LOGO Kementerian Keuangan Republik Indonesia Hubungan Keuangan Pusat
LOGO Kementerian Keuangan Republik Indonesia Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah www. djpk. depkeu. go. id Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Jakarta, 18 Mei 2011
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintah Pusat Penyerahan, pelimpahan, penugasan urusan Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah 2
Keuangan Negara DAERAH PUSAT Dikelola dlm APBD Dikelola dlm APBN Pengelolaan Pimp Lembaga Tinggi Negara sbg pengguna Dikuasakan Presiden Sbg Kep. Pemerintahan Pembantu Presiden Menkeu sbg pengelola Menteri/pimp lembaga sbg pengguna Tugas Pembantuan Kekayaan Neg yg dipisahkan: BUMN / penyertaan modal lainnya Dikelola secara otonom oleh BUMN / pihak swasta Diserahkan (desentralisasi) Gubernur / Bupati / Walikota Dekonsentrasi Instansi vertikal di Daerah Kekayaan Daerah yg dipisahkan: BUMD / penyertaan modal lainnya Dikelola dlm Agr Dekon Dikelola dlm Agr Tugas Pemb Dikelola secara otonom oleh BUMD / pihak swasta 3
KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL Pemerintah Pusat kewenangan Pemerintah Daerah Pelaksanaan Kewenangan sumber pendanaan APBD PAD Desentralisasi Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah/Desa Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Belanja Surplus/Defisit Penerimaan Pembiayaan APBN BHP & BP DAU DAK SILPA Tahun Lalu Dana Cadangan Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pinjaman Daerah 4
Pelaksanaan Kewenangan Tujuan Otda dan Desentralisasi Fiskal : Kewenangan Daerah : • Kewenangan Wajib • Kewenangan Lainnya • Mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan masyarakat • Mengurangi kesenjangan • Mendorong investasi daerah Melalui : Sarana : • Peningkatan Pelayanan (Public Service Obligation/PSO) • Pemberdayaan Masyarakat (partisipasi dan demokrasi) • Peningkatan daya saing Daerah • Good Governance • Reformasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Anggaran kinerja dan pelaporan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP) • Standar Pelayanan Minimum (SPM) • SAP 5
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah adalah Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. . Pasal 1 UU 33/2004 6
PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN u Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah u Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal u Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan 7
Prinsip ”Money Follow Function” Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat didanai dari APBN Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari APBD Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 8
Jenis Pengeluaran APBN untuk Daerah 1 Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan 2 Pengeluara n APBN untuk Daerah 3 4 5 www. djpk. depkeu. go. id Transfer Daerah (DBH, DAU, DAK, Dana Otsus dan Dana Penyesuaian) Dana Vertikal di Daerah Bantuan Langsung ke Masyarakat (PNPM, BOS, Jamkesmas dan BLT) Subsidi (Energi : BBM dan Listrik, dan Non Energi : Pangan, Pupuk, Benih, lainnya) 9
10 Alur Belanja APBN ke Daerah Pemerintah Pusat MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY PENDAPATAN Melalui Angg K/L Belanja Pemerintah Pusat Melalui Angg Non K/L APBN Dana Vertikal di Daerah Mendanai kewenangan 6 Urusan Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan Daerah Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan PNPM, BOS, Jamkesmas Subsidi dan Bantuan Masuk APBD BELANJA Hibah Transfer Ke Daerah PEMBIAYAAN Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi) • • Dana Perimbangan Dana Otsus dan Penyesuaian Pinjaman
Perkembangan Dana APBN ke Daerah 2005 -2010 63. 1 % 176. 3 34. 4 113. 0 7. 5 33. 3 150. 8 § § 226. 2 253. 3 292. 4 309. 3 344. 6 Transfer Daerah terdiri dari DBH, DAU, DAK, dan Dana Otsus & Dana Penyesuaian. Bantuan Ke masyarakat terdiri dari PNPM, BOS, Jamkesmas dan BLT (2008 - 2009). Subsidi Terdiri dari Energi(BBM dan Listrik) dan Non Energi (Pangan, Pupuk, Benih dan lainnya). Data Subsidi hanya mencakup tahun 2008 -2010. www. djpk. depkeu. go. id 11
Belanja APBNP 2010 (Triliun Rupiah) Sumber : APBNP 2010 Total Belanja = 1. 126, 15 Belanja Pusat di Pusat; 416. 10; 36. 95% Belanja Pusat di Daerah; 154. 70; 13. 74% Bantuan ke Masyarakat; 34. 40; 3. 05% Subsidi; 176. 33; 15. 66% Transfer ke Daerah; 344. 61; 30. 60% Dana ke Daerah = 710, 05(63, 05%) 12
LOGO Kebijakan Umum Pendanaan Desentralisasi (Transfer ke Daerah) www. djpk. depkeu. go. id 13
