LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah SOSIALISASI PERPRES

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SOSIALISASI PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LATAR BELAKANG PERUBAHAN 1. Efisiensi belanja negara dan persaingan sehat melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum sepenuhnya terwujud; 2. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum mampu mendorong percepatan pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal dalam APBN/APBD (bottleneck); 3. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum mampu mendorong terjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta kemandirian industri dalam negeri; 4. Masih adanya multi-tafsir serta hal-hal yang belum jelas dalam Keppres 80/2003; 5. Perlunya memperkenalkan aturan, sistem, metoda dan prosedur yang lebih sederhana, namun tetap menjaga koridor governance serta masih menjamin terjadinya persaingan yang sehat dan efisiensi; 6. Perlunya mendorong terwujudnya reward dan punishment yang lebih baik dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Arah Perubahan : 1. Menciptakan iklim yang kondusif untuk persaingan sehat, efisiensi belanja negara dan mempercepat pelaksanaan APBN/APBD (debottlenecking) Aturan yang dibuat a/l: dilengkapi Tata Cara Pengadaan dan Standard Bidding Document; lelang/seleksi sederhana s/d Rp 200 jt; Pengadaan Langsung; persyaratan pelelangan dipermudah; kontrak payung; ULP (Unit Layanan Pengadaan); dsb. 2. Memperkenalkan aturan, sistem, metoda dan prosedur yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan good governance Aturan yang dibuat a/l : menghapuskan metoda pemilihan langsung (menjadi pelelangan sederhana), mendorong pelaksanaan eannouncement, e –procurement, e-catalogue, dsb 3. Memperjelas konsep swakelola Aturan yang dibuat a/l: penambahan pekerjaan yang dapat diswakelolakan, mengusulkan SBK (standar biaya khusus) untuk swakelola. 3

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Arah Perubahan : 4. Klarifikasi Aturan Contoh : jenis –jenis pengadaan; besaran uang muka; kelengkapan data administrasi; penggunaan metode evaluasi; kondisi kahar (force majeur); penyesuaian harga (price adjustment); dsb. 5. Mendorong terjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta kemandirian industri Aturan yang dibuat a/l : swakelola dan metode sayembara/kontes untuk mendorong inovasi dan ekonomi kreatif serta mengharuskan Pengadaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri oleh Industri strategis DN, dsb 6. Memperkenalkan sistem Reward & Punishment yang lebih adil Aturan yang dibuat a/l : mengupayakan insentif yang wajar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP); memberlakukan jaminan sanggahan banding; penegasan kapan aparat hukum seyogyanya masuk dalam kasus pengadaan; dsb. 4

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perbedaan Pokok (dgn Keppres 80/2003): 1. Ruang Lingkup – Pendanaan dengan PHLN • Prinsip : Pengadaan B/J yg dibiayai Pinjaman/Hibah LN harus mengikuti Perpres ini. • Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, pihak-pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan 2. Jenis Pengadaan: 1. 2. 3. 4. Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi (badan usaha – perorangan) Jasa Lainnya

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Keharusan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP): • Prinsip : dari organisasi ad-hoc ke permanen dan profesional; • Setiap K/L/D/I harus membentuk ULP secara permanen sblm 2014; • Jumlah dan posisi ULP diserahkan K/L/D/I sesuai kebutuhan dan rentang kendalinya; • ULP diisi pejabat yang kompeten dan integritasnya terjamin, dengan insentif yg layak; 4. Keharusan melaksanakan E-Procurement: • E-Proc = lebih cepat, murah, transparan, bebas premanisme/mafia; • Pengumuman di website masing 2 dan website pengadaan nasional (www. inaproc. lkpp. go. id); • Setiap K/L/D/I harus melaksanakan E-Proc sebelum 2012; • E-Proc terdiri dari e-tendering dan e-purchasing; • LKPP siap membantu dengan aplikasi dan pelatihan (gratis);

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. Delegasi kewenangan dan tanggung jawab lebih besar ke PA: • PA adalah penanggung jawab utama pengadaan; • PPK bertanggung jawab atas substansi pengadaan (pelaksanaan kontrak); • ULP/Panitia bertanggung jawab atas pelaksanaan lelang/tender; 6. Tetap berpihak pada usaha kecil: • Paket pekerjaan utk usaha kecil naik, dari 1 M ke 2, 5 M; • Kemampuan dasar (KD) utk pekerjaan konstruksi 3 NPt, jasa lainnya 5 NPt. KD untuk pengadaan barang dan jasa konsultansi ditiadakan. • NPt naik dari 7 tahun menjadi 10 tahun

