LAYANAN PENGELOLAAN PTK DIKDAS BERDASARKAN DUKUNGAN DAPODIK TAHUN

LAYANAN PENGELOLAAN PTK DIKDAS BERDASARKAN DUKUNGAN DAPODIK TAHUN 2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 01 Mei 2014 1

Biodata � Nama : Tagor Alamsyah Harahap. M. Kom � Tgl Lahir : Batangtoru, 19 Oktober 1969 � Pendidikan : � � SDN : 3 Gunungtua Padang bolak - Lulus 1982 SMPN : 1 Gunungtua Padang bolak - Lulus 1985 SMAN 4 Padang Sidempuan – Lulus 1988 S 1 : Universitas Budi Luhur Jurusan Teknik Informatika (2004) S 2 : Universitas Budi Luhur Jurusan Teknik Informatika (2008) S 3 : Universitas Pertanian Bogor, Jurusan PSL (Kuliah) Bergabung di Depdiknas sejak Tahun 1994 Staf pada Direkorat Dikmenum 1994 – 1996 Kasi Kompetensi Guru, Direktorat PMPTK 2009 Kasi Penyusunan Program Direktorat P 2 TK Dikdas, 2010 - sekarang

1. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI Terbangunnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right size) 2. PENATAAN TATA LAKSANA Terbangunnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip good governance 3. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif 4. PENINGKATAN MUTU LAYANAN PUBLIK a. Layanan Satuan Pendidikan b. Layanan Peserta Didik c. Layanan PTK d. Layanan Substansi Pendidikan e. Layanan Kebudayaan/Kebahasaan Terwujudnya kemampuan lembaga dalam memberikan pelayanan prima 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR Terbangunnya kualitas SDM aparatur berintegritas, profesional, modern dan sejahtera 6. TRANSFORMASI BUDAYA/ PERUBAHAN Adanya perubahan mind set dan culture set. Serta terbangunnya birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi 7. PENGUATAN PENGAWASAN Meningkatnya penyelenggaraan fungsi pendidikan yang bersih & bebas KKN 8. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Hasil yang Diharapkan Agenda Reformasi Kemdiknas Reformasi Birokrasi

1 Apa itu dapodik?

Skema Kebijakan Pengembangan Pendidikan Nasional

D. Mekanisme Pendataan 2013 • Sekolah : penggandaan, entri data, kirim data • UPTD Kecamatan / sekolah gugus/ Sekolah induk/ Forum operator : sebagai technical support operational aplikasi • Dinas Pendidikan Kabkota : sosialisasi dan bimbingan teknis, verifikasi dan validasi front end (cek Dokumen) • Dinas Pendidikan Provinsi : medorong, membina dan memonitoring sekolah • Pengawas Sekolah : Memonitoring dan Memverifikasi kebenaran data sekolah binaannya. (cek fisik) • Pusat : - Sekretariat : membangun sistem, helpdesk, validasi backend pengumpul-pengguna- penyaji data - Direktorat : membangun sistem pengolahan dan pemanfaatan data sesuai dengan TUPOKSI

WEBSITE TUNJANGAN Cek Data Guru setiap saat SIKLUS DATA DAN INFORMASI PENERBITAN SK TUNJANGAN Info data guru baik yg valid atau tidak Memenuhi syarat atau tidak? SERVER P 2 TK DIKDAS KAB. AAAA SERVER DAPODIK Feedback Perbaikan data jika belum valid Ambil Data Guru, Siswa dan Rombel untuk tunjangan KAB. BBBB OPERATOR KAB/KOTA MENERIMA SOFTCOPY SK TRANSFER SECARA ON-LINE (Yg dibayar Kab/Kota) OPERATOR DAPODIK DISEKOLAH Ambil Data SISWA, UNTUK BOS, BSM, REHAB RUANG Kirim dapodik Setiap Semester, minimal setiap saat jika ada perubahan SERVER DIT. SD SERVER DIT. SMP SERVER DIT. PKLK Cetak SK jika sudah Valid (Yg dibayar melalui Pusat)

