MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK A Pendahuluan 1 Beberapa pengertian

MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK

A. Pendahuluan 1. Beberapa pengertian a. Manajemen: cara melakukan sesuatu secara benar (doing things right). b. Pendidikan berbasis materi (ilmu): materi ajar semakin banyak karena Ilmu terus berkembang. c. Pendidikan berbasis kompetensi, KBM diarahkan pd pembentukan kompetensi untuk melakukan suatu kegiatan, penerapan atau pengembangan ilmu.

d. Implikasi penerapan pendidikan berbasis kompetensi (KBK) - Kurikulum berorientasi pada kompetensi yang harus dikuasai siswa/lulusan. - Standar kompetensi harus dirumuskan secara cermat - Standar kompetensi dijabarkan menjadi sejumlah komp. dasar (kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa) - Pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran tuntas - Siswa yang belum kompeten di remidi - Penilaian mengacu pada standar kompetensi

B. Kebijakan Pendidikan Terkait Di samping KBK, kebijakan lain yang harus diikuti sekolah: PP, SPM, TUPOKSI unit/lembaga terkait, dan MBS 1. PP No 22 tahun 1999 dan PP No. 25 tahun 2000 PP No 22 th 1999 ttg Otonom Daerah, termasuk Pendidikan. PP No. 25 th 2000 ttg pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah (pemerintah pusat) dan Pemda, termasuk pengaturan tentang penyelenggaraan pendidikan.

Dalam hal pelaksanaan KBK, pemerintah memiliki wewenang: (1) menetapkan kebijakan dasar yaitu: standar kompetensi lulusan, kompetensi dasar, silabi, dan materi pokok secara nasional (2) pedoman pelaksanaan seperti pedoman penilaian hasil belajar, pola pembelajaran, manajemen pelaksanaan, kalender pendidikan, dan waktu belajar efektif. (3) Dinas Pendidikan daerah kabupaten/ kota memiliki wewenang mengembangkan indikator pencapaian kompetensi, merumuskan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan indikator pencapaiannya.

Untuk melaksanakan KBK secara optimal, sekolah dituntut memahami standar kompetensi dan silabi yang sudah ditetapkan pemerintah maupun pemerintah daerah dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik di sekolah maupun di luar sekolah, serta mengembangkan materi ajar yang sesuai dengan kondisi siswa dan lingkungan sekolah. SPM yg ditetapkan Depdiknas, tetap berlaku pd pelaksanaan KBK, namun ada penyesuaian yg terkait dg pembelajaran secara tuntas, yaitu ttg : Tujuan, standar kompetensi siswa, strategi pembelajaran, penilaian, bimbingan belajar, dan layanan siswa.

Bimbingan Siswa berprestasi: Bimbingan akademik untuk memperkaya pengalaman belajar atau mempercepat penyelesaian jenjang pendidikannya (lulus lebih awal). Siswa bermasalah: Bimbingan belajar (akademik), psikologis, dan sosial untuk membantu siswa memecahkan masalah yang dihadapi supaya mencapai kompetensi tertentu, bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Siswa yang akan bekerja: Bimbingan karir.

Lembaga Pelaksana di Tingkat Sekolah yaitu: Komite Sekolah, Pengelola Sekolah, dan Guru 1) Peran Komite Sekolah: a) memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah, b) memberi dukungan (finansial, pemikiran dan tenaga) dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah, c) mengontrol transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran sekolah, d) menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat di sekitar sekolah.

2) Peran Sekolah adalah sebagai berikut: a) meningkatkan komunikasi dengan semua warga sekolah (guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, warga masyarakat sekitar sekolah, dan komite sekolah) b) mensosialisasikan konsep dan pelaksanaan KBK serta implikasinya terhadap siswa dan sekolah, dan c) menetapkan tahap dan administrasi pelaksanaan KBK, antara lain: - memahami standar kompetensi serta yang ditetapkan secara nasional dan daerah; - merumuskan kompetensi dan menyusun silabus sesuai kebutuhan masyarakat sekitar sekolah; - mohon bantuan ke Dinas Pend. Kab. /Kota dan atau pakar dari perguruan tinggi dalam rangka menyusun silabus; - melakukan benchmarking, yaitu membandingkan silabus yg disusun sekolah dg silabus dari sekolah/pihak lain yg dipandang sebagai yang terbaik; - mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kurikulum; - menata ulang penugasan guru sesuai kompetensinya; - meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan; - memberdayakan semua sumber daya sekolah.

