LOGO PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS Berdasarkan PP 46
LOGO PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS Berdasarkan PP 46 Tahun 2011 BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2015
Curriculum Vitae NAMA NIP TEMP. TGL. LAHIR JABATAN PANGKAT/GOL. STATUS PENDIDIKAN DIKLAT NO. HP : : : : F. X. SUNARYANTA, S. H. 19782006041007 BANTUL, 08 OKTOBER 1978 ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA PENATA III/C 1 ISTRI 2 ANAK SDN O 1 SEDAYU SMPN 01 SEDAYU SMAN 1 YOGYAKARTA S 1 HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA : 1. MANAJEMEN KINERJA PNS 2. MANAJEMEN SDM PNS 3. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PNS 3. PENYUSUNAN PENILAIAN PRESTASI KERJA 4. ANALISA JABATAN & ANALISA BEBAN KERJA 5. EVALUASI JABATAN 6. PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN 7. SEKRETARIAT TIM PAK GURU, dst… : 08156676600
DASAR HUKUM 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 ttg ASN 2. UU Nomor 8 Tahun 1974 ttg Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999; 3. PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS; 4. Perka. BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011.
Apakah Penilaian Prestasi Kerja PNS ? Proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja PNS. . . yang dinilai? 1 2 Apakah Sasaran Kerja Pegawai tercapai? Apakah Perilaku Kerja Pegawai baik?
Prestasi Kerja “hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja” 5
Sasaran kerja pegawai RENCANA KERJA DAN TARGET YANG AKAN DICAPAI OLEH SEORANG PNS 6
Siapa yang harus mengetahui Penilaian Prestasi Kerja PNS ini? Semua PNS harus mengetahui dan memahami proses penilaian prestasi kerja ini. BUKAN HANYA PENILAI, TETAPI SEMUA YOUR SITE HERE
Apakah Prinsip Dasar dalam PK PNS? 1. Objektif Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai 2. Terukur Dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif. 3. Akuntabel Seluruh hasil penilaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang 4. Partisipasi Seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai 5. Transparan Seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia
PENYUSUNAN SKP 1. JELAS Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas. 2. DAPAT DIUKUR Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas, maupun secara kualitas 3. RELEVAN Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masing-masing. 4. DAPAT DICAPAI Kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan PNS. 5. MEMILIKI TARGET WAKTU Kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya.
Contoh Kegiatan Tugas Jabatan secara Hierarki Eselon III § Menetapkan Penetapan Kinerja/Rencana Kerja Tahun § Menetapkan. . . . § Menyusun Rencana Kerja Tahun § Menyiapkan. … § Melaksanakan. . § Menetapkan. . § Menyiapkan. . § Menyusun laporan Eselon II § Menetapkan Penetapan Kinerja/Rencana Kerja Tahun § Menyelenggarakan. … § Menyusun. . § Memfasilitasi …. § Menetapkan. . § Menyiapkan. . § Menyusun laporan § Menginventarisasi. . § Menyiapkan bahan. … § Menganalisis …. § Menyusun laporan Eselon IV
Contoh Kegiatan Tugas Jabatan secara Hierarki Fungsional Umum v Menabulasikan, Memasang, v Membuat, Menyortir, Mewawancarai, v Memindahkan, Menyimpan, Menyarankan, v Menyusun, Mengagenda, Mengantarkan, v Memasang, Memasukkan, Menyampaikan, v Mengemudikan, Mencatat, Membersihkan, v Menghitung, Mengeluarkan, Memeriksa v Menyalin, Mengumpulkan, Menjalankan v Mengetik, Menghimpun, Mengoperasikan v Menarik, Menggandakan, Memberhentikan Fungsional Tertentu Butir Kegiatan Angka Kredit
