LOGO AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN Berdasarkan Pp 71 Tahun

LOGO AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN Berdasarkan Pp 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran 1) Dan PMK 238/PMK. 05/2011 Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah Buol, 4 Februari 2020 Dr. Nina Yusnita Yamin, SE. , M. Si. , Ak. , CA Dr. Muhammad Din, SE. , M. Si. , Ak. , CA. , AAP A Latifah Sukmawati Yuniar, SE. , M. Acc. , Ak

TUJUAN Mengatur mengenai perlakuan terhadap: v. Koreksi Kesalahan v Perubahan Kebijakan Akuntansi v Perubahan Estimasi Akuntansi v Operasi yang Tidak Dilanjutkan 2

RUANG LINGKUP Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan Keuangan. 3

RUANG LINGKUP Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam penyusunan laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum yang berada dibawah Pemerintah Pusat/Daerah

KOREKSI KESALAHAN v Jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas v Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan Tidak diatur dalam PP 24 5

KOREKSI KESALAHAN Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya: v Kesalahan yang tidak berulang v Kesalahan yang berulang dan sistemik Kesalahan bisa terjadi dan ditemukan pada: 1. Periode waktu sebelum laporan keuangan diterbitkan atau periode tahun berjalan 2. Periode waktu setelah laporan keuangan sudah diterbitkan tetapi belum diaudit oleh BPK 3. Periode waktu setelah laporan diaudit BPK dan telah disahkan DPR/DPRD dengan UU atau Perda. 6

KOREKSI KESALAHAN v Tidak berulang v Terjadi pada periode berjalan v Mempengaruhi maupun tidak mempengaruhi posisi kas PP 71 Pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan baik akun pendapatan-LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan-LO atau akun beban 7

KOREKSI KESALAHAN – Tidak berulang – Terjadi pada periode-periode sebelumnya – Mempengaruhi posisi kas – Laporan keuangan periode tersebut belum terbit PP 71 Pembetulan pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan-LO atau akun beban periode yang bersangkutan 8

KOREKSI KESALAHAN ATAS BELANJA v Tidak berulang v Terjadi pada periode sebelumnya v Mempengaruhi posisi kas (menambah/mengurangi saldo kas) v Laporan keuangan sudah terbit PP 71 Menambah posisi kas Pembetulan pada akun pendapatan lain-LRA Mengurangi Kas pembetulan pada akun Saldo Anggaran 9 Lebih

KOREKSI KESALAHAN ATAS PEROLEHAN ASET SELAIN KAS v Tidak berulang v Terjadi pada periode sebelumnya v Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang posisi kas) v Laporan keuangan periode tersebut sudah terbit. PP 71 Pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan 10

KOREKSI KESALAHAN ATAS BEBAN v Tidak berulang v Terjadi pada periode sebelumnya v Mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi posisi aset selain kas v Laporan keuangan periode tersebut sudah terbit PP 71 Penguranga n Beban Penambahan Beban Pembetulan pada akun pendapatan lain-LO pembetulan pada akun Ekuitas 11

KOREKSI KESALAHAN ATAS PENDAPATAN-LRA v v Tidak berulang Terjadi pada periode sebelumnya Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang saldo kas) Laporan keuangan sudah terbit. PP 71 Pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih Dalam PP 24 tidak dibedakan penerimaan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO 12

KOREKSI KESALAHAN ATAS PENERIMAAN PENDAPATAN-LO v v Tidak berulang Terjadi pada periode sebelumnya Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang saldo kas) Laporan keuangan sudah terbit. PP 71 Pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas Dalam PP 24 tidak dibedakan penerimaan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO 13

KOREKSI KESALAHAN ATAS PENERIMAAN & PENGELUARAN PEMBIAYAAN v Tidak berulang v Terjadi pada periode sebelumnya v Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang saldo kas) v Laporan keuangan sudah terbit. PP 71 Pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih 14

KOREKSI KESALAHAN ATAS PENCATATAN KEWAJIBAN v Tidak berulang v Terjadi pada periode sebelumnya v Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang saldo kas) v Laporan keuangan sudah terbit. PP 71 Pembetulan pada akun kas dan kewajiban yang bersangkutan 15

KOREKSI KESALAHAN v Tidak berulang v Terjadi pada periode-periode sebelumnya v Tidak mempengaruhi posisi kas v Baik Sebelum maupun setelah laporan keuangan terbit (optional) PP 24 PP 71 Pembetulan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan 16

KOREKSI KESALAHAN v. Kesalahan berulang dan sistemik tidak perlu koreksi hanya dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan v. Koreksi kesalahan periode-periode yang lalu yang mempengaruhi posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan v. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CALK Tidak ada dalam PP 24 17

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI v Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan v Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK 18

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI v Perubahan Estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain v Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. v Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CALK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu. 19

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN v Adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain v Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CALK Tidak ada dalam PP 24 20

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN v Agar laporan Keuangan disajikan secara komperatif , suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. v Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. Tidak ada dalam PP 24 21

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN Bukan Penghentian Operasi bila: a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain. b. Fungsi tersebut tetap ada c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut. Tidak ada dalam PP 24 22