HUKUM q Permenpan RB No. 19 Thn 2013 tentang Jabatan fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya; q Perber Ka BPS dan Ka BKN No. 27 Thn 2014 dan No. 1 Thn 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan RB; q Perka BPS No. 59 Thn 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Statistisi; 33 33 TERAMPIL AHLI PP PENUNJANG

PENGERTIAN STATISTISI (1) Statistisi : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan statistik; Kedudukan : Pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan statistik; Tugas Pokok : Melaksanakan kegiatan statistik; 34 TERAMPIL AHLI PP PENUNJANG

PENGERTIAN STATISTISI (2) Terampil Statistisi • Kualifikasi teknis • penguasaan dan prosedur kerja teknis di bidang statistik 35 Ahli • Kualifikasi profesional • penguasaan ilmu pengetahuan metodologi dan teknik analisis di bidang statistik 35 TERAMPIL AHLI PP PENUNJANG

TUNJANGAN JABATAN STATISTISI Perpres RI Nomor 110 Tahun 2016 GOL (1) II/c II/d III/a III/b III/c III/d AHLI TERAMPIL Jabatan Tunjangan (2) (3) (4) (5) Statistisi Pelaksana 360. 000 Statistisi Pelaksana Lanjutan 450. 000 Statistisi Pertama 540. 000 Statistisi Penyelia 750. 000 Statistisi Muda 960. 000 IV/a IV/b Statistisi Madya 1. 260. 000 Statistisi Utama 1. 500. 000 IV/c IV/d IV/e 36

PENGANGKATAN STATISTISI Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi dilakukan melalui dua jalur: 1. Pengangkatan Pertama yaitu pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional (Statistisi) sesuai formasi CPNS-nya 2. Pengangkatan dari Jabatan Lain yaitu pengangkatan PNS ke jabatan fungsional (Statistisi) dari jabatan struktural, fungsional lain, atau fungsional umum (sudah pernah naik pangkat reguler) 37 37 TERAMPIL AHLI PP PENUNJANG

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERTAMA (1) Statistisi Terampil q Ijazah serendah-rendahnya DIII q Pangkat paling rendah II/c q Mengikuti dan lulus diklat fungsional STT paling lama 3 tahun setelah pengangkatan (kecuali pendidikan bidang statistik) q Nilai Prestasi Kerja bernilai baik dalam 1 tahun terakhir 38 38 TERAMPIL AHLI PP PENUNJANG

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERTAMA (2) Statistisi Ahli q Ijazah serendah-rendahnya S-1/ D IV q Pangkat paling rendah III/a q Mengikuti dan lulus diklat fungsional STT paling lama 3 tahun setelah pengangkatan (kecuali pendidikan bidang statistik) q Nilai Prestasi Kerja bernilai baik dalam 1 tahun terakhir 39 39 TERAMPIL AHLI PP PENUNJANG

PERSYARATAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN (1) Statistisi Terampil q Ijazah serendah-rendahnya Diploma III q Pangkat paling rendah II/c q Tersedia formasi untuk jabatan fungsional statistisi q Memiliki pengalaman di bidang statistik paling kurang 2 (dua) tahun q Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun q Mengikuti dan lulus diklat fungsional statistisi Tingkat Terampil (kecuali pendidikan bidang statistik) 40 40 TERAMPIL AHLI PP PENUNJANG

PERSYARATAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN (2) Statistisi Ahli q Ijazah serendah-rendahnya S-1/ D IV q Pangkat paling rendah III/a q Tersedia formasi untuk jabatan fungsional statistisi q Memiliki pengalaman di bidang statistik paling kurang 2 (dua) tahun q Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun q Mengikuti dan lulus diklat fungsional statistisi Tingkat Ahli (kecuali pendidikan bidang statistik) 41 41 TERAMPIL AHLI PP PENUNJANG

