LKPP MANAJEMEN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH Implementasi di

LKPP MANAJEMEN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH (Implementasi di PTN) 11 Desember 2017 UNIVERSITAS TIDAR

ALUR PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGAGARAN

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) Dilaksanakan oleh Rektor sbg KPA § Merupakan tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah § Peranannya sangat strategis dan menentukan dalam menjadi acuan kegiatan pengadaan § Harus bisa memberikan informasi mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya dan manfaat pengadaan § Disusun oleh PA/KPA dan diumumkan oleh PA K/L/D/I versi_9. 1

Perpres 54 tahun 2010 pada Pasal 8. 1). Tugas dan Kewenangan PA a. Memetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) b. Mengumumkan secara luas RUP paling kurang di web site K/L/D/I c. Menetapkan PPK d. Menetapkan Pejabat Pengadaan e. Menetapkan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan f. Menetapkan. . . (pemenang lelang untuk batasan nilai tertentu) g. Mengawasi pelaksanaan anggaran h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai perundangan yang berlaku i. Menhyelesaikan perselisihan antara PPK dan Pokja/Pejabat Pengadaan bila ada perbedaan pendapat j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang Jasa Perpres 54 tahun 2010 pada Pasal 10. 4). ). KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan KPA

PERSYARATAN PPK 5 Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan (1) : 1. Memiliki integritas 2. Memiliki disiplin tinggi 3. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas. Persyaratan manajerial sebagai berikut: a. Min. S 1 (kecuali jumlah PNS yang S 1 terbatas, maka dapat dijabat oleh pegawai dengan golongan min. setara dengan IIIa) b. punya pengalaman/terlibat aktif di PBJ min. 2 tahun c. mampu bekerja secara kelompok 4. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN versi_9. 1 Pasal 12

PERSYARATAN PPK Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan (2) : 5. Menandatangani Pakta Integritas 6. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara, kecuali untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK 7. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, kecuali untuk: PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK, dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan. a. versi_9. 1 Pasal 12

HUBUNGAN KERJA 7 Menteri/Kepala Daerah PA/KPA membentuk mengangkat ULP PP PPK Para Pihak dalam Proses Pengadaan PPHP Perangkat organisasi ULP mengacu kepada peraturan perundangan di bidang kelembagaan Proses Pemilihan dan Penetapan Persiapan, Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak Penyedia Barang/Jasa versi_9. 1 Menerima Hasil Pekerjaan

KETENTUAN PENGUMUMAN RUP MELALUI APBN/ABPD 8 APBN Setelah Rencana Kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR, kemudian PA mengumumkan RUP Barang/Jasa pada masing-masing K/L/D/I APBD Pada Pemerintah Daerah, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, PA mengumumkan RUP Barang/Jasa versi_9. 1 Bab IV Pasal 25

Perpres 4 Tahun 2015 Pasal 73 (2). Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan. Penjelasan : Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat diumumkan sebelum RUP diumumkan antara lain: a. pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama; b. pekerjaan kompleks; dan/atau c. pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti

Permasalahan yang sering timbul dalam PBJ 1. Pada Tahap perencanaan 2. Pada Tahap pemilihan 3. Pada tahan pelaksanaan 4. Tahap pelaporan

Permasalahan Tahap Perencanaan Pengadaan Barang - Usulan dari User yang tidak lengkap, kurang spesifik, mengarah pada merk tertentu, tidak ada pembanding, usulan harga barang bukan dari survey, - Usulan dari User, langsung dilelangkan, tanpa disurvey ketersediaan barang terlebih dahulu bahwa barang tsb tidak ada dipasaran/ atau jangka waktunya yang melampaui tahun anggaran (ready stock). . . Perhatian khususnya saat ada APBNP - Perhatikan persaingan para vendor, yg akan menjadi subkon. Ciri subkon, bila dalam survey penawaran, mensyaratkan uang muka yg lebih dari 20% atau 30%. - Penentuan HPS yang berdasarkan satu sumber, bahkan diserahkan ke vendor - Bila kurang tenaga untuk kegiatan ini bisa libatkan tim pendukung PPK (pasal 7 P 54: bisa mahasiswa, atau lainnya) atau tim teknis (pasal 8 P 54, ditetapkan KPA)

