Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual TOT Narasumber

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual TOT Narasumber Sosialisasi SAP Akrual

Dasar Hukum � PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan � Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

KOMPONEN LK Berbasis Akrual 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Neraca Laporan Arus Kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan Page 3 www. ksap. org 20/02/2021

Laporan Realisasi Anggaran � PSAP 02 tentang LRA Berbasis Kas � LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. � Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam LRA, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada CALK. � Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam LRA atau di CALK. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam CALK.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS-PSAP 02 CASH TOWARDS ACCRUAL AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA Pengecualian asas bruto – Tidak ada pengecualian. AKUNTANSI SILPA/SIKPA pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Neraca – Ekuitas Dana Lancar 5 Pengecualian asas bruto - Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. (Par 25) AKUNTANSI SILPA/SIKPA pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan SAL. (Par 62)

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS-PSAP 02 CASH TOWARDS ACCRUAL TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi 6 --Tidak disajikan dalam LRA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 dan 20 X 0 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Anggaran 20 X 1 URAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19) TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) Realisasi 20 X 1 xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx Realisasi 20 X 0 (%) xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xx xx xx xx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42) BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51) BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55) JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56) TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64) SURPLUS/DEFISIT (33 - 65) xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xx xx xx xx xx xx xx xx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxx

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Si. LPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Penerimaan (72 s/d 83) PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91) PEMBIAYAAN NETO (84 - 92) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 93) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xx xx xxx xxxx Xxxx xx xxxx xx xx xx xx xx xxx xxx xxx xxxx xxx

Laporan Perubahan SAL Saldo Anggaran Lebih adalah gungan saldo yang berasal dari akumulasi Si. LPA/Si. KPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. � LP SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: a) SAL awal; b) Penggunaan SAL; c) SILPA/SIKPA tahun berjalan; d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan e) Lain-lain; f) SAL Akhir. � Entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur yang terdapat dalam LP SAL dalam CALK. �

PEMERINTAH DAERAH LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 NO URAIAN 1 Saldo Anggaran Lebih Awal 20 X 1 20 X 0 XXX (XXX) 3 Subtotal (1 - 2) XXX 4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Si. LPA/Si. KPA) 5 Subtotal (3 + 4) XXX XXX 6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya XXX 7 Lain-lain XXX 8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) XXX 2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Laporan Operasional (LO) menyajikan pos-pos: a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; b) Beban dari kegiatan operasional ; c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional; d) Pos luar biasa; e) Surplus/defisit-LO. Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam LO jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.

HUBUNGAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM PERUBAHAN EKUITAS PP 24/2005 CTA Opsional PP 71/2010 AKRUAL Melaporkan perubahan ekuitas dan surplus/defisit LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan Ekuitas awal Ekuitas akhir Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar 13

STRUKTUR LAPORAN OPERASIONAL • Hak pemerintah • Diakui sebagai penambah ekuitas • Dalam periode tahun anggaran yg bersangkutan • Tidak perlu dibayar kembali Pendapatan. LO (dari kegiatan operasional) Beban (dari kegiatan operasional) • Penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa dalam periode pelaporan • menurunkan ekuitas • berupa pengeluaran/ konsumsi aset atau timbulnya kewajiban Surplus/Defisit LO Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan • Sifatnya tidak rutin, Kegiatan Non termasuk Operasional surplus/defisit dari penjualan aset non lancar dan penyelesaian kewajiban jangka panjang 14 Pos Luar Biasa • Pendapatan/Beban yg bukan merupakan operasi biasa • Tidak diharapkan sering/rutin terjadi • Di luar kendali/ pengaruh entitas ybs • Sifat & jumlah diungkap dalam Cal. K

AKUNTANSI PENDAPATAN PADA LAPORAN OPERASIONAL • Pada saat timbul hak atas pendapatan (hak untuk menagih) atau • Pada saat pendapatan direalisasi Berdasarkan azas bruto Pengakuan. Pencatatan. Pendapatan LO Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan dalam Ca. LK 15 . Pengungkapan . Klasifikasi Menurut sumber pendapatan

AKUNTANSI BEBAN PADA LAPORAN OPERASIONAL • Saat timbul kewajiban • Terjadinya konsumsi aset • Terjadinya penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa • Penyusutan dapat dilakukan dengan metode garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi Pengakuan. Pencatatan. Beban LO Pengungkapan. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan disajikan dalam Ca. LK 16 Klasifikasi. • Menurut klasifikasi ekonomi

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 dan 20 X 0 No URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL 1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 Pendapatan Asli Daerah Lainnya 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 ) 8 9 PENDAPATAN TRANSFER 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 13 Dana Alokasi Umum 14 Dana Alokasi Khusus 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) 16 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 18 Dana Otonomi Khusus 19 Dana Penyesuaian 20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 ) 21 22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 25 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) 26 Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) 27 28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 29 Pendapatan Hibah 30 Pendapatan Dana Darurat 31 Pendapatan Lainnya 32 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31) 33 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) 20 X 1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (%) Kenaikan/ Penurunan 20 X 0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx

34 35 BEBAN 36 Beban Pegawai 37 Beban Persediaan 38 Beban Jasa 39 Beban Pemeliharaan 40 Beban Perjalanan Dinas 41 Beban Bunga 42 Beban Subsidi 43 Beban Hibah 44 Beban Bantuan Sosial 45 Beban Penyusutan 46 Beban Transfer 47 Beban Lain-lain 48 JUMLAH BEBAN (36 s/d 47) 49 50 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33 -48) 51 52 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 53 Surplus Penjualan Aset Nonlancar 54 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 55 Defisit Penjualan Aset Nonlancar 56 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 57 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(53 s/d 58 57) 59 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58) 60 61 POS LUAR BIASA 62 Pendapatan Luar Biasa 63 Beban Luar Biasa 64 POS LUAR BIASA ( 62 -63) 65 SURPLUS/DEFISIT-LO ( 59 + 64) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Laporan Perubahan Ekuitas LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: a) Ekuitas awal b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: a) b) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Ekuitas akhir. ; Entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPE dalam CALK. d)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 NO URAIAN 20 X 1 20 X 0 1 EKUITAS AWAL XXX 2 SURPLUS/DEFISIT-LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN 3 KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: XXX 4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX 5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX 6 LAIN-LAIN XXX XXX 7 EKUITAS AKHIR