2 Penggunaan Dapodik Untuk Tunjangan Guru

Persyaratan menerima Tunjangan Profesi Menurut PP 74 Tahun 2008 Pasal 15 1. Mengajar sesuai sertifikat pendidik 2. Melaksanakan Beban Mengajar min. 24 Jam /minggu 3. Sebagai Guru Tetap di Departemen 4. Mengajar pada satuan pendidikan sesuai rasio minimal 5. Usia max 60 tahun 6. Tidak terikat sbg tenaga tetap di instansi lain 11

PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI PNSD, TH. 2014 BADAN PSDM & PMP DIREKTORAT P 2 TK SEKOLAH KAB/KOTA Mengirimkan laporan online Kelulusan baru 2013 KPPN/BANK PENYALUR Minggu ke-4 Bulan Maret SP 2 D Februari 2014 Penerima Lama Dapodik NRG dan Sertifikat mengajar Cek persyaratan penyaluran sesuai PP 74 th. 2008 1. Beban mengajar 24 Jam 2. Rasio siswa guru 3. Masa Kerja, Gol, 4. Gaji Pokok, NPWP Memenuhi Syarat? Maret 2014 Rekening Guru Lulusan baru Informasi Dari sekolah Pemutahiran data dan informasi dari Direktorat status SK dan pencairan tunjangan Tdk Display di website ya SK Tunjangan Baru & Lama) Maret 2014 SK Tunjangan Baru & Lama) Penerbitan SP 2 D Pencairan (SPP/SPM) Penyaluran ke rekening penerima Penyaluran Tunjangan Minggu ke-3 bulan Maret Buku Tabungan Penerima

JADWAL PENERBITAN SKTP 2014 Berbasis Data Dapodik Batas Pergantian tahun ajaran baru sehingga dapodik harus diupdate DAPODIK SEMESTER 2 T. A. 2013/2014 . . . MAR APR MEI JUN DAPODIK SEMESTER 1 T. A. 2014/2015 JUL AGU SEP OKT NOV DES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 bulan waktu untuk perbaikan data SK yg terbit di Semester I dengan masa berlaku SK hanya 6 bulan untuk membayar TW I dan II (Jan – Juni) 5 bulan waktu untuk perbaikan data SK yg terbit di Semester II dengan masa berlaku SK hanya 6 bulan untuk membayar TW III dan IV (Juli – Des)

Setelah sekolah mengirimkan data online melalui aplikasi DAPODIK ke server pusat, maka guru dapat melihat status kebenaran data di Layanan INFO PTK yang berbasis website dgn alamat : http: //223. 27. 144. 195: 8081 http: //223. 27. 144. 195: 8082 http: //223. 27. 144. 195: 8083 http: //223. 27. 144. 195: 8084 http: //223. 27. 144. 195: 8085 http: //223. 27. 144. 195: 8086 http: //223. 27. 144. 195: 8087 http: //223. 27. 144. 195: 8088 http: //223. 27. 144. 195: 8089 dan dapat mengirimkan kembali hasil koreksi jika terdapat kesalahan. Hal ini hanya bisa dilakukan sebelum penerbitan SK tunjangan. LAYANAN INFO PTK BERBASIS WEBSITE

3 Contoh Informasi PTK Yang Sudah Memenuhi Syarat Untuk Penerbitan SK

CONTOH INFO DATA GURU YANG SUDAH MEMENUHI SYARAT

Halaman Lanjutan. . .

4 Contoh Informasi PTK Yang Belum Memenuhi Syarat Untuk Penerbitan SK

CONTOH INFO DATA GURU YANG BELUM MEMENUHI SYARAT

Halaman Lanjutan. . .