Permasalahan pada tahap Perencanaan Konstruksi Belum ada Amdal (pada kondisi tertentu), belum ada IMB (permen PU 45 th 2007 dan Perpres 73 th 2013, IMB berbarengan dengan konstruksi), Belum ada penghapusan gedung negara yg mana pembuatan gedung baru harus merobohkan yang lama. Penentuan HPS yang diserahkan Konsultan Perencana tanpa dievaluasi terlebih dahulu, sehingga penggunaan material mengarah kepada merk tertentu, Rincian HPS Kontrak Gabungan, yang mana pada item lumpsum tanpa ada backup pendukung data Perencanaan yang berbarengan dalam satu tahun anggaran dengan konstruksi Perencanaan yang pararel dengan lelang konstruksi Pelibatan pemilihan menggunakan MK atau Konsultan Pengawas Honorarium Pendampingan dari luar institusi Perencanaan pekerjaan lanjutan, terutama perbedaan MC 100 konstruksi tahap awal dan MC 0 konstruksi tahap lanjutan

Permasalahan pada saat Pemilihan Harga barang lebih murah daripada di ecatalog Pemilihan jenis kontrak yang terlanjur salah Perbedaan/ kesalahan upload dokumen dengan dokumen yang diharapkan Tidak ada anggaran untuk klarifikasi Persyaratan lelang terhadap tenaga ahli yang tidak logis Dokumen lelang yang belum memuat ketentuan tambahan sesuai dengan kondisi lapangan Barang yang ditawarkan spek lebih tinggi dan lebih murah, tetapi User tidak mau memakai, karena tidak biasa (alat kedokteran) Dokumen lelang yang terlalu rigid dan sulit, sehingga memusingkan evaluasi karena tidak ada yang lolos, padahal waktunya sudah mendesak Sistem LPSE sedang error atau dokumen yang tidak bisa dibuka, padahal dikejar waktu yang mendesak

Permasalahan pada saat Pelaksanaan Barang - Lupa meminta garansi dan jaminan purna jual - Penggantian jenis barang yang tidak dinegosiasi - Penawaran pada pengadaan buku, diatur bahwa buku yang dipasaran sdh tidak ada, item tersebut ditawar murah, dengan harapan ada CCO, disertai surat keterangan penerbit bahwa buku tidak ada - Pengadaan jurnal ilmiah, yang terbitnya mesti lebih lambat daripada tanggal yang tertera pada jurnal. - Barang yang diadakan tidak bisa dipakai, karena speknya kurang, termasuk barang melalui ecatalog - Barang yang diadakan tidak sesuai dengan ketersediaan tempat dan bangunan pendukungnya

Lanjutan Permasalahan pada saat Pelaksanaan Barang - Barang persediaan/habis pakai berumur pendek yang cara pengiriman dan pembayarannya tidak diatur dalam kontrak - Pengadaan jaket mahasiswa, toga, ijasah, buku wisuda yang spek dan jumlahnya pararel dengan proses pembuatan. - Pengadaan jasa lain berupa dosen/ tenaga ahli. - Barang sudah ada, tetapi belum sempat di pakai User, dipaksa BAST, maka buat BA uji coba barang. - User yang lugu saat ada pemeriksaan extern, cerita apa adanya sehingga tdk nyambung - Pengoptimalan sisa belanja modal peralatan mesin, untuk beaya perolehan - Kemahalan harga, akibat kesalahan persepsi ; keuntungan penyedia maksimum 15%

Permasalahan Pada Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi Sub kon tanpa sepengetahuan PPK, pada saatnya nagih kepada PPK karena merasa belum terbayar Subkon berbeda dengan yang ditawarkan dalam surat dukungan lelang Semua pekerjaan disubkonkan/ pinjem bendera Pekerjaan berlarut karena penyedia tidak punya modal Perhitungan progres kontrak lumpsum Perhitungan progres material on site Perhitungan progres pekerjaan melampaui tahun anggaran, dilema PA untuk menyediakan anggaran tahun berikutnya Perhitungan progres pekerjaan putus kontrak, antisipasi dengan perhitungan BPK/ APH Perhitungan kurang bayar, akibat putus kontrak dimasa denda perpanjangan akibat melampaui tahun angggaran