Neraca � Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. � Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

ISI SINGKAT NERACA DAERAH Cash Towards Accrual v Aset Lancar v Kewajiban Jangka Pendek 50 Kas dan Setara Kas 100 � Investasi Jangka Pendek 200 v Kewajiban Jangka Panjang 600 � Piutang 300 Jumlah Kewajiban 650 � Persediaan 200 Jumlah Aset Lancar 800 � v Aset Non Lancar: Investasi Jangka Panjang 200 � Aset Tetap 400 � Dana Cadangan 500 � Aset Lainnya 100 Jumlah Aset Non Lancar 1. 200 Jumlah Aset 2. 000 � v Ekuitas � Ekuitas Dana Lancar 800 Ekuitas Dana Investasi 700 � Ekuitas Dana Cadangan 500 � Jumlah Ekuitas 1. 350 Jumlah Kewajiban & Ekuitas 2. 000

Neraca Basis Kas Menuju Akrual � Idealnya sudah menerapkan Penyusutan sebagaimana diatur pada PSAP dan Bultek CTA Sudah Memperhitungkan Penyisihan Piutang � Sudah Melakukan Penyusutan/Amortisasi � Sudah Melakukan Penyesuaian pada Pos-pos Neraca � � Ekuitas pada Neraca CTA merupakann pasangan dari Pos Aset/Kewajiban Neraca Basis Akrual �Ekuitas pada Neraca merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. �Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Kondisi LK Pemda dan Langkah korektif SAAT ini: Sudah melakukan akrualisasi pos-pos neraca-> tidak perlu menghitung dampak kumulatif perubahan basis akuntansi 2. Belum melakukan akrualisasi pos-pos neraca Langkahnya: Jika belum melakukan akrualisasi, maka yang mungkin dilakukan: 1. Melakukan perhitungan dampak kumulatif perubahan basis akuntansi terhadap pos-pos neraca yang memerlukan akrualisasi. 2. Hasil penghitungan dampak kumulatif akrualisasi pos neraca untuk tahun-tahun sampai dengan 2014 disajikan pada LPE dan diungkapkan pada CALK. Sesuai PSAP 10 par 42. 1.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: a. kas dan setara kas; PSAP 01, 03 b. investasi jangka pendek; PSAP 06 c. piutang pajak dan bukan pajak; Bultek 16 d. persediaan; PSAP 05 e. investasi jangka panjang; PSAP 06 f. aset tetap; PSAP 07, 08, Bultek 15, 17 g. kewajiban jangka pendek; PSAP 09 h. kewajiban jangka panjang; PSAP 09 i. ekuitas. PSAP 01 Pos-pos selain yang disebutkan pada paragraf 49 disajikan dalam Neraca jika SAP mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan.

ISI SINGKAT NERACA DAERAH BASIS AKRUAL v Aset Lancar Kewajiban Jangka Pendek 50 Kewajiban Jangka Panjang 600 � Kas dan Setara Kas 100 v � Investasi Jangka Pendek 200 Jumlah Kewajiban � Piutang � Persediaan 200 Jumlah Aset Lancar v v 300 800 Aset Non Lancar: v � Investasi Jangka Panjang 200 � Aset Tetap 400 � Dana Cadangan 500 � Aset Lainnya 100 Jumlah Aset Non Lancar 1. 200 Jumlah Aset 650 2. 000 Ekuitas 1. 350 Jumlah Kewajiban & Ekuitas 2. 000

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Uraian 20 X 1 xxx xxx 20 X 0 xxx xxx Piutang Pajak Piutang Retribusi Penyisihan Piutang Belanja Dibayar Dimuka xxx xxx (xxx) xxx Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19) xxx xxx xxx Xxx xxx xxx xxx ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Jangka Panjang Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31) Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32) ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan (46) ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54) JUMLAH ASET (20+33+43+47+55) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67) xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri - Obligasi Premium (Diskonto) Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74) JUMLAH KEWAJIBAN (68+75) EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx

LAPORAN ARUS KAS Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas diatur dalam PSAP 03

LAPORAN ARUS KAS MENUJU AKRUAL Diperlukan, karena merupakan laporan pertanggungjawaban dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan Tetap diperlukan, karena merupakan laporan pertanggungjawaban dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum Definisi aktivitas operasi, investasi, aset non keuangan, pembiayaan pendanaan dan transitoris dalam dan non anggaran dalam bagian paragraf PSAP definisi Tidak ada Penegasan : Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas (PSAP 03 par 9, PP 71/2010) 32

LAPORAN ARUS KAS MENUJU AKRUAL Pengklasifikasian LAK berdasarkan aktivitas: 1. operasi, 2. investasi aset non keuangan AKRUAL Pengklasifikasian LAK berdasarkan aktivitas: 1. operasi, 2. investasi, Termasuk Investasi dan Divestasi aset keuangan 3. pendanaan dan 3. pembiayaan Termasuk Investasi dan Divestasi aset keuangan 4. non anggaran 4. transitoris (PSAP 03 par 14, PP 24/2005) 33 (PSAP 03 par 15, PP 71/2010)