KEBIJAKAN PENATAAN RASIO SISWA : GURU TAHUN 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 08 Februari 2014 26

JENJANG SD BERLAKU SEBELUM DESEMBER 2015 Tunjangan guru yg jumlah siswanya kurang dari 20 PAGI KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6 18 20 22 17 22 21 120/9 = 13, 3

JENJANG SD BERLAKU SEBELUM DESEMBER 2015 KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6 PAGI 18 20 22 17 22 21 SIANG 20 18 22 17 25 21 120 240/9 = 26, 6

JENJANG SD BERLAKU SETELAH DESEMBER 2015 Tunjangan guru yg jumlah siswanya kurang dari 20 PAGI KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6 18 20 22 17 22 21 120/9 = 13, 3

JENJANG SD BERLAKU SETELAH DESEMBER 2015 KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6 PAGI 18 20 22 17 22 21 SIANG 20 18 22 17 25 21 120 240/13 = 18, 5

JENJANG SMP Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 7. 1 7. 2 7. 3 25 25 25 8. 1 8. 2 8. 3 30 30 33 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 20 20 22 22 75 93 84

JENJANG SMP Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 20 20 20 15 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 20 20 20 18 15 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 20 20 22 22 75 93 84

JENJANG SMP BERLAKU SEBELUM DESEMBER 2015 Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 20 20 20 15 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 20 20 20 18 15 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 20 20 22 22 75 93 84 252 12 21 16 15. 75

JENJANG SMP MULAI BERLAKU JANUARI 2016 Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 20 20 20 15 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 20 20 20 18 15 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 20 20 22 22 75 93 84 252 12 21 16 15. 75

PEMANFAATAN DAPODIK UNTUK KOMPETENSI GURU DENGAN TUNJANGAN PROFESI

REGULASI PEMBAYARAN/PEMBERHENTIAN TUNJANGAN GURU PERMENDIKNAS 35 TAHUN 2010 Pasal 2 (1) Guru yang tidak dapat memenuhi kinerja yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan, padahal yang bersangkutan telah diikutsertakan dalam pembinaan pengembangan keprofesian, beban kerjanya dikurangi sehingga kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka atau dianggap melaksanakan beban kerja kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka. Juknis Permendiknas 35 Tahun 2010 H. S A N K S I 1. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban beban kerja, padahal tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional akan mendapatkan sanksi sebagai berikut. a. dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi; 2. Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum akan mendapatkan sanksi sebagai berikut. a. diberhentikan sebagai guru; b. wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut; c. wajib mengembalikan seluruh tunjangan fungsional yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut; dan 3. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Menteri, Gubernur, dan Bupati/walikota sesuai kewenangannya. a. Menteri menetapkan sanksi berupa penghilangan hak untuk mendapatkan tunjangan profesi bagi guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban beban kerja guru minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu. Catatan : Jika pembayaran dilakukan pusat maka tugas diatas dapat dikendalikan pusat, dengan dukungan SIMPAK dan DAPODIK

PROSES PENYETARAN DAN PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL, PKB, & PENILAIAN ANGKA KREDIT DALAM RANGKA PEMBINAAN KARIR PENILAIAN DOKUMEN TIDAK Inpassing sudah Berakhir des 2011 (Permendiknas 22 th. 2010) TIDAK SUDAH INPASSING ? YA PNS ? YA SK INPASSING SESUAI PERMENEGPAN 84 Proses pengganti Inpassing PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU PNS DAN GURU BUKAN PNS (PERMENDIKBUD NO. 4 TAHUN 2014)) PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI GURU BUKAN PNS (SESUAI PERMENEGPAN 16) PETA JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT AWAL SETIAP GURU SIKLUS PEMBINAAN KARIR GURU (DILAKUKAN BERULANG-ULANG) Guru Profesional UNSUR PENUNJANG (Max. 90%) UNSUR UTAMA (Min. 90%) TARGET ANGKA KREDIT 100 Penata Muda, IIIa 150 Penata Muda Tingkat I, IIIb 200 Penata, IIIc 300 Penata Tingkat I, IIId PENILAIAN KINERJA 400 Pembina, IVa Penyesuaian Ijazah yg relevan 550 Pembina Tingkat I, IVb 700 Pembina Utama Muda, IVc Penyesuaian Ijazah tidak relevan, tanda jasa, dsb 850 Pembina Utama Madya, IVd 1050 Pembina Utama, IVe PENGEMBANGAN DIRI melalui CPD PUBLIKASI ILMIAH dan/atau KARYA INOVATIF Guru Pertama Guru Muda Guru Madya Guru Utama YA 1. Naik Pangkat 2. Tunj. Profesi KECUKUPAN ANGKA KREDIT? TIDAK 1. Tidak Naik Pangkat 2. Jam mengajar dikurangi 3. Tunj. Profesi tidak terima