Lanjutan Permasalahan Pada Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi Kesalahan (spek, waktu yang mundur, dan pelaksanaan lainya) yang diperbuat subkon Keterlupaan perpanjangan jaminan pelaksanaan akibat melampaui tahun anggaran Penyelesaian CCO di masa denda perpanjangan akibat melampaui tahun anggaran Pemotongan ruang lingkup pekerjaan akibat berkurangnya anggaran dalam DIPA, terhadap pekerjaan yg sudah dilelang dan sudah ketemu pemenang lelangnya Perubahan ruang lingkup pada kontrak lumpsum Perhitungan nilai pekerjaan ataupun kualitas konstruksi yang berbeda antar ahli kontruksi ataupun antar auditor Keterlambatan penyambungan jaringan PLN

Lanjutan Permasalahan Pada Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi Lokasi Pekerjaan yang belum siap, termasuk kebisingan yang mengganggu linkungan Perubahan jenis pondasi yang perlu desain ulang Perubahan spek dan ruang lingkup yang tanpa survey/pembanding dan negosiasi terutama untuk item baru Konpensasi penambahan waktu akibat perubahan ruang lingkup/ kahar yang tidak diberikan kepada penyedia, Pengurangan spek dan volume yang dilakukan penyedia tanpa bisa diketahui Direksi dan Pengawas Perbedaan metode pelaksanaan dan perbedaan pemakaian alat yang berbeda dengan yang ditawarkan, walaupun outpunya sama Auditor yang menghitung kekurangan volume/harga, berdasarkan analisa harga satuan pekerjaan

Lanjutan Permasalahan Pada Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi Pekerjaan yang lupa di CCO tetapi progres sudah terhitung di termyn sebelumnya Cenderung penyedia mengajukan CCO dengan memanfaatkan Harga Satuan Timpang Tenaga Ahli dari Penyedia/ MK/ Perencana yang tidak pernah hadir Penyediaan anggaran PTP untuk rapat, pendampingan dan FGD Optimalisasi belanja modaal gedung dan Bangunan Tim Teknis yang dibentuk KPA kurang dimanfaatkan, atau karena tim teknis kurang profesional

Permasalahan pada saat pelaporan Biaya perolehan yang belum masuk dalam Simak BMN, KDP yang belum memperhitungkan biaya amdal, biasya perencanaan, pengawasan berkala, pengawasan, PTP yang berupa rapat, SPPD, Pendampingan, Honor Pokja, PPK, PPHP, Staf teknis, staf Pendukung Belanja barang untuk perolehan yang belum masuk aset Belanja barang yang membentuk aset belum direklas. Misal, Pembuatan kanopi, sebagai produk kerja praktek mahasiswa Pengelompokan barang persediaan yg belum dibedakan dengan barang habis pakai Pemeliharaan aset yang masih memakai output paket dalam RKAKL, sehingga tidak fleksibel penggunaannya

Penggunaan Uang Pengelola Kegiatan sesuai Permen PU No. 45 tahun 2007 1). Biaya Operasional Unsur pengguna Anggaran sebesar 65% dr beaya Pengelolaan kegiatan, untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalan dinas, rapat, proses lelang, bahan dan alat yg berkaitan dg pengelolaan kegiatan sesuai penyahapannya. 2). Biaya operasional unsur pengelola teknis Sebesar 35% dr biaya pengelolaan kegiatan, untuk keperluan honorartium peneglola teknis, honor tenaga ahli/ nara sumber bila ada, perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan/ alat yang berkaitan dengan kegiatan sesuai pentytahapannya Catatan : Untuk sinkronisasi penganggaran, SPJ sampai Pelaporan SIMAK BMN nya, maka dalam penggunaan Biaya ini, harus selalu koordinasi antara Bagian Perencanaan, ULP, PPK Proyek dengan Pecatatan SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN. . aplikasi untuk mencatat aset tetap), dan SAS (Sistem Aplikasi Satker. . Aplikasi bendahara untuk mencatat semua transaksi) Dan terakhir untuk neraca masuk SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis akrual. . . Semacam aplikasi untuk keuangan)

SWAKELOLA 1. Swakelola oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran : a. Direncanakan, dikerjakan diawasi oleh K/L/D/I b. Menggunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain c. Bila menggunakan tenaga ahli, tidak melebihi 50% dari keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat pekerjaan 2. Swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola : a. Direncanakan, dan diawasi oleh K/L/D/I b. pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh K/L/D/I lain 3. Swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola : a. Direncanakan, dikerjakan diawasi oleh kelompok masy. b. Sasaran ditentukan oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran c. Pekerjaan utama tidak boleh menggunakan subkontrak