Arah Kebijakan Transfer Ke Daerah (RPJMN 2010 -2014)*) • Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara Triliun Rp pusat & daerah dan antar daerah. • Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. Otsus dan Penyesuaian • Mendukung kesinambungan fiskal nasional. • Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. • Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional. • Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. *) Sumber: Perpres No. 5/2010 tentang RPJMN 2010 -2014 DAU DBH 400 300 292, 4 • Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah & mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. • Meningkatkan daya saing daerah. DAK 309, 3 322, 4 344, 6 253, 3 226, 2 200 150, 8 129, 7 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 APBNP 2010 APBN-P Dalam kurun waktu 2004 -20010 jumlah dana Transfer ke Daerah mengalami peningkatan yang relatif sangat signifikan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 23, 7% per tahun. 14
Arah Kebijakan DBH (RPJMN 2010 -2014)*) • Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); • Menyempurnakan sistem penyaluran DBH sehingga alokasi DBH ke daerah penghasil lebih tepat waktu dan tepat jumlah. • Mendorong daerah penghasil SDA, terutama SDA tidak terbarukan, untuk meningkatkan upaya konservasi dan penanganan terhadap dampak lingkungan hidup pasca kegiatan eksplorasi. 77. 7 80 70 64. 9 89. 6 73. 8 62. 8 60 Triliun Rupiah • Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel; Tren Dana Bagi Hasil 90 50. 4 50 36. 7 40 31. 4 30 24. 9 20 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tahun Anggaran *) Sumber: Perpres No. 5/2010 tentang RPJMN 2010 -2014 15
Arah Kebijakan DAU (RPJMN 2010 -2014)*) Tren Dana Alokasi Umum 250 203. 6 200 179. 5 186. 4 **) 164. 8 Triliun Rupiah • Meningkatkan proporsi DAU terhadap Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto secara bertahap. • Menyempurnakan formula alokasi DAU. • Menyempurnakan penilaian kebutuhan fiskal dalam formula alokasi DAU berdasarkan perhitungan belanja untuk memenuhi SPM sesuai Analisis Standar Belanja (ASB). 145. 7 150 100 60. 3 69. 2 77 82. 1 88. 8 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tahun Anggaran *) Sumber: Perpres No. 5/2010 tentang RPJMN 2010 -2014 **) termasuk DAU Tambahan Tunjangan Profesi Guru Rp 10, 9 T 16
Arah Kebijakan DAK (RPJMN 2010 -2014)*) *) Sumber: Perpres No. 5/2010 tentang RPJMN 2010 -2014 21. 14 20 17. 1 15 11. 6 10 4 5 Rencana Bidang DAK 2011: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, Prasarana Pemerintahan Daerah, Kelautan & Perikanan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana, Kehutanan, Sapras Perdesaan, Sarana Perdagangan, dan 4 bidang baru: Penyediaan listrik desa, perumahan, penyediaan fasilitas keselamatan jalan, dan perubahan iklim. 24. 8 21. 2 Triliun Rupiah • Menyempurnakan desain konsep DAK. • Meningkatkan secara bertahap pagu nasional DAK, al. melalui transformasi dari dana K/L yang digunakan untuk mendanai urusan daerah ke DAK. • Mendukung program yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2010 -2014. • Diprioritaskan untuk daerah-daerah dengan kemampuan keuangan relatif rendah dalam mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM). • Meningkatkan kualitas perencanaan melalui penajaman indikator kinerja dan penyediaan data teknis. • Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah. Tren Dana Alokasi Khusus 25 4 2. 7 0. 700000001 0. 600000001 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tahun Anggaran 17
Dana Insentif Daerah Tahun 2010 1. Dana Insentif Daerah (DID) diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja keuangan dan kinerja ekonomi & kesejahteraan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya good governance dan clean government. a. Kinerja Keuangan Daerah: • Persentase peningkatan PAD > rata 2 Nasional. • Peningkatan Opini BPK atas LKPD. • Ketepatan Waktu Penyampaian APBD. • Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) < rata 2 Nasional dan IPM > rata 2 Nasional. b. Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan: • Pertumbuhan Ekonomi > pertumbuhan ekonomi Nasional. • Pengurangan Tingkat Kemiskinan > rata 2 Nasional. • Pengurangan Tingkat Pengangguran > rata 2 Nasional. • Tingkat Inflasi < rata 2 Nasional. 2. Terdapat 54 daerah yang memperoleh DID, terdiri dari 9 provinsi dan 45 kabupaten/kota. 18
