MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERMEN PANRB NOMOR

MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERMEN PAN&RB NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pembahasan DASAR HUKUM ■ Maksud dan Tujuan rapat ini bermaksud mempersiapkan hal-hal terkait pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2020. Tujuan rapat ini untuk menjaring masukan dan saran dari tim POKJA area manajemen perubahan dan pelayanan publik terkait penyiapan rencana kerja dan data-data dukung sebagaimana yang tertera pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE). § Output terjaringnya masukan dan saran terkait penyiapan rencana kerja dan data-data dukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). ■ Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam rapat ini, diantaranya: 1. Menyampaikan terkait Surat Edaran PMPRB Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perpanjangan waktu penyampaian PMPRB dan Pengajuan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM tahun 2020 yang semula PMPRB dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2020 diperpanjang menjadi 30 Juni 2020 dan PMPZI yang semula dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi 13 Juli 2020; 2. Kebijakan baru dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perubahan dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomot 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bahwa tahun ini tim evaluator akan menekankan pada perkembangan/perubahan yang terjadi tidak hanya sekedar pemenuhan data dukung; 3. Rencana Aksi RB Ditjen PKP harus selaras dengan Rencana Aksi di Level Kementerian sehingga rencana aksi level kementerian menjadi indikator-indikator konkrit untuk diturunkan menjadi rencana aksi RB Ditjen PKP.

DASARHUKUM DASAR ■ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi CATATAN Pada saat PERMENPAN&RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mulai berlaku: ■ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan ■ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

MANAJEMEN PERUBAHAN ASPEK PEMENUHAN TIM REFORMASI BIROKRASI ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA

MANAJEMEN PERUBAHAN ASPEK PEMENUHAN TIM REFORMASI BIROKRASI • Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk • Tim Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas sesuai rencana kerja • Tim Reformasi Birokrasi melakukan monev rencana kerja dan hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI • Rencana Kerja Reformasi Birokrasi sudah disusun dan diformalkan • Telah terdapat sosialisasi Rencana Kerja RB • Rencana Kerja RB selaras dengan Road Map RB

MANAJEMEN PERUBAHAN ASPEK PEMENUHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI • PMPRB telah direncanakan diorganisasikan dengan baik • Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor • Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi • Para asesor mencapai consensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi • Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dikomunikasikan da dilaksanakan • Penanggungjawab reformasi birokrasi internal unit kerj telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja

MANAJEMEN PERUBAHAN ASPEK PEMENUHAN PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA • PMPRB telah direncanakan diorganisasikan dengan baik • Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor • Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi • Para asesor mencapai consensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi • Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dikomunikasikan da dilaksanakan • Penanggungjawab reformasi birokrasi internal unit kerj telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja

RENCANA AKSI KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI AREA MANAJEMEN PERUBAHAN NO PIC KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG TARGET 1 DEWI YULIANI IBNU SUBROTO 1. Sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi seluruh Kementerian 2. Sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi di seluruh lingkungan UKE-1 3. Sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi di seluruh lingkungan UKE-2 4. Survei pemahaman RB pegawai 5. Evaluasi berkala Pelaksanaan RB 1. Meningkatnya pemahaman dan keterlibatan seluruh ASN Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Laporan evaluasi 1. Notulen, foto, video, daftar hadir peserta sosialisasi secara berjenjang 2. Hasil Survei 3. Laporan Evaluasi Triwulanan April 2 DEWI YULIANI IBNU SUBROTO 1. Internalisasi penyusunan rencana aksi RB UKE-1 2. Pendampingan penyusunan rencana aksi RB UKE-2 Rencana aksi RB UKE-1 dan UKE-2 inline dengan rencana aksi RB Kementerian 1. Renaksi RB UKE-1 2. Renaksi RB UKE-2 3. Paparan penjelasan penyusunan rencana aksi April

RENCANA AKSI KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI AREA MANAJEMEN PERUBAHAN NO 3 PIC EKATMAWATI YANDI S KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG TARGET 1. Monitoring dan evaluasi oleh pimpinan UKE-1 secara berkala terhadap pelaksanaan road map dan rencana aksi RB di unit kerjanya 1. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB yang dilaksanakan pimpinan UKE-I sebagai sikap pro-aktif dan komitmen teguh pimpinan atas implementasi RB 1. Laporan Monev April, Mei, Juni PMPRB Uke-1 2. Laporan Monev PMPRB Uke-2 2. Melakukan reviu roadmap 2014 -2019 sebagai tindaklanjut penyusunan roadmap 2020 -2024 yang terintegrasi dengan renstra 2. Hasil reviu roadmap dan penyusunan roadmap 1. Review roadmap Uke-1 April dan Uke-2 2. Draft Roadmap RB 2020 -2024 Uke-1 dan Uke -2

