LAPORAN KINERJA REVISI PERJANJIAN KINERJA DAN REVIEW LAPORAN

LAPORAN KINERJA, REVISI PERJANJIAN KINERJA DAN REVIEW LAPORAN KINERJA DISAMPAIKAN DALAM RANGKA PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TA 2018 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MATERI DIKLAT PISK DASAR HUKUM LAPKIN DAN REVIU LAPKIN PENGERTIAN PERJANJIAN KINERJA, TUJUAN PENYU SUNAN PERJANKIN, PENGERTIAN REVISI PER KINERJA MATE RI DIKLAT PISK PENGERTIAN PENGUKURAN KINERJA, IK UTAMA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA FORMAT LAPKIN, DAN LAP REVIU KASUS PK DAN PENDAPAT PESERTA q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

PEMAHAMAN GG DAN LAKIP 5/ UU 014 2 ASN sbg Pe nyelenggara Negara dan Mitra Kerja e Kop i tens Bu l l/l ES T I PERUBAHAN PERILAKU, IMPLEMENTASI PRINSIP 2 GG, VISI/MISI TUJUAN, SASARAN KEBIJAKAN, PROGRAM KEGIATAN PERKIN/LAP Ket y berlk g u 1. Penyeleng/Pengelo yg baik RM RB MT dk er 2. Kepemeerintahan yg ama nah dan penerima amanah bersepakat (Es l & Menteri) atas kinerja terukur berda sarkan tusi, wewenang dan SD yang tersedia. 3. Akuntabel 4. Transparansi EA M C N I TR 5. Keterbukaan 6. Penegakan hukum 7. Perlakukan yang adil 8. Efisien, Efektif, Eko nomis, 3 K dan tepat WBK 9. Peneegahan Korup

DASAR HUKUM PERJANJIAN KINERJA, LAPKIN, REVIU LAPKIN 1. Per Men PAN dan RB No 53 Tahun 2014 ttg Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Per Men PU No 02 Tahun 2010 ttg Renstra Kementerian PU Tahun 2010 -2014 sebagaimana telah diubah dengan Per Men PU No 23 Tahun 2010 3. Per Men PU No 9 Tahun 2012 ttg Juklak Evaluasi LAKIP di Lingkungan Kementerian PU q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

PENGERTIAN PERJANJIAN KINERJA 1. Perjanjian kinerja > dokumen berisikan penugasan dari Menteri kepada Eselon l meliputi ; a. Pelaksanaan program/kegiatan disertai indikator kinerja. b. Suatu komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara pejabat Es l dan Menteri atas kinerja terukur berdasarkan tusi, wewenang dan SD yang tersedia. c. Kinerja yang disepakati kegiatan tahun bersangkutan, termasuk kinerja (outcome) tahun sebelumnya. d. Target kinerja yang diperjanjikan mencakup outcome yang dihasilkan kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

PENGGUNAAN SASARAN DAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA 2. Penggunaan Sasaran dan Indikator PK menyajikan IKU menggambarkan hasil 2 yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan al ; a. Tingkat Kemen PUPR sasarannya menggambarkan dampak dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan IKU Kemen PUPR dan indikator kinerja lain yang relevan. b. Tingkat Eselon I dilingkungan Kemen PUPR sasarannya menggam barkan dampak dibidangnya dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan IKU Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan. c. Untuk tingkat Eselon II dilingkungan Kemen PUPR sasarannya menggambarkan outcome dan output dibidangnya serta menggunakan IKU Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.

TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA 3. Tujuan Penyusunan Perjanjian kinerja a. Komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

FORMAT PERJANJIAN KINERJA 5. Format Perjanjian kinerja Format PK terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan PK dan Lampiran PK terdiri atas ; a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu (Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat) b. Formulir Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

FORMAT PERJANJIAN KINERJA TAHUN. . . . Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan : : berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi Jakarta, Februari 2016 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, . . . q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

FORMAT PERJANJIAN KINERJA TAHUN 201. . KEMENTERIAN PUPR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN. . . . KEMENTERIAN PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROGRAM 1. . . . 2. . . . ANGGARAN Rp. Jakarta, Februari 201. . . Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER. . . . .

