LATSAR CPNS KEMENTERIAN KEUANGAN 2017 TUGAS DAN FUNGSI

LATSAR CPNS KEMENTERIAN KEUANGAN 2017 TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN KEUANGAN Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Pengembangan SDM

POKOK BAHASAN • Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kementerian Keuangan • Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Eselon I dan instansi vertikal; • Tugas Pokok dan Fungsi instansi lainnya di lingkungan Sekjend Kementerian Keuangan

TUGAS DAN FUNGSI Kementerian Keuangan

TUGAS KEMENTERIAN KEUANGAN Menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

FUNGSI a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko; b. perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;

Lanjutan d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; g. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negaradan h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

VISI KEMENTERIAN KEUANGAN Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”

MISI a. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat; b. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent c. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum d. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif e. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Perpres Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara Susunan Organisasi Kementerian terdiri atas unsur: a. Pemimpin : Menteri; b. Pembantu Pemimpin : Sekretariat Jenderal; c. Pelaksana : Direktorat Jenderal; d. Pengawas : Inspektorat Jenderal; dan e. Pendukung : Badan dan/atau Pusat f. Unsur Pelaksana Tugas Pokok di Daerah dan/atau perwakilan di luar negeri

BAGAN ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN WAKIL MENTERI INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL 8 STAF AHLI PUSINTEK PUSHAKA PPPK DITJEN BEA DAN CUKAI DITJEN ANGGARAN DITJEN PERBENDAHARAAN DITJEN PAJAK Tingkat Pusat Tingkat KANWIL Daerah DJP KPP UPT DITJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL/ KPU DJBC UPT KPPBC Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan KANWIL DJPb KANWIL DJKN KPPN KPKNL PIP DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN SETKOM WASJAK PLPSE SET PP LPDP BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL BDK

INSTANSI VERTIKAL Berbeda dengan Kementerian lainnya yang bersifat integrated type, dimana direktorat-direktorat jenderalnya melaksanakan tugas yang sejenis. Kementerian Keuangan bersifat holding company type dimana direktorat jenderalnya melaksanakan tugas dengan ruang lingkup dan sifat yang berbeda, dan mempunyai instansi vertikal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah. Berdasarkan Perpres Nomor 28 Tahun 2015 Instansi Vertikal di Lingkungan Kementerian Keuangan terdiri dari: Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

TUGAS DAN FUNGSI, VISI MISI DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

SEKRETARIAT JENDERAL Berdasarkan PMK No. 234/PMK. 01/2015 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

TUGAS DAN FUNGSI TUGAS: menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. FUNGSI, ANTARA LAIN: a. Koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan; b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program dan anggaran Kemenkeu ; c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan; d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

INSPEKTORAT JENDERAL Berdasarkan PMK No. 234/PMK. 01/2015 TUGAS : melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan. FUNGSI, AL: a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan; b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangandan. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN Berdasarkan PMK No. 234/PMK. 01/2015 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PENYUSUNAN APBN DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG EKONTIM DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIRTEKTORAT BIDANG POLHUK HANKAM DAN BA BUN DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TUGAS: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan per undangan. FUNGSI a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak; b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak; Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berdasarkan PMK No. 234/PMK. 01/2015 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN DIREKTORAT HUKUM Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIRTEKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DIREKTORAT TRANSFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL DIREKTORAT TRANSFORMASI PROSES BISNIS DIREKTORAT INTELEJEN PERPAJAKAN

TUGAS DAN FUNGSI DJP Berdasarkan PMK No. 234/PMK. 01/2015 TUGAS : merumuskan serta melaksanakan kebijakan standardisasi teknis di bidang perpajakan. dan FUNGSI : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan; b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan; c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

INSTANSI VERTIKAL DJP PMK NO: 206. 2/PMK. 01/2014 Kantor Wilayah : Bertugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. KPP Mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. KP 2 KP Melayani tugas KPP di pelosok Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

INSTANSI UPT DJP q PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI PERPAJAKAN, DJP q KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN, DJP q KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL, DJP q KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN, DJP Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Berdasarkan PMK No. 234/PMK. 01/2015 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT KEPABEAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA DIREKTORAT KEPABEANAN BANDING DAN PERATURAN DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DIREKTORAT INFORMASI KEPABEAN DAN CUKAI DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI

TUGAS DAN FUNGSI DJBC TUGAS : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai. FUNGSI, antara lain: a. Perumusan kebijakan kepabeanan dan cukai; dan pelaksanaan di bidang b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai; c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

INSTANSI VERTIKAL DJBC PMK NO: 206. 3/PMK. 01/2014 Kantor Wilayah : Tugas unit Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya KPU BC Bertugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan, penelitian atas keberatan, pelaksanaan pemberian bantuan hukum, serta KP 2 KP audit di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah Melayani tugas KPP di pelosok wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI VERTIKAL DAN UPT DI LINGKUNGAN DJBC Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) TUGAS : Melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI VERTIKAL DAN UPT DI LINGKUNGAN DJBC UPT DJBC: a. Pangkalan Sarana Operasi (Pangsarop) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi Bea dan Cukai dalam menunjang patroli dan operasi pencegahan dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan aturan yang berlaku. b. Badan Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB). Merupakan UPT dibawah Ditjen Bea dan Cukai yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratoris dan identifikasi barang berdasarkan peraturan per. UU-an yang berlaku untuk kepentingan Kepabeanan dan cukai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Berdasarkan PMK No. 234/PMK. 01/2015 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHRAAN DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN

TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI , antara lain: a. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal; b. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel; c. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