RENCANA AKSI KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI AREA MANAJEMEN PERUBAHAN NO 4 PIC BONIVASIUS JEANITA KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG TARGET 1. Restrukturisasi organisasi CM 2. Penguatan kapasitas agen perubahan 1. Struktur Organisasi CM 2. Meningkatnya kapasitas agen perubahan 1. Laporan struktur organisasi CM Mei dan tata kelolanya 2. Laporan pelaksanaan penguatan kapasitas agen perubahan 3. Pendampingan penyusunan Rencana Kerja Agen Perubahan 4. Implementasi Renja 3. Rencana kerja agen perubahan 4. Peningkatan dampak perubahan pada lingkungan kerja 3. Laporan rencana kerja agen perubahan per UKE-1 dan UKE-2 4. Laporan implementasi rencana kerja agen perubahan April, Mei, Juni

RENCANA AKSI DITJEN PKP AREA MANAJEMEN PERUBAHAN NO 1 PIC KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN TARGET Membentuk Tim RB Terbentuknya Tim RB Ditjen PKP SK Dirjen PKP tentang Pembentukan Tim RB Ditjen PKP Tahun Anggaran 2020 April Melakukan Rapat Koordinasi Internal Tim POKJA RB Kegiatan RB terorganisir dengan baik Laporan Rapat Koordinasi Internal Tim POKJA RB Mei Sosialisasi Pelaksaaan RB melalui media sosial dan media komunikasi lainnya Pelaksanaan RB tersosialisasikan kepada seluruh pegawai dan stakeholder Laporan Sosialisasi Juni Melaksanakan Apel pagi Pelaksanaan RB tersosialisasikan kepada seluruh pegawai Laporan pelaksanaan Juni Melaksanakan Coffee Morning Pelaksanaan RB tersosialisasikan kepada seluruh pegawai Laporan pelaksanaan Coffee Morning Juni Memberikan kuesioner untuk menilai pemahaman pegawai dengan google form Pelaksanaan RB tersosialisasikan kepada seluruh pegawai Dokumen Matrik persentase pemahaman pegawai Juni

RENCANA AKSI DITJEN PKP AREA MANAJEMEN PERUBAHAN NO PIC KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN 2 Penyusunan rencana aksi RB bersama Tim RB Ditjen PKP Tersusunnya renaksi RB Ditjen PKP 3 Monitoring dan evaluasi oleh Direktur Jenderal PKP secara berkala terhadap pelaksanaan road map dan rencana aksi RB Pelaksanaan Road Map dan Renaksi Dokumen Hasil monitoring dan April RB di pantau oleh Direktur Jenderal evaluasi pelaksanaan RB yang PKP selaku pimpinan unit kerja dilaksanakan pimpinan UKE-I sebagai sikap pro-aktif dan komitmen teguh pimpinan atas implementasi RB 4 Penetapan Agen Perubahan Ditjen PKP 2020 Terdaapat agen perubahan Ditjen PKP Penyusunan Rencana Kerja Agen Terdapat rencana Kerja Agen Perubahan bersama Tim RB Kementerian Perubahan sebagai acuan kerja Agen Perubahan DATA PENDUKUNG Dokumen Rencana Aksi RB Ditjen PKP TARGET April SK Dirjen PKP tentang Penetapan Agen Perubahan Ditjen PKP 2020 April Dokumen Rencana kerja agen perubahan yang di implementasikan April

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ASPEK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN BUDAYA PELAYANAN PRIMA PENGELOLAAN PENGADUAN PENILAIAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ASPEK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN • Terdapat kebijakan standar pelayanan • Standar pelayanan telah dimaklumatkan • Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan BUDAYA PELAYANAN PRIMA • Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima • Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media • Telah terdapat system pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan • Telah terdapat system pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar • Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi • Terdapat inovasi pelayanan

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ASPEK PEMENUHAN PENGELOLAAN PENGADUAN • • Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi PENILAIAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN • Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan • Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka • Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI • Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan • Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus

RENCANA AKSI KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI AREA MANAJEMEN PERUBAHAN NO PIC KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG TARGET 1 BONIVASIUS IVANOVICH AUGUSTA ARIEF KURNIAWAN 1. Mengintegrasikan pelayanan publik berbasis IT / egovernment pada sistem yang berkaitan 2. Sosialisasi e-Govt Terintegrasinya media layanan publik berbasis IT 1. List Sistem internal KDPDTT 2. Pencanangan e-govt 3. Bukti Penghargaan e-govt Mei 2 ARIEF KURNIAWAN TAUFIK AH 1. Meningkatkan layanan PPID 2. Meningkatkan Layanan Pengaduan berbasis Web 3. Melakukan koordinasi tim PPID 4. Melakukan Koordinasi tim Layanan Pengaduan 5. Melakukan publikasi/rilis melalui berbagai media 6. Melakukan survei kualitas layanan publik 1. Meningkatnya kepuasan publik terhadap layanan KDPDTT 2. Meningkatnya kualitas pelayanan oleh pegawai KDPDTT (terutama bagian layanan) 1. Penghargaan nasioanla pelayanan publik 2. SK Tim dan renja pokja PPID dan Pokja CC 3. Laporan Publikasi dan pemberitaan 4. Hasil Survei berkala Mei

RENCANA AKSI DITJEN PKP AREA MANAJEMEN PERUBAHAN NO 1 PIC KEGIATAN Mengintegrasikan pelayanan berbasis IT/e-government OUTPUT KEGIATAN Layanan berbasai IT/e-Government yang bisa diakses melalui website dirjenpkp. kemendesa. go. id DATA PENDUKUNG TARGET Tersedianya media layanan berbasis IT - e-SAKIP - SIMPEG - e-Absensi - SIPEMANDU - e-Pandawa - Aplikasi RPKP April Laporan Penggunaan Aplikasi/Media Layanan pertriwulanyang disusun oleh unit kerja yang menangani data dan informasi, berisikan hasil updating data pertriwulan dan kendalam penggunaan aplikasi (untuk perbaikan/pengembangan aplikasi, laporan ini mengakomodir e-SAKIP, SIMPEG, e-Absensi, SIPEMANDU, e-Pandawa, dan Aplikasi RPKP April

RENCANA AKSI DITJEN PKP AREA MANAJEMEN PERUBAHAN NO 2 PIC KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN TARGET Melakukan Survei Pelayanan Publik Terlaksananya survey kepuasan masyarakat Dokumen hasil survei, berisikan Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Juni Melakukan Rapat Koordinasi untuk menindaklanjuti hasil Survei Pelayanan Publik Hasil survey masyarakat ditindaklanjuti Dokumen Rencana tindaklanjut hasil Survei Pelayanan Publik Juni

MANAJEMEN PERUBAHAN NO DATA DUKUNG 1 SK Tim Reformasi Birokrasi 2 Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3 Laporan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4 Laporan Penyusunan Rencana Aksi dan dokumentasinya 5 Sosialisasi Rencana Aksi via Vidcon dan website ditjenpkp. kemendesa. go. id 6 Laporan pelaksanaan PMPRB 7 Rencana aksi tindak lanjut 8 SK Penetapan Agen Perubahan PIC KETERANGAN Bagian Hukum dan Ortala Proses Pengesahan POKJA RB, dan Bagian Hukum dan Ortala Proses Pengesahan POKJA RB Belum ada Bagian Hukum dan Ortala Sudah ada POKJA RB, dan Bagian Hukum dan Ortala Belum ada Asesor, POKJA RB, dan Bagian Hukum dan Ortala Belum ada Bagian Hukum dan Ortala Sudah ada 9 Rencana Tindak Agen Perubahan POKJA Manajemen perubahan dan Pelayanan publik, Agen Perubahan dan Bagian Hukum dan Ortala 10 Sosialisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi via Vidcon, Whatsapp grup, website POKJA Manajemen perubahan dan Pelayanan publik, Agen Perubahan dan Proses Pengesahan Sebagian sudah ada

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK NO DATA DUKUNG PIC KETERANGAN 1 Dokumen Standar Pelayanan (JUKNIS dan SOP) POKJA Manjemen Perubahan dan Pelayanan Publik, Bagian Hukum dan Ortala 2 Screenshot aplikasi yang terintegrasi pada website ditjenpkp. kemendesa. go. id POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Hukum dan Ortala Sudah ada 3 Screeshot poling kepuasan layanan pada aplikasi eksternal dan website ditjenpkp. kemendesa. go. id POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Hukum dan Ortala Belum ada 4 Laporan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat via google form POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Hukum dan Ortala Belum ada 5 Dokumen hasil survey pada website ditjenpkp. kemendesa. go. id POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Hukum dan Ortala Belum ada Sudah ada

TERIMA KASIH