PENILAIAN ANGKA KREDIT Unsur utama terbagi menjadi: a. Sub unsur pendidikan formal b. Sub unsur penjenjangan, terdiri atas: 1. Pendidikan dan pelatihan (diklat) 2. Penyediaan data dan informasi 3. Analisis dan pengembangan statistik 4. Pengembangan profesi Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah harus memenuhi ketentuan: a. paling kurang 80% angka kredit dari unsur penjenjangan b. paling banyak 20% angka kredit dari unsur penunjang 42 42 TERAMPIL AHLI PP PENUNJANG

PENINGKATAN JENJANG PENDIDIKAN Bagi Statistisi berpendidikan DIII yang melanjutkan pendidikan S 1, ijazah yang dimiliki dapat langsung dinilaikan angka kreditnya bila memenuhi ketentuan sbb: - Ada ijin belajar Universitas satu kota dengan kantor Terakreditasi B, dan Bukan kelas sabtu-minggu Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka penilaian untuk pendidikannya ditetapkan berdasarkan keputusan BKN apakah diakui atau tidak. Jika diakui BKN, maka ijazah tersebut akan dinilai AK nya sesuai ketentuan 43 43 TERAMPIL AHLI PP PENUNJANG

ALIH JABATAN STATISTISI TERAMPIL KE STATISTISI AHLI q Tersedia formasi untuk jabatan statistisi ahli (Perka BPS No. 142 Tahun 2014) q Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk jabatan statistisi bagi yang berijazah sarjana (S 1)/ Diploma IV bidang laing sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPS q Statistisi terampil yang akan diangkat menjadi Statistisi Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S 1)/ Diploma IV dengan tidak memperhitungkan angka kredit unsur penunjang 44 44 TERAMPIL AHLI PP PENUNJANG

PENETAPAN ANGKA KREDIT ALIH JENJANG (1) Statistisi Terampil yang akan pindah jalur menjadi Statistisi Ahli diberikan angka kredit sebesar 100% dari ijazah, 65% dari unsur utama (selain ijazah) dan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang Contoh: seorang Statistisi Pelaksana Lanjutan III/b memiliki AK = 175 dengan rincian sbb: AK pendidikan = 25 AK unsur utama selain pendidikan = 140 AK unsur penunjang = 10 memperoleh ijazah S 1 Statistik, ingin pindah jalur jabatan ke Statistisi Ahli. AK yang ditetapkan adalah. . . 45 45 TERAMPIL AHLI PP PENUNJANG

PENETAPAN ANGKA KREDIT ALIH JENJANG (2) Statistisi Terampil yang akan pindah jalur … (lanjutan) Maka AK yang ditetapkan adalah sbb: AK pendidikan = 25 + 75 = 100 AK unsur utama selain pendidikan = 140 x 65% = 91 AK unsur penunjang =0 Jumlah AK yang ditetapkan = 191 Jabatan yang ditetapkan adalah Statistisi Pertama (sesuai dengan AK yang ditetapkan) 46 46 TERAMPIL AHLI PP PENUNJANG

KEWAJIBAN PEJABAT FUNGSIONAL q Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Statistisi wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan q Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) harus diusulkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun q Kegiatan yang diusulkan lebih dari satu tahun sebelumnya dinyatakan hangus/tidak dinilai 47 47 TERAMPIL AHLI PP PENUNJANG

KENAIKAN PANGKAT STATISTISI AHLI Kenaikan pangkat Statistisi Ahli mulai pangkat Penata Muda Tk. I (III/b) terdapat ketentuan angka kredit yang disyaratkan dari unsur pengembangan profesi, sbb: - III/b ke III/c : 2 poin - III/c ke III/d : 4 poin - III/d ke IV/a : 6 poin - IV/a ke IV/b : 8 poin - IV/b ke IV/c : 10 poin - IV/c ke IV/d : 12 poin - IV/d ke IV/e : 14 poin 48 48 TERAMPIL AHLI PP PENUNJANG

KENAIKAN JABATAN v Untuk meningkatkan profesionalisme, Statistisi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi, harus lulus uji kompetensi sesuai dengan jenjang yang akan didudukinya. v Uji kompetensi diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS. v Uji Kompetensi akan diberlakukan mulai tahun 2016. 49 49 TERAMPIL AHLI PP PENUNJANG

Administrasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Dasar Hukum 1. Kepmen. PAN No. 66/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya. 2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala BPS dan Kepala BKN Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer. 3. Peraturan Kepala BPS Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer.

