MANAJEMEN ADVOKASI HERU SUSETYO SH LL M M

MANAJEMEN ADVOKASI HERU SUSETYO, SH. LL. M. M. Si. Staf Pengajar Fakultas Hukum UI - Depok Ketua Dewan Pembina/ Advokat pada PAHAM INDONESIA 1

Penyelesaian Sengketa Ajudikasi > Litigasi Non litigasi Alternative dispute resolution > Negosiasi, mediasi, arbitrase, fasilitasi 2

Macam Advokasi dalam konteks bantuan hukum struktural/ BHS > biasa dilakukan oleh LSM Advokasi oleh advokat/ pengacara Advokasi dalam konteks lembaga negara 3

Kegiatan dalam advokasi Pendampingan di pengadilan, kepolisian, kejaksaan, semua instansi hukum/ criminal justice system Kampanye Pendidikan publik Membangun aliansi Legislasi dan counter legal drafting Public opinion making Aksi massa 4

ADVOKASI DALAM KONTEKS LEMBAGA NEGARA Perbedaan Advokasi dalam Konteks LSM dengan Advokasi Lembaga Negara Ruang lingkup advokasi Fleksibilitas Birokrasi Misi dan sasaran Formalitas vs informalitas Persamaan : sama-sama merupakan aksi dan atau reaksi terhadap ketidakadilan 5

Siapa/ apa yang diadvokasi? Kebijakan/ peraturan per. UU-an terkait Program Kementerian Pribadi Aset/ gedung/ bangunan? Dll 6

Alasan untuk Advokasi Sesuai dengan Tupoksi Sesuai dengan Proker Tanggungjawab kepada institusi Terlanggarnya suatu kepentingan Karena mengalami ketidakadilan, siapa yang mengalami ketidakadilan? Alasan lain? 7

Apa yang bisa dilakukan? Advokasi/ pengawalan legislasi di semua level, termasuk di level pembahasan (semasa menjadi RUU/ RPP/ Raperda/ dll) hingga di level Mahkamah Konstitusi (ketika dimintakan permohonan uji materiil/ judicial review). Mengajukan draft alternative (contoh alternative pengganti UU BHP) dan membantu pengawalannya hingga pembahasan di DPR. Advokasi kebijakan, melakukan pembelaan terhadap kebijakan di level masyarakat, peradilan, hingga luar peradilan. Advokasi di level Peradilan Tata Usaha Negara Advokasi di Peradilan Perdata manakala menghadapi gugatan. 8

Advokasi di Peradilan Pidana/ membantu mempersiapkan dokumen terkait dan dukungan terhadap saksi/ tersangka/ terdakwa. Advokasi manakala menghadapi sengketa perburuhan/ Pengadilan Hubungan Industrial Advokasi berupa kampanye hak-hak asasi/ hak-hak hukum. Advokasi di media massa, membantu bagian Humas/Penerangan seperti menjawab Surat Pembaca, dll. Advokasi informal di jalur informal, pemanfaatan social networking seperti : facebook, twitter, hi 5, dll. Advokasi dalam bentuk pendidikan kesadaran hukum dan kesadaran hak-hak tertentu (anti plagiarism, anti korupsi, dll). Advokasi dalam bentuk menggalang aliansi dengan kementerian lain, ataupun dengan mass media, dengan NGO dan dengan semua stakeholders terkait. 9

10

11

12

13

WAJAH KORUPSI DI INDONESIA “In India, corruption is under the table. In China, it is over the table, while in Indonesia corruption includes the table” (Chan Akya-Asian Times 2006) 15

IDE AWAL ADVOCACY advocacy is what lawyers do The idea of advocacy relates to actual legal practice and affects to legal students REMAINS A PRACTICE-BASED SKILLS 16

Apa itu advokasi? To advocate = untuk membela Untuk mewakili/ merepresentasikan kepentingan orang lain Untuk memperjuangkan hak-hak tertentu 17

APA DAN MENGAPA ADVOKASI Advokasi = Membela (defend) Memajukan (promote) Mengemukakan (represent) Menciptakan (create) Merubah (change) 18