SATKER DANA DEKON / TP DLM PERJANJIAN KINERJA Satker Dana Dekon dan TP dalam PK 1. Kemen PUPR berkewajiban menyalurkan dana dekon/TP, maka PK disusun tersednri antara Pimpinan Unit Eselon l yang bertanggung jawab atas capaian kinerjanya dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas tersebut. 2. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh dana dekon/TP, harus memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi alokasi dana-dana tersebut. q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

FORMAT PERJANJIAN KINERJA TAHUN 201. . UNIT KERJA ESELON l. . . . NO SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2 3 4 1 KEGIATAN 1. . . . 2. . . . ANGGARAN Rp. Atasan Pimpinan Unit Eselon l / Menteri PUPR. . . . Jakarta, Februari 201. . Pimpinan Unit Kerja Eselon l . . q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

FORMAT PERJANJIAN KINERJA TAHUN 201. . SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NO SASARAN STRATEGIS 1 2 PROGRAM 1. 2. ANGGARANN INDIKATOR KINERJA TARGET 3 4 KEGIATAH Rp, Rp. Gubernur / Bupati / Walikota. . . . Jakarta, Februari 201. . Pimpinan SKPD. . . . . q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT KERJA/SKPD/SATUAN KERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN. . . Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Jabatan : selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. PIHA KEDUA Jakarta, Februari 2016 PIHAK PERTAMA q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

CONTOH PERJANJIAN KINERJA DITJEN CK TAHUN 2015 DAN ALOKASI ANGGARAN PROGRAM / SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRA PERMUKIMAN 1. Meningkatnya kontribusi thd pemenuhan kebutuhan Air Minum bagi Masyarakat 1. Presentase peningkatan cakupan pelayanan akses Air Minum 2, 079% 2. Meningkatnya kontribusi thd pemenuhan kebutuhan Hunian dan permukiman yang layak 2. Prosentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan 0, 70% 3. Meningkatnya kontribusi thd pemenuhan kebutuhan akses sanitasi bagi masyarakat 2. Prosentase peningkatan cakupan pelayanan askes sanitasi 1, 80% 2015 2016 2017 2018 2019 15, 830 M 24, 201 M 26, 855 M 29, 668 M 31, 552 M q INTRIGAS RENSTRA RPJMN 128, 107 M 124, 885 M PROFESIONAL VISIONER

PENGERTIAN REVISI PERJANJIAN KINERJA 6. Revisi Perjanjian kinerja PK dapat direvisi/disesuaikan apabila terjadi : a. Pergantian atau mutasi pejabat; b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

PENGERTIAN PELAPORAN KINERJA 1. Bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi 2. Setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. 3. Hal penting dalam penyusunan laporan kinerja a. pengukuran kinerja dan evaluasi b. pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. TUJUAN PELAPORAN KINERJA 1. Informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, 2. Perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya. q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

Proses Laporan Kinerja Proses LK dimulai dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijak an, Program dan Kegiatan dengan memperhatikan/ meru juk sasaran, kebijakan dan program juga memperhatikan RPJMN, Nawacita, Trisakti, Jak Presiden dan Aspirasi DPR. Dari Mekanisme tersebut diakhir program terwujud kegiat an dalam DIPA tahun berjalan dituangkan dalam PK dalam perjalanan kurun waktu 1 TA dapat dilakukan Revisi Proses Laporan Kinerja sebagaimana dibawah ini ; q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

q INTRIGAS PROFESIONAL DIKLAT PISK BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN VISIONER

JADUAL PENYAMPAIAN LAPKIN DAN REVIU LAPKIN PERJANJIAN KINERJA ESELON ll/SATKER LAPORAN KINERJA ESELON ll PERJANJIAN KINERJA ESELON ll/SATKER PERJANJIAN KINERJA ESELON l LAPORAN KINERJA ESELON l PERJANJIAN KINERJA ESELON l LAPORAN KINERJA MENTRI PERJANJIAN KINERJA MEN Menteri dpt menetapkan juknis penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja 31/1 15/2 28/2 Men Keu, PPN/Kepala Bapenas, dan Men PAN dan RB q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

Pimpinan Satker menyusun dan menyampaikan LAPKIN kepada Pimpinan Unit Kerja/Pejabat Eselon l terkait Lapkin tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri PUPR menyusun LAPKIN tahunan tingkat Kemen berda sarkan PK yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Men Keu, Men PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Men PAN dan RB paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

