MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA MEKANISME TAHAPAN DAN KEGIATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA MEKANISME, TAHAPAN, DAN KEGIATAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 Oleh: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 0
PEMILU SERENTAK • PUTUSAN Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari, 2014: Menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitus; norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, serta Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Dasar”. 1
PEMILU SERENTAK (Lanjutan) Penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa “. . . yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu. ” Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu “. . . Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota. ” (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999 -2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), • UNDANG-UNDANG NOMOR 7 Tahun 2017: Pasal 167 ayat (3) Pemungutan suara dilaksanakan serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional 2
KONSULTASI KPU TIDAK MENGIKAT • Perkara Nomor 92/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Pasal 9 a UU 10/2016 Tentang Pilkada Karena Menganggap Mencederai Kebebasan KPU Pertimbangan Mahkamah: a. Perumusan Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari sejarah penyelenggaraan Pemilu sebelum perubahan UUD 1945. Sejak tahun 1955 -1997, Pemilu dilaksanakan oleh pemerintah di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri/Lembaga Pemilihan Umum (LPU). b. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu yang jujur dan adil hanya akan dapat diwujudkan bila diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang bebas dari intervensi lembaga manapun, lebih-lebih institusi yang di dalamnya terdapat peserta Pemilu; c. Kemandirian KPU merupakan pengejawantahan dari kedudukan KPU yang secara konseptual dikategorikan sebagai lembaga independen. Frasa “mandiri” dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 menunjuk pada kedudukan KPU sebagai lembaga yang berada di luar kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan DPR. Sebagai lembaga mandiri, KPU memiliki kewenangan untuk menjalankan sebagian fungsi negara yang diberikan kepadanya oleh UUD 1945 dan Undang-Undang 3
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGARAAN PEMILU TAHUN 2019 1. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan , Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019 2. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan , Program, Dan Jadwal Penyelenggraan Pemilu 2019 3. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan , Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019 4
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 2. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 3. PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD 4. PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD 5. PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 6. PMK tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 5
TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 1. Pengajuan Permohonan Pemohon; 2. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon (untuk PHPU anggota DPR, DPRD, dan DPD); 3. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon (untuk PHPU anggota DPR, DPRD, dan DPD); 4. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK; 5. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon dan Pemberitahuan Sidang kepada para pihak; 6. Pemeriksaan Pendahuluan; 7. Pemeriksaan Persidangan; 8. Rapat Permusyawaratan Hakim; 9. Sidang Pengucapan Putusan; dan 10. Penyerahan salinan Putusan dan Pemuatan Putusan dalam laman MK (website). 6
TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU anggota DPR, DPRD, dan DPD: Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD secara nasional oleh Termohon. PHPU Presiden: Permohonan diajukan kepada Mahkamah dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. 1
TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DPD Ps. 6 Ayat (1) PMK 2/2018 (DPR/D) Ps. 6 Ayat (1) PMK 3/2018 (DPD) 8 s. d. 25 Mei 2019 Ps. 14 Ayat (1) PMK 2/2018 Ps. 14 Ayat (1) PMK 3/2018 3 x 24 jam (sejak) 8 s. d. 25 Mei 2019 Pengajuan Permohonan (offline) Pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU AP 3 Pengajuan Permohonan daring (online)* Permohonan Lengkap Pemeriksaan berkas permohonan 8 s. d. 27 Mei 2019 Pemohon memperbaiki berkas APBL Permohonan Belum Lengkap ARPK permohonan 3 x 24 jam (sejak diterima APBL) 3 x 24 jam (sejak) Ps. 8 Ayat (1) PMK 2/2018 Ps. 7 Ayat (1) PMK 4/2018 1 Juli 2019 BRPK Ps. 13 Ayat (3) PMK 2/2018 Ps. 13 Ayat (3) PMK 3/2018 8 s. d. 28 Mei 2019 9 s. d. 31 Mei 2019 * Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan 8
MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN SENGKETA PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DPD Ps. 14 Ayat (4) PMK 2/2018 Ps. 14 Ayat (3) PMK 3/2018 Pemberitahuan Hari Sidang Pertama 1 s. d. 2 Juli 2019 Pemohon Termohon Parpol Peserta Pemilu Bawaslu paling lama 1 (satu) hari setelah permohonan dicatat dalam BRPK paling cepat 7 hari (sejak) menyampaikan Salinan Permohonan paling lama 1 (satu) hari setelah permohonan dicatat dalam BRPK Permohonan dicatat dalam BRPK 1 s. d. 2 Juli 2019 menyampaikan Jawaban Termohon dan keterangan paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan § TERMOHON § PARPOL PESERTA 9 s. d. 12 Juli 2019 PEMILU § BAWASLU Ps. 15 -17 PMK 2/2018 Ps. 15 -17 PMK 3/2018 Persidangan Ps. 19 Ay. (1), Ps. 23 Ay. (1) PMK 2/2018 Ps. 19 Ay. (1), Ps. 23 Ay. (1) PMK 3/2018 paling lama 30 hari kerja (sejak) Putusan Permohonan diunggah ke laman MK: www. mahkamahkonstitusi. go. id 9
PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA) SENGKETA PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DPD SIDANG PANEL Pemeriksaan Pendahuluan SIDANG PANEL Pemeriksaan Persidangan SIDANG PLENO RPH Putusan Sela 9 s. d. 12 Juli 2019 • memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan • mengesahan alat bukti Pemohon 15 s. d. 30 Juli 2019 § memeriksa permohonan Pemohon; § memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu; § mengesahkan alat bukti § memeriksa alat bukti tertulis; § mendengarkan keterangan saksi; § mendengarkan keterangan ahli; § memeriksa alat bukti lain; 31 Juli – 5 Agt 2019 18 Juli & 4 Agt 2019 • membahas perkara • mengambil putusan • menyusun putusan 6 s. d. 9 Agt 2019 Putusan 10
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN SENGKETA PILPRES 23 s. d. 25 Mei 2019 3 hari (setelah) Ps. 6 Ay. (1) PMK 4/2018 Pengajuan Permohonan (offline) Pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU BRPK AP 3 Pengajuan Permohonan daring (online)* Ps. 10 Ay. (1) & (2) PMK 4/2018 11 Juni 2019 3 hari (setelah) Ps. 7 Ay. (1) PMK 4/2018 ARPK *Pemohon atau kuasa hukum menyerahkan Permohonan asli dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan Permohonan 11
MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN SENGKETA PILPRES Ps. 10 Ay. (4) PMK 4/2018 Pemberitahuan Hari Sidang Pertama 11 Juni 2019 Pemohon Termohon Pihak Terkait Bawaslu paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK paling lama 3 hari (setelah) menyampaikan Salinan Permohonan paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK Permohonan dicatat dalam BRPK 11 Juni 2019 menyampaikan Jawaban Termohon dan keterangan paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan § TERMOHON § PIHAK TERKAIT § BAWASLU 12 Juni 2019 Persidangan Ps. 15 Ay. (1) PMK 4/2018 Ps. 11 -13 PMK 4/2018 paling lama 14 hari kerja (sejak) Putusan Permohonan diunggah ke laman MK: www. mahkamahkonstitusi. go. id 12
PERSIDANGAN SENGKETA PILPRES (PEMERIKSAAN PERKARA) SIDANG PLENO Pemeriksaan Pendahuluan SIDANG PLENO Pemeriksaan Persidangan SIDANG PLENO RPH Putusan Sela 14 Juni 2019 • memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan • mengesahan alat bukti Pemohon 17 - 21 Juni 2019 § memeriksa permohonan Pemohon; § memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu; § mengesahkan alat bukti § memeriksa alat bukti tertulis; § mendengarkan keterangan saksi; § mendengarkan keterangan ahli; § memeriksa alat bukti lain; 24 – 27 Juni 2019 • membahas perkara • mengambil putusan • menyusun putusan 28 Juni 2019 Putusan 13
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU TAHUN 2019 No 1. Tahap Pengajuan Permohonan Pemohon Kegiatan Jadwal Akhir PHPU DPR dan DPRD: Pengajuan Permohonan Pemohon 8 Mei 2019 25 Mei 2019* PHPU DPD: Pengajuan Permohonan Pemohon 8 Mei 2019 25 Mei 2019* PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pengajuan Permohonan Pemohon 23 Mei 2019 25 Mei 2019 Keterangan Permohonan diajukan kepada Mahkamah paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU. (1) Permohonan diajukan kepada Mahkamah dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. (2) Permohonan online diberikan tanda terima online PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian AP 3 kepada Pemohon 8 Mei 2019 25 Mei 2019 PHPU DPD: Penyampaian AP 3 kepada Pemohon 8 Mei 2019 25 Mei 2019 Ket: *berdasarkan pada waktu/jam penetapan dari KPU 1
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU TAHUN 2019 Jadwal No Tahap Kegiatan Keterangan Awal Akhir 8 Mei 2019 27 Mei 2019 8 Mei 2019 28 Mei 2019 PHPU DPR dan DPRD: Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon PHPU DPD: 2. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian APBL kepada Pemohon PHPU DPD: Penyampaian APBL kepada Pemohon 1
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU TAHUN 2019 Jadwal No Tahap Kegiatan Keterangan Awal Akhir 9 Mei 2019 31 Mei 2019 PHPU DPR dan DPRD: Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon PHPU DPD: 3. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah PHPU DPR dan DPRD: Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon PHPU DPD: Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon 1