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 7. Penyederhanaan Pelaksanaan Pengadaan: • Pengadaan Langsung untuk Barang/Pek. Konst/Jasa Lainnya s/d Rp. 100 jt dan untuk Jasa Konsultansi s/d Rp. 50 jt; • Pelelangan/seleksi sederhana s/d Rp. 200 jt; • Metoda evaluasi disederhanakan (sistem gugur), kecuali untuk pekerjaan kompleks. • Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh pimpinan K/L/I untuk pengadaan ≤ Rp. 10 M (barang tertentu). • Jaminan dalam pengadaan barang/jasa dapat dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau perusahaan asuransi. • Memungkinkan untuk pelaksanaan Pelelangan/Seleksi sebelum Tahun Anggaran. • Pasca Kualifikasi untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 8. Ada ketentuan khusus metoda Sayembara/Kontes: • Untuk pengadaan barang/jasa hasil kreativitas, gagasan, inovasi, riset, produk seni-budaya (spesifik dan harga satuan tidak dapat ditentukan). Contoh: arsitektur, benda seni, seni pertunjukan, piranti lunak, lomba karya ilmiah, dsb; • Tatacaranya mirip seleksi, tapi dapat disederhanakan; • ULP/Panitia dibantu oleh ahli yang kompeten dibidangnya (Tim Juri); 9. Lebih fleksibel dlm menghadapi bencana dan keadaan darurat: • Ketentuan ttg bencana diperlonggar (alam, non-alam, sosial), termasuk antisipasi sebelum bencana datang menerjang; • Dalam keadaan menghadapi bencana dan keadaan darurat dapat dilakukan Penunjukan Langsung (tidak ada batasan, tetapi tetap subject to audit).

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10. Penunjukan Langsung untuk barang/jasa khusus: • Penyedia obat, alat kesehatan habis pakai yg jenis dan harganya ditetapkan pemerintah (Menkes) dapat ditunjuk langsung; • Penyedia mobil, sepeda motor, kendaraan lain dengan harga khusus pemerintah (GSO) dapat ditunjuk langsung; • Sewa penginapan/hotel, lanjutan sewa gedung/kantor dapat ditunjuk langsung. 11. Pengadaan secara Swakelola • Prinsip : pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan secara swakelola. . • Dapat mengusulkan Standar Biaya Khusus (SBK) untuk pelaksanaan swakelola

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12. Pengadaan alutsista TNI dan almatsus Polri: • Alutsista ditetapkan Menhan (masukan Panglima TNI), almatsus ditetapkan Kapolri; • Pengadaan alutsista/almatsus dari industri DN; • Dalam hal industri DN belum mampu, pengadaannya dari pabrikan di LN bekerjasama dengan industri/lembaga riset DN; • Tatacara pengadaan alutsista/almatsus diatur Menhan/Kapolri; • Barang non-alutsista dan non-almatsus pengadaannya reguler.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13. Pengadaan di Luar Negeri: • Pengadaan untuk Kedubes RI dan kantor perwakilan RI di LN sedapat mungkin menggunakan Perpres ini; dalam hal tidak applicable dapat mengikuti aturan negara setempat; • Tatacaranya dapat diatur lebih lanjut oleh Menlu. 14. Perbedaan-perbedaan Lainnya: • • • Kontrak Payung; Keikutsertaan perusahaan asing; Sanggah dan Sanggah Banding; Konsep Ramah Lingkungan; Preferensi Harga dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri); • dsb naskah lengkap: www. lkpp. go. id

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah MATRIKS PERBEDAAN ANTARA PERATURAN PRESIDEN No. 54/2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH dengan KEPUTUSAN PRESIDEN No. 80/2003