INSTANSI VERTIKAL DJPB KANTOR WILAYAH (KANWIL): Merupakan instansi vertikal eselon II DJPB yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPPN : a. KPPN Type A 1 dan Type A 2 bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Lanjutan KPPN : b. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, Tugas KPPN ini melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan BUN, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundangan. c. KPPN Penerimaan Bertugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Berdasarkan PMK No. 234/PMK. 01/2015 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAINNYA Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT PENILAIAN DIREKTORAT LELANG DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : Menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI , antara lain: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang BMN, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang; pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang BMN , kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Instansi vertikal DJKN Kantor wilayah (Kanwil) : Kanwil adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Berdasarkan PMK No. 234/PMK. 01/2015 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN DIREKTORAT PENDAPATAN DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENGELOLAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH

TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI, antara lain: a. perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO Berdasarkan PMK No. 234/PMK. 01/2015 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH DIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA (SUN) DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT PENGELOLAAN RESIKO KEUANGAN NEGARA DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN DIREKTORAT EVALUASI , AKUNTANSI DAN SETELMEN

TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan FUNGSI , antara lain: a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dan risiko keuangan pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan; Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

BADAN KENIJAKAN FISKAL Berdasarkan PMK No. 234/PMK. 01/2015 BADAN KEBIJAKAN FISKAL SEKRETARIAT DITJEN PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA PUSAT KEBIJAKAN APBN PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan PUSAT PENGELOLAAN RESIKO FISKAL PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN MULTILATERAL

TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : Menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. FUNGSI , antara lain: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiscal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangn internasional; pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan; b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional; Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN Berdasarkan PMK No. 234/PMK. 01/2015 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN PUSAT DIKLAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT DIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN PUSAT DIKLAT PAJAK PUSAT DIKLAT BEA DAN CUKAI PUSAT DIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DIKLAT KEUANGAN UMUM TUGAS : melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara. FUNGSI : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negaradan d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

UPT BPPK memiliki unit Balai Diklat Keuangan yang merupakan eselon III, yang tersebar di dua belas tempat yaitu: BDK Medan, BDK Pekanbaru, BDK Palembang, BDK Cimahi, BDK Yogyakarta, Balai Diklat Kepemimpinan Magelang, BDK Malang, BDK Denpasar, BDK Pontianak, BDK Balikpapan, BDK Makassar, dan BDK Manado. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

STAF AHLI Berdasarkan PMK No. 234/PMK. 01/2015 Staf Ahli Menteri adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. 1. Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang peraturan dan penegakan hukum penerimaan pajak. 2. Bidang Kepatuhan Pajak, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu - isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang kepatuhan penerimaan pajak. 3. Bidang Pengawasan Pajak mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang pengawasan penerimaan pajak. 4. Bidang Kebijakan Penerimaan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah penerimaan negara. 5. Bidang Pengeluaran Negara, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah pengeluaran negara. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

STAF AHLI Berdasarkan PMK No. 234/PMK. 01/2015 6. Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah makro ekonomi dan keuangan internasional. 7. Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal 8. Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Tugas dan Fungsi TUGAS: Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri di bidang peraturan dan penegakan hukum penenmaan pajak, kepatuhan penerimaan pajak, pengawasan penerimaan pajak, kebijakan peneri-maan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi. FUNGSI: a. pengolahan dan penelaahan masalah-masalah di bidang peraturan dan penegakan hukum penerimaan pajak, kepatuhan penerimaan pajak, pengawasan penerimaan pajak, kebijakan penerimaan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi, serta penyiapan penalaran secara konscpsional; b. penalaran konsepsional suatu masalah di bidang keahliannya atas inisiatif sendiri dan pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Menteri Keuangan sebagai penelaahan Staf; c. pemberian bantuan kepada Menteri Keuangan dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat, seminar, dl. L yang dihadiri oleh Menteri Keuangan; Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan d. pelaksanaan tugas-tugas lain Menteri Keuangan.

TUGAS DAN FUNGSI PUSAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI LAINNYA DI LINGKUNGAN SEKJEN KEMENTERIAN KEUANG AN Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tugas: menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/Lembaga. Fungsi: • penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan; • pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga/Komisi; • pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan; dan • pelaksanaan administrasi pusat LPSE. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (PUSINTEK) TUGAS: mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan sistem informasi, manajemen layanan TIK, operasional TIK, keamanan informasi dan kelangsungan TIK, manajemen layanan data, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Fungsi, antara lain: • koordinasi penyusunan dan pemutakhiran rencana strategis TIK; • koordinasi penyusunan dan pemutakhiran arsitektur TIK; • koordinasi penyusunan analisis kapasitas TIK; • koordinasi penyusunan dan pemui: akhiran kebijakan dan standardisasi tata kelola TIK; Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) Tugas: melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian. Fungsi, antara lain: • pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang Pendapatan Negara dan Pembiayaan Negara; • pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang Belanja Negara dan Kekayaan Negara; • pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang Sumber Daya Aparatur dan Pengawasan; Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Tugas: mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan dan pelayanan infrmasi atas profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya. Fungsi, antara lain : • penyiapan rumusan kebijakan di bidang akuntansi, penilaian, dan aktuaria; • penyiapan rumusan kebijakan di bidang profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya; • penyelenggaraan administrasi registrasi/ perizinan/ pendaftaran Akuntan, Akuntan Publik, Rekan non. Akuntan Publik, Kantor Jasa Akuntansi (KJA), Cabang KJA, Kantor Akuntan Publik (KAP), dan cabang KAP, Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA), Organisasi Audit Asing (OAA), dan Organisasi Audit Indonesia (OAI). Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Sekretariat Pengadilan Pajak Tugas: Sekretariat Pengadilan Pajak mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan administrasi persiapan persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan Tugas: Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis Komite Pengawas Perpajakan. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Tugas: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi pendidikan (endowment fund) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

TERIMA KASIH