LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT Perwakilan Representation Perwakilan adalah konsep

LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

Perwakilan (Representation) • Perwakilan adalah konsep seseorang atau suatu kelompok mempunyai kewajiban atau kemampuan untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. • Konsep lain merumuskan perwakilan sebagai suatu konsep yang menunjukkan hubungan antara dua orang atau lebih, yaitu antara wakil dan orang yang diwakili , dimana wakil mempunyai sejumlah kewenangan yang diperolehnya melalui kesepekatan dengan pihak yang diwakilinya.

Asas perwakilan dalam HTN adalah suatu kompromi antara asas demokrasi yang menuntut persamaan hak bagi warganegara dan prinsip kegunaan yang praktis untuk dapat melaksanakan persamaan hak tersebut

Gilbert Abcarian menyodorkan 4 (empat) macam tipe menyangkut hubungan antara si wakil dengan yang diwakilinya, yaitu : • Si wakil bertindak sebagai ‘wali’ (trustee) • Si wakil bertindak sebagai ‘utusan’ (delegate). • Si wakil bertindak sebagai ‘politico’, • si wakil bertindak sebagai ‘partisan’.

a. Si wakil bertindak sebagai ‘wali’ (trustee), diartikan bahwa si wakil bebas bertindak atau mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan yang diwakilinya. b. Si wakil bertindak sebagai ‘utusan’ (delegate). Dalam hal ini si wakil sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya. Si wakil dalam melakukan tugasnya selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya. c. Si wakil bertindak sebagai ‘politico’, menurut tipe ini si wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali (trustee) dan ada kalanya bertindak sebagai utusan (delegate). Tindakannya tergantung pada issue (materi) yang dibahas. d. Si wakil bertindak sebagai ‘partisan’. Dalam tipe ini si wakil bertindak sesuai dengan keinginan atau program partai (organisasi) si wakil setelah si wakil dipilih oleh pemilihnya (yang diwakilinya), maka lepaslah hubungan dengan pemilih dan mulailah hubungannya dengan partai (organisasi) yang mencalonkannya dalam pemilihan.

�Dilihat dari perspektif keterikatan antara mewakili dan diwakili maka tipe wakil utusan yang paling tepat digunakan dalam perwakilan politik. �Sedangkan tipe wakil partisan adalah yang paling tidak tepat karena kesetiaan lebih dititikberatkan pada organisasi dibandingkan dengan rakyat.

PENGERTIAN PERWAKILAN Menurut Logemann • LPR dan para pemilih merupakanan jabatan. • LPR merupakan jabatan yang bersifat ganda atau jamak. • Logemann menggunakan kata perwakilan dalam arti hukum perdata --- orang yang menduduki atau mengemban suatu jabatan • Tidak ada uraiannya mengenai hubungan antara wakil dan diwakili

Para pemilih dalam pemilihan umum memilih para wakil rakyat dan kemudian para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat. Dengan demikian hubungan antara pemilih dengan wakilnya seolah-olah hanya ada pada saat pemilihan umum saja

Arbi Sanit • Mengartikan perwakilan sebagai hubungan antara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakili dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili. • Perwakilan dalam pengertian bahwa seseorang ataupun sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap itu atau melakukan tindakan baik yang diperuntukkan bagi, maupun mengatasnamakan pihak lain. Artinya yang menjadi fokus perhatian dalam hal perwakilan disini adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan aspirasi politik.

HANS KELSEN Perwakilan adalah suatu fiksi dan merupakan suatu pemecahan darurat karena rakyat tidak dapat sendiri berbicara, mengambil keputusan dan menjalankan pemerintahan.

LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT • Lembaga perwakilan Rakyat mempunyai padanan terminologi yang berbeda yakni --- Parlemen (Parliament) dan Legislatif. • Kedua terminologi itu sebetulnya mempunyai konotasi yang sama yaitu sebagai tempat para wakil rakyat menyampaikan aspirasi dan kehendak rakyat. • Perbedaannya hanya terletak pada pemakaian sistem pemerintahan yang dianut oleh sebuah negara. • Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer ---parlemen • Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil ---legislatif

• Perwakilan merupakan sifat yang hakiki dari sistem demokrasi modern. Didalam badan perwakilan itulah wakil-wakil rakyat diorganisir untuk mengambil peran di dalam merepresentasikan kedaulatan rakyat. • Dari peran yang dijalankan oleh badan perwakilan itu, problem keterwakilan muncul, terutama yang berkenaan dengan hubungan antara wakil (rakyat) dengan yang diwakilinya (rakyat pemilih) dalam badan perwakilan. • Sejauhmana seorang wakil rakyat harus mengabdi kepada para pemilihnya dan karenanya dapat mengesampingkan apa yang disebut sebagai kepentingan nasional? Sebaliknya, sejauhmana pula wakil rakyat itu harus mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan dengan demikian dapat mengabaikan kepentingan para pemilihnya? Dalam konteks ini, beberapa teori mencoba memberikan jawabannya.

Teori Mandat Teori Organ

1. Mandat Imperatif --- Wakil bertindak di badan perwakilan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya. Wakil tidak boleh bertindak diluar instruksi tersebut. Apabila ada hal-hal baru yang tidak terdapat dalam instruksi, maka wakil hanya baru dapat bertindak setelah dia memperoleh instruksi baru dari yang diwakilinya. 2. Mandat Bebas --- wakil dapat bertindak tanpa tergantung pada instruksi dari yang diwakilinya. Wakil adalah orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum mastarakat yang diwakilinya atau atas nama rakyat.

3. Mandat Representatif --- wakil dianggap bergabung ke dalam suatu badan perwakilan. Rakyat memilih dan memberikan mandat pada badan perwakilan, sehingga wakil sebagai individu tidak ada hubungan dengan pemilihnya, apalagi harus bertanggung jawab. Badan perwakilan itulah yang bertanggung jawab terhadap rakyat.

Teori Organ Lahir sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap teori mandat. Teori organ ini dipelopori oleh Von Gierke yang didukung oleh Paul Laband dan George Jellinek

Menurut teori Organ : Negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat perlengkapan seperti eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat yang kesemuanya mempunyai fungsinya masing-masing dan saling bergantung satu sama lain. Maka sesudah rakyat memilih badan perwakilan, mereka tidak perlu lagi mencampurinya. Badan perwakilan ini bebas berfungsi sesuai dengan wewenang oleh UUD