Latar Belakang Terdapat 13 Juta Housing Terdapat 13

Latar Belakang Terdapat +/- 13 Juta Housing Terdapat +/- 13 Juta HOUSING BACKLOG Indonesia Backlog didi. Indonesia Presiden Jokowi menetapkan Pariwisata sebagai SEKTOR Pariwisata sebagai sektor core UTAMA Kementrian Pariwisata berkontribusi membangun 100 ribu rumah untuk program 1 juta rumah terjangkau bagi MBR yang dibuat oleh Kementrian PUPR Pariwisata ditetapkan sebagai sektor utama penggerak perekonomian, dan amenitas di kawasan pariwisata adalah satu hal yang harus dikembangkan Terdapat 70. 000 desa di Terdapat 70. 000 DESA di Indonesia Presiden Jokowi berencana untuk mengembangkan konsep desa wisata, dan tempat menginap (amenitas) adalah komponen yang harus dikembangkan Menaikan kesejahteraan Menaikkan KESEJAHTERAAN RAKYAT rakyat Salah satu janji Presiden Jokowi adalah menaikan kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah dengan cara menyediakan rumah terjangkau Permasalahan 1. Rumah Wisata 2. Pondok Wisata 3. Homestay Solusi 1

Desain Homestay Desa Wisata Berdasarkan Hasil Sayembara Arsitektur Nusantara Danau Toba Tanjung Kelayang Tanjung Lesung Kota Tua Jakarta Borobudur Bromo Tengger Semeru Mandalika Labuan Bajo Wakatobi Morotai 2 2

TOP THREE: 3. Air Connectivity

STRATEGIC RATIONALE “Air Connectivity is a Critical Success Factor for boosting inbound tourists arrival initiatives, since 75% of foreign tourists arrived using air transportation. . . “ 2016 12 million 2018 17 million 4

STRATEGIC RATIONALE • Seats Capacity of International Flights sebesar 19, 5 juta saat ini ternyata hanya efektif untuk mendatangkan 12 juta wisman*) saja di tahun 2016. • Untuk mendatangkan 20 juta wisman di tahun 2019, diperlukan 30 juta seats atau tambahan 10, 5 juta seats lagi. 2016 *) Wisman = Wisatawan mancanegara PERLU TAMBAHAN 10, 5 JUTA SEATS !! Int’l Flight Seats Capacity 19, 5 Jt. Int’l Flight Seats Capacity 30 Jt. 20 Juta WISMAN 2019 12 Juta WISMAN 2016 2019 5

KEGIATAN STRATEGIS BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN BRANDING ADVERTISING SELLING (National Branding, Destination Branding, Product Branding) (By Customer, By Product, By Event) (Travel Mart, Direct Sales, Festival) • Promosi melalui media di Pasar Utama; • Promosi di Destinasi Utama • Publikasi 100 Calendar of Event; • Partisipasi dalam pameran wisata (travex) di pasar utama. • Kerjasama Promosi Terpadu dengan Airlines, Ferry dan Wholesaler dan Misi penjualan (sales mission) di pasar utama dan kerjasama hardselling dengan airlines dan wholesellers. • Berpartisipai dalam Festival terbesar di originasi utama. • • • Branding Pesona Indonesia dan Wonderful Indonesia di dalam dan luar negeri pada media digital dan multimedia; Peningkatan Branding di 15 destinasi utama. Promosi Event Daerah

MEMBUKA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS BANDARA 1. TANPA PEMBANGUNAN FISIK BANDARA • • Penataan Slot Time Perpanjangan operating hours De-Regulasi Pemanfaatan IT dan SDM 2. PENGEMBANGAN FISIK BANDARA TERBATAS : ( 1 Thn) • • • Rapid Exit taxiway & Apron Bali Percepatan overlay/ pekerjaan runway , taxiway, apron : CGK, SUB, TNJ, SRG Perluasan int’l terminal CGK, MDC, LOP MEMENUHI KEBUTUHAN 2017 MEMENUHI KEBUTUHAN 2018 3. PEMBANGUNAN BANDARA BARU : (2 -3 Thn) • • • MEMENUHI KEBUTUHAN 2019 New JOG, New Bali, New Banten, New BDO SUB T 3/ 2 nd Rwy Revitalisasi Bandara di 10 Destinasi Prioritas HARUS DIMULAI SEJAK SEKARANG. . ! 7