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 I. KETENTUAN UMUM 1. Peraturan tentang Tatacara Pengadaan a. Lampiran I : • Persiapan • Pelaksanaan • Swakelola • Lain-lain • Pelaksanaan Penilaian Kualifikasi b. Lampiran II : Formulir kualifikasi. a. Lampiran I : Perencanaan Umum Pengadaan b. Lampiran II : Pengadaan Barang c. Lampiran III : Pengadaan Pekerjaan Konstruksi d. Lampiran IV : IVa. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha IVb Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan e. Lampiran V : Jasa Lainnya KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 2. Jumlah Bab dan Pasal 9 Bab 54 Pasal 19 Bab 134 Pasal 3. Perencanaan Pengadaan Pembagian Lingkup perencanaan: tanggung jawab a. PA/KPA dalam membuat rencana perencanaan umum dan pengadaan pembiayaan antara PA/KPA pengadaan; dan PPK atau b. PPK membuat Panitia belum rencana (teknis) diatur dengan pengadaan; jelas c. ULP membuat rencana pelaksanaan KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK 4. Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN) KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 Jika bertentangan, maka mengikuti aturan pemberi pinjaman/hibah • Pada prinsipnya mengikuti Perpres; • Jika terdapat perbedaan, maka dilakukan kesepakatan (utk menggunakan Perpres atau aturan pemberi pinjaman/hibah). a. Barang b. Pekerjaan Konstruksi c. Jasa Konsultansi d. Jasa Lainnya 5. Jenis a. Barang Pengadaa b. Jasa n Pemborongan c. Jasa Konsultansi d. Jasa KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 6. Definisi Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/ peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran. Belum diatur PERPRES 54/10 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 Definisi Jasa Konsultansi adalah (cont’) layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan kontruksi, jasa pengawasan kontruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa PERPRES 54/10 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 Definisi Jasa Lainnya (cont’) adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang. PERPRES 54/10 Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 Definisi Belum diatur (cont’) PERPRES 54/10 Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan KET Baran gnya belum ada

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK 7. Pelelanga n /Seleksi sebelum tahun anggaran 8. Pekerjaan Kompleks 9. Materai KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 Proses pengadaan dpt dilakukan sblm dokumen anggaran disahkan Proses pengadaan dpt dilakukan stlh rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD KET Keppres 42/2002 telah direvisi menjadi Perpres 53/ 2010 (ttg penunjukan PPK dsb) Untuk pekerjaan diatas Rp. 50 M diatas Rp. 100 M Digunakan untuk: • surat penawaran • Formulir isian kualifikasi • Kontrak Digunakan hanya untuk dokumen kontrak Diatur dalam Lampiran

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 II. ORGANISASI PENGADAAN 10. Organisasi Pengadaan belum di kelompokkan jelas 11. Perangkat organisasi ULP Belum diatur PERPRES 54/10 1. PA/KPA; 2. PPK; 3. ULP/Pejabat Pengadaan; 4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan a. Kepala; b. Sekretariat; c. Staf pendukung; d. Kelompok kerja KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 A. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN 12. Tugas dan Belum diatur kewenangan dengan tegas 13. Penetapan pemenang /penyedia oleh PA/KPA di K/L/I atau Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 50 M • mengumumkan Rencana Umum Pengadaan • menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1. Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp. 100 M 2. Paket pengadaan Jasa KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK 14. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 Tidak diatur - Dpt diangkat lebih dari 1 dengan jelas (satu) orang sesuai beban pekerjaan/rentang kendali PA. - Di angkat oleh PA (tgkt Pusat) - Ditetapkan oleh Kepala Daerah (tgkt Daerah) - KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan diangkat oleh PA atas usul Kepala Daerah KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 15. Tugas dan fungsi - Menetapkan dokumen pengadaan; - Menetapkan pemenang; - menyusun dan menetapkan rencana pengadaan: § Spesifikasi teknis; § Rincian HPS § Rancangan kontrak - tidak menetapkan pemenang - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan KE T

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 • dapat mengusulkan perubahan paket dan jadwal pekerjaan kpd PA • dapat menetapkan ütim pendukung ütim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) 17. Persyarat - Pendidikan min S 1 -an D 3 - Tidak ada persyaratan manajeri- - DP 3 untuk masa DP 3 al 3 tahun terakhir dengan nilai minimal “Baik”. 16. Kewenan Belum diatur gan lain dengan jelas KE T

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 18. Kewajiban Dalam masa bersertifika transisi, sebelum t memiliki sertifikat, seseorang yang telah diangkat menjadi PPK harus mengikuti pelatihan. PERPRES 54/10 a. PPK pada K/L/I bersertifikat sejak Perpres ini berlaku; b. PPK pada K/L/I yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012; dan c. PPK pada Pemerintah Prop/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012. KE T