ADVOKASI MERUPAKAN SUATU USAHA SISTEMATIK DAN TERORGANISIR UNTUK MEMPENGARUHI DAN MENDESAKKAN TERJADINYA PERUBAHAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK SECARA BERTAHAP MAJU (INCREMENTAL) 19

www. advocacy. org Advocacy is pursuit of influencing outcomes - including public policy and resource allocation decisions within political, economic, and social systems and institutions - that directly affect people's lives. 20

Advocacy consists of organized efforts and actions based on the reality of "what is. " These organized actions seek to highlight critical issues that have been ignored and submerged, to influence public attitudes, and to enact and implement laws and public policies so that visions of "what should be" in a just, decent society become a reality. Human rights - political, economic, and social - is an overreaching framework for these visions. Advocacy organizations draw their strength from and are accountable to people - their members, constituents, and/or members of affected groups. 21

Advocacy has purposeful results: to enable social justice advocates to gain access and voice in the decision making of relevant institutions; to change the power relationships between these institutions and the people affected by their decisions, thereby changing the institutions themselves; and to bring a clear improvement in people's lives 22

ADVOKASI BUKANLAH REVOLUSI TAPI MERUPAKAN SUATU USAHA PERUBAHAN SOSIAL MELALUI SEMUA SALURAN DAN PIRANTI DEMOKRASI PERWAKILAN, PROSES 2 POLITIK DAN LEGISLASI YANG TERDAPAT DALAM SISTEM YANG BERLAKU 23

ADVOKASI UNTUK KEADILAN SOSIAL ADVOKASI YANG MELETAKKAN KORBAN KEBIJAKAN SEBAGAI SUBJEK UTAMA. KEPENTINGAN MEREKALAH JUSTRU YANG HARUS MENJADI AGENDA POKOK DAN PENENTU ARAH SUATU KEGIATAN ADVOKASI 24

ADVOKASI YANG BAIK 1. 2. 3. 4. TIDAK SEMATA-MATA BERSIFAT CHARITY TIDAK ‘BLAMING THE VICTIMS’ TIDAK MENJADI MONOPOLI KAUM ELIT TAPI JUGA ORGANISASI RAKYAT DI LEVEL AKAR RUMPUT ADALAH ALAT SIAPA SAJA UNTUK MEMPERJUANGKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN KEADILAN SOSIAL. 25

MENGAPA ADVOKASI? Karena ada ketidakadilan Karena ada orang yang tak mampu (unable) dan/ atau tak mau (unwilling) memperjuangkan hak/ kepentingannya sendiri Karena publik perlu fasilitator dan transformator untuk perubahan kebijakan publik 26

APA YANG DIPERJUANGKAN DALAM ADVOKASI? HAK ASASI MANUSIA : ü Non diskriminatif ü Kesetaraan/ persamaan ü Menghargai perbedaan/ pluralisme ü Pengakuan hak ü Keadilan • TRANSFORMASI SOSIAL DAN EKONOMI (secara berproses) 27

JENIS ADVOKASI HUKUM (litigasi/ non litigasi) ADVOKASI SOSIAL (charity/ philanthropy/ social action/ community development) ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK / ekstra litigasi 28

Advokasi Kebijakan Publik Adalah upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. 29

Kebijaksanaan Negara (Jenkins, 1978) Kebijaksanaan Negara : a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should , in principle, be within the power of these actors to achieve 30

(Udoji) kebijaksanaan negara : “ an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large 31

(Anderson) kebijaksanaan negara > kebijaksanaan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi 2 serta pejabat-pejabat pemerintah. (Easton) > kebijaksanaan itu dirumuskan oleh orang 2 yang memiliki wewenang dalam sistem politik 32

TIGA BENTUK PRAKTEK DI MASYARAKAT 1. 2. 3. PENGEMBANGAN MASYARAKAT (COMMUNITY DEVELOPMENT) AKSI KOMUNITAS (SOCIAL ACTION) PENDEKATAN LAYANAN MASYARAKAT (COMMUNITY SERVICE APPROACH) 33

Kebijakan publik? Pengadaan laptop bagi anggota DPR/D PP 37/ 2006 Resolusi PBB No 1747/ 2007 34