DUKUNGAN KEGIATAN NASIONAL TAHUN 2018 Annual Meeting IMF World Bank 2018 Pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur World Bank dan IMF pada setiap bulan Oktober, untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global serta isu-isu terkini di bidang keuangan. Konten acara, baik pokok dan sampingan (main dan side event) sepenuhnya ditentukan dikelola oleh IMF dan WB. Diselenggarakan di Washington DC (untuk dua tahun berturut-turut) dan di negara anggota yang berbeda (setiap tahun ketiga). Negara yang ditunjuk sebagai Host Government menyediakan fasilitas dan mendukung persiapan dan penyelenggaraan acara AM, yang pada tahun 2018 tuan rumahnya adalah Indonesia. Dihadiri oleh 189 Negara, dengan total peserta 12. 000 – 15. 000 orang. Bertempat di Provinsi Bali pada bulan Oktober 2018. Dukungan Kementerian Pariwisata Penyediaan 378 orang Liasion Officer (LO) yang terdiri dari Putri Pariwisata dan Putri Indonesia; pengadaan seragam LO, dan menyiapkan paket wisata dan promosi event di media cetak, media elektronik, media online, dan media ruang, serta di event internasional. Asian Games 2018 Promosi penayangan di media cetak, elektronik, media online dan juga media ruang di dalam dan luar negeri, serta menyiapkan paket wisata.

KEGIATAN STRATEGIS BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN CALENDAR OF EVENT 2018 KRITERIA PEMILIHAN TOP 100 Co. E TAHUN 2018 1. Event besar yang sudah dikenal secara umum dan melampaui daerahnya. Diselenggarakan secara kontinu (3 -4 tahun berturut). 2. Sebaran daerah (proporsional). 3. Memilih beberapa festival yang diselenggarakan secara independen oleh masyarakat. 4. Sudah menjadi tradisi yang dimiliki bersama 5. Berhubungan dengan Pariwisata (usaha dan dampak terhadap kunjungan wisatawan). 6. Sebaran waktu : peak season (Juli-Desember) dan low season (Januari-Juni).

KEGIATAN STRATEGIS BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA AKSESIBILITAS * ATRAKSI • Pengembangan Atraksi/Daya Tarik Wisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas melalui fasilitasi dan dukungan lintas sektor, meliputi : • Pengembangan Wisata Alam (bahari : 30 lokasi, ekowisata : 21 lokasi, geopark : 6 lokasi, petualangan : 15 lokasi). • Pengembangan Wisata Budaya (sejarah tradisi : 30 lokasi, kuliner belanja : 10 lokasi, halal : 10 lokasi, dan wisata perdesaan : 10 lokasi) • Pengembangan Wisata Buatan (kawasan : 5 KEK, olahraga : 10 lokasi, MICE : 7 lokasi). • Pengembangan Akses Transportasi Udara, Darat dan Laut di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas oleh Kemenhub dengan alokasi Rp 7. 09 Trilyun : • Pengembangan Bandara : 4 Bandara) • Reaktivasi jalur KA : 387 Km • Pembangunan Fasilitas Pelabuhan : 4 pelabuhan • Pengembangan Akses Transportasi Darat di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas oleh Kemen. PUPERA dengan alokasi Rp 8. 96 Trilyun : • Pembangunan Jalan Baru : 12 lokasi • Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional : 28 lokasi AMENITAS • Pembangunan homestay desa wisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan destinasi lainnya melalui dukungan lintas sektor. Target 2018 : 3000 unit kamar. • Pembangunan 10 toilet bersih di 10 Taman Nasional di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. • Pembangunan amenitas pariwisata melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan alokasi TA 2018 sebesar Rp 631. 9 Milyar di 319 daerah (17 Provinsi dan 302 Kab/Kota).