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 C. ULP/PEJABAT PENGADAAN 19. Kewenangan Belum diatur Pembentukan ULP Menteri/pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/pimpinan Institusi. 20. Fungsi ULP • Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Rp. 100 jt • Pengadaan Jasa Konsultansi Rp. 50 jt Sama dengan panitia, utk pengadaan Barang/jasa > Rp. 50 jt KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK 21. Kelompok kerja ULP KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 Sama dengan panitia, berjumlah gasal, min 3 (tiga) orang sesuai besaran nilai pekerjaan • Berjumlah gasal minimal 3 (tiga) orang • Dapat ditambah sesuai dg kompleksitas pekerjaan. • Dapat dibantu aanwijzer • melaksanakan Pengadaan Langsung • Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp. 100 jt • Pengadaan Jasa 22. Pejabat Melaksanakan Pengadaan Penunjukan Langsung utk pengadaan Barang/jasa ≤ 50 jt KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK 23. Tugas, wewenang dan tanggung jawab ULP KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 - menyusun - menetapkan Dok. Pengadaan; - menetapkan pemenang utk - mengusulkan Ø Pengadaan pemenang Barang/Pek. Konstruksi/ Jasa Lainnya ≤ Rp. 100 M; Ø Pengadaan Jasa Konsultansi ≤ Rp. 10 M - menjawab sanggahan 24. Kewenangan Belum diatur lain dengan jelas Dapat mengusulkan kpd PPK: • perubahan HPS; KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET D. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN 25. Ketentuan umum Belum diatur - Ditetapkan oleh PA/KPA - Dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli yg ditetapkan PA/KPA 26. Tugas dan fungsi Belum diatur - Memeriksa hasil pekerjaan - Menerima hasil pekerjaan - Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 E. PENYEDIA BARANG/JASA 27. Persyarata n - KD diberlakukan - KD untuk pengadaan untuk semua jenis Pekerjaan Konstruksi pengadaan dan Jasa Lainnya - SKP untuk pengadaan - SKP untuk Jasa Pemborongan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya 28. Kemampu- - Utk Jasa - Utk Pek. Konstruksi, an Dasar Pemborongan KD=2 KD = 3 NPt (KD) NPt - Utk Jasa Lainnya - Utk Barang/Jasa KD = 5 NPt Lainnya, KD= 5 NPt - NPt utk 10 tahun - Utk Jasa Konsultansi terakhir KD=3 NPt KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK 29. Nilai KD minimum 30. Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) 31. Dukungan Keuangan dari Bank KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET Tidak tegas sama dengan nilai total Dulu nilai Pekerjaa batasan minimum HPS n nilai KD Persyaratan Penyedia Jasa Pemborongan • 10 % untuk jasa pemborongan • 5% untuk selain jasa pemborongan Tidak diwajibkan lagi adanya SKK Minimal 10 % dari nilai kontrak untuk pekerjaan konstruksi

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 32. Sisa. Hanya Kemampua diberlakukan n Paket untuk Jasa Pemboronga n - Nilai SKP tidak disebutkan PERPRES 54/10 KET - Pekerjaan konstruksi dan Jasa Lainnya - Usaha kecil KP =5 - Usaha non kecil KP = 6 atau 1, 2 N - N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Tercantum di Lampiran

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 III. RENCANA UMUM PENGADAAN 33. Ketentuan umum Belum diatur dengan jelas 34. Biaya Belum diatur pelaksanaan dengan jelas pengadaan pada tahap mana biaya tersebut disiapkan - disusun oleh PA - meliputi kegiatan dan anggaran yg akan Ødibiayai oleh K/L/D/I sendiri Ødibiayai dengan cofinancing Biaya pelaksanaan pengadaan merupakan bagian dari Rencana Umum Pengadaan yang disusun dan ditetapkan oleh PA/KPA KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 IV. SWAKELOLA 35. Pekerjaan Terdapat 8 yang dapat pekerjaan yang di dapat swakelolaka diswakelolakan n PERPRES 54/10 Ditambah 4 jenis pekerjaan baru: § pekerjaan survey, § Pekerjaan industri kreatif, inovatif, budaya dan penelitian laboratorium § Penelitian dan pengembangan dalam negeri. § Pengembangan industri pertahanan, alutsista dan almatsus dalam negeri KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET Hibah akan 36. Pelaksana a. Pejabat Pembuat a. K/L/D/I diatur Swakelola Komitmen; Penanggung tersendiri Jawab b. instansi Anggaran; pemerintah lain non swadana; b. Instansi Pemerintah Lain c. kelompok pelaksana masyarakat/ Swakelola; lembaga swadaya masyarakat c. Kelompok penerima hibah. Masyarakat Pelaksana Swakelola