Pengertian Pranata Komputer: Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer Jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil Kedudukan: Pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan sistem informasi berbasis komputer Tugas Pokok: Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikam sistem informasi berbasis komputer 52

PENGERTIAN PRANATA KOMPUTER (2) Terampil Pranata Komputer • Kualifikasi teknis • Penguasaan dan prosedur kerja teknis di bidang kekomputeran 53 Ahli • Kualifikasi profesional • Penguasaan ilmu pengetahuan metodologi dan teknik analisis di bidang kekomputeran 53 TERAMPIL AHLI PP PENUNJANG

TUNJANGAN JABATAN PK Perpres RI Nomor 9 Tahun 2017 54

PENGANGKATAN PRANATA KOMPUTER Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dilakukan melalui dua jalur: 1. Pengangkatan Pertama yaitu pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional (Pranata Komputer) sesuai formasi CPNS-nya 2. Pengangkatan dari Jabatan Lain yaitu pengangkatan PNS ke jabatan fungsional (Pranata Komputer) dari jabatan struktural, fungsional lain, atau fungsional umum (sudah pernah naik pangkat reguler) 55 55 TERAMPIL AHLI PP PENUNJANG

Persyaratan Pengangkatan Pertama Pranata Komputer Terampil § Pendidikan serendah-rendahnya SLTA § Pangkat serendahnya II/a § Lulus Diklat Pranata Komputer Tingkat Terampil (kecuali mempunyai diploma TI) § DP 3 (PPK) bernilai baik § Seuai dengan formasi § Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang pangkat/jabatannya

Persyaratan Pengangkatan Pertama Pranata Komputer Ahli § Pendidikan serendah-rendahnya S-1/ D IV § Pangkat serendahnya III/a § Lulus Diklat Pranata Komputer Tingkat Ahli (kecuali pendidikan bidang TI) § DP 3 (PPK) bernilai baik § Seuai dengan formasi § Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang pangkat/jabatannya

Persyaratan Pengangkatan dari Jabatan Lain Pranata Komputer Terampil § Pendidikan serendah-rendahnya SLTA § Pangkat serendahnya II/a § Lulus Diklat Pranata Komputer Tingkat Terampil (kecuali mempunyai diploma TI) § DP 3 (PPK) bernilai baik § Seuai dengan formasi § Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang pangkat/jabatannya § Memiliki pengalaman di bidang system informasi berbasis komputer sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun § Usia < 5 tahun sebelum usia pensiun

Persyaratan Pengangkatan dari Jabatan Lain Pranata Komputer Ahli § Pendidikan serendah-rendahnya S-1/ D IV § Pangkat serendahnya III/a § Lulus Diklat Pranata Komputer Tingkat Ahli (kecuali pendidikan bidang TI) § DP 3 (PPK) bernilai baik § Seuai dengan formasi § Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang pangkat/jabatannya § Memiliki pengalaman di bidang system informasi berbasis komputer sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun § Usia < 5 tahun sebelum usia pensiun

Kelengkapan Administrasi Pengangkatan § Surat Usulan menjadi Pejabat Fungsional dari Pejabat Setingkat Eselon II § Fotocopy Ijasah pendidikan terakhir § Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir § Fotocopy Sertifikat Diklat Pranata Komputer § Fotocopy DP 3 (PPK) satu tahun terakhir § Daftar Usul Penilaian Angka Kredit § Berkas Usulan Penilaian Angka Kredit yang dilampirkan dengan bukti fisik

Terima Kasih