Untuk menilai apakah output berkualitas atau tidak Kriteria Nilai Keterangan 91 - 100 Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yg ditentukan dll. 76 - 90 Hasil kerja mempunya 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yg telah ditentukan dll. 61 - 75 Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yg ditentukan 51 -60 Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yg ditentukan dll. 50 ke bawah Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yg ditentukan dll. 12
Siapakah yang Menilai? 1. 2. Seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap tiap PNS di lingkungan unit kerjanya 3. SANKSI: Bila tidak melakukan penilaian akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan per. UUan 4. Penilaian dilakukan tiap akhir bulan Desember tahun ybs atau paling lambat akhir Januari tahun berikutnya
lanjutan. . . 5. Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian kepada atasannya paling lama 14 hari. 6. Atasan pejabat penilai wajib memeriksa hasil penilaian prestasi kerja. 7. Hasil penilaian Prestasi Kerja berlaku setelah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai
PEJABAT PENILAI DAN ATASAN LANGSUNG Keputusan Bupati Pemalang No. 87 Tahun 2015 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat pada Penilaian Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang download di : www. pemalangkab/bkd YOUR SITE HERE
YOUR SITE HERE
YOUR SITE HERE
YOUR SITE HERE
Apakah Sasaran Kerja Pegawai ? q SKP disusun oleh tiap PNS berdasarkan Rencana Kerja Tahunan, disetujui & ditetapkan oleh pejabat penilai (atasan langsungnya) q SKP memuat: q kegiatan tugas pokok jabatan q target yang bersifat nyata dan dapat diukur
lanjutan. . . q SANKSI: Bila tidak menyusun SKP, akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS. q SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.
Bobot penilaian SKP adalah 60%, meliputi Aspek KUANTITAS KUALITAS WAKTU BIAYA
Tugas Tambahan dan Kreativitas Tugas Tambahan Kreativitas Tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP Kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi, hasilnya dinilai sebagai capaian SKP
TUGAS TAMBAHAN No 1. Tugas Tambahan Nilai Tugas tambahan yang dilakukan dalam sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kegiatan. (satu) tahun 2. Tugas tambahan yang dilakukan dalam sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kegiatan. (satu) tahun 2 3. Tugas tambahan yang dilakukan dalam sebanyak 7 (tujuh) kegiatan atau lebih. (satu) tahun 3 1 YOUR SITE HERE
KREATIVITAS No Kreativitas Nilai 1 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat eselon II. 3 2 3 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh PPK. Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi Negara dengan penghargaan yang diberikan oleh Presiden. 6 12 YOUR SITE HERE
1. Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar dilakukan oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau sekolah yang bersangkutan. 2. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/ dipekerjakan di instansi pemerintah lain, dibuat oleh pejabat penilai dimana ybs bekerja. 3. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperban-tukan/dipekerjakan pada negara sahabat, organisasi profesi, dan badan swasta yang ditentukan pemerintah dibuat oleh pimpinan instansi induk dengan berdasarkan bahan dari instansi tempat bekerja. YOUR SITE HERE
Bagaimana Penilaian Pencapaian SKP ? q Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan dengan bobot kegiatan. q Bila realisasi kerja melebihi dari target maka capaian SKP dapat lebih dari 100 (dalam tahap revisi) q Bila SKP tidak tercapai yg diakibatkan oleh faktor di luar kemampuan individu PNS, maka penilaian didasarkan pd pertimbangan kondisi penyebabnya
Apakah Perilaku Kerja Pegawai ? Setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan. Bobot Perilaku Kerja PNS adalah 40%.