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 37. Penyaluran Khusus untuk dana pekerjaan konstruksi: swakelola 1. 50% apabila kpd kel. organisasi masyarakat pelaksanaan penerima hibah telah siap; 2. 50% sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30%. 38. Dasar Belum diatur Pelaksanaa n swakelola oleh Kelompok masyarakt PERPRES 54/10 Untuk semua jenis pekerjaan: 1. 40% apabila kel. masy. telah siap melaksanakan Swakelola; 2. 30% apabila pekerjaan telah mencapai 30%; dan 3. 30% apabila pekerjaan telah mencapai 60% Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK 39. Pelaksanaan Swakelola oleh kelompok masyarakat KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 Pekerjaan • Kelompok Masyarakat yang dapat yang mampu dilaksanakan melaksanakan pekerjaan; oleh kelompok • Pekerjaan Konstruksi masyarakat hanya dapat berbentuk belum diatur rehabilitasi, renovasi dan secara jelas. konstruksi sederhana; • konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran ---diserahkan kepada kelompok masyarakat KE T

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET V. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA A. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA 40. Pengadaa n Barang/ Jasa Lainnya 1. 2. 3. 4. Pelelangan Umum Pelelangan Terbatas Pemilihan Langsung Penunjukan Langsung 41. Pengadaa 1. Pelelangan Umum n 2. Pelelangan Terbatas Pekerjaan 1. Pelelangan • Pelelangan Umum • Pelelangan Sederhana 2. Penunjukan Langsung 3. Pengadaan Langsung 4. Sayembara/Konte s 1. Pelelangan Umum 2. Pelelangan Disesuai kan dengan

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 42. Pengadaan 1. Seleksi Umum Jasa 2. Seleksi Konsultansi Terbatas 3. Seleksi Langsung 4. Penunjukan Langsung 43. Pelelangan /Seleksi Sederhana Tidak diatur PERPRES 54/10 1. Seleksi • Seleksi Umum • Seleksi Sederhana 2. Penunjukan Langsung 3. Pengadaan Langsung 4. Sayembara • Untuk pengadaan Barang/Jasa yang: a. tidak kompleks, atau bersifat sederhana b. Bernilai ≤ Rp. 200 jt. • Pasca kualifikasi • Pengumuman min 3 KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK 44. Pengadaa n Langsung KEPPRES 80/03 Tidak diatur PERPRES 54/10 a. Utk peng. Barang/ Pek. Kons/ Jasa Lainnya § Untuk pengadaan ≤ Rp. 100 jt § Keb. Operasional K/L/D/I § Teknologi sederhana § Risiko kecil § Penyedia orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil b. utk peng. Jasa Konsultansi: § Keb operasional K/L/D/I § Untuk pengadaan ≤ Rp. 50 jt KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 • Sayembara : memperlombakan gagasan, ide dll • Kontes: memperlombakan sesuatu yang sudah ada. • Persyaratan penyedia lebih sederhana • Tidak perlu HPS, cukup menggunakan Pagu Anggaran • Evaluasi oleh tim juri/tim ahli ØKeadaan Tanpa batasan nilai untuk tertentu, a/l: pengadaan dalam keadaan batasan nilai tertentu dan barang khusus ≤ Rp 50 juta ØBarang khusus 45. Sayembara Tidak diatur /Kontes 46. Batasan Penunjukan Langsung PERPRES 54/10 KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 47. Penunjuka a. Keadaan tertentu adalah: n Langsung tertentu 1) penanganan darurat yang tidak adalah: dapat direncanakan sebelumnya 1) penanganan dan waktu penyelesaian darurat – pekerjaannya harus segera, untuk: dst. . . (kalimat a) pertahanan negara, dan/atau dianggap b) keamanan masyarakat, kurang jelas) dan/atau c) keselamatan/perlindungan masyarakat: (1) akibat adanya bencana alam dan/atau, bencana nonalam dan/atau bencana sosial; dan/atau (2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau (3) akibat kerusakan KE T

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK 48. Penunju kan Langsun g KEPPRES PERPRES 54/10 80/03 b. keadaan b. barang/pekerjaan khusus adalah. . dst (ditambahkan 3 adalah: jenis barang/pekerjaan): dst. . hanya 5) pekerjaan pengadaan mobil, ada 5 jenis, sepeda motor dan/atau diantara-nya: kendaraan bermotor lainnya dengan harga khusus untuk - Pengadaan pemerintah (Government Sales barang/jasa Operation/ GSO); yang bersifat rahasia 6) sewa penginapan/ hotel; atau 7) lanjutan sewa gedung/kantor, dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya. - Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rahasia tidak lagi termasuk dalam kategori barang/jasa yang dapat dilakukan dengan Penunjukan KET Harga GSO hrs tercantum dlm website penyedia dan website pengadaan nasional