KEGIATAN STRATEGIS 2018 BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN A. Sumber Daya Manusia (SDM) • Sertifikasi Kompetensi • Pelatihan Dasar SDM Pariwisata = 75. 000 orang di 34 Provinsi = 50. 000 orang di 34 Provinsi B. Masyarakat • Gerakan sadar wisata di 80 lokasi (destinasi wisata dan sekitarnya). C. Industri • Sertifikasi usaha pariwisata (13 bidang usaha pariwisata).

RANCANGAN TEMA, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN & PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP TAHUN 2019: PRIORITAS NASIONAL 3

Rancangan Tema dan Prioritas Nasional RKP 2019 Rancangan Tema RKP 2019 “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” 1 2 3 4 5 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu Catatan: Mainstreaming: Revolusi Mental, Kesetaraan gender, lingkungan, governance. PJ PN dapat melibatkan Deputi lainnya dan Sahli yang belum masuk dalam daftar di atas 13

Sasaran Utama Program Prioritas 3: Peningkatan Nilai Tambah/Efisiensi Jasa Produktif (1/2) Sasaran 2014 (Baseline) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 i. Kontribusi terhadap PDB Nasional (%) 4, 2 4, 0 5, 5 -5, 8* 5, 6 -5, 9* ii. Wisatawan Mancanegara (juta orang) 9, 2 10, 4 12, 0 15, 0 17, 0 20, 0 21, 6 iii. Wisatawan Nusantara (juta orang) 251 255 263 265 270 275 280 144, 5 163, 7 163, 8 185, 9 223, 0 260, 0 a. Pariwisata iv. Devisa (Rp triliun) Sumber: RPJMN 2015 -2019, RKP 2015 -2018, data realisasi K/L mitra, * estimasi sementara, ** target RPJMN 2015 -2019 14

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 3 1 2 Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana 3 Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/nilai, dan pemanfaatan inovasi 4 Meningkatkan nilai tambah jasa produktif melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, efisiensi perdagangan dalam negeri, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi, penguatan kemitraan, dan akses ke pembiayaan usaha 5 Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerja sama dunia usaha dan kewirausahaan Mengembangkan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas melalui peningkatan SDM iptek, pengembangan litbang keilmuan strategis, pengembangan teknologi frontier, serta hilirisasi hasil litbang dan inovasi 15

Prioritas Nasional-3: Program Prioritas & Kegiatan Prioritas PN-3 1 1) 2) 3) 4) 5) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Pertanian Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Jasa Lingkungan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Penguatan Kelembagaan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian dan Perikanan 2 Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan 1) 2) 3) 4) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi Perbaikan struktur industri Peningkatan daya saing industri Fasilitasi pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/logistik Prioritas Nasional 3 Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif 1) 2) 3) 4) 5) Percepatan pengembangan 7 Kawasan Pariwisata dan 3 KEK Pariwisata Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB) Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayaan Program Prioritas 4 Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 1) 2) 3) 4) Peningkatan kerja sama dengan Dunia Usaha Penguatan penyelenggaraaan diklat vokasi Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi Peningkatan Keterampilan Wirausaha Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas 5 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis penunjang produktivitas 2) Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi pengungkit produktivitas 3) Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa) 4) Penguatan inovasi dan penguasaan teknologi frontier Kegiatan Prioritas 16

