LOGO PENGANTAR KEPABEANAN Mohamad Jafar Widyaiswara Pusdiklat Bea
LOGO PENGANTAR KEPABEANAN Mohamad Jafar Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai 1
POKOK BAHASAN LOGO Konsep Kepabeanan Konsep Tarif dan Nilai Pabean PENGANTAR KEPABEANAN Konsep Fasilitas Kepabeanan Konsep Pengawasan Konsep Pidana & Penyidikan Konsep Pembukuan Konsep Keberatan & Banding 2
LOGO KONSEP KEPABEANAN adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar PENGAWASAN PUNGUT BEA MASUK DAERAH PABEAN ZEE PENGAWASAN PUNGUT BEA KELUAR LANDAS KONTINEN 3
DAERAH PABEAN DARAT Wilayah RI * 200 MIL PERAIRAN RUANG UDARA * ZEE * * IL 0 M 35 Landas Kontinen adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen 4
ZEE R. I. LOGO PERAIRAN INDONESIA ZEE & LANDAS KONTINEN 5 SLIDE 1 DTSD/PRODIP PHKC LETAK ZEE B. SEMEDI, SH
PERAIRAN KEPULAUAN PERAIRAN INDONESIA DAN YURISDIKSI NASIONAL INDONESIA 0 MIL 24 MIL 200 MIL 350 MIL ZONA TAMBA HAN ZEE LAUT TERITORIAL DARATAN 12 MIL ZONA EKONOMI EKSKLOSIF LANDAS KONTINEN DARATAN LANDAS KONTINEN KAWASAN
§ § DAERAH DI LUAR LAUT TERITORIAL INDONESIA MELIPUTI DASAR LAUT, TANAH DI BWHNYA, & AIR DI ATASNYA DG BATAS TERLUAR MAX 200 ML DIUKUR DARI GARIS PANGKAL LAUT WILAYAH INDONESIA Hak eksplorasi/eksploitasi ekonomis Bangun pulau-pulau buatan Riset ilmiah Hak-hak lain DARAT Wilayah RI 200 MIL * PERAIRAN RUANG UDARA * ZEE * * IL 0 M 35 Landas Kontinen DAERAH DI LUAR LAUT TERITORIAL INDONESIA MELIPUTI DASAR LAUT & TANAH DI BAWAHNYA YG MERUPAKAN KELANJUTAN ALAMIAH DARI DARATAN SAMPAI BATAS TERLUAR KONTINEN MAX 350 ML DIUKUR DARI GARIS PANGKAL LAUT WIL INDONESIA Prinsipnya sama dengan hak-hak pada ZEE 7
KAWASAN PABEAN PELABUHAN LAUT PENGAWASAN BANDAR UDARA TEMPAT LAIN kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalulintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
untuk lalu-lintas barang, sepenuhnya berada dibawah DJBC KAWASAN PABEAN untuk pengawasan lalu lintas barang impor dan ekspor Pos Pengawasan DAERAH PABEAN KAWASAN BEBAS export processing zone, pembebasan bea masuk TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT export processing zone, penangguhan bea masuk 9
KEWAJIBAN PABEAN semua kegiatan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan di bidang kepabeanan Menyerahkan pemberitahuan pabean Melunasi pungutan negara 10
KANTOR PABEAN DAERAH PABEAN BC ZEE LANDAS KONTINEN adalah kantor di lingkungan DJBC sebagai tempat untuk pemenuhan 11 kewajiban pabean
PEMBERITAHUAN PABEAN pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan pengangkutan Impor Ekspor 12
PEMBERITAHUAN RKSP Akan datang dari PENGANGKUT sarana pengangkutnya LUAR DERAH PABEAN DALAM DERAH PABEAN yg mengangkut WAJIB • Barang Impor • Barang Ekspor • Barang asal DP ke tempat lain dalam DP melalui luar DP Saat lego jangkar Memberitahukan kecuali SP darat RKSP sebelum kedatangan sarana pegangkut Saat mendarat di landasan bandar udara Kantor Pabean tujuan 13
PEMBERITAHUAN MANIFES Akan datang dari PENGANGKUT sarana pengangkutnya LUAR DERAH PABEAN DALAM DERAH PABEAN yg mengangkut • Barang Impor • Barang Ekspor • Barang asal DP ke tempat lain dalam DP melalui luar DP WAJIB Menyerahkan Pemberitahuan Pabean DALAM HAL TIDAK SEGERA DIBONGKAR JANGKA WAKTU : sebelum Pembongkaran MAKS 24 JAM UNTUK SARKUT LAUT MAKS 8 JAM UNTUK SARKUT UDARA PD SAAT KEDATANGAN, UNTUK SARKUT DARAT 14
SAAT IMPOR DAERAH PABEAN ZEE LANDAS KONTINEN Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk 15