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 B. METODE PEMASUKAN DOKUMEN 49. Satu sampul Untuk metode utk evaluasi pengadaan Penunjukan Jasa Langsung Konsultansi - utk pelaksanaan Seleksi Sederhana - utk metode evaluasi pagu anggaran dan biaya terendah - utk Seleksi Konsultan Perorangan dg evaluasi kualitas 50. Dua sampul Dapat digunakan untuk semua jenis pengadaan Tidak dapat digunakan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 51. Dua Tahap • Dapat digunakan • tidak dapat digunakan untuk semua jenis utk pengadaan Jasa pengadaan Konsultansi KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 C. METODE EVALUASI 52. Metode evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis 53. Persyaratan Penggunaan Sistem Nilai Penggunaan metode evaluasi tergantung pertimbangan panitia Hanya untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks. Belum diatur a. besaran bobot biaya antara 70% s/d 90% dari total bobot keseluruhan; b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan c. tata cara dan kriteria ----jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK 54. Metode evaluasi pengadaan Jasa Konsultansi KEPPRES 80/03 1. Kualitas; 2. Kualitas teknis dan biaya; 3. Pagu anggaran; 4. Biaya terendah; 5. Penunjukkan Langsung Tidak diatur 55. Metode evaluasi utk Seleksi Sederhana 56. Metode evaluasi Tidak diatur Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan PERPRES 54/10 KET 1. Kualitas; 2. Kualitas teknis dan biaya; 3. Pagu anggaran; 4. Biaya terendah; (Metode evaluasi penunjukkan langsung, dihilangkan karena merupakan metode pemilihan bukan metode evaluasi) 1. Pagu Anggaran 2. Biaya terendah Kualitas

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 D. KUALIFIKASI 57. Penggunaan Belum dirinci Prakualifika si 58. Penggunaan Pasca Kualifikasi Belum dirinci PERPRES 54/10 a. Jasa Konsultansi (Badan Usaha); b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat. 1. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks; 2. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; 3. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan. KET Dikuran gi prakuali fikasi

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 Belum diatur 59. Penilaian Prakualifikasi secara jelas E. KONTRAK 60. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang didanai APBN PERPRES 54/10 - Utk pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya ---- sistem gugur - Utk pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha---sistem nilai a. Menteri Keuangan untuk kegiatan Menteri yang nilainya diatas Rp 10. M; Keuangan b. Pimpinan K/L/I untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp 10 M bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 61. Kontrak Payung (framework agreement) Belum diatur a. Kontrak antara pemerintah dg penyedia b. Kontrak harga satuan c. Untuk barang/jasa yang dibutuhkan berulang d. Volume blm diketahui pada saat tanda tangan kontrak e. Pembayaran oleh msg-msg PPK 62. Kontrak Pengadaan Bersama Sudah diatur tapi belum banyak bahwa co-financing dpt dilaksanakan oleh bbrp PPK dengan sumber KET Pembagian beban dan tanggung

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK 63. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi KEPPRES 80/03 Belum diatur PERPRES 54/10 merupakan pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan F. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) 64. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) KET Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi - diumumkan - Disusun dan ditetapkan PPK pada saat untuk semua metode pemilihan aanwijzing. penyedia barang/jasa, kecuali - Tidak kontes/sayembara tidak perlu menjadi batas HPS atas - Diumumkan pada saat penawaran pengumuman lelang; - Menjadi batas penawaran utk Barang/Pek. Kons/Jasa

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK 65. HPS (cont’) KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 • Disusun paling lama 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran • Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS • HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO 66. TOPIK Sumber Data HPS KEPPRES PERPRES 54/10 80/03 5 sumber Ditambahkan 5 sumber data untuk (ada 9): penyusunan • inflasi tahun sebelumnya, HPS suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; • hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; • perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); • norma indeks; dan/atau • informasi lain yang dapat KET Harga dari agen tunggal tidak lagi menjadi salah satu dasar untuk penyusunan HPS

