MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK SEBUAH PENGANTAR Manajemen Pengelolaan Organisasi
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: SEBUAH PENGANTAR
Manajemen = Pengelolaan Organisasi perlu manajemen yang baik 1. Publik 2. Privat Organisasi :
Negara dan Pemerintah sebagai Organisasi Publik Organisasi negara dijalankan oleh pemerintah Berdasar UUD 1945, pemerintah Indonesia punyasub-organisasi yang dinamakan Pemda Tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll
KESIMPULAN Ada banyak problematika yang terjadi dalam masalah keuangan sebuah organisasi, termasuk organisasi publik. Semua problematika itu harus dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, ilmu dan pengetahuan atas manajemen keuangan publik menjadi suatu keharusan.
MASALAH KEUANGAN DALAM ORGANISASI PUBLIKPEMERINTAH SUMBER DANA PEMERINTAH PUSAT 1. Pendapatan pajak 2. Pendapatan Bukan Pajak 3. Hibah Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat a. Infrastruktur b. Pendidikan c. Kesehatan d. Keamanan, dll MIKRO = MASALAH KEUANGAN PEMERINTAH MAKRO = Manajemen keuangan publik (public financial management) Manajemen fiskal negara (government expenditure)
PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT (Manajemen Keuangan Publik) GOVERNMENT EXPENDITURE (Manajemen Fiskal) 1. Masalah manajemen pendapatan atau penerimaan dana 2. Masalah manajemen belanja atau pengeluaran dana 1. Tercermin pada manajemen anggaran pendapatan dan belanja dapat berupa APBN pada tingkat pusat dan APBD pada tingkat daerah
PROBLEMATIKA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH ASPEK BELANJA PEMERINTAH Problematika pada aspek belanja di pemerintah pusat/daerah secara umum adalah problematika komposisi belanja dalam rangka mencapai tujuan bernegara pada UUD 1945. PUSAT Problematika komposisi atau proporsi belanja Pusat & Daerah Problematika proporsi untuk belanja pendidikan, kesehatan, dll dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. DAU & DAK
ASPEK PEMBIAYAAN Problematika mencari dana untuk menutupi defisit Problematika penanganan pinjaman atau utang negara/daerah Aktivitas Investasi Pemerintah yang dapat menuai pro dan kontra. PROBLEMATIKA NEGARA BERKEMBANG SUBSIDI Mencapai Tujuan Pemerataan Pelayanan Masyarakat
Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat
Pendapatan. Pemerintah pusat penerimaan dalam negeri Penerimaan Pajak Penerimaan bukan Pajak Hibah
Lanjutan… Adapaun pengertian pajak menurut Soemitro (dalam Waluyo, 2000) adalah: “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrasepsi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan definisi PNBP menurut UU No. 20 tahun 1999 pasal 1 adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
Penerimaan Pajak Negara Pajak dalam negeri 1. Pajak penghasilan Migas 2. Pajak penghasilan nonmigas 3. Pajak pertambahan nilai 4. Pajak penjualan Barang meah 5. Pajak bumi & bangunan 6. Cukai Pajak perdagangan internasional 1. Bea masuk 2. Bea keluar (pungutan ekspor)
Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan SDA 1. Migas 2. Non Migas Laba BUMN Pendapatan BLU
Dari Grafik 3. 1 menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan jauh lebih besar daripada PNBP. Dari tahun 2008 hingga 2012 penerimaan perpajakan cenderung meningkat, sebaliknya PNBP jumlahnya relative konstan dari tahun ke tahun. Uraian diatas menggambarkan bahwa penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pendapatan dalam APBN. Pengelolaan keuangan sector public sama dengan pengelolaan APBN. Komponen terbesar pendapatan dalam APBN adalah penerimaan perpajakan sehingga dalam pengelolaan keuangan sector public, khususnya pengelolaan pendapatan, yang paling utama adalah pengelolaan penerimaan perpajakan.
STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PERPAJAKAN Ekstensifikasi Intensifikasi upaya menambah atau meningkatkan jumlah wajib pajak yang telah memiliki NPWP. upaya pengoptimalan penerimaan perpajakan dari wajib pajak yang telah memiliki NPWP.