LOGO Kebijakan Umum Hibah ke Daerah, Pinjaman Daerah, Local Taxing Power, dan Dana Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan www. djpk. depkeu. go. id 19
Hibah ke Daerah 1. Pemerintah dapat memberikan Hibah kepada daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, penerusan pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri. 2. Hibah diprioritaskan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum, serta pemberdayaan aparatur daerah. 3. Hibah yang telah dan akan dilaksanakan : • Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) System Project – JBIC. • Local Basic Education Capacity (L-BEC – Belanda & UE. • Hibah Air Minum dan Air Limbah – Aus. AID. • WASAP-D – World Bank. 20
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah kepada PDAM (1) 1. Pencapaian tujuan peningkatan jumlah penduduk atas akses sumber air minum yang aman dan berkelanjutan pada tahun 2015. 2. Pemerintah berupaya memperluas akses PDAM terhadap kredit investasi (Perpres No. 29/2009) melalui pemberian: a. Jaminan sebesar 70% atas kewajiban pembayaran kembali kredit investasi PDAM kepada bank. Apabila terjadi default/gagal bayar, selanjutnya dilakukan pembebanan: u. Pemerintah menanggung 40% yang selanjutnya diperhitungkan sebagai pinjaman kepada PDAM. u. Pemda menanggung 30%, baik yang berasal dari APBD dan/atau konversi beban sebagai utang kepada Pemerintah (apabila Pemda tidak membayar utang tersebut dapat dipotong dengan DAU dan/atau DBH). Tanggungan tersebut selanjutnya dapat diperhitungkan sebagai penyertaan modal/pinjaman/hibah kepada PDAM. 21
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah kepada PDAM (2) b. Subsidi atas bunga yang dikenakan oleh bank. Penetapan tingkat bunga kredit sebesar BI rate ditambah paling tinggi 5 %, dengan ketentuan: u Tingkat bunga sebesar BI rate akan ditanggung PDAM. u Selisih bunga di atas BI rate paling tinggi sebesar 5% menjadi subsidi yang ditanggung Pemerintah. 22
Pokok-Pokok Kebijakan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. TUJUAN STRATEGI 1 Memperbaiki Sistem Pemungutan Membatasi jenis pungutan daerah Closed list 2 Penguatan Local Taxing Power Memperluas basis pungutan daerah 1. 2. 3. 4. Memperluas objek Menambah jenis Menaikkan tarif maksimum Diskresi penetapan tarif 3 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Mengubah sistem pengawasan 1. Pengawasan preventif dan korektif Sanksi Memperbaiki Sistem Pengelolaan Meningkatkan kualitas penggunaan hasil pajak daerah 4 KEBIJAKAN 2. 1. 2. 3. Memperbaiki bagi hasil pajak Mempertegas earmarking Memperbaiki sistem insentif pemungutan 23
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan DEKONSENTRASI • • Sifat kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. Kegiatan non-fisik, antara lain berupa: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian & survey, pembinaan & pengawasan, serta pengendalian. TUGAS PEMBANTUAN • Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah aset tetap. • Kegiatan fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan yang bersifat fisik lainnya - Kegiatan bersifat fisik lainnya antara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya, termasuk barang bansos yang diserahkan kepada masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Sebagian kecil Dana Dekon/TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap. Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L. 24
Prinsip Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L, dan sepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping. Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan. § Dana Dekon dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur. § Dana TP dilaksanakan setelah adanya penugasan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur/ Bupati/Walikota dan/atau Desa. 25
Pola Hubungan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan antar Instansi Terkait DJPK Siklus Pendanaan Pengelolaan Informasi, Evaluasi dan Rekomendasi Pendanaan (PP 7/2008, PMK 156/2008) BAPPENAS (UU 25/2004) Penetapan & Sinkronisasi Program DJA Pengesahan DIPA dan Penerbitan SRAA, Pencairan, Sanksi, SAI dan Pelaporan (PP 24/2005, PP 8/2006, PMK 171/2007) DJKN Pelaporan BMN/D (PP 6/2006) Penataan Urusan Pemerintahan Koordinasi Kebijakan, Perencanaan dan Evaluasi Penelaahan RKA-K/L, Penerbitan RABPP, dan SAPSK (PP 21/2004, PMK Standar Biaya) DJPB KEMDAGRI (UU 32/2004) Penetapan Kegiatan, Lokasi, dan Alokasi Pendanaan KEMKEU (UU 17/2003, UU 1/2004 UU 33/2004) Penyaluran dan Monev KEM. TEKNIS (UU Sektoral) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelimpahan (Dekon) / Penugasan (TP) Pemerintah Daerah (Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan TP) 26