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU TAHUN 2019 Jadwal No Tahap Kegiatan PHPU DPR dan DPRD: Pencatatan dalam BRPK PHPU DPD: Pencatatan dalam BRPK 4. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pencatatan dalam BRPK Keterangan Awal Akhir 1 Juli 2019 Penyelesaian perkara selama 30 hari kerja sejak BRPK 1 Juli 2019 11 Juni 2019 9 Mei 2019 31 Mei 2019 (1) Permohonan dapat dicatat lebih awal dalam BRPK menyesuaikan dengan penetapan KPU (2) Penyelesaian perkara selama 14 hari kalender sejak BRPK PHPU DPD: Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon 1
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU TAHUN 2019 No Tahap Jadwal Kegiatan Awal Akhir 1 Juli 2019 11 Juni 2019 Keterangan PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian ARPK kepada Pemohon 4. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK (Lanjutan) PHPU DPD: Penyampaian ARPK kepada Pemohon PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyampaian ARPK kepada Pemohon 1
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU TAHUN 2019 No Tahap Jadwal Kegiatan Awal Akhir 1 Juli 2019 2 Juli 2019 11 Juni 2019 1 Juli 2019 2 Juli 2019 Keterangan PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu PHPU DPD: 5. Penyampaian Salinan Permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu PHPU DPR dan DPRD: Pemberitahuan hari sidang pertama 1
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU TAHUN 2019 No Tahap Kegiatan Jadwal Awal PHPU DPD: Pemberitahuan hari sidang pertama PHPU Presiden dan Wakil Presiden: 5. Penyampaian Salinan Permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu (Lanjutan) Pemberitahuan hari sidang pertama PHPU DPR dan DPRD: 1 Juli 2019 2 Juli 2019 11 Juni 2019 5 Juli 2019 12 Juli 2019 Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait PHPU Presiden dan Wakil Presiden: 5 Juli 2019 12 Juli 2019 Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait 12 Juni 2019 Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait Keterangan Akhir PHPU DPD: 12 Juni 2019 1
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU TAHUN 2019 No Tahap Jadwal Kegiatan Awal Akhir 5 Juli 2019 12 Juni 2019 Keterangan PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon 5. Penyampaian Salinan Permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu (Lanjutan) PHPU DPD: Penyampaian Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyampaian Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon 1
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU TAHUN 2019 No Tahap Kegiatan Keterangan Awal Akhir 9 Juli 2019 12 Juli 2019 14 Juni 2019 Perbaikan Permohonan, Jawaban, Keterangan (jika ada) PHPU DPD: 11 Juli 2019 26 Juli 2019 Penyerahan Perbaikan Permohonan Jawaban dan Jawaban, Keterangan (jika Keterangan ada) 11 Juli 2019 26 Juli 2019 13 Juni 2019 PHPU DPR dan DPRD: Pemeriksaan Pendahuluan 6. Jadwal Pemeriksaan Pendahuluan PHPU DPD: Pemeriksaan Pendahuluan PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pemeriksaan Pendahuluan PHPU DPR dan DPRD: 7. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Perbaikan Jawaban dan Keterangan (jika ada) 1
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU TAHUN 2019 No Tahap Jadwal Kegiatan Keterangan Awal Akhir 15 Juli 2019 30 Juli 2019 17 Juni 2019 21 Juni 2019 31 Juli 2019 5 Agustus 2019 PHPU DPR dan DPRD: Pemeriksaan saksi dan alat bukti PHPU DPD: 8. Pemeriksaan Persidangan Pemeriksaan saksi dan alat bukti PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pemeriksaan saksi dan alat bukti 9. Rapat Permusyawarahan Hakim PHPU DPR dan DPRD: Rapat Permusyawarahan Hakim 1
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU TAHUN 2019 No Tahap Kegiatan Jadwal Akhir 31 Juli 2019 5 Agustus 2019 24 Juni 2019 27 Juni 2019 Keterangan PHPU DPD: 9. Rapat Permusyawarahan Hakim (Lanjutan) Rapat Permusyawarahan Hakim PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Rapat Permusyawarahan Hakim PHPU DPR dan DPRD: Pengucapan Putusan Perkara 6 Agustus 2019 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. 9 Agustus 2019 PHPU DPD: 10, Sidang Pengucapan Putusan Perkara 6 Agustus 2019 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. 9 Agustus 2019 PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 28 Juni 2019 1
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU TAHUN 2019 Jadwal No Tahap Kegiatan Keterangan Awal Akhir 6 Agustus 2019 14 Agustus 2019 28 Juni 2019 2 Juli 2019 PHPU DPR dan DPRD: Penyerahan Salinan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum PHPU DPD: 11 Penyerahan Salinan Putusan dan Pemuatan Perkara Perselisihan Hasil dalam laman Pemilihan Umum PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyerahan Salinan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 1
SEKIAN TERIMA KASIH 26
- Slides: 27