Dasar hukum tentang perpajakan • UU no 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU no 6 th 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. • UU no 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU no 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. • UU no 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU no 8 tahun 1983 tentang pajak pertamanbahan nilai barang dan jasa.
3 Hal Penting Yang Harus Dilaksanakan Dalam Kegiatan Intensifikasi Perpajakan Profiling Benchmarking Mapping wajib pajak dibuatkan profil untuk memantau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. pembayaran pajak dilakaukan dengan cara membandingkan 2 wajib pajak yang memiliki profil yang sama. pengelompokan wajib pajak berdasarkan wilayah, sektor, subjek, jenis yang didasarkan pada kebutuhan di ilayah kerja.
Reformasi Perpajakan • Reformasi perpajakan adalah upaya intensifikasi dan ekstensifikasi peneriamaan perpajakan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3 Kegiatan Pokok Reformasi Perpajakan Jilid I Perbaikan sistem administrasi perpajakan perbaikan kebijakan perpajakan Strategi peningkatan penerimaan perpajakan perombakan struktur organisasi DJP, E-filling, e-SPT & Pengaduan amandemen undang- undang tentang perpajakan Intensifikasi dan ekstensifikasi.
3 Kegiatan Pokok Reformasi Perpajakan JILID II • Pengembangan SDM meliputi peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai. • kegiatan profiling, mapping dan benchmarking yang terotomatisasi • penyempurnaan pelayanan dan pembayaran pajak tmeliputi aspek bisnis utama (Core Business) DJP dan program PINTAR
Definisi & Tujuan Program Pintar (Project for Indonesian Tax Administration) • Definisi Program PINTAR (Project for Indonesian Tax Administration) adalah program penyempurnaan sistem administrasi yang dilakukan oleh Direktoat Jendal Pajak untuk mendukung kegiatan refomasi administasi perpajakan. • Tujuan Program PINTAR : untuk memperbaiki tata kelola administrasi yang lebih transpaan dan akuntabel yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan sukarla wajib pajak.
penyempurna an sistem Administrasi manajemen peubahan 4 komponen utama program PINTAR kepatuhan perpajakan manajemen sumbe daya manausia
Sunset Policy? • Sunset Policy yaitu program penghapusan sanksi pajak penghasilan orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki pada tanggal 1 januari 2008. • Ketentuan mengenai Sunset Policy diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 37 A. • Dalam pasal 37 A, memberikan fasilitas kepada wajib pajak, berupa: 1. 2. Penghapusan sanksi administrasi apabila wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar. Penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang dengan sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP serta dibebaskkan diri dar pemerikasaan pajak.
Tujuan Sunset Policy Mendorong Wajib Pajak lebih jujur dalam memenuhi kewajibannya. TUJUAN INI DIHARAPKAN DALAM JANGKA PANJANG Menambah jumlah Wajib Pajak Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela
Sensus Pajak Nasional(SPN)? Sensus pajak nasional merupakan kegiatan dalam rangka menyempurkan data atau basis perpajakan yang lebih baik. Sensus pajak nasional dilaksanakan secara serentak dan berkesinambungan dangan skala prioritas yaitu di sentra-sentra bisnis atau kawasan ekonomi, gedung-gedung perkantoran (high rise building), maupun dikawasan pemukiman.
Mirisnya Sensus Pajak Nasional • Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dalam acara peluncuran sensus pajak nasional memaparkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat membayar masih rendah, yaitu: 1. Wajib Pajak Pribadi yang menyerahkan SPT baru sebesar 7, 73%, yaitu 8, 5 juta dari 110 juta penduduk yang aktif bekerja. 2. Wajib Pajak badan tingkat kepatuhannya lebih rendah, yaitu 3, 6% atau 446 ribu bada usaha dari 12 juta lebih badan usaha aktif yang berdomisili. (Sumber: www. tempo. co)
Harapan Pajak Indonesia Dengan adanya data dari sensus pajak nasional, maka diharapkan dapat masukan (input) bagi DJP sehingga akan adanya kebijkan-kebijakan atau terobosan-terobosan untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajin Pajak sehingga penerimaan perpajakan juga akan meningkat.
- Slides: 28