Bagaimana Penilaian Perilaku Kerja PNS ? q Penilaian PKP dilakukan melalui pengamatan terhadap PNS yang bersangkutan sesuai kriteria yang ditentukan q Pejabat penilai dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing q Nilai PKP dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus)
NILAI PERILAKU KERJA SANGAT BAIK 91 - 100 BAIK 76 - 90 CUKUP 61 - 75 KURANG 50 - 61 BURUK 50 KE BAWAH
ASPEK PENILAIAN PERILAKU KERJA ORIENTASI PELAYANAN • Sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain INTEGRITAS • Kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi KOMITMEN DISIPLIN KERJASAMA KEPEMIMPINAN • Kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS yang mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan • Kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan per-uu-an dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin • Kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerjasama dgn rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dlm menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya • Kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yg berkaitan dgn bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi
1 ASPEK ORIENTASI PELAYANAN 91 - 100 Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan Sangat Baik 76 - 90 Pada Umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan memuaskan Baik 61 - 75 Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap cukup sopan dan cukup memuaskan 51 - 60 Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap kurang sopan dan kurang memuaskan Cukup Kurang 50 kebawah Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap tidak sopan dan tidak memuaskan back Buruk next
2 ASPEK INTEGRITAS 91 - 100 Selalu jujur, ikhlas, tidak pernah menyalahgunakan wewenang, dan berani menanggung resiko Sangat Baik 76 - 90 Pada umumnya jujur, ikhlas, tidak pernah menyalahgunakan wewenang, dan berani menanggung resiko Baik 61 - 75 Ada kalanya cukup jujur, ikhlas, kadang-kadang menyalahgunakan wewenang, dan cukup berani menanggung resiko Cukup 51 - 60 Kurang jujur, kurang ikhlas dan kurang berani menaggung resiko Kurang 50 kebawah Tidak jujur, tidak ikhlas, selalu menyalahgunakan wewenang, dan tidak berani menanggung resiko menu Buruk back next
3 ASPEK KOMITMEN 91 - 100 Selalu berusaha menegakkan Pancasila, UUD’ 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan mengutamakan kepentingan dinas Sangat Baik 76 - 90 Pada umumnya berusaha menegakkan Pancasila, UUD’ 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan mengutamakan kepentingan dinas Baik 61 - 75 Ada kalanya berusaha menegakkan Pancasila, UUD’ 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan mengutamakan kepentingan dinas Cukup 51 - 60 Kurang berusaha menegakkan Pancasila, UUD’ 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan mengutamakan kepentingan dinas Kurang 50 kebawah Tidak pernah berusaha menegakkan Pancasila, UUD’ 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan mengutamakan kepentingan dinas menu back Buruk next
4 ASPEK DISIPLIN 91 - 100 Selalu mentaati peraturan perundang-undangan/dinas, mentaati jam kerja, mampu menyimpan/memelihara barang milik negara 76 - 90 Pada umumnya mentaati peraturan perundang-undangan/dinas, mentaati jam kerja, mampu menyimpan/memelihara barang milik negara 61 - 75 Ada kalanya mentaati peraturan perundang-undangan/dinas, tidak masuk atau terlambat jam kerja, lebih cepat pulang tanpa alasan, dsb antara 5 sd 15 Hari. 51 - 60 Kurang mentaati peraturan perundang-undangan/dinas, jam kerja, dan Kurang Mampu menyimpan/memelihara barang milik negara, Tidak Masuk atau Terlambat jam Kerja, lebih cepat pulang tanpa alasan, dsb antara 16 s. d 30 Hari 50 kebawah Tidak pernah mentaati peraturan perundang-undangan/dinas, jam kerja, dan tidak mampu menyimpan/memelihara barang milik negara, tidak masuk atau terlambat jam kerja, lebih menu cepat pulang tanpa alasan, dsb antara 31 Hari. back Sangat Baik Cukup Kurang Buruk next
5 ASPEK KERJASAMA 91 - 100 Selalu mampu bekerja sama, menghargai dan menerima pendapat rekan kerja Pada umumnya mampu bekerja sama, menghargai dan menerima pendapat rekan kerja Sangat Baik 76 - 90 Baik 61 - 75 Ada kalanya mampu bekerja sama, menghargai dan menerima pendapat rekan kerja Cukup 51 - 60 Kurang berusaha bekerja sama, menghargai dan menerima pendapat rekan kerja Kurang 50 kebawah Tidak pernah berusaha bekerja sama, menghargai dan menerima pendapat rekan kerja menu Buruk back next