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI ATAU DIMILIKI / DIKUASAI OLEH ORANG YG DOMISILI DI INDONESIA Barang dpt dikeluarkan untuk dipakai, setelah Diserahkan: a. Pemberitahuan pabean + bayar BM b. Pemberitahuan Pabean + Jaminan c. Dokumen Pelengkap Pabean + Jaminan 16
SAAT EKSPOR LUAR DAERAH PABEAN ZEE KAWASAN PABEAN LANDAS KONTINEN Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor 17
PEMBERITAHUAN EKSPOR Barang Akan diekspor WAJIB DIBERITAHUKAN Pemberitahuan Pabean Kecuali atas barang: • Pribadi penumpang • Awak sarana pengangkut • Pelintas batas • Barang kiriman (sampai jumlah tertentu) 18
TEMPAT PENIMBUNAN TPS TPP TPB “sepenuhnya dalam pengawasan aparat pabean” 19
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA Impor untuk dipakai KAWASAN PABEAN Impor sementara Tempat Penimbunan Berikat Pembongkaran 30 hari TPS lainnya Diangkut lanjut TPS Diekspor kembali 20
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DIIMPOR UNTUK DIPAKAI, DIKELUARKAN KE TPB LAINNYA, ATAU DIEKSPORT KEMBALI barang impor TPB barang asal daerah pabean DIOLAH ATAU DIGABUNGKAN SEBELUM DIEKSPORT ATAU DI IMPORT UNTUK DIPAKAI DENGAN TUJUAN DIPAMERKAN DIJUAL, KEPADA ORANG DAN/ATAU ORANG TERTENTU DILELANG SEBELUM DIEKSPORT ATAU DIMASUKKAN KEMBALI KEDALAM DAERAH PABEAN MENIMBUN ASAL DPIL GUNA DI LELANG SEBELUM DI EKSPOR ATAU DIMASUKKAN KEMBALI KE DPIL “dengan mendapat penangguhan bea masuk” 21
Gudang Berikat; Kawasan Berikat; TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat; Toko Bebas Bea Tempat Lelang Berikat; Pusat Logistik Berikat
TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN TPP Di setiap kantor pabean disediakan TPP yang dikelola oleh aparat Pabean untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara 23
BEA MASUK LOGO 24
LOGO Tarif Spesifik Yaitu penghitungan Bea Masuk dengan cara mengkalikan jumlah satuan barang dengan tariff pembebanan Bea Masuk. Jenis barang impor yang dikenakan tariff spesifik ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dewasa ini terdapat dua jenis barang yang ditetapkan tariff spesifik yaitu beras ( Pos tariff BTBMI : 10. 06 ) dan Gula (Pos tarif BTBMI : 17. 01). Contoh : Gula pasir (refined sugar) sebanyak 10. 000 kg. Pos tariff BTBMI : 1701. 99. 11. 00 ( BM : Rp. 700, -/kg) BM wajib dibayar adalah : 10. 000 x Rp. 700, - = Rp. 7. 000, 25
LOGO Beras (1006. 30. 61. 00) Tepung Beras (1102. 30. 00) Gula tebu (1701. 11. 00) Gula Bit (1701. 12. 00) Gula murni (1701. 99. 11. 00) Rp. 430, -/kg Rp. 550, -/kg Rp. 700, -/kg Diimpor gula tebu (refine suger) dari tebu , jumlah 50. 000 kg /net , dari Thailand. BM = 50. 000 x Rp. 550, - = Rp. 27. 500. 000, - 26
LOGO TARIF ADVALORUM RUMUS : BM = % tarif BTKI x NP Catatan : BTBMI = Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (versi 2007) NP Nilai Pabean = Harga dalam kondisi CIF = 27
LOGO CARA MENGHITUNG BM ps 12 UU No. 10/1995 ttg Kepabeanan BM = setingi-tingginya 40 % x NP Ps. 14, utk penetapan tarif brg dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi Harga CIF = Fob + Freight + Insurance 28
LOGO Cara penentuan nilai CIF adalah sebagai berikut : v Harga CIF adalah nilai yang dijadikan dasar untuk menghitung Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor. v CIF (Cost Insurance and Freight) adalah hasil penjumlahan antara nilai FOB + Freight + Insurance. Harga FOB adalah harga barang impor sampai dengan barang dimuat diatas kapal di pelabuhan muat. Harga FOB biasanya tertera didalam Invoice atau Faktur. 29