PERAN & KETRAMPILAN YG DIBUTUHKAN PEKERJA SOSIAL 1. PEMERCEPA T PERUBAHAN (ENABLER) 2. PERANTARA (ENABLER) 3. PENDIDIK (EDUCATOR) 4. TENAGA AHLI (EXPERT) 5. PERENCANA SOSIAL (SOCIAL PLANNER) 6. ADVOKAT 7. AKTIVIS 35

AKTIVIS DALAM PEKERJAAN SOSIAL MENCOBA MELAKUKAN PERUBAHAN INSTITUSIONAL PENGALIHAN SUMBER DAYA ATAUPUN KEKUASAAN PADA KELOMPOK YG KURANG BERUNTUNG MENCOBA MENSTIMULIR KELOMPOK YG KURANG BERUNTUNG UTK MENGORGANISIR DIRI & MELAWAN STRUKTUR KEKUASAAN YG ADA MEMANDANG KLIEN MEREKA SEBAGAI KORBAN 36

KETRAMPILAN DASAR YANG DIBUTUHKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. MENJALIN RELASI MELAKUKAN PENILAIAN RISET INVESTIGASI MELAKUKAN DINAMIKA KELOMPOK NEGOSIASI KOMUNIKASI KETRAMPILAN KONSULTASI 9. KETRAMPILAN MANAJEMEN 10. MENCARI DANA 11. PENULISAN DAN PENCATATAN LAPORAN 12. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 8. 37

AKSI KOMUNITAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. BENTUK-BENTUK AKSI KOMUNITAS PEMBOIKOTAN PENGALIHAN GRAFITI TEATER JALANAN BLOKADE & MEMACETKAN JALAN PENGAMBILALIHAN & PENDUDUKAN PEMANFAATAN GEDUNG KOSONG PROSESI DAN PROTES KELILING BARISAN PENGHALANG PERTEMUAN TERBUKA AKSI MOGOK DUDUK AKSI SIMBOLIS 38

BENTUK-BENTUK ADVOKASI 1. Litigasi (pidana, perdata) 2. Tatap muka (eksekutif, legislatif) 3. Lobby, 4. Boykot 5. Petisi terhadap pengambil keputusan 6. Public opinion 7. Musyawarah 8. Temu Ilmiah (seminar, diskusi, lokakarya) 9. Unjuk rasa, 10. Dll. 39

ADVOKASI YANG BAIK 1. 2. 3. 4. TIDAK SEMATA-MATA BERSIFAT CHARITY TIDAK ‘BLAMING THE VICTIMS’ TIDAK MENJADI MONOPOLI KAUM ELIT TAPI JUGA ORGANISASI RAKYAT DI LEVEL AKAR RUMPUT ADALAH ALAT SIAPA SAJA UNTUK MEMPERJUANGKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN KEADILAN SOSIAL. 40

ADVOKASI ADALAH JUGA PROSES YANG MENGHUBUNGKAN ANTAR BERBAGAI UNSUR PROGRESIF DALAM MASYARAKAT WARGA (CIVIL SOCIETY) MELALUI TERBENTUKNYA ALIANSI-ALIANSI STRATEGIS YANG MEMPERJUANGKAN TERCIPTANYA KEADILAN SOSIAL DENGAN CARA MENDESAKKAN TERJADINYA PERUBAHAN-PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK. 41

KAIDAH DALAM ADVOKASI (Mansour Fakih –Roem Topatimasang) 1. 2. 3. 4. 5. MULAI DENGAN BERBAIK SANGKA GAGASKAN KEMENANGAN 2 KECIL DULU KERJAKAN APA YANG TELAH DIRENCANAKAN TETAP PADA PERSOALAN JADIKAN ISSUE ANDA TETAP RELEVAN 42

6. 7. 8. BERSEDIALAH BERMUFAKAT JANGAN MAU DITAKUT-TAKUTI DAN MENTAKUT-TAKUTI BERSIKAP KREATIF DAN TETAPLAH KREATIF 43

ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK APA ITU KEBIJAKAN PUBLIK ? 1. 2. 3. ISI/ NASKAH HUKUM TATA LAKSANA HUKUM BUDAYA HUKUM 44

PROSES 2 PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK PROSES 2 LEGISLASI DAN JURISDIKSI PROSES 2 POLITIK DAN BIROKRASI PROSES 2 SOSIALISASI DAN MOBILISASI 45