6 ASPEK KEPEMIMPINAN 91 - 100 Selalu mampu bertindak tegas, tidak memihak, teladan, mencapai kinerja, menggerakkan bawahan, mengambil keputusan cepat & tepat Sangat Baik 76 - 90 Pada umumnya bertindak tegas, tidak memihak, teladan, mencapai kinerja, menggerakkan bawahan, mengambil keputusan cepat & tepat Baik 61 - 75 Ada kalanya bertindak tegas, tidak memihak, teladan, mencapai kinerja, menggerakkan bawahan, mengambil keputusan cepat & tepat Cukup 51 - 60 Kurang bertindak tegas, kurang teladan, kurang mencapai kinerja, dan kurang mengambil keputusan dengan cepat & tepat Kurang 50 kebawah Tidak pernah bertindak tegas, memihak, tidak mencapai kinerja, dan tidak mengambil keputusan cepat & tepat menu Buruk back
Bagaimana Menghitung Prestasi Kerja PNS? Nilai PK = 60% x Nilai (SKP) + 40% x Nilai (PKP) Bobot SKP Bobot PKP NO NILAI KUALIFIKASI 1 91 – ke atas Sangat baik 2 76 – 90 Baik 3 61 – 75 Cukup 4 51 – 60 Kurang 5 50 – ke bawah Buruk
Sangsi Diberikan kepada PNS yang tidak mencapai Sasaran Kerja yang ditetapkan (Sesuai PP No 53 Tahun 2010) HUKUMAN DISIPLIN SEDANG Apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% s. d. 50%. Berupa: q penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun q penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun q penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
lanjutan. . . Apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25%. Berupa: q Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun q Pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah q Pembebasan dari jabatan q Pembehentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS q Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA • OBYEKTIF • TERUKUR TUPOKSI ORGANISASI RENJA REWARD ASS-CEN PSI-TEST BAIK REKOMENDASI • AKUNTABEL • PARTISIPASI • TRANSPARAN TUPOKSI INDIVIDU PNS SKP PERILA KU KERJA PENILAIAN KINERJA HASIL PENILAIA N • PRESTASI KERJA (Kontrak TUPOKSI UNIT RENJA Kinerja=SKP) KUANTITAS, KUALITAS, WAKTU, BIAYA • PERILAKU KERJA (Pengamatan) - ORIENTASI PELAYANAN - INTEGRITAS - KOMITMEN - DISIPLIN - KERJASAMA - KEPEMIMPINAN FEEDBACK HASIL PENILAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN BURUK REKOMENDASI • PEMBINAAN • PUNISHMENT ASS-CEN PSI-TEST 40
Mekanisme Penilaian Prestasi Kerja PNS Ukuran Kinerja Uraian Tugas § Kualitas § Kuantitas § Waktu § Biaya Pegawai Membuat SKP Rencana kerja Organisasi Perilaku § Orientasi Pelayanan § Integritas § Komitmen § Disiplin § Kerjasama § Kepemimpinan Persetujuan Atasan Prestasi Pelaksanaan Pemantauan Bimbingan Nasehat Kinerja
LAIN-LAIN. . . • PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin pegawai. • Ketentuan dan kewajiban menyusun SKP berlaku juga untuk CPNS. • Dalam hal atasan langsung selaku Pejabat Penilai lowong atau belum terisi, maka pejabat penilainya adalah pejabat yang lebih tinggi secara hierarkhi. • Apabila pimpinan instansi atau PPK lowong, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Wakil Menteri. • Untuk kelancaran penilaian prestasi kerja PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan perpindahan pegawai harus memperhatikan jangka waktu penyusunan dan penilaian SKP. • DP 3 PNS masih digunakan sebagai persyaratan kenaikan pangkat periode April/Oktober 2014 dan/atau 2015, kenaikan gaji berkala, serta pengangkatan dalam jabatan.
PENYIMPANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS 1. Penilaian Prestasi Kerja disimpan dipelihara dengan baik oleh Pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian. 2. Penilaian Prestasi Kerja disimpan selama 3 (tiga) tahun. 3. Penilaian Prestasi Kerja yang telah lebih dari 3 tahun tidak digunakan lagi. 4. Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS : a. Pegawai berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c) ke atas dibuat rangkap 2 (dua), yaitu : 1) 1 rangkap untuk arsip instansi ybs 2) 1 rangkap dikirimkan kepada Kepala BKN. b. Pegawai berpangkat Pembina Tingkat I (IV/b) ke bawah dibuat rangkap 1 (satu).
Sekian dan Terimakasih
- Slides: 44