Alur Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan BAPPENAS, KEMKEU, & KEMDAGRI Bahan Evaluasi dan Perencanaan KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA Koordinasi BAPPEDA (Koordinator) GUBERNUR PRESIDEN (MELALUI MENKEU) Bahan LKPP BADAN KEUANGAN/ KEKAYAAN DAERAH (Koordinator wilayah) Penggabungan laporan LAP. ASPEK MANAJERIAL (PP 39/2006) § Perkembangan realisasi penyerapan dana § Pencapaian target keluaran § Kendala yang dihadapi § Saran tindak lanjut Bahan Laporan kepada DPRD SKPD (DINAS) LAP. ASPEK AKUNTABILITAS (PP 8/2006 dan PP 6/2006) § Laporan Realisasi Anggaran § Neraca § Catatan Atas Laporan Keuangan § Laporan Barang (BMN) Ketertiban dan Percepatan Laporan Pertanggungjawaban dibutuhkan dalam rangka Transparansi dan Akuntabilitas LKPP 27
Status Barang Hasil Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan DANA DEKON Kegiatan Non Fisik, namun sebagian kecil dananya dapat digunakan untuk mengadakan aset tetap sebagai penunjang kegiatan DANA TP Kegiatan Fisik, dapat ditunjang dengan kegiatan non-fisik Besarnya dana penunjang memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis dan efisien serta sesuai karakterisitik kegiatan Dapat menghasilkan output berupa barang BARANG MILIK DAPAT DIHIBAHKAN KEPADA NEGARA (BMN) PEMDA Apabila dihibahkan Syarat-syarat Penghibahan: • Bukan barang rahasia Negara • Tidak menguasai hajat hidup orang banyak • Tidak digunakan lagi oleh K/L Ditatausahakan K/L Sistem Informas i dan akuntan si BMN Neraca Pemerint ah Pusat Berita Acara Serah terima Barang Hapus BMN Ditatausahakan Pemda BARANG MILIK DAERAH (BMD) Pengelolaan Kekayaan Negara oleh Menkeu Ketidaktertiban penatausahaan barang hasil Dekon/TP merupakan salah satu faktor diberikannya opini disclaimer oleh BPK atas LKPP Sistem akuntan si BMD Neraca Pemerinta h Daerah 28
29
Pengalokasian Dana Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan Tahun 2011 Mempertimbangkan Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Cluster II (PRIORITAS 2) Cluster I PEMDA dgn KFD < rata 2 Nas. IPM > rata 2 Nasional PEMDA dengan KFD dan IPM > rata 2 Nasional 11 Propinsi dan 188 Kab/Kota 5 Propinsi dan 72 Kab/Kota Cluster III (PRIORITAS 1) Cluster IV PEMDA dengan KFD dan IPM < rata 2 Nasional PEMDA dgn KFD > rata 2 Nasional dan IPM < rata 2 Nasional 14 Propinsi dan 167 Kab/Kota 3 Propinsi dan 64 Kab/Kota 30
LOGO Kebijakan Umum Pendanaan Urusan Bersama (PNPM) 31
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan (Perpres No. 13 Tahun 2009) I. Bantuan dan Perlindungan Sosial Tujuan: untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan biaya hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Sasaran: Rumah Tangga Sangat Miskin, dan Hampir Miskin II. Pemberdayaan Masyarakat/ PNPM Mandiri Tujuan: untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Sasaran: Kelompok Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin III. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tujuan: untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil. Sasaran: Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 32
Sumber Pendanaan Urusan Bersama (PMK No. 168/PMK. 07/2009 tanggal 4 November 2009) APBN APBD ANGGARAN K/L (RKA-KL) KP KD DK TP ANGGARAN SKPD (RKA-SKPD) UB DANA DAERAH UNTUK URUSAN BERSAMA (DDUB) DANA URUSAN BERSAMA (DUB) Ket: KP KD DK TP UB BLM Masyarakat = Kantor Pusat = Kantor Daerah = Dekonsentrasi = Tugas Pembantuan = Urusan Bersama = Bantuan Langsung PROGRAM PNPM PERKOTAAN DAN PNPM PERDESAAN (BLM) 33
Kriteria Penentuan Besaran Penyediaan DDUB (PMK No. 61/PMK. 07/2010 tanggal 10 Maret 2010) MENTERI KEUANGAN PMK TENTANG INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH (MEMUAT JUGA PERTIMBANGAN BESARAN DDUB MASING-MASING DAERAH) KETUA TKPK NASIONAL (WAPRES) KEPUTUSAN KETUA TKPK NASIONAL TENTANG BESARAN DDUB YANG HARUS DISEDIAKAN OLEH MASING DAERAH ditetapkan disampaikan oleh Menkeu kepada Kepala Bappenas, Ketua TKPK Nasional , dan K/L paling lambat Bulan Maret atau sebelum penyusunan Renja-KL (setiap tahun). Penggunaan Indeks Fiskal dan kemiskinan Daerah dimaksudkan agar besaran DDUB masing-masing daerah disesuaikan dengan ruang fiskal daerah (kemampuan fiskal daerah dana transfer ke daerah dikurangi belanja PNSD), serta kondisi penduduk miskin daerah. 34
LOGO Kementerian Keuangan Republik Indonesia 35
- Slides: 35