LOGO Freight adalah biaya pengangkutan dari pelabuhan muat di luar negeri sampai pelabuhan bongkar di Indonesia. Besarnya freight biasanya teretera didalam dokumen pengapalan yaitu Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB). Namun demikian banyak B/L atau AWB yang tidak mencantumkan besarnya freight. Untuk itu importir diwajibkan memberitahukan besarnya freight berdasarkan bukti nyata. Insurance Biaya asuransi pengangkutan dari pelabuhan muat di luar negeri sampai dengan pelabuhan bongkar di Indonesia. Biaya asuransi yang digunakan sebagai komponen dasar untuk menghitung Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor adalah sebagaimana yang tercantum dalam polis asuransi. 30
LOGO Untuk penghitungan Bea Masuk digunakan NDPBM yang berlaku : v dalam hal PIB bayar atau jaminan, NDPBM yang berlaku adalah pada saat dilakukannya pembayaran atau diserahkan jaminan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor; v dalam hal PIB bebas , NDPBM yang berlaku adalah pada saat PIB mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Pabean; v dalam hal Pembayaran Berkala, NDPBM yang berlaku adalah pada saat PIB mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Pabean. v Dalam hal jenis valuta asing tidak diatur didalam Keputusan Menteri Keuangan tentang kurs pajak, NDPBM yang digunakan adalah nilai tukar yang berlaku pada Bank Indonesia. v NDPBM (Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk) adalah kurs mata uang asing yang digunakan untuk penghitungan Pajak yang dewasa ini ditetapkan Menteri Keuangan setiap minggu. 31
LOGO Bea Masuk yang dibayar adalah hasil perkalian antara nilai pabean dengan persentase (%) tariff pembebanan bea masuk sebagaimana tertera didalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Contoh penghitungan Bea Masuk : Bahan baku obat berupa : ampicilin tryhidrate , dengan nilai CIF USD 10, 000. diimpor dari India. Pos tarif dan pembebananan menurut BTBMI adalah 2941. 10. 20. 00, besar tariff Bea Masuk : 10% , NDPBM yang berlaku adalah USD 1. - = Rp. 9. 000, -. Bea Masuk = 10 % x 10. 000 x Rp. 9. 000, - = Rp. 9. 000, - 32
TANGGUNG JAWAB BM Pengangkut TPS/TPB Importir PPJK sejak tanggal pemberitahuan pabean atas barang yang diangkut atas barang yang ditimbun Orang yg Menguasai atas barang fasilitas / saat kedatangan bila importir tidak ditemukan 33
LOGO KONSEP FASILITAS Fasilitas Fiskal Insentif di bidang perpajakan yang ditujukan kepada industri, perdagangan, dan pihak-pihak tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan undang-undang Fasilitas Prosedural Bentuk perlakuan khusus untuk kelancaran proses formalitas kepabeanan yang menyangkut kelancaran arus barang, orang maupun dokumen 34
FASILITAS FISKAL Impor Sementara Tidak dipungut Preferensi Pembebasan / Keringanan Penangguhan Pengembalian 35
IMPOR SEMENTARA Pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun Tidak akan habis dipakai dalam masa pengimporan Identitas barang jelas Dalam masa pengimporan sementara tidak berubah bentuk secara hakiki kecuali karena aus dalam penggunaan Terdapat dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor kembali 36
TIDAK DIPUNGUT TPS barang DIANGKUT TERUS barang TPP DIANGKUT LANJUT KE LUAR DAERAH PABEAN Tidak dipungut bea masuk 37