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN ARUS KAS No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20 X 1 dan 20 X 0 Metode Langsung (Dalam Rupiah) Uraian 20 X 1 20 X 0 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah XXX Penerimaan Retribusi Daerah XXX Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX Penerimaan Lain-lain PAD yang sah XXX Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak XXX Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX Penerimaan Dana Alokasi Umum XXX Penerimaan Dana Alokasi Khusus XXX Penerimaan Dana Otonomi Khusus XXX Penerimaan Dana Penyesuaian XXX Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak XXX Penerimaan Bagi Hasil Lainnya XXX Penerimaan Hibah XXX Penerimaan Dana Darurat XXX Penerimaan Lainnya XXX Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa XXX Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18) XXX Arus Keluar Kas Pembayaran Pegawai XXX Pembayaran Barang XXX Pembayaran Bunga XXX Pembayaran Subsidi XXX Pembayaran Hibah XXX Pembayaran Bantuan Sosial XXX Pembayaran Tak Terduga XXX Pembayaran Bagi Hasil Pajak XXX Pembayaran Bagi Hasil Retribusi XXX Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya XXX Pembayaran Kejadian Luar Biasa XXX Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31) XXX Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 32) XXX

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN ARUS KAS No. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20 X 1 dan 20 X 0 Metode Langsung (Dalam Rupiah) Uraian 20 X 1 20 X 0 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Penjualan atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin Penjualan atas Gedung dan Bangunan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Penjualan Aset Tetap Penjualan Aset Lainnya Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44) Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Perolehan Tanah Perolehan Peralatan dan Mesin Perolehan Gedung dan Bangunan Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Perolehan Aset Tetap Lainnya Perolehan Aset Lainnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus Masuk Kas Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN ARUS KAS No. Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20 X 1 dan 20 X 0 Metode Langsung Uraian 20 X 1 70 Arus Keluar Kas 71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah 72 Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga 73 Keuangan Bank 74 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 75 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 76 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 77 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 78 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 79 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 80 Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79) 81 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80) 82 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 83 Arus Masuk Kas 84 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 85 Jumlah Arus Masuk Kas (84) 86 Arus Keluar Kas 87 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 88 Jumlah Arus Keluar Kas (87) 89 Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 - 87) 90 Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89) Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara 91 Pengeluaran 92 Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91) 93 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 94 Saldo Akhir Kas (92+93) (Dalam Rupiah) 20 X 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Komparasi Laporan Keuangan 2015 No Laporan Keuangan Komparasi Keterangan 1 Laporan Realisasi Anggaran Ya, , 2015 dan 2014 Basis CTA ada 2 Laporan Perubahan SAL Tidak Basis CTA tidak ada 3 Laporan Operasional Tidak Basis CTA tidak ada 4 Laporan Perubahan Ekuitas Tidak Basis CTA tidak ada 5 Neraca Ya, 2015 dan 2014 Basis CTA ada 6 Laporan Arus Kas Ya, 2015 dan 2014 Basis CTA ada 7 Catatan Atas Laporan Keuangan Menyesuaikan Basis CTA ada

Catatan Atas Laporan Keuangan � CALK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, LP SAL, Neraca, Laporan Operasional, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CALK. � CALK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LP SAL, Neraca, Laporan Operasional, LAK, dan LPE. � Termasuk pula penyajian informasi yang diharuskan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas LK, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen lainnya.

Catatan Atas Laporan Keuangan � Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan

APLIKASI AKRUAL DI DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH • • • Tujuan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual. Ruang lingkup kebijakan akuntansi pemerintah daerah; . SAPD; dan BAS. Permendagri dilengkapi dengan : • Lampiran I : Panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah • Lampiran II : Panduan penyusunan SAPD • Lampiran III : Bagan Akun Standar • Lampiran IV : Format konversi penyajian LRA Ketentuan Umum Tujuan Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Bagan Akun Standar Ketentuan Lain-lain

LAPORAN KEUANGAN PEMDA Pendapatan-LRA Belanja Transfer 1 4 LRA SAL 7 Pembiayaan PP 71/2010 Pendapatan-LO 2 5 LO Beban LPE Kas & Setara Kas Permen dagri 64/2013 Kebijakan Akt & SAPD Piutang Persediaan Investasi Jangka Panjang Aset Tetap & Penyusutan Dana Cadangan 3 Neraca 6 LAK Aset Lainnya *) ***) Kewajiban Koreksi Kesalahan Transaksi Transitoris Konsolidasi Re. Statement Laporan Keuangan C A L K **)

LAPORAN KEUANGAN SKPD Pendapatan-LRA 1 LRA Belanja Pendapatan-LO 2 Permendagri 64/2013 4 LO Beban PP 71/2010 5 LPE C A L K Kas & Setara Kas Piutang Persediaan Aset Tetap & Penyusutan 3 Neraca Aset Lainnya Kewajiban Koreksi Kesalahan Konsolidasi Laporan Pemda

TRANSAKSI AKRUAL

• TRANSAKSI KAS PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSAKSI AKRUAL TRANSAKSI DALAM SAP AKRUAL • • Pendapatan masih harus diterima Pendapatan diterima dimuka Beban yang masih harus dibayar Beban dibayar dimuka Beban Penyusutan Beban Penyisihan piutang Transaksi belanja modal dan pembiayaan langsung ke pos dalam neraca

PENYESUAIAN KAS - AKRUAL Pendapatan LRA dan Pendapatan LO LO LRA Belanja dan Beban Belanja Sekalig us Beban Pendapatan-LO Sekaligus Pendapatan. LRA Pend. Diterima Dimuka Pendapatan LO sudah diterima Kas-nya LO LRA Piutang Pendapatan Belanja Dibayar Dimuka Beban sudah dikeluarkan Kas-nya/ Dibayar Utang atas Belanja (YMHD)