Tugas unsur-unsur yang ada di sekolah a) Kepala Sekolah - menjamin tersedianya dokumen kurikulum, - membantu guru memahami dan melaksanakan kurikulum, - mengatur jadwal pertemuan guru dengan orang tua siswa, - menjalin hubungan dengan Dinas Pend. Kab. /Kota/Prop. , dan perguruan tinggi, - menyusun laporan kpd stakeholders ttg hasil evaluasi perencanaan, pelaksanaan KBK di sekolah. b) Guru - mempelajari dan memahami kurikulum, - menyusun silabus dan mengembangkan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa dan sekolah, - melaksanakan KBM yang berorientasi pada pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan, - mengumpulkan dan berbagi gagasan dengan sesama guru mengenai perencanaan KBM sesuai dengan prinsip KBK, - menghadiri pertemuan di tingkat sekolah, KKG/MGMP, tingkat kecamatan, dan kabupaten atau kota, dan - menyelesaikan tugas-tugas administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

C. Manajemen Pelaksanaan KBK di Sekolah Manajemen pelaksanaan KBK di sekolah merupakan bagian dari program peningkatan mutu pendidikan didukung oleh MBS: model manajemen yg memberi otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif dengan melibatkan semua warga sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, warga masyarakat sekitar sekolah, dan komite sekolah).

Manajemen pelaksanaan KBK di sekolah meliputi pembuatan kurikulum satuan pendidikan, perencanaan KBM, penyampaian kurikulum (curriculum delivery), PBM, evaluasi, dan idealnya termasuk akuntabilitas sekolah, yaitu kemampuan sekolah menyediakan informasi kepada pihak lain tentang rencana yang sudah disusun dan tingkat pencapaiannya, keberhasilan dan kegagalan, serta pendukung dan penghambatnya. Berdasar informasi tersebut pihak luar menetapkan derajat akuntabilitas sekolah. Secara operasional, pelaksanaan KBK di sekolah meliputi: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) pelaksanaan kegiatan, 4) evaluasi, dan 5) pelaporan.

KOMPETENSI dan SILABI NASIONAL PERGURUAN TINGGI SEKOLAH KOMPETENSI dan SILABI LOKAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM MGMP SEKOLAH SILABI SEKOLAH Fasilitas yang Diperlukan Materi Ajar Satuan Pelajaran Penyusunan Satuan Pelajaran SDM yang Diperlukan

KOMPETENSI AWAL Yang dipersyaratkan SATUAN PELAJARAN RENCANA KEGIATAN SISWA FASILITAS & WAKTU Yang diperlukan RENCANA KEGIATAN GURU POLA PENILAIAN HASIL BELAJAR RENCANA TINDAK LANJUT Penyusunan Rencana Kegiatan Belajar-Mengajar

Kompetensi. Kognitif/ Afektif/Psikomotor SATUAN PELAJARAN Identifikasi Indiktor Kompetensi TES TERTULIS/ UNJUK KERJA INSTRUMEN PENILAIAN Penyusunan Rencana Penilaian Hasil Belajar Siswa

SUMBER DAYA TERSEDIA JUMLAH PESERTA DIDIK RENCANA KEGIATAN KURIKULER JADWAL KEGIATAN BELAJAR-MENGAJAR (KBM) REMIDI PENILAIAN HASIL BELAJAR PENGAYAAN KBM SELANJUTNYA Penyusunan Jadwal Kegiatan Belajar-Mengajar

KBM Waktu Terjadwal Habis KOMPETENSI < 75 % PENILAIAN Waktu Terjadwal Sisa KOMPETENSI > 85 % KOMPETEN 75 - 85 % Tiga kemungkinan Hasil Penilaian

Kompetensi < 75 % dan waktu habis KBM REMIDI Kompetensi 75 – 85 % dan waktu habis Penilaian Ulang Bimbingan Psikologis/ Akademik Konselor / Wali Kelas Kmpetensi Minimal 75 % Kompetensi > 85 % dan waktu Tersisa Kompetensi 75 – 85 % dan waktu tersisa KBM PENGAYAAN Akselerasi KBM REGULER BERIKUTNYA LAYANAN KBM INDIVVIDUAL Manajemen Kegiatan Pembelajaran Tuntas

Evaluasi oleh Pihak Dalam (guru/kep. sek) EVALUASI Masukan Proses Evaluasi oleh Pihak Luar (B. A. S. ) Hasil Jenis dan Sasaran Evaluasi

Pencapaian Kompetensi Matapelajaran LAPORAN Hambatan dan Upaya Mengatasi Laporan Guru Wali Kelas

Profil Pencapaian Kompetensi per Kelas Kepala Sekolah Laporan Wali Kelas Pencapaian Kompetensi per Siswa Laporan Wali Kelas ORTU & Siswa

SISWA EVALUASI DIRI KOMITE SEK. PENGAKUAN PENGGUNA LULUSAN LAPORAN ORTU SISWA AKREDITASI DINAS PEND. KAB. /KOTA Pola Laporan Kepala Sekolah