PROSES 2 LEGISLASI DAN JURISDIKSI PENGAJUAN USUL, KONSEP TANDING, DAN PEMBELAAN Sarana : legal drafting, counter draft judicial review class action, legal standing litigasi/ jurisprudensi 46

PROSES 2 POLITIK DAN BIROKRASI MEMPENGARUHI PEMBUAT DAN PELAKSANA PERATURAN SARANA : LOBBY NEGOSIASI MEDIASI KOLABORASI 47

PEMBAGIAN KERJA ADVOKASI KERJA PENDUKUNG KERJA GARIS DEPAN KERJA BASIS 48

KERJA PENDUKUNG (Supporting units) MENYEDIAKAN DANA LOGISTIK INFORMAS DATA AKSES 49

KERJA BASIS (ground works) ADALAH DAPUR GERAKAN ADVOKASI MEMBANGUN BASIS MASSA PENDIDIKAN POLITIK KADER MEMBENTUK LINGKAR INTI MOBILISASI AKSI 50

KERJA GARIS DEPAN (front liners) MELAKSANAKAN FUNGSI JURU BICARA PERUNDING PELOBBY TERLIBAT DALAM PROSES LEGISLASI DAN JURISDIKSI MENGGALANG SEKUTU 51

ARUS ADVOKASI TERPADU BENTUK LINGKAR INTI KUMPULKAN DATA/ INFO ANALISIS DATA/ INFO DISKUSI, SEMINAR, DLL PILIH ISSU STRATEGIS KEMAS ISSUE SEMENARIK MUNGKIN GALANG SEKUTU SEBANYAK MUNGKIN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT PENDIDIKAN POLITIK 52

SIAPKAN SATUAN / BARISAN PENDUKUNG BANGUN BASIS GERAKAN PELATIHAN TEKNIS AJUKAN KONSEP TANDING LAKUKAN PEMBELAAN PENGARUHI PEMBUAT DAN PELAKSANA KEBIJAKAN 53

PENGARUHI PENDAPAT UMUM LANCARKAN TEKANAN PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK 54

JARINGAN KERJA ADVOKASI KERJA PENDUKUNG (Supporting units) Dana, logistik, informasi, data, akses KERJA GARIS DEPAN (Front lines) Melaksanakan fungsi juru bicara, Lobby, negosiasi, terlibat dalam Proses legislasi dan litigasi, Menggalang sekutu KERJA BASIS (Ground works) “ dapur” gerakan advokasi : Membangun basis masa, Pend. Politik kader, mbtk lingkar inti Mobilisasi aksi, kampanye 55

BAGAN ARUS SISTEM KERJA ADVOKASI Monitoring dan Evaluasi Umpan balik Analisis Data Menyiakan Alternatif pemecahan Seminar, diskusi, dll Studi penelitian Pengaruhi Pendapat umum Kumpulkan Informasi Bentuk Tim Inti Bangun Aliansi Tetapkan Issue Dan tujuan Strategis Pengaruhi Pembuat Keputusan Bungkus/ Kemas Issue Legal drafting Judicial review Kampanye, Jumpa pers Contrent negosiasi Structure Lobby Perubahan Kebijakan Culture litigasi Adakan pembelaan Identifikasi Korban Pengorganisasian Masyarakat Pemberdayaan Siapkan Basis Gerakan Pendidikan Politik Siapkan Sistem Pendukung Dana, logistik, Sistem informasi Aksi massa, Demonstrasi, boykot Lancarkan Tekanan 56

PROSES LEGISLASI & JURISDIKSI (pengajuan usul, konsep tanding, Dan pembelaan) PROSES-PROSES POLITIK BIROKRASI (Mempengaruhi pembuat & pelaksana putusan PROSES-PROSES SOSIALISASI & MOBILISASI (Membentuk pendapat umum Dan tekanan politik) - legal drafting - Counter draft - Judicial review - litigasi - Lobby - negosiasi - mediasi - kolaborasi - kampanye, siaran pers - unjuk rasa, mogok, boykot - pengorganisasian basis - pendidikan politik ISI/NASKAH HUKUM TATA PEMBENTUKAN/ LAKSANA PERUBAHAN HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK BUDAYA HUKUK 57