PP 3. Peningkatan Nilai Tambah/Efisiensi Jasa Produktif: Usulan Kegiatan Prioritas Level 2 1 Program Prioritas (PP) Kegiatan Prioritas (KP) Percepatan Pengembangan 7 Kawasan Pariwisata, dan 3 KEK Pariwiata Proyek Prioritas (Pro. P) Peningkatan Akses Pembiayaan Ultra Mikro Peningkatan Akses Pembiayaan Start-up Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha 5 Penguatan 4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB): Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang 2 Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif PENINGKATAN NILAI TAMBAH/ EFISIENSI JASA PRODUKTIF Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Perdagangan Pengembangan E-commerce Perluasan & Diversifikasi Pemasaran 3 Perluasan Akses Keuangan/ Pembiyaan Peningkatan Fasilitasi Produk dan Pelaku Usaha Perdagangan Luar Negeri Pengelolaan Stok dan Harga Penguatan Kelembagaan, Industri dan Usaha pariwisata di 7 Destinasi Wisata Prioritas Penerapan Sustainable Tourism Practices Peningkatan Ekspor Produk Indonesia Peningkatan Aktivitas Perdagangan Dalam Negeri, Usaha Perdagangan dan Tertib Niaga Dukungan Infrastruktur untuk 7 Destinasi Wisata Prioritas (Labuan Bajo, Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Mandalika) dan 3 KEK Pariwisata (Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung dan Morotai) 4 Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Pengembangan Statistik Pariwisata Pengembangan Bakat & Kompetensi SDM Penguatan Ekosistem (Regulasi, Infrastruktur, Investasi, & Ha. KI) Pengembangan Industri Seni Budaya Pengembangan Statistik Ekonomi Kreatif 3 Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB) Pengembangan Kapasitas Usaha Perluasan Kemitraan Usaha Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kemitraan 17

III. DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

DEKONSENTRASI 19 19

DEKONSENTRASI (PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016) Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu Kegiatan Dekon sebagaimana dimaksud antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan; Fasilitasi/dukungan; Bimbingan teknis; Pembekalan/pelatihan SDM; Pemberian penghargaan; 6. 7. 8. 9. 10. 11. Penyuluhan; Supervisi; Penelitian; Survey dan pendataan; Pembinaan; dan Pengawasan dan pengendalian. Pelaksanaan Kegiatan Dekon tidak berupa penambahan aset tetap atau bersifat nonfisik. 20

URUSAN KEMENTERIAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN MELALUI DEKONSENTRASI Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara Bidang Pengembangan Pemasaran Nusantara Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan • penyusunan rencana induk dan rencana detail Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional ; • bimbingan teknis; • peningkatan peran serta masyarakat melalui Sadar Wisata dan Sapta Pesona. • Partisipasi daerah pada even promosi pariwisata mancanegara • sosialisasi Branding Pariwisata Indonesia; • pemasangan Iklan Pariwisata melalui media cetak, elektronik, media online dan media ruang: • pengadaan atau penyediaan bahan promosi; • pemasaran paket wisata yang siap jual di masing-masing daerah; • partisipasi dalam even seni, wisata budaya, alam, buatan dan bahari serta pasar wisata di tingkat nasional, dengan tetap memprioritaskan fasilitasi bagi industri pariwisata daerah; dan • pelaksanaan Perjalanan Wisata Pengenalan di daerah-daerah. • pembekalan teknis bidang pariwisata; • pembekalan pelayanan prima; • penyelenggaraan TOT (Training Of Trainer); dan • pembekalan keterampilan bidang pariwisata. 21