Contoh Penyelesaian

X. SSUK (contoh dokumen Untidar) 42. Pengakhiran Kontrak 1. PPK dan Penyedia dapat melakukan kesepakatan untuk pengakhiran kontrak apabila : Terdapat hak kompensasi yang seharusnya diberikan PPK kepada Penyedia yang tidak terpenuhi. Adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan akibat kondisi lapangan yang tidak sesuai perencanaan sehingga Penyedia kehilangan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Adanya kebijakan pemerintah terhadap alokasi penganggaran. 2. Terhadap pengakhiran kontrak atas kesepakatan PPK dan Penyedia, maka Penyedia tidak dimasukkan daftar hitam

SSUK (contoh dokumen Untidar) 67. 3. Peralatan dan/atau bahan yangmenjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akandiserahterimakan. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam SSKK, peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan : a. Peralatan dan/atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum dilakukan uji fungsi (commisioning) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya; 2. Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen; 3. Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen; 4. Disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima;

Lanjutan SSUK 67. 3 5. Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh pihak manapun; dan 6. Keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa. 7. Sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia Barang/Jasa; b. Besaran yang akan dibayarkan dari material on site (berkisar antara 50% sampai dengan 70% dari harga bahan). Besaran nilai pembayaran sesuai yang tercantum di dalam SSKK

PP 29 TAHUN 2000 PASAL 23 HURUF C Jaminan atas mutu hasil pekerjaan adalah jaminan yang diberikan penyedia jasa kepada pengguna jasa selama masa tanggungan yaitu waktu penyerahan pertama kalinya hasil pekerjaan dan penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan. Jaminan atas mutu hasil akhir pekerjaan antara lain dapat berupa jaminan pemeliharaan. Pengguna jasa berhak mencairkan jaminan dan selanjutnya mempergunakan uangnya untuk membiayai pemeliharaan/ perbaikan hasil akhir pekerjaan apabila pelaksana kontruksi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan kontrak kerja kontruksi selama masa jaminan atas mutu hasil pekerjaan

MANAJEMEN KONTRAK KONSULTAN 1. Perencanaan teknis konstruksi merupakan tahap penyusunan rencana teknis bangunan gedung negara. 2. Penyusunan rencana teknis bangunan gedung negara dilakukan dengan cara menggunakan penyedia jasa perencanaan konstruksi, baik perorangan ahli maupunbadan hukum yang kompeten. 3. Rencana teknis disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh pengelola kegiatan.

Tahap perencanaan teknis konstruksi untuk bangunan gedung negara: ü yang berlantai diatas 4 lantai; dan/atau ü dengan luas total diatas 5. 000 m 2; dan/atau ü dengan klasifikasi khusus; dan/atau ü yang melibatkan lebih dari satu konsultan perencana maupun pemborong; dan/atau; ü yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyears project); diharuskan melibatkan penyedia jasa MANAJEMEN KONTRUKSI.

Pembayaran biaya manajemen konstruksi didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi di lapangan, yaitu (maksimum): 1) tahap persiapan/pengadaan konsultan perencana 2) tahap review rencana teknis sampai dengan serah terima dokumen perencanaan 3) tahap pelelangan pemborong 5% 10% 5% 4). tahap konstruksi fisik 80%

yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang; materi dan penggandaan laporan; pembelian dan sewa peralatan; sewa kendaraan; biaya rapat-rapat; perjalanan (lokal maupun luar kota); jasa dan overhead perencanaan; asuransi/pertanggungan (indemnity insurance); pajak dan iuran daerah lainnya.

Pembayaran biaya perencanaan didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuperencanaa nsetiap tahapnya, yaitu : 1) tahap konsep rancangan 10% 2) tahap pra-rancangan 3) tahap pengembangan 25% 4) tahap rancangan gambar detail dan penyusunan RKS serta RAB 5) tahap pelelangan 20 % 25% 5% 6) tahap pengawasan berkala 15 %