PENATAAN DAN PENGAMBANGAN SIM DALAM RANGKA PENINGKATAN LAYANAN PTK KESEJAHTERAAN PEMBINAAN KARIR INPASSING PERENCANAAN KEBUTUHAN PTK

DUKUNGAN DAPODIK TERKAIT PENDATAAN DAN PENYALURAN TUNJANGAN (Penentuan Gaji Terbaru Guru dari SIMPAK) Kemdikbud Data Individu Siswa/PTK Dapodik PENILAIAN ANGKA KREDIT Data Guru Sekolah Bisa menginformasikan gaji terbaru berdasarkan Penilaian Angka Kredit (Permenegpan No. 16/2009) Kecukupan Angka Kredit NPSN NISN NUPTK Rombel Daerah khusus Data Guru TUNJANGAN PROFESI Status telah Sertifikasi Pelaksanaan Beban Mengajar 24 jam STF Status GBPNS KEMENKEU P 2 TK DIKDAS Kebutuhan Anggaran Tahun Berikutnya didapat dari nominal setiap dana yg masuk ke rekening guru dan dimungkinkan tunjangan disalurkan setiap bulan BANK MITRA PETA KELEBIHAN /KEKURANGAN GURU Bertugas di daerah khusus Status Kuliah dan Ijazah Data Guru No. Rek Guru Kesejahteraan Guru Profesional PENYETARAAN GBPNS/PENYE SUAIAN JAFUNG DAN ANGKA KREDIT AWAL Pelaksanaan Beban Mengajar 24 jam TUNJANGAN KHUSUS BANTUAN KUALIFIKASI AKADEMIK Kebutuhan Guru RASIO DAN BEBAN MENGAJAR Kebutuhan Guru

DATA DAPODIK DAPAT MENDUKUNG INTEGRASI SISTEM PENGELOLAAN GURU SECARA ON-LINE (KOORDINASI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA ) 1. Kode Referensi (K) 2. Statistik Pendidikan (K) 3. Row Data Pendidikan (M) 1. Usulan Tunjangan Profesi Transfer Daerah (M). 2. Kekurangan Dana (M) 1. Peta Kelebihan/ kekurangan guru (M) 2. Angka Kredit (M) 3. SK Tunj. Profesi PNSD (M) KAB/KOTA PDSP 1. Usulan Mutasi dari Kab/Kota (K) 2. Permintaan pengangkatan dari Kab/Kota (K) PUSAT DATA KEMDIKBUD KEMENKEU SEKOLAH KEMDIKBUD Informasi Kebutuhan per Kab/kota Data Individu Siswa/PTK DIKTI 1. Kuota Calon Guru menurut Jurusan (M) 2. Lulusan dan Kuota PPG (K) 1. Kuota Sertifikasi (M) 2. Kelulusan Sertifikasi (K) 3. Nilai PKB dan PK Guru (K) 4. Nilai UKG (K) 1. 2. 3. 4. 5. 1. Tranfer Tunj. Profesi Non PNS (M) 2. Laporan Realisasi Transfer Tunj. Profesi (K) Row data individu guru (M) Perencanaan Kebutuhan PTK (K) Tunj. Profesi (K) Pembinaan Karir (K) Kebutuhan Angaran Tunjangan Profesi (K) Informasi Kebutuhan guru per Kab/kota (M) Formasi CPNS Guru dari BKD MENPAN PUSBANG PRODIK BANK MITRA BKD Dapodik P 2 TK Ketarangan : M = Masuk ke Sistem eksternal K = Keluar dari Sistem eksternal

RASIO PENDIDIK SEKOLAH DASAR 2013 Rasio Minimal Siswa: Guru Nasional 1 : 17 Jenjan g PP 74/2008 Permendikn as No. 41/2007 SD 1: 20 1: 28 Secara Nasional Rasio SD saat ini adalah 1: 17. Hal ini menunjukkan bahwa rasio berada di bawah standar minimal PP 74 dan Permendiknas No. 41 U R U LE E K H I B G N A