TRANSAKSI KAS • Transaksi Kas dicatat sebagai pendapatan LRA dan Belanja LRA • Beberapa transaksi kas sebenarnya juga mencerminkan akrual sehingga sama dengan Pendapatan atau Beban dalam LO • Pembayaran gaji pada periode anggaran atas seorang yang telah bekerja • Pembayaran beban sewa selama satu periode anggaran • Penerimaan pendapatan untuk periode tersebut retribusi • Beberapa transaksi kas yang bukan transaksi akrual • • Pembiayaan Belanja modal Pembayaran belanja untuk dimanfaatkan jangka panjang Penerimaan pendapatan untuk jasa di masa datang

ANGGARAN - SKPD • Jurnal anggaran digunakan untuk mencatat penetapan anggaran. • Jurnal ini tidak harus secara formaal dibuat. Tanggal 1 Januari 20 X 5 ditetapkan bahwa Estimasi Pendapatan SKPD A untuk tahun 20 X 5 adalah Rp 500. 000, sedangkan belanjanya dianggarkan sebesar Rp 650. 000. Tanggal 2 Jan 20 x 5 Finansial Anggaran Estimasi Pendapatan Estimasi SAL Aproriasi Belanja 500. 000 150. 000 650. 000

PENDAPATAN • Pendapatan yang diterima akan diakui sebagai pendapatan ketika kas sudah diterima – pajak, retribusi, transfer, pendapatan lain. • Pada akhir tahun akan dilakukan penyesuaian jika ada pajak yang belum dibayar akan diakui sebagai piutang. Pada tanggal 1 Juni 20 X 2 diterima pendapatan pajak sebesar 300. 000. Pada 31 Desember masih ada pajak yang belum dibayar 50. 000 Tanggal Finansial Anggaran 2 Juni 20 x 2 Kas Pendapatan pajak – LO 300. 000 Perubahan SAL 300. 000 Pendapatan – LRA 31 Des Piutang Pajak Pendapatan pajak – LO 50. 000 Tidak dicatat 50. 000 300. 000

PENDAPATAN - SKPD • Tanggal 28 Mei 20 X 5 Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah terbit dan dinyatakan bahwa SKPD Aman memiliki pendapatan pajak hotel atas Hotel Bulan sebesar Rp 50. 000 • Tanggal 10 Juni 20 X 5 Hotel Bulan membayar pajak hotel ke SKPD Tentram Rp 50. 000. • Tanggal 11 Juni 20 X 5 Bendahara Penerimaan SKPD Aman menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening Kas Daerah. Tanggal Finansial Anggaran 28 Mei 20 X 5 Piutang pajak hotel Pendapatan LO 50. 000 - 10 Juni 20 X 5 Kas di Bendahara Penerimaan Piutang pajak hotel 50. 000 Perubahan SAL 50. 000 Pendapatan pajak hotel - LRA 50. 000 11 Juni 20 X 5 RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan 50. 000

PENDAPATAN - SKPD • Tanggal 29 Mei 20 X 5 Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah terbit dan dinyatakan bahwa SKPD Aman memiliki pendapatan pajak hiburan atas Bioskop 71 sebesar Rp 400. 000 • Tanggal 14 Juni 20 X 5 Bioskop 71 membayar pajak hiburan ke kas daerah Tentram Rp 360. 000. • Tanggal 30 Juni 20 X 5 masih terdapat saldo piutang pajak hiburan Rp 40. 000 Tanggal Finansial Anggaran 28 Mei 20 X 5 Piutang pajak hiburan Pendapatan pajak hiburan - LO 400. 000 - 14 Juni 20 X 5 RK PPKD Piutang pajak hiburan 360. 000 Perubahan SAL 360. 000 Pendapatan pajak hiburan - LRA 360. 000 14 Juni 20 X 5 PPKD Kas RK SKPD 360. 000

PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA Des. 20 X 2 Pembayaran 1 Februari 20 X 3 Rp. 250 Jt. Pendapatan tahun 20 X 2 Diakui sebagai pendapatan pada tahun 20 X 2 dan dicatat sebagai “Pendapatan yang masih harus diterima = Aset” Pembayaran atas piutang yang telah diakui pada 31 Des 20 X 2 51

PENDAPATAN MASIH HARUS DITERIMA Pada tanggal 31 Desember 20 X 2 terdapat SKP yang telah dikirimkan ke pengusaha restoran dan hotel namun belum diterima pelunasannya. Sebesar 250. 000. Pelunasan baru dilakukan pada 1 Februari 20 X 3 Pada 31 Desember 20 X 2, terdapat deposito Pemda tertanggal 1 Nopember 20 X 2 sebesar 500. 000 berbunga 6%, jangka waktu 3 bulan, jatuh tempo 1 Februari 20 X 3 Tanggal Finansial Anggaran 31 Des 20 X 2 Piutang Pendapatan Pajak – LO 250. 000 Tidak dicatat 250. 000 31 Des 20 X 2 Piutang Bunga Pendapatan Bunga – LO 5. 000 Tidak dicatat 5. 000 1 Feb 20 X 3 Kas Piutang Pendapatan 250. 000 Perubahan SAL 250. 000 Pendapatan Pajak-LRA 250. 000 1 Feb 20 X 3 Kas Piutang Bunga Pendapatan Bunga – LO 7. 500. 000 Perubahan SAL 5. 000 Pendapatan bunga 2. 500. 000 LRA 7. 500. 000

PENYESUAIAN PENDAPATAN LO CTA AKRUAL § Pendapatan LO = § Pendapatan LRA tahun berjalan § -/- Piutang awal periode § +/+ Piutang akhir periode § Pendapatan LO = Pendapatan LRA + kenaikan piutang pendapatan atau – penurunan piutang Pendapatan LRA Piutang 20 X 5 300. 000 25. 000 Pendapatan LRA + kenaikan piutang Pendapatan LRA Piutang 20 X 5 800. 000 50. 000 Pendapatan LRA – penurunan piutang 20 X 4 Pendapatan LO 300. 000 20. 000 5. 000 kenaikan 305. 000 20 X 4 Pendapatan LO 800. 000 80. 000 30. 000 penurunan 770. 000