PEMBEBASA N 1. 2. 3. 4. Brg perwakilan negara asing beserta para pejabatnya berdasarkan asas timbal balik. Brg keperluan badan internasional beserta para pejabatnya Buku ilmu pengetahuan Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam. 5. Barang keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain semacam yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam. 6. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuaan. 7. Barang untuk keperluan kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya. 8. Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang untuk keperluaan Hankam 9. Barang dan bahan yg dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan Hankam 10. Barang contoh yg tidak untuk diperdagangkan. 11. Peti kemasan berisi jenazah/abu kenazah 12. Barang pindahan 13. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu. 14. Obat-obatan yg diimpor dgn anggaran pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 15. Barang reimpor setelah dilakukan perbaikan, pengerjaan dan pengujian. 16. Barang reimpor dlm kualitas yg sama dgn kualitas pada saaat diekspor. 17. Bahan terapi manusia pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan. 38
PEMBEBASAN / KERINGANAN A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri. Barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu. Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Bibit dan benih utk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan atau perikanan. Hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkapan yg telah mendapat izin. Barang yg mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan atau penyusutan volume atau berat krn alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai. Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yg ditujukan untuk kepentingan umum Barang utk keperluan olahraga yg diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional. Barang untuk keperluan proyek pemerintah yg dibiayai dgn pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri. Barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dgn tujuan untuk diekspor 39
FASILITAS PROSEDURAL utk memperlancar arus barang, terintegrasi dalam sisdur impor/ekspor 1 PEMBERITAHUAN PENDAHULUAN (PRE NOTIFICATION) 2 PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING) 3 PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG IMPOR DI TEMPAT LAIN SELAIN KAWASAN PABEAN DAN TPS 4 PEMERIKSAAN BARANG IMPOR DI GUDANG ATAU LAPANGAN PENIMBUNAN MILIK IMPORTIR 5 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DAN PENGAMBILAN CONTOH UNTUK PEMBUATAN PIB 6 PENGELUARAN BARANG IMPOR DENGAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (VOORUITSLAG) 7 PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) BERKALA 8 PEMBAYARAN BERKALA 40
LOGO KONSEP PENGAWASAN Wewenang Pemeriksaan : § § § Terhadap barang Terhadap sarana pengangkut Terhadap tempat / bangunan Terhadap badan / orang Terhadap buku / catatan 41
PENGAWASAN KEPABEANAN LOGO t n e m e g a isk Man R SELEKTIF PENELITIAN DOKUMEN PEMERIKSAAN FISIK 42
WEWENANG CUSTOMS § pemeriksaan pabean atas barang impor / barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan § pemeriksaan karena jabatan atas fisik barang impor atau barang ekspor sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean disampaikan § mengambil contoh barang untuk pemeriksaan pemberitahuan pabean § menunda pemberian persetujuan impor atau ekspor dalam hal pemberitahuan pabean tidak memenuhi persyaratan (penegahan) 43
WEWENANG CUSTOMS § menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya § menghentikan pembongkaran barang § membawa sarana pengangkut ke kantor pabean untuk diperiksa § menunda keberangkatan sarana pengangkut dalam hal kewajiban pabean belum dipenuhi (penegahan) 44