RASIO PENDIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 2013 Rasio Minimal Siswa: Guru Nasional 1 : 16 Jenjan g PP 74/2008 Permendikn as No. 41/2007 SMP 1: 20 1: 32 Secara Nasional Rasio SMP saat ini adalah 1: 17. Hal ini menunjukkan bahwa rasio berada di bawah standar minimal PP 74 dan Permendiknas No. 41 KEL E BIH AN G UR U

RASIO PENDIDIK SEKOLAH DASAR 2013 Rasio Minimal Siswa: Guru Nasional 1 : 17 Jenjan g PP 74/2008 Permendikn as No. 41/2007 SD 1: 20 1: 28 Secara Nasional Rasio SD saat ini adalah 1: 17. Hal ini menunjukkan bahwa rasio berada di bawah standar minimal PP 74 dan Permendiknas No. 41 U R U LE E K H I B G N A

RASIO PENDIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 2013 Rasio Minimal Siswa: Guru Nasional 1 : 16 Jenjan g PP 74/2008 Permendikn as No. 41/2007 SMP 1: 20 1: 32 Secara Nasional Rasio SMP saat ini adalah 1: 17. Hal ini menunjukkan bahwa rasio berada di bawah standar minimal PP 74 dan Permendiknas No. 41 KEL E BIH AN G UR U

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA . .

KEBUTUHAN GURU SMP NEGERI 2013 KABUPATEN KAB. GORONTALO Jumlah guru : 1. 085 Jumlah Guru PNS yg ada melebihi kebutuhan 147 126 125 20 31 PNS KEBUTUHAN 140 24 122 BPNS BERSERTIFIKAT 29 25 Jumlah Guru yg ada melebihi kebutuhan 66 123 105 97 111 10 42 26 BING MAT IPA IPS PKN SEN 56 47 20 16 56 BIND 64 57 13 37 34 PENJ MULOK 54 21 32 2 43 24 TIK 39 AGAMA 32 37 BK 95 105 97 123 111 56 26 37 34 24 43 37 78, 9% 67, 6% 81, 4% 87, 0% 92, 8% 80, 4% 65, 4% 70, 3% 79, 4% 33, 3% 0, 0% 81, 1% Bukan PNS (BPNS) 31 20 25 24 29 10 16 20 13 32 21 2 BPNS Bersertifikat 6, 5% 0, 0% 4, 2% 17, 2% 10, 0% 6, 3% 10, 0% 9, 4% 0, 0% 50, 0% Jumlah Guru 126 125 122 147 140 66 42 57 47 56 64 39 Kebutuhan 115 115 115 66 66 66 11 10 7 32 25 0 -24 -9 -10 PNS Bersertifikat Selisih 22 99 22 32 54

KEBUTUHAN GURU SMP NEGERI 2013 KABUPATEN KAB. BLITAR Jumlah guru : 1. 739 Tidak dibutuhkan 200 199 2 10 196 195 5 5 170 PNS BPNS KEBUTUHAN PNS BERSERTIFIKAT 154 11 140 33 Hampir semua mapel menunjukkan Jumlah yg disertifikasi melebihi kebutuhan guru 12 106 198 189 191 4 190 159 102 81 85 6 6 75 121 102 128 25 36 79 75 32 50 70 19 17 BIND BING MAT IPA IPS PKN SEN PENJ MULOK TIK AGAMA BK 99 17 189 159 198 191 190 102 75 79 121 50 70 128 97, 9% 93, 1% 97, 0% 96, 3% 98, 9% 100, 0% 85, 3% 93, 7% 88, 4% 66, 0% 2, 9% 88, 3% Bukan PNS (BPNS) 10 11 2 5 5 4 6 6 33 25 32 12 BPNS Bersertifikat 20, 0% 18, 2% 50, 0% 25, 0% 0, 0% 16, 7% 6, 1% 4, 0% 0, 0% 8, 3% Jumlah Guru 199 170 200 196 195 106 81 85 154 75 102 140 Kebutuhan 150 150 150 75 75 75 49 20 50 46 45 31 6 10 79 0 PNS Bersertifikat Selisih 19 36