REKAP ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2018 NO 1 2 3 4 PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR SEKRETARIAT KEMENTERIAN 5326 Pengembangan Perencanaan dan Keuangan 01 Layanan Perencanaan DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN II 2587 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah China 01 Partisipasi Daerah pada Event Promosi Pariwisata Wilayah II 2589 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah, dan Afrika 2590 5338 01 Partisipasi Daerah pada Event Promosi Pariwisata Wilayah II Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Eropa 01 Partisipasi Daerah pada Event Promosi Pariwisata Wilayah II Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Asia Pasifik 01 Partisipasi Daerah pada Event Promosi Pariwisata Wilayah II DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN I 2592 2593 2594 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Barat, Singapore, dan Thailand 01 02 Promosi Pariwisata Daerah Event Pariwisata Mancanegara 3. 400. 000 3. 400. 000 7. 575. 000 1. 625. 000 675. 000 3. 025. 000 2. 250. 000 28. 975. 000 UNIT PELAKSANA SEKRETARIAT KEMENTERIAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN II 7. 725. 000 600. 000 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Tengah dan Malaysia 01 02 03 2018 Promosi Pariwisata Mancanegara Event Pariwisata Mancanegara Bimbingan Teknis 10. 155. 864. 000 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN 2. 050. 000 PEMASARAN I 200. 000 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Timur, Timor Leste, Philipina, dan Papua New Guinea 2595 01 Event Pariwisata Daerah Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Australia dan Oceania 01 Perjalanan Wisata Minat Khusus Di Australia DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA 2598 Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga 01 Jumlah SDM yang Memperoleh Pelatihan Bidang Pariwisata 02 Layanan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata 03 Jumlah SDM Pariwisata yang Tersertifikasi TOTAL 7. 219. 136. 000 1. 025. 000 45. 218. 000 26. 173. 000 17. 600. 000 1. 445. 000 85. 168. 000 DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA 22

REKAP ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018 23

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PARIWISATA 24

Peraturan Presiden nomor 123 tahun 2016 tentang petunjuk teknis DAK Fisik DANA ALOKASI KHUSUS adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional Daerah tertentu : daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis Membantu : bukan penyediaan dana yang utama, dan/atau bukan menggantikan yang semua ada. Hanya diberikan kepada daerah/bidang yang menurut kebijakannya harus dibantu Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang Urusan daerah, bukan kewenangan pusat/KL Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dimuat dalam RKP tahun anggaran bersangkutan. RKP disetujui DPR, selanjutnya dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN

MENU KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PARIWISATA 2017 1. PENATAAN KAWASAN PARIWISATA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pembangunan Pusat Informasi Wisata/TIC Pembangunan Toilet dan atau Ruang Ganti Pembangunan/Revitalisasi Sarana Pendukung Kawasan DTW (Kios Cinderamata, Pusat jajanan kuliner, tempat ibadah) Penataan Taman Kawasan DTW (Pagar pembatas, lampu taman, dan pergola) Pembangunan Jalur Pejalan Kaki/Boardwalk/Tempat Parkir Pembangunan Panggung Kesenian Pembuatan Rambu-rambu petunjuk arah di dalam kawasan 2. AMENITAS PARIWISATA 1. 2. Pembangunan Dermaga Jetty dan Titik Labuh di Kawasan Pariwisata Pembangunan Dive Center dan Surfing Center 2018 1. PENATAAN KAWASAN PARIWISATA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pembangunan Pusat Informasi Wisata/TIC Pembangunan Toilet dan atau Ruang Ganti Pembangunan/Revitalisasi Sarana Pendukung Kawasan DTW (Kios Cinderamata, Pusat jajanan kuliner, tempat ibadah) Penataan Taman Kawasan DTW (Pagar pembatas, lampu taman, gazebo, dan pergola) Pembangunan Jalur Pejalan Kaki/Boardwalk/Tempat Parkir Pembangunan Menara Pandang Pembangunan Gapura Pembangunan Panggung Kesenian Pembuatan Rambu-rambu petunjuk arah di dalam kawasan 2. AMENITAS PARIWISATA 1. 2. 3. Pembangunan Dermaga Jetty dan Titik Labuh di Kawasan Pariwisata Pembangunan Dive Center, Surfing Center, Talud Pengadaan Katamarang

KRITERIA PENENTUAN DAERAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PARIWISATA PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 1 Darerah Yang memiliki OPD dengan nomenklatur pariwisata dan telah ditetapkan melalui peraturan daerah 2 Sertifikat lahan/surat tanah/surat hibah/surat keterangan izin membangun dari kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota); 3 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA); 4 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sektor pariwisata 3 (tiga) tahun terakhir; pariwisata (jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, Daya Tarik Wisata (alam, budaya dan/atau buatan), Ketersediaan dan kondisi 5 Potensi aksesibilitas (jalan, bandara dan dermaga) 6 Rencana pengelolaan DAK.