Menteri PUPR dapat menetapkan Juklak internal mekanisme penyampaian PK dan Lapkin. Kepala SKPD menyusun lapkin tahunan berdasarkan PK yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/ Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah TA berakhir. Bupati/Walikota menyusun Lapkin tahunan Pem Kab/Kota berdasarkan PK dan menyampaikannya kepada Gub, Men PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Men PAN dan RB, dan Men Dagri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah TA berakhir. q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

Gub/Bupati/Walikota menyusun lapkin oran kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Gub/Bupati/Walikota dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian PK dan Lapkin. q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

FORMAT LAPORAN KINERJA Lapkin disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun PK dan menyajikan informasi tentang : A. B. C. D. Uraian singkat organisasi; Rencana dan target kinerja yang ditetapkan; Pengukuran kinerja; Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya. (Contoh Format laporan kinerja) q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA Sistematika laporan sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar PK tahun yang bersangkutan. Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan tar get jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurun an kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran Perjanjian Kinerja Lain-lain yang dianggap perlu q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

PENGEERTIAN DAN TUJUAN REVIU LAPORAN KINERJA Reviu adalah penelaahan atas lapkin untuk memastikan bahwa lapkin telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Tujuan reviu atas lakip adalah: A. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. B. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Lapkin yang berkualitas. q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

TATA CARA DAN WAKTU PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KINERJA a. Tata Cara Reviu Pihak yang melaksanakan reviu Lapkin harus direviuoleh auditor APIP atau tim yang dibentuk untuk itu. b. Waktu pelaksanaan reviu Tahapan reviu lapkin merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Lapkin Instansi Pemerintah. Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB. q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

RUANG LINGKUP REVIU LAPORAN KINERJA Ruang lingkup pelaksanaan reviu a. Metode pengumpulan data/informasi > untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja. b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas > untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Kementerian dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya. c. Penyusunan kertas kerja reviu > mencakup hal-hal sebagai berikut: • Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam laporan kinerja; • Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP; • Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan; • Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/ catatan pereviu.

RUANG LINGKUP REVIU LAPORAN KINERJA Ruang lingkup pelaksanaan reviu d. Setelah melakukan reviu, pereviu membuat surat pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja. e. Reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja tingkat Kementerian Laporan reviu sebagai dasar pereviu membuat pernyataan telah direviu ; a. Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun ybs. b. Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu laporan kinerja. c. Informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah penyajian manajemen. Tujuan reviu ; a. memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja kepada pimpinan instansi pemerintah. b. Simpulan reviu yaitu apakah laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan absah. c. Paragraph penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan koreksi atas penyajian laporan kinerja yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit pengelola kerja. q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

PELAPORAN REVIU LAPORAN KINERJA Aktivitas laporan reviu dititik beratkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, dan telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Hasil Laporan reviu merupakan dasar bagi pereviu untuk membuat pernyataan telah direviu, dengan pernyataan : a) Reviu telah dilakukan atas laporan kinerjauntuk tahun yang bersangkutan. b) Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu laporan kinerja. c) Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah penyajian manajemen. q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

PENGERTIAN PENGUKURAN KINERJA PENGUKUKURAN KINERJA 1. Menjamin peningkatan pelayanan publik 2. Meningkatkan akuntabilitas 3. Melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. 4. Membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. 5. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. 6. Pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA 1. Ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. 2. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. 3. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai Tusi mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU ditetapkan pimpinan Kementerian sebagai dasar penilaian setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja tingkat Kementerian sekurang 2 nya indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing. Indikator kinerja unit kerja (setingkat Eselon I), adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

PENGUMPULAN DATA KINERJA 1. Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas 2. Memudahkan pengelolaan kinerja, 3. Data kinerja harus dikumpulkan dirangkum. 4. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan : a. indikator kinerja yang digunakan, b. frekuensi pengumpulan data, c. penanggungjawab, d. mekanisme perhitungan dan media yang digunakan. q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

KASUS 2 LAPKIN, PK, IK UTAMA 1. Menurut pendapat Saudara Revisi Perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam kondisi apa ? 2. Apa yang saudara lakukan apabila diminta Pimpinan untuk menilai PK Eselon l apa bisa tercapai tidak ? 3. Coba jelaskan target pengukuran kinerja untuk Menteri, Eselon l dan Eselon ll q INTRIGAS PROFESIONAL VISIONER

TERIMA KASIH Alamat emil gondosuhadyo@yahoo. com No HP 08161365258