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 F. JAMINAN PENGADAAN BARANG/JASA 67. Persyaratan Belum diatur Jaminan harus dapat: a. Dicairkan sebesar nilai jaminan b. Dicairkan dalam waktu 14 hari kerja c. Bersifat unconditional 68. Penerbit Jaminan Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Asuransi Umum yang mempunyai ijin Depkeu/Bapepam -LK untuk menjual produk jaminan (suretyship). Bank Umum atau Perusahaan Asuransi 69. Persyaratan Belum diatur Jaminan (Penerbit Asuransi) KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK 70. Besarnya Jaminan Pelaksanaan KEPPRES 80/03 Untuk penawaran dibawah 80% HPS nilai jaminan pelaksanaan 5% dikali 80% HPS (4%) PERPRES 54/10 Untuk penawaran dibawah 80% HPS nilai jaminan pelaksanaan 5% dari HPS KET 71. Pengembalian Setelah masa jaminan pemeliharaan selesai pelaksanaan - Setelah berakhirnya masa pelaksanaan; atau - Setelah penyerahan jaminan pemeliharaan 72. Jaminan sanggahan banding 2 perseribu (2‰) dari HPS, maksimal Rp. 50 juta Belum diatur G. GARANSI 73. Sertifikat Garansi Belum diatur - Penyedia barang harus menyerahkan sertifikat garansi Sertifikat garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk Barang modal

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 H. PENGUMUMAN 74. Media Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa • Surat kabar nasional • Surat kabar provinsi • Papan pengumuman resmi 75. Pengumuman a. Pemberitahuan kepada atas peserta penetapan b. Papan pengumuman Penyedia resmi Barang/Jasa 76. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Diumumkan melalui Portal Pengadaan Nasional, (www. pengadaannasional- a. Website K/L/D/I, b. Papan pengumuman resmi c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE a. Pemberitahuan kepada peserta b. Papan pengumuman resmi c. Website K/L/D/I diumumkan melalui website K/L/D/I dan Portal Pengadaan Nasional, KE T

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET H. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING 77. Sanggah dan sanggah banding 78. Materi sanggah Sanggah diajukan ke PPK dan sanggah banding ke PA/Kepala Daerah § Sanggahan banding tidak menghentikan proses a. l. termasuk: § adanya unsur KKN antara peserta; § adanya unsur KKN antara peserta dengan § § Sanggah ke ULP, dan sanggah banding ke Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (dgn tembusan ke PPK, ULP, APIP dan LKPP); § Sanggahan banding menghentikan proses pengadaan; Materi sanggah: § penyimpangan thd ketentuan dan prosedur pelelangan; § rekayasa tertentu yg menghalangi terjadinya persaingan sehat; § penyalahgunaan wewenang oleh Unsur KKN menjadi materi pengaduan.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET I. UANG MUKA 79. Besaran uang Belum diatur muka dalam dengan jelas kontrak tahun jamak Yang terendah antara : a. 20% dari nilai kontrak tahun pertama; atau b. 15% dari total nilai kontrak J. KEADAAN KAHAR 80. Keadaan kahar (force majeur) “Gangguan industri lainnya” sering ditafsirkan terlalu luas “Gangguan industri lainnya” harus dinyatakan melalui keputusan bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri Teknis terkait, Setelah mendapat pertimbangan dari BPS, BPKP/ Inspektorat, dan LKPP).

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET M. PENYESUAIAN HARGA Penghitungan § Penghitungan penyesuaian harga dimulai dari bulan ke-13 ke-1 VI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI 81. Penyesuaian harga (Price Adjustment) 82. Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Belum a. TKDN +BMP> 40 % ---diatur wajib menggunakan Produksi secara tegas Dalam Negeri b. Lelang terbuka --- jika kurang dari 3 peserta --lelang ulang c. TKDN +BMP --- mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri – Kementrian Perindustrian BMP maks 15%

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET VI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI 83. Pemberlakuan Preferensi Harga 84. Pengadaan Barang Impor Belum diatur a. untuk Barang/Jasa secara tegas dalam negeri (dibiayai rupiah murni )--- bernilai diatas Rp 5 M. b. TKDN >25% --mendapat preferensi harga c. Barang produksi dalam negeri ----Daftar Barang Produksi Dalam Negeri Kementrian Perindustrian. Persyaratan Barang impor harus Barang mempunyai sertifikat impor belum keaslian dan surat diatur dukungan pabrik/prinsipal dengan jelas