WEWENANG CUSTOMS § melakukan pemeriksaan atas bangunan dan tempat lain yang penyelenggaraannya telah mendapat izin atau yang menurut pemberitahuan pabean berisi barang di bawah pengawasan pabean § memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat yang bukan rumah tinggal dan memeriksa setiap barang yang ditemukan 45
WEWENANG CUSTOMS memeriksa badan setiap orang yang : a. berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut yang masuk ke dalam Daerah Pabean, b. berada di atas atau siap naik ke sarana pengangkut yang tujuannya adalah tempat di luar Daerah Pabean, c. sedang berada atau baru saja meninggalkan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat, d. sedang berada di atau baru saja meninggalkan Kawasan Pabean 46
WEWENANG PENYEGELAN § Mengunci, menyegel, melekatkan tanda pengaman thd brg impor atau ekspor pada sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain § Utk menjamin pengawasan yang lebih baik dalam rangka pengamanan keuangan negara 47
PENETAPAN TARIF DAN NILAI PABEAN PEJABAT BEA DAN CUKAI DAPAT MENETAPKAN TARIF PENETEPAN TARIF DAN NILAI PABEAN PEJABAT BEA DAN CUKAI DAPAT MENETAPKAN NILAI PABEAN § SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN § DALAM WAKTU 30 HARI SEJAK TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN DIRJEN DAPAT MENETAPKAN KEMBALI TARIF DAN NILAI PABEAN UNTUK PERHITUNGAN BM DALAM JANGKA WAKTU DUA TAHUN TERHITUNG SEJAK TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN 48
KETENTUAN LARTAS 1. DIBATALKAN EKSPORNYA BARANG LARANGAN DAN PEMBATASAN 2. DIEKSPOR KEMBALI TELAH DIBERITAHUKAN DGN PEMBERITAHUAN PABEAN TIDAK PENUHI SYARAT IMPOR EKSPOR 3. DIMUSNAHKAN DIBAWAH PENGAWASAN PEJABAT BC 4. KECUALI DITETAPKAN LAIN BERDASARKAN UU YANG BERLAKU 50
PENGAWASAN KEPABEANAN BARANG TIDAK DIKUASAI BARANG YANG DITIMBUN DI TPS YANG MELEBIHI JANGKA WAKTU YG DITENTUKAN (30 HARI SEJAK PENIMBUNANNYA) BARANG YANG TIDAK DIKELUARKAN DARI TPB YANG TELAH DICABUT IZINNYA DALAM JANGKA WAKTU 30 HARI SEJAK PENCABUTANNYA BARANG DIKIRIM LEWAT POS YANG DITOLAK SI ALAMAT DAN TIDAK DAPAT DIKIRM KEMBALI KE LUAR DAERAH PABEAN BARANG DIKIRIM LEWAT POS YANG DITERIMA KEMBALI KARENA DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN KEPADA ALAMAT YANG DITUJU DAN TIDAK DISELESAIKAN DALAM 30 HARI SEJAK DITERIMANYA PEMBERITAHUAN 51
PENYELESAIAN BARANG YANG TIDAK DIKUASAI MEMBERITAHU DLM JANGKA 60 HR BRG BLM DISELESAIKAN, AKAN DILELANG PEMILIK BARANG PEJABAT BC BARANG TDK DIKUASAI SEPANJANG BELUM DILELANG, OLEH PEMILIKNYA DAPAT DI : DIIMPOR UNTUK DIPAKAI DIEKSPOR KEMBALI DIBATALKAN EKSPORNYAI DIEKSPOR DIKELUARKAN DENGAN TUJUAN TPB 52
PENYELESAIAN BARANG TIDAK DIKUASAI SEGERA DIMUSNAHKAN BUSUK BARANG YANG TDK DIKUASAI SIFATNYA TIDAK TAHAN LAMA, MERUSAK, BERBAHAYA, ATAU PENGURUSAN MEMERLUKAN BIAYA TINGGI SEGERA DILELANG DENGAN MEMBERITAHUKAN SECARA TERTULIS KEPADA PEMILIKNYA MERUPAKAN BARANG YANG DILARANG MERUPAKAN BARANG YG DIBATASI, DISEDIAKAN UNTUK DISELESAIKAN DALAM JANGKA 60 HR SEJAK DISIMPAN DALAM TPP DINYATAKAN MENJADI MILIK NEGARA 53
PELELANGAN BARANG YANG TIDAK DIKUASAI DILELANG MELALUI PELELANGAN UMUM HASIL LELANG SETELAH DIKURANGI BM DAN BIAYA, SISANYA UNTUK PEMILIK DENGAN PEMBERITAHUAN SECARA TERTULIS DARI PEJABAT BC SISA HASIL LELANG TIDAK DIAMBIL (90 HARI) MENJADI MILIK NEGARA HARGA LELANG TERENDAH DITETAPKAN MENTERI BILA TIDAK TERCAPAI DIMUSNAHKAN ATAU UNTUK TUJUAN LAIN 54
BARANG YG DIKUASAI NEGARA (1) (3) BARANG YANG DIKUASAI NEGARA DI SIMPAN DI TPP c BARANG DAN ATAU SARANA PENGANGKUT YANG DITINGGALKAN DI KAWASAN PABEAN (2) DIUMUMKAN SELAMA 30 HARI SEJAK DISIMPAN DI TPP b a BARANG LARTAS YG TDK DIBRTHKAN / DIBRTHKAN TDK BENAR (2) BARANG DAN ATAU SARANA PENGANGKUT YANG DITEGAH OLEH PEJABAT BC DIBERITAHUKAN SECARA TERTULIS DGN ALASAN KEPADA PEMILIK BARANG 55
PENYELESAIAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARA SEGERA DIMUSNAHKAN a BUSUK b SIFATNYA TIDAK TAHAN LAMA, MERUSAK, BERBAHAYA, ATAU PENGURUSAN MEMERLUKAN BIAYA TINGGI c MERUPAKAN BARANG YANG DILARANG ATAU DIBATASI SEGERA DILELANG DENGAN MEMBERITAHUKAN SECARA TERTULIS KEPADA PEMILIKNYA DINYATAKAN MENJADI MILIK NEGARA 56
DISERAHKAN DALAM JANGKA WAKTU 30 HARI SEJAK DISIMPAN DI TPP BARANG DAN ATAU SARANA PENGANGKUT YANG DITEGAH a BEA MASUK TERUTANG TELAH DIBAYAR TELAH DISERAHKAN DOKUMEN ATAU KETERANGAN SEHUBUNGAN DENGAN LARANGAN ATAU PEMBATASAN PEMILIK BARANG DALAM HAL : b BEA MASUK TERUTANG TELAH DIBAYAR A T A U TELAH DISERAHKAN DOKUMEN ATAU KETERANGAN SEHUBUNGAN DENGAN LARANGAN ATAU PEMBATASAN DISERAHKAN SEJUMLAH UANG SEBAGAI GANTI BARANG (DITETAPKAN MENTERI) BUKAN MERUPAKAN BARANG BUKTI DI PENGADILAN 57
PELELANGAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARA PELELANGAN DILAKUKAN DENGAN LELANG UMUM HARGA TERENDAH BARANG YANG AKAN DILELANG DITETAPKAN MENTERI JIKA HARGA YANG DITETAPKAN TIDAK TERCAPAI, BARANG DAPAT DIMUSNAHKAN ATAU UNTUK TUJUAN LAIN ATAS PERSETUJUAN MENTERI TUNGGU PUTUSAN MENTERI KEUANGAN HASIL LELANG DISIMPAN SBG GANTI BARANG SBG ALAT BUKTI DI PENGADILAN 58
PEMILIK BARANG BERHAK MENGAJUKAN KEBERATAN DAN MENTERI WAJIB MENJAWAB KEBERATAN MENGAJUKAN KEBERATAN PEMILIK BARANG DAN ATAU SARANA PENGANGKUT DALAM JANGKA WAKTU 90 HARI a MENTERI b DALAM JANGKA WAKTU 30 HARI SEJAK DIBERITAHUKAN DGN MENYEBUTKAN ALASAN DAN BUKTI KEPUTUSAN BAHWA TIDAK TERJADI PELANGGARAN MENTERI DISERAHKAN PEMILIK BARANG KEPUTUSAN BAHWA TELAH TERJADI PELANGGARAN TIDAK MEMBERIKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DIANGGAP DITERIMA DISELESAIKAN LEBIH LANJUT BERDASARKAN UU KEPABEANAN BERITAHU DIRJEN 59
BARANG MENJADI MILIK NEGARA BARANG TIDAK DIKUASAI YG MERUPAKAN BARANG LARANGAN BARANG YG DIBATASI YG TIDAK DISELESAIKAN PEMILIKNYA DALAM 60 HARI SEJAK DI TPP BARANG DAN ATAU SARANA ANGKUT BERASAL DARI TINDAK PIDANA PELAKU TIDAK DIKENAL BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA BARANG DAN ATAU SARANA ANGKUT YG DIKUASAI NEGARA YG TIDAK DISELESAIKAN DLM JANGKA WAKTU YG DITETAPKAN BARANG YG DIKUASAI NEGARA YG MERUPAKAN BARANG LARANGAN BARANG DAN ATAU SARANA ANGKUT, BERDASAR PUTUSAN HAKIM YG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DINYATAKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA MERUPAKAN KEKAYAAN NEGARA DISIMPAN DI TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN KETENTUAN TENTANG PENGGUNAANNYA DITETAPKAN OLEH MENTERI 60
LOGO KONSEP PEMBUKUAN PEMBUKU AN adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan YG BERKEWAJIBAN MEMBUAT § IMPORTIR § EKSPORTIR § PENGUSAHA TPS § PENGUSAHA TPB § PPJK § PENGUSAHA PENGANGKUTAN 61
WEWENANG CUSTOMS § meminta laporan keuangan, buku, catatan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan; § meminta keterangan lisan / tertulis dari orang dan pihak yang terkait, § memasuki bangunan/ruangan untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat-surat, termasuk sarana/media penyimpan data elektronik, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan, § melakukan tindakan pengamanan terhadap tempat penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan 62
FUNGSI PEMBUKUAN it d u A k u t Un beanan a p e K IMPORTIR, EKSPORTIR, PENGUSAHA TPS, PENGUSAHA TPB, PPJK, PENGUSAHA PENGANGKUTAN WAJIB MENYERAHKAN laporan keuangan, buku, catatan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan 63