Perencanan Penganggaran Untuk konstruksi, perencanaan harus H-1, untuk tahun berjalan pake Permen PU 45 tahun 2007 Pembayaran Perencanaan didasarkan pada pencapaian prestasi/ kemajuan perencanaan, yaitu (maksimum) : 1. Tahap konsep rancangan 10% 2. Tahapan pra-rancangan 20% 3. Tahap pengembangan 2 5% 4. Tahap rancangan gambar detail dan penyusunan RKS serta RAB 25% 5. Tahap pelelengan 6. Tahap pengawasan berkala 5% 15% Pembayaran Pengawasan/ MK didasarkan pada pencapaian prestasi/ kemajuan pelaksanaan konstruksi di lapangan, yaitu (maksimum) : 1. Tahap Persiapan/ pengadaan konsultan perencana 5% 2. Tahapan review rencana taknis sampai dengan serah terima dokumen perencanaan 10% 3. Tahap pelelangan pemborong 5% 4. Tahap konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan s. d. serah terima kedua pekerjaan 80%

Contoh Kasus 1. Pembangunan Fisik direncanakan tahun 2016, : 4 lantai seluas 2. 000 m 2 Bila per m 2 bangunan koef. 4 lantai (standar+ non standar) seharga Rp. 7 juta/m 2 Maka Dibutuhkan dana konstruksi senilai Rp. 7 Juta x 2. 000 m 2 = Rp. 14 Milyar Dari interpolasi Permen PU No 45/ 2007 untuk Bangunan PTN (katagori Tidak Sederhana) didapat : Konstruksi Perencana : Rp. 14. 000, : Rp. 500. 000, - MK : Rp. 400. 000, - Pengelola Teknis : Rp. 270. 000, - Maka di Tahun 2015 kita harus menyediakan dana Sarpras non RM pada tahun 2015 : Untuk Perencanaan = 80 % x Rp. 500. 000, - = Rp. 400. 000, - (melalui seleksi) Untuk MK bila dibutuhkan = 15 % x Rp. 400. 000, - = Rp. 60. 000, - (melalui seleksi)

Lanjutan kasus 1. Untuk Tahun 2016 kita harus menyediakan dana sarpras APBN RM : Untuk Perencanaan = 20 % x Rp. 500. 000, - = Rp. 100. 000, - (melalui Penunjukan Langsung) Untuk MK = 85 % x Rp. 400. 000, - = Rp. 340. 000, - (melalui Seleksi) Apabila MK tdak dianggarkan di tahun 2015 karena tugas MK di tahun 2015 bisa di kerjakan swakelola, maka kebutuan anggaran untuk MK di tahun 2016 adalah sebesar Rp. 340. 000, - yang terdiri dari : ; 5 % x Rp. 400. 000 = Rp. 20. 000, - (untuk review selama pelaksanaan, tanpa MK membantu proses lelang pengadaan Kontraktor Pelaksana) ; 80 % x Rp. 400. 000, - = Rp. 320. 000, - (untuk pengawasan konstruksi selama pelaksanaan)

PENGERTIAN BELANJA BARANG Pembelian barang dan jasa yang digunakan untukl memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, barang dan jasa yang digunakan untuk riset dan pengembangan, pelatihan staf, riset pasar, termasuk: § ATK dan operasional kantor lainnya § Biaya pemeliharaan § Biaya perjalanan PENGERTIAN BELANJA MODAL Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Catatan penggunaan Belanja Barang/Modal 1. Bila nilai satu item barang dibawah 300 ribu, maka digolongkan belanja barang, misal pemebelian Kertas 2. Bila nilai satu item barang nilai diatas 300 ribu tetapi umur pemakaian maks 1 tahun maka digolongkan belanja barang, misal beli toner seharga 1 juta rupiah 3. Bila nilai 1 item barang nialinya diiatas 300 rb, maka digolonkan belanja modal 4. Banyak kasus pemeliharaan, misal kloset bocor atau genteng bocor, dari bagian umum tidak bisa langsung melaksanakan perbaikan karena dalam POK/ RKAKL jenis belanja pemeliharaan, satuannya masih dalam “paket” sehingga pemeliharaannya menunggu kerusakan lainnya, menunggu nilai paket kerusakannya sesuai dalam POK/ RKAKL. Hal ini bisa dihindari bila dalam RKAKL/POK, satuan pemeliharaan muncul sebagai luasan gedung/ halaman 5. Honor honor narasumber/ rapat dalam pengeloaan teknis proyek tdk bisa dibayarkan krn tidak menggarkan honor/ transport di belanja barang. Hal ini sebetulnya bisa dibayar melalui Belanja Modal sebagai biaya Perolehan.

TERIMA KASIH