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 VII. PERAN SERTA USAHA KECIL Sampai dengan 85. Nilai paket pekerjaan utk nilai Rp. 1 M usaha kecil PERPRES 54/10 KET Sampai dengan nilai Rp. 2. 5 M VIII. KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING Perusahaan asing 86. Batas nilai Perusahaan asing dapat ikut serta : dapat ikut serta: untuk keikutser- a. Untuk pekerjaan konstruksi di atas taan konstruksi di atas Rp 50 M; perusaha. Rp 100 M; b. Untuk an asing b. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp 20 M; 10 M; c. Untuk jasa konsultansi di atas konsultansi di Rp 10 M. atas Rp 5 M. memberi kesempatan lebih luas kepada pengusaha/ kontraktor nasional.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES PERPRES 54/10 80/03 IX. KONSEP RAMAH LINGKUNGAN Tidak a. Pengadaan yang ramah 87. Konsep ramah tercantu lingkungan adalah suatu proses lingkungan m pemenuhan kebutuhan (sustainable barang/jasa KLDI sehingga public keseluruhan tahapan proses procurement) pengadaan memberikan manfaat tidak hanya untuk KLDI tapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. b. Konsep pengadaan yang ramah lingkungan dapat diterjemahkan dalam dokumen Pemilihan berupa persyaratan yang mengarah kepada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan KET Bersifat introduksi

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 X. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 88. E-Procurement E-Proc belum diwajibkan E-Proc dimulai 2012 untuk sebagian paket pekerjaan 89. LPSE Belum diatur Kepala Daerah wajib membentuk LPSE 90. Sistem eprocurement Belum diatur dikembangkan oleh LKPP 91. e-tendering Belum diatur - Mulai dari pengumuman pengadaan smp pemenang - Dilaksanakan dg sistem pengadaan scr elektronik yg diselenggarakan oleh LPSE 92. e-purchasing Belum diatur - katalog elektronik diselenggarakan oleh LKPP menggunakan kontrak payung efisiensi biaya dan waktu KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 XI. PENGADAAN KHUSUS & PENGECUALIAN belum 1) Pengadaan Alutsista TNI 93. Pengadaan ditetapkan oleh Menhan dan khusus untuk diatur almatsus Polri ditetapkan oleh TNI dan Polri Kapolri; serta 2) Pengadaan alutsista dan almatsus pengadaan di dilakukan oleh industri DN; Luar Negeri 3) Jika pengadaan dari LN maka pengadaannya langsung dari pabrikan LN yang terpercaya*; 4) Tata cara msg-msg pengadaan diatur oleh Menhan dan Kapolri (berpedoman pada tata nilai Perpres). 5) Tatacara pengadaan di Luar Negeri untuk kebutuhan perwakilan RI di LN dapat diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri**: . KET *Pengadaan dari sumber LN harus bekerjasama dengan industri dan lembaga riset DN **menyesuaikan diri dengan praktik pengadaan yg sehat di negara terkait.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 XII. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 94. Sertifikat Ahli Pengadaan ---- bukti memiliki keahlian dalam Pengadaan Barang/Jasa Sertifikat Keahlian pengadaan Barang/Jasa Pemerintah --- bukti memiliki kompetensi dan Kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa 95. Unit Layanan Pengadaan (ULP) ULP harus dibentuk paling lambat pada TA 2014 Bentuk ULP belum diatur XIII. DAFTAR HITAM 96. Daftar Hitam Tata cara belum diatur v Daftar Hitam Nasional dalam Website pengadaan nasional v Akan diatur dalam Peraturan Kepala LKPP KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK PERPRES 54/10 XIV. LAIN-LAIN 97. Pemberlakuan 1. Perpres 54/2010 berlaku sejak 6 Agustus 2010; Perpres 2. Pengadaan yg dilaksanakan sebelum 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keppres 80/2003. 3. Pengadaan yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keppres 80/2003, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keppres 80/2003. 4. Perjanjian/Kontrak yg telah ditandatangani berdasarkan Keppres 80/2003, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak. 5. Keppres 80/2003 dicabut mulai 1 Januari 2011. 98. Pengumuman di Surat Kabar Pengumuman di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak KET

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terima kasih pertanyaan, masukan, dan saran dapat disampaikan ke: LKPP SMESCO Indonesia – Lantai 8 Jln. Jend Gatot Subroto Kav 94 – Jakarta Selatan 12780 Tel/Fax 021 -7991252 Website: www. lkpp. go. id Email : prabowo@lkpp. go. id; sutan@lkpp. go. id; linda@lkpp. go. id