KETENTUAN PEMBUKUAN BUKU MENGGAMBARKAN KEGIATAN USAHA SEBENARNYA, MINIMAL CATATAN HARTA, KEWAJIBAN, MODAL, PENDAPATAN DAN BIAYA CATATAN SURAT-SURAT 10 n a p m i s i d b i j a W tahun MENGGUNAKAN HURUF LATIN, ANGKA ARAB, MATA UANG RUPIAH, BAHASA INDONESIA ATAU MATA UANG ASING DAN BAHASA ASING TTT 64
LOGO KONSEP KEBERATAN Orang yang keberatan atas penetapan tarif dan/atau nilai pabean Keberat an Dirjen Bea dan Cukai Orang yang keberatan atas penetapan selain tarif dan/atau nilai pabean untuk menjamin adanya kepastian hukum dan manifestasi asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa 65
KETENTUAN KEBERATAN 60 HARI KEBERATAN TERTULIS menyerahkan jaminan sebesar tagihan yg harus dibayar TIDAK WAJIB DITOLAK 60 HARI JAMINAN DICAIRKAN KEPUTUSAN DIRJEN > 60 HARI BARANG IMPOR BELUM KELUAR DARI KAWASAN PABEAN TIDAK BERIKAN PUTUSAN DIKABULKAN JAMINAN DIKEMBALIKAN DIANGGAP DIKABULKAN JAMINAN DIKEMBALIKAN 66 Apabila jaminan berupa uang tunai dan pengembalian jaminan dilakukan setelah jangka waktu 30 hari, diberikan bunga sebesar 2% setiap bulannya maksimal 24 bulan
JAMINAN untuk menjamin dibayarnya pungutan pabean sebagai akibat adanya pemberian fasilitas / kemudahan JENIS JAMINAN 1. JAMINAN TUNAI 2. JAMINAN BANK 3. JAMINAN PERUSAHAAN ASURANSI 4. JAMINAN LAINNYA
LOGO KONSEP BANDING PENETAPAN DIRJEN ATAS TARIF DAN NILAI PABEAN ORANG YANG KEBERATAN TERHADAP 60 hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan SETELAH PUNGUTAN TERUTANG DILUNASI KEPUTUSAN DIRJEN ATAS KEBERATAN } BANDING PENGADILAN PAJAK 68 68
KONSEP PIDANA &LOGO PENYIDIKAN PIDANA KEPABEANAN a. b. c. SETIAP ORANG d. e. f. g. h. Mengangkut barang yg tak tercantum dalam Manifes, Membongkar barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean, Membongkar barang Impor yg tdk tercantum dlm Pemberitahuan Pabean, Membongkar / menimbun barang impor ditempat selain yg diijinkan, Menyembunyikan barang impor dgn melawan hukum, Mengeluarkan barang impor yg blm selesai kewajiban Pabeannya yg mengakibatkan kerugian Negara. Mengangkut barang impor dari TPS / TPB yg tidak sampai ke Kantor Pabean tujuan, Dengan sengaja memberitahukan salah ttg jenis dan/atau jml brg impor dlm Pemberitahuan Pabean, PENYELUNDUPAN dibidang IMPOR 69
PIDANA KEPABEANAN SETIAP ORANG a. Mengekspor tanpa menyerahkan Pemberitahuan Pabean, b. Dgn sengaja memberitahukan salah ttg jenis dan / atau jml barang ekspor dl Pemberitahuan Pabean yg menyebabkan tdk dipungutnya pungutan ekspor, c. Memuat barang ekspor diluar kawasan Pabean tanpa izin kepala Kantor Pabean, d. Membongkar Barang Ekspor di dalam daerah Pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean, e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah (outward manifes), PENYELUNDUPAN dibidang EKSPOR 70
PIDANA KEPABEANAN PENYELUNDUPAN IMPOR ATAU EKSPOR YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA SENDI -SENDI PEREKONOMIAN NEGARA DIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGAN DAN PIDANA DENDA LEBIH BERAT 71
PIDANA KEPABEANAN PENYELUNDUPAN DILAKUKAN OLEH PEJABAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM DIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGAN DAN PIDANA DENDA LEBIH BERAT (DITAMBAH 1/3 DARI PELAKU BIASA) 72
PIDANA KEPABEANAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU TIDAK SAMPAI KE KANTOR PABEAN Kantor Pabean 73