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA • Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima oleh pemerintah dan sudah disetor ke Kas Umum Daerah, namun wajib pajak dan/atau wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari pemerintah. • Contoh: – Pajak / Retribusi Diterima Dimuka Pajak / Retribusi yang diterima lebih dari satu periode. – Penerimaan sewa yang diterima untuk jangka waktu lebih dari satu periode

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Des. 20 X 3 Des. 20 X 2 Pembayaran 1 Juli 20 X 2 Rp. 100 Jt. Berakhir 30 Jun 20 X 4 50 Jt. 25 Jt. Sewa selama 2 tahun berakhir 30 Juni 20 X 4 6 bulan sebagai “Pendapatan Akrual” 18 bulan sebagai : - Kewajiban (Pendapatan Diterima Dimuka); - Pengurang Pendapatan Akrual 55 12 bulan pendapatan 20 X 3, 6 bulan Pendapatan diterima dimuka, yang akan diakui pendapatan LO 20 x 4

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Pada tanggal 1 Juli 20 X 2 Diterima pendapatan sewa atas gedung yang tidak dipakai dalam rangka pendayagunaan aset daerah dengan nilai sewa 100 juta untuk masa 2 tahun. Tanggal Finansial Anggaran 1 Juli 20 x 2 Kas Pendapatan diterima dimuka – LO 100. 000 Perubahan SAL 100. 000 Pendapatan – LRA 31 Des Pendapatan diterima dimuka - LO Pendapatan – LO 25. 000 Tidak dicatat 25. 000 100. 000

PENYESUAIAN PENDAPATAN LO CTA AKRUAL § Pendapatan LO = § Pendapatan LRA tahun berjalan § +/+ Pendapatan diterima dimuka awal § -/- Pendapatan diterima dimuka akhir periode § Pendapatan LO = Pendapatan LRA – kenaikan pendapatan diterima dimuka + penurunan pendapatan diterima dimuka Pendapatan LRA 20 X 2 400. 000 Pendapatan diterima dimuka 30. 000 20 X 1 Pendapatan LO 400. 000 10. 000 Pendapatan LRA – kenaikan pendapatan diterima dimuka 20 X 2 Pendapatan LRA 600. 000 Pendapatan diterima dimuka 50. 000 Pendapatan LRA + penurunan pendapatan diterima dimuka (20. 000) kenaikan 380. 000 20 X 1 Pendapatan LO 90. 000 600. 000 40. 000 penurunan 640. 000

PENDAPATAN JAMINAN Pada tanggal 1 Juli 20 X 2 diterima uang jaminan sebesar 20. 000. Pada 31 Desember jaminan dieksekusi oleh Pemda Tanggal Finansial Anggaran 1 Juli 20 x 2 Kas Utang jaminan 20. 000 tidak dicatat 20. 000 31 Des Utang jaminan Pendapatan – LO 20. 000 Perubahan SAL 20. 000 Pendapatan – LRA 20. 000

PENYESUAIAN PENDAPATAN LO CTA AKRUAL § Pendapatan LO = § Pendapatan LRA tahun berjalan § -/- Piutang awal periode § +/+ Piutang akhir periode § +/+ Pendapatan diterima dimuka awal § -/- Pendapatan diterima dimuka akhir periode § Pendapatan LO = Pendapatan LRA + kenaikan piutang pendapatan – kenaikan pendapatan diterima dimuka 20 X 2 20 X 1 Pendapatan LO Pendapatan LRA 300. 000 Piutang 25. 000 20. 000 5. 000 kenaikan Pendapatan diterima dimuka 10. 000 14. 000 (4. 000) penurunan Pendapatan LRA + kenaikan piutang + penurunan pendapatan diterima dimuka 300. 000 309. 000

PENDAPATAN BUKAN KAS • Pendapatan LO meliputi pendapatan yang diterima bukan dalam bentuk kas, misalnya • Hibah dalam bentuk barang • Hibah dalam bentuk jasa yang dapat diukur dengan andal. • Pendapatan bukan kas, akan diakui sebagai pendapatan LO namun tidak diakui sebagai pendapatan LRA. • Klasifikasi pendapatan mengikuti kententuan dalam kontrak pemberian barang/jasa dan bagan akun entitas. • Untuk hibah dalam bentuk jasa, harus dipastikan bentuk dari jasa tersebut (terukur) dan manfaat yang dihasilkan dalam meningkatkan kinerja misal jasa perawatan gedung, jasa sewa gedung, jasa tenaga dokter.

PENDAPATAN BUKAN KAS Pada 3 Januari 20 X 2, entitas menerima hibah dari perusahaan swasta berupa 2 unit kendaraan untuk dinas pendidikan dengan nilai 420. 000 beserta service pemeliharaan kendaraan gratis selama 1 tahun dengan nilai jasa pemeliharaan sebesar 10. 000 Tanggal Finansial Anggaran 3 Jan 20 X 2 Kendaraan Pendapatan hibah 420. 000 Tidak dicatat 420. 000 3 Jan 20 X 2 Beban Pemeliharaan Pendapatan hibah 10. 000

BEBAN • Beban akan diakui pada saat terdapat bukti transaksi beban telah terjadi. Biasanya terkait dengan bukti pembayaran. • Belanja yang dibayarkan dapat seluruhnya menjadi beban namun ada juga belanja yang pada akhir tahun masih belum dimanfaatkan sehingga perlu dibuat jurnal penyesuaian • Pada 2 Juni 20 X 2 dibayar beban barang (pembelian ATK) 30. 000. Pada 31 Desember masih ada persediaan 2. 000 • Pada 30 Juni 20 X 2 dibayar gaji sebesar 300. 000 • Pada 1 Juli 20 X 2 diayar sewa ruang sebesar 200. 000 untuk masa sewa dua tahun. Tanggal Finansial Anggaran 2 Juni 20 x 2 Persediaan Kas 30. 000 Belanja Barang 30. 000 Perubahan SAL 30. 000 31 Des Beban Barang Persediaan 28. 000 Tidak dicatat 28. 000 30 Juni Beban Gaji Pegawai Kas 300. 000 Belanja Gaji Pegawai 300. 000 Perubahan SAL 300. 000 1 Juli Sewa dibayar dimuka Kas 200. 000 Belanja Sewa 200. 000 Perubahan SAL 200. 000 31 Des Beban sewa Sewa dibayar dimuka 50. 000 Tidak dicatat 50. 000