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PARIWISATA TAHUN 2016 -2018 2016 2017 2018 Usulan Daerah Rp 328. 627. 400. 000 59 Daerah: 2 Provinsi dan 57 Kab/Kota Rp 5. 413. 284. 166. 634 383 Daerah: 18 Provinsi dan 365 Kab/Kota Rp 15. 013. 029. 270. 000 409 Daerah: 19 Provinsi dan 390 Kab/Kota Alokasi DAK Pariwisata Rp 91. 937. 120. 000 58 Daerah: 2 Provinsi dan 56 Kab/Kota Rp 504. 400. 000 261 Daerah: 17 Provinsi dan 244 Kab/Kota Rp 631. 950. 000 319 Daerah 17 Provinsi dan 302 Kab/Kota • Usulan DAK 2017 Dibandingkan Tahun 2016 Naik Lebih Dari 15 Kali Lipat Dan Alokasinya Naik Lebih Dari 5 Kali Lipat • Usulan DAK 2018 dibanding tahun 2016 Naik lebih dari 3 kali lipat dan alokasi nya naik 25%

PERKEMBANGAN PAGU DAK FISIK BIDANG PARIWISATA TAHUN 2016 -2018 16, 000, 000 15, 013, 029, 270, 000 14, 000, 000 12, 000, 000 10, 000, 000 8, 000, 000 5, 413, 284, 166, 634 6, 000, 000 4, 000, 000 2, 000, 000 91, 937, 120, 000 328, 627, 400, 000 504, 400, 000 631, 950, 000 0 2016 2017 Usulan 2018 Alokasi 29

TIMELINE PERENCANAAN DAK 2019 JANUARI 15 Januari Rapim Penentuan Bidang DAK FEBRUARI 01 Februari Multilateral Meeting I DAK Fisik, Non Fisik MARET 05 -16 Maret Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik M 3 Maret – M 4 April APRIL MEI JUNI M 3 -4 April M 2 -4 Mei M 1 -2 Juni Konfirmasi DAK Penugasan/Afir masi dalam Musrenbang Multilateral Meeting II DAK: Pembahasan Ruas dan Alokasi perbidang DAK Pengusulan DAK Fisik oleh Daerah JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER Agustus-September Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK September-Oktober NOVEMBER Pembahasan dengan DPR-RI serta penetapan pagu alokasi DAK per-daerah Sidang Kabinet dan Penetapan Perpres RKP (termasuk lokasi prioritas DAK Penugasan dan Afirmasi serta alokasi perbidang DAK) DESEMBER

PERMASALAHAN PELAKSANAAN DAK FISIK BIDANG PARIWISATA TAHUN 2017 1 Kebijakan Pimpinan Daerah yang berubah-ubah dalam hal penetapan lokasi DAK Status Lahan (clean and clear milik pemda, tidak termasuk dalam kawasan konservasi atau cagar budaya) Perubahan struktur organisasi dan mutasi pegawai 2 3 Dokumen perencanaan yang belum tersedia (DED) Kesiapan SDM Pengelola Keuangan 4 5 Hal tersebut diatas menyebabkan banyak daerah yang melakukan revisi Kepmen Pariwisata RI 31 yang berdampak tentang rincian dan lokasi kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2017, pada mundurnya penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan DAK kepada Kemenkeu sehingga pencairan tahap II dan III tidak dapat dilakukan (PMK 50/PMK. 07/2017)

DAK FISIK BIDANG PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 Dari 39 daerah di Provinsi Jawa Timur, 30 daerah mengusulkan DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2018 dan 21 daerah mendapatkan alokasi DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2018 32

DAK FISIK BIDANG PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 *Perpres Nomor 107 Tentang RAPBN TA 2018 33

Terima Kasih 34