PIDANA KEPABEANAN menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen Pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan Data ke dalam buku atau catatan SETIAP ORANG memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana kepabeanan di bidang impor 74
PIDANA KEPABEANAN SECARA TIDAK SAH MENGAKSES SISTEM KOMPUTER DI BIDANG KEPABEANAN SETIAP ORANG PUNGUTAN NEGARA TERPENUHI / TDK TERPENUHI Yang dimaksud dengan mengakses yaitu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login ke sistem kepabeanan. Yang dimaksud dengan login yaitu memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik sehingga dengan masuk atau dengan keterhubungan itu pelaku dapat mengirim data dan/atau informasi melalui atau yang ada pada sistem elektronik 75
PIDANA KEPABEANAN mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana impor/ekspor memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan SETIAP ORANG menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean 76
PIDANA KEPABEANAN Dengan sengaja dan tanpa hak SETIAP ORANG Membuka, Melepas, atau merusak Kunci, segel, atau tanda pengaman yang dipasang oleh Pejabat BC YANG DIMAKSUD MERUSAK PADA AYAT INI ADALAH MERUSAK SECARA FISIK ATAU MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGUBAH FUNGSI KUNCI, SEGEL, ATAU TANDA PENGAMAN 77
PIDANA KEPABEANAN Melakukan pengurusan Pemberitahuan pabean apabila melakukan perbuatan yg diancam dgn pidana PPJK Atas kuasa dari IMPORTIR/ EKSPORTIR ancaman pidana tsb berlaku juga terhadapnya 78
PIDANA KEPABEANAN Brg ex penyelundupan impor Brg ex penyelundupan ekspor DIRAMPAS untuk negara Brg tertentu dari tindak pidana DAPAT DIRAMPAS Sarana pengangkut untuk tindak pidana impor/ekspor untuk negara 79
KADALUWARSA TINDAK PIDANA KEPABEANAN TIDAK DAPAT DITUNTUT SETELAH LAMPAU WAKTU 10 TAHUN Sejak diserahkannya pemberitahuan pabean atau sejak terjadinya tindak pidana Kadaluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang kepabeanan dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian hukum, baik kepada masyarakat usaha maupun penegak hukum. 80
KETENTUAN PENYIDIKAN Pegawai Negeri Sipil DJBC tertentu Diberi wewenang khusus sebagai P E N Y I D I K Untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan Tugas : Memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum 81
SANKSI UTK PEJABAT BC SALAH MENGHITUNG ATAU MENETAPKAN BEA PEGAWAI MASUK ATAU BEA KELUAR (ps 113 B) menghitung/ menetapkan bea masuk atau bea keluar tidak sesuai dengan UU PEJABAT BC mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara Dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
SANKSI UTK PIDANA KEPABEANAN OLEH TINDAK PEGAWAI PEJABAT BC (ps 113 C) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang kepabeanan yang menyangkut pegawai Ditjen Bea dan Cukai MENTERI MENUGASKAN Unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pegawai guna menemukan bukti permulaan Tata cara pemeriksaan Diatur dengan Peraturan Menteri
REWARD UTK PEMBERIAN PREMI (ps 113 D) PEGAWAI Orang yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan Berhak memperoleh Jumlah premi 50% dari Sanksi administrasi berupa denda dan/atau hasil lelang PREMI Dalam hal hasil tangkapan berupa barang yang dilarang dan/atau dibatasi yang tidak boleh dilelang, dasar preminya ditetapkan oleh Menteri Yang dimaksud dengan berjasa yaitu berjasa dalam menangani: 1. pelanggaran administrasi meliputi memberikan informasi, menemukan baik secara administrasi maupun secara fisik, sampai dengan menyelesaikan penagihan, atau 2. pelanggaran pidana kepabeanan meliputi memberikan informasi, melakukan penangkapan, penyidikan, dan penuntutan.
85
- Slides: 84