BEBAN - SKPD § Tanggal 15 Februari 20 X 5 Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP UP sebesar Rp 25. 000 kepada PA melalui PPK SKPD. Pada hari yang sama PPK SKPD menerbitkan SPM UP, SPM ini diotorisasi dan langsung diserahkan oleh PA kepada BUD. Tanggal 16 Februari 2015 BUD menerbitkan SP 2 D UP. § Tanggal 20 Februari 20 X 5 Bendahara pengeluaran SKPD Aman membayar makan dan minum rapat dengan uang UP senilai Rp 500. 000. § Tanggal 25 April 20 X 5 Bendahara pengeluaran SKPD Aman melakukan pembayaran dengan menggunakan uang UP atas belanja ATK sebesar Rp 2. 500. 000 § Tanggal 28 Februari 20 X 5 BUD menerbitkan SP 2 D LS Gaji Pokok sebesar Rp 215. 000. Tanggal Finansial Anggaran 16 Feb 20 X 5 Kas di Bend. Pengeluaran RK PPKD 25. 000 - - 20 Feb 20 X 5 Beban makan dan minum rapat Kas di Bendahara Pengeluaran 500. 000 Belanja makan minum rapat Perubahan SAL 500. 000 25 Feb 20 X 5 Persediaan Kas di Bendahara Pengeluaran 2. 500. 000 Belanja barang Perubahan SAL 2. 500. 000 28 Feb 20 X 5 Beban Gaji Pokok RK PPKD 215. 000 Belanja Gaji Pokok Perubahan SAL 215. 000 500. 000 2. 500. 000

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR • Beban yang masih harus dibayar merupakan kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. • Contoh: – Belanja Pegawai yang masih harus dibayar – Belanja Barang yang masih harus dibayar – Belanja lainnya yang masih harus dibayar

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR Des. 20 X 2 Pembayaran 1 Februari 20 X 3 Rp. 150 Jt. Beban tahun 20 X 2 Diakui sebagai beban pada tahun 20 X 2 dan dicatat sebagai “Beban yang masih harus dibayar = Kewajiban” Pembayaran atas utang yang telah diakui pada 31 Des 20 X 2 65

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR Pada tanggal 31 Desember 20 X 2 terdapat tagihan atas kegiatan pemeliharaan rutin sebesar 20. 000 yang telah diselesaikan oleh seorang rekanan, namun belum dibayar. Karena kegiatan rutin ini disatukan dalam kontrak pemeliharaan setahun maka pembayaran baru dilakukan pada 1 Maret 20 X 3 Tanggal Finansial Anggaran 31 Des 20 X 2 Beban barang/jasa 20. 000 Tidak dicatat Beban yang masih harus 20. 000 dibayar 1 Mar 20 X 3 Beban yang masih harus dibayar Kas 20. 000 Belanja barang/jasa Perubahan SAL 20. 000

BEBAN LO CTA AKRUAL § Beban LO = § Belanja tahun berjalan § -/- Beban yang masih harus dibayar awal periode § +/+ Beban yang masih harus dibayar akhir periode § Beban LO = Beban LRA – penurunan beban yang masih harus dibayar + kenaikan beban yang masih harus dibayar. 20 X 2 20 X 1 Belanja pegawai 500. 000 Beban yang masih harus dibayar 40. 000 30. 000 Belanja LRA - penurunan beban yang masih harus dibayar + kenaikan beban yang masih harus dibayar Beban 500. 000 10. 000 Kenaikan 20 X 2 20 X 1 Belanja pegawai 300. 000 Beban yang masih harus dibayar 10. 000 30. 000 Belanja LRA - penurunan beban yang masih harus dibayar + kenaikan beban yang masih harus dibayar Beban 300. 000 20. 000 Penurunan 510. 000 280. 000

BEBAN DIBAYAR DIMUKA • Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari rekening Kas dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah. • Persediaan dan aset tetap sebenarnya beban dibayar dimuka, namun karakteristiknya khusus • Contoh: – Beban Pegawai dibayar dimuka – Beban Barang dibayar dimuka – Uang muka kegiatan

BEBAN DIBAYAR DIMUKA Des. 20 X 2 Pembayaran 1 Januari 20 X 2 Rp. 40 Jt untuk 4 tahun. Berakhir 31 Des 20 X 5 10 Jt. 30 Jt. Sewa ruangan selama 4 tahun berakhir 31 Desember 20 X 5 1 tahun sebagai Beban sewa 3 tahun diakui sebagai beban tahun 20 X 3 -20 X 5 3 tahun sebagai Aset (Beban dibayar dimuka) 69

BEBAN DIBAYAR DIMUKA Pada tanggal 1 Januari 20 X 2 dibayar sewa ruangan untuk ruang kantor unit SKPD dengan nilai sewa 40 juta untuk masa 4 tahun. Tanggal Finansial Anggaran BEBAN DIBAYAR DIMUKA 40. 000 Belanja barang/jasa 1 Januari 20 X 2 Beban sewa dibayar dimuka Kas 31 Des 20 X 2 Beban sewa dibayar dimuka 10. 000 Tidak dicatat 10. 000 31 Des 20 X 3 Beban sewa dibayar dimuka 10. 000 Tidak dicatat 10. 000 40. 000 Perubahan SAL 40. 000

BEBAN LO CTA AKRUAL § Beban LO = § Belanja tahun berjalan § +/+ Beban dibayar dimuka awal periode § -/- Beban dibayar dimuka akhir periode § Beban LO = Beban LRA – penurunan beban dibayar dimuka + kenaikan beban dibayar dimuka. 20 X 5 Belanja pegawai Beban dibayar dimuka 500. 000 30. 000 20 X 4 40. 000 Belanja LRA + penurunan beban dibayar dimuka – kenaikan beban dibayar dimuka 20 X 5 20 X 4 Belanja pegawai Beban dibayar dimuka 200. 000 20. 000 10. 000 Belanja LRA + penurunan beban dibayar dimuka – kenaikan beban dibayar dimuka Beban 500. 000 10. 000 Penurunan 510. 000 Beban 200. 000 (10. 000)Kenaikan 190. 000

BEBAN LO CTA AKRUAL § Beban LO = § Belanja tahun berjalan § +/+ Beban dibayar dimuka awal periode § -/- Beban dibayar dimuka akhir periode § -/- Beban yang masih harus dibayar awal periode § +/+ Beban yang masih harus dibayar akhir periode § Beban LO = Beban LRA +penurunan beban dibayar dimuka + kenaikan biaya yang masih harus dibayar. 20 X 2 20 X 1 Beban Belanja pegawai 500. 000 Beban dibayar dimuka 30. 000 40. 000 10. 000 Penurunan Beban yang masih harus dibayar 20. 000 14. 000 6. 000 Kenaikan Belanja LRA + penurunan beban dibayar dimuka – kenaikan beban yang masih harus dibayar 500. 000 516. 000

PEMBELIAN ASET TETAP • Aset tetap yang dibeli akan dicatat sebagai aset dan kas yang dikeluarkan untuk membayar. Transaksi ini akan dicatat dalam LRA sebagai belanja modal. • Atas peralatan akan dibuat jurnal penyusutan Pada tanggal 2 Juni 20 X 2 dibeli peralatan sebesar 50. 000. Pada 31 Desember beban depresiasi 5. 000 Tanggal Finansial Anggaran 2 Juni 20 x 2 Peralatan Kas 50. 000 Belanja Modal 50. 000 Perubahan SAL 31 Des Beban penyusutan Akumulasi penyusutan 5. 000 Tidak dicatat 5. 000 50. 000

ASET TETAP - SKPD • • Tanggal 9 Juni 20 X 5 BUD menerbitkan SP 2 D LS Barang untuk pembelian kendaraan dinas senilai Rp 400. 000 Tanggal 15 Juni 20 X 5 menerima hibah peralatan dari aktivitas CSR BUMN senilai 200. 000. Tanggal 29 Juni melakukan pelelangan aset tetap. Peralatan dijual seharga Rp 20. 000, peralatan tersebut harga perolehannya 80. 000 dan telah disusutkan semuanya. Kendaraan dijual dengan harga Rp 50. 000, harga perolehan 200. 000, akumulasi penyusutan 125. 000 Tanggal 30 Juni 20 X 5 mengakui beban depresiasi peralatan sebesar 50. 000 Tanggal Finansial Anggaran 9 Juni 20 X 5 Kendaraan RK PPKD 400. 000 Belanja Modal Perubahan SAL 400. 000 15 Juni 20 X 5 Peralatan Pendapatan hibah 200. 000 - - 29 Juni 20 X 5 Kas Akumulasi Penyusutan Surplus penjualan aset Peralatan 20. 000 80. 000 Perubahan SAL Pendapatan lain-lain 20. 000 29 Juni 20 X 5 Kas Bend Penerimaan Akumulasi Penyusutan Defisit penjualan aset Kendaraan 50. 000 125. 000 200. 000 Perubahan SAL Pendapatan lain-lain 50. 000 30 Juni 20 X 5 Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan 50. 000 - - 20. 000 50. 000

SURPLUS/DEFISIT PENJUALAN ASET • Penjualan aset dalam LRA akan dicatat sebesar nilai kas yang diterima dari penjualan tersebut. • Dalam LO transaksi tersebut akan dicatat debit kas, akumulasi depresiasi, kredit aset yang dijual, selisihnya akan dicatat sebagai kredit surplus penjualan aset (keuntungan) atau debit defisit penjualan aset (kerugian) • Untuk pelepasan aset, akan diakui defisit pelepasan aset sebesar selisih nilai aset dan akumulasi depresiasi.

PENJUALAN ASET TETAP • Aset tetap yang dijual akan dicatat kas yang diterima, aset yang dijual dihapuskan dari pembukuan nilai aset dan akumulasinya. Dalam LRA akan dicatat sebagai penerimaan pendapatan lain sebesar kas yang diterima Pada tanggal 30 Desember 20 X 2 dijual peralatan sebesar 10. 000. Pada tanggal penjualan saldo peralatan 50. 000, akumulasi penyusutan sebesar 30. 000 Tgl 2 Juni 20 x 2 Finansial Kas Akumulasi penyusutan Defisit penjualan aset Peralatan Anggaran 10. 000 Perubahan SAL 30. 000 Pendapatan lain-lain 10. 000 50. 000 10. 000

PENJUALAN ASET Pada 2 Januari 20 X 2, entitas melakukan penjualan peralatan dengan harga 70. 000. Berdasarkan catatan yang ada, nilai perolehan aset sebesar 400. 000 dan akumulasi depresiasi sebesar 350. 000 Tanggal 2 Januari 20 X 2 Finansial Kas Akumulasi Depresiasi Peralatan Surplus penjualan aset - LO Anggaran 70. 000 Perubahan SAL 350. 000 Pendapatan lain 400. 000 20. 000 70. 000

PENJUALAN ASET Pada 2 Januari 20 X 2, entitas melakukan penjualan peralatan dengan harga 40. 000. Berdasarkan catatan yang ada, nilai perolehan aset sebesar 300. 000 dan akumulasi depresiasi sebesar 240. 000 Tanggal 2 Januari 20 X 2 Finansial Kas Akumulasi Depresiasi Defisit penjualan aset peralatan Peralatan Anggaran 40. 000 240. 000 20. 000 300. 000 Perubahan SAL Pendapatan lain 40. 000

JURNAL PENGELUARAN & PENYELESAIAN KDP Pada 30 Desember 20 X 0 SKPD ABC melakukan pengeluaran untuk KDP berbentuk gedung sebesar 700 juta. Pada 30 Desember 20 X 1 pengeluaran untuk pembangunan sebesar 500 juta. Pada 30 Juni pengeluaran 300 juta dan gedung diserahterimakan dan mulai digunakan. Depresiasi 20 tahun. Tanggal 30/12/20 X 0 Finansial KDP Kas 30/12/20 X 1 KDP Kas 30/6/20 X 2 Aset Tetap KDP 31/12/20 X 2 Beban dep. Ak. Dep Anggaran 700. 000 500. 000 300. 000 1. 500. 000 Belanja Modal Perubahan SAL Tidak ada jurnal 1. 500. 000 75. 000 Tidak ada jurnal 700. 000 500. 000 300. 000

BIAYA PENYUSUTAN • Penyusutan adalah alokasi biaya atas penggunaan aset tetap penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dari suatu aset. • Metode penyusutan yang dapat digunakan: – Metode garis lurus – Metode saldo menurun ganda – Metode unit produksi • Akumulasi Penyusutan disajikan sebagai pengurang aset di neraca. • Beban penyusutan identik dengan beban pemakaian aset tetap • Beban penyusutan beban LO tidak ada dalam LRA

REKONSILIASI DATA PENYUSUTAN • Kenaikan akumulasi penyusutan = beban penyusutan jika dalam periode tersebut tidak terdapat penjualan / pelepasa aset. • Rekonsiliasi data : • akumulasi penyusutan awal periode • +/+ beban penyusutan • -/- akumulasi penyusutan aset yang dijual / dilepaskan • = akumulasi penyusutan akhir periode • Beban depresiasi = akumulasi penyusutan akhir periode – akumulai penyusutan awal periode + akumulasi penyusutan barang yang terjual

REKONSILIASI DATA ASET TETAP • Dalam Akrual aset tetap akan dicatat dalam LRA sebagai belanja modal dan akan dicatat dalam siklus akuntansi sebagai penambah aset tetap. • Dalam akhir periode harus dilakukan rekonsiliasi : • Aset tetap akhir periode = Aset tetap awal + penambahan • Penambahan = pembelian (belanja modal) + hibah aset dari pihak lain • Pengurangan = penjualan aset tetap + aset yang dihibahkan kepada pihak lain + aset yang dihapuskan. • Jika terjadi penjualan aset harus dihitung keuntungan atau kerugian penjualan aset = harga jual aset – (harga perolehan aset yang dijual – akumulasi depresiasi yang telah diakui). • Jika aset dihapuskan juga haru dihitung keuntungan / kerugiannya. Jika nilai aset yang dihapuskan tidak nol maka akan muncul kerugian.

BIAYA PENYISIHAN PIUTANG • Penyisihan piutang adalah penyisihan atas jumlah piutang yang kemungkinan tidak tertagih di masa depan. • Aset merupakan manfaat masa depan yang akan mengalir ke entitas, sehingga jika piutang kemungkinan tidak dapat ditagih akan dilakukan penyisihan. • Besarnya piutang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi yang mengacu regulasi yang ada. • Penyisihan piutang hanya membuat nilai aset agar menceriminkan nilai yang dapat direalisasi, namun entitas tetap berupaya untuk melakukan penagihan atas piutang yang telah disisihkan. • Untuk proses penghapusan piutang, mengikuti regulasi yang berlaku.

PENYUSUTAN DAN PENYISIHAN Pada 31 Desember 20 X 2, berdasarkan kebijakan akuntansi yang ditetapkan jumlah penyusutan tahun 20 X 2 sebesar 230. 000 dan penyisihan piutang sebesar 10. 000 Tanggal Finansial Anggaran 31 Des 20 X 2 Beban penyusutan Akumulasi penyusutan 230. 000 Tidak dicatat 230. 000 31 Des 20 X 3 Beban penyisihan piutang Akumulasi penyisihan piutang 10. 000 Tidak dicatat 10. 000

PERSEDIAAN • Persediaan dalam perlakuan akuntansi sebenarnya hampir sama dengan beban dibayar dimuka. • Perbedaannya dalam penentuan persediaan yang dibebankan dalam satu periode didasarkan pada perhitungan secara fisik. • Beban persediaan (barang) dalam LO merupakan beban penggunaan persediaan. • Beban persediaan = persediaan awal + belanja barang persediaan (LRA) – persediaan akhir

PERSEDIAAN • Pada 31 Desember 20 X 1, entitas memiliki saldo persediaan sebesar 45. 000. Selama peride 20 X 2 persediaan yang dibeli (3 Juli) sebesar 150. 000. Pada akhir periode, persediaan yang masih tersisa sebesar 50. 000. Persediaan yang terpakai = 45. 000+150. 000 -50. 000=145. 000 Tanggal Finansial Anggaran 3 Juli 20 X 2 Persediaan Kas 150. 000 Belanja barang 150. 000 Perubahan SAL 31 Des Beban persediaan Persediaan 145. 000 Tidak ada jurnal 145. 000 150. 000

INVESTASI JANGKA PENDEK Pada 30 Maret 20 X 2, Pemerintah Kota Bengawan menempatkan dananya sebesar 200. 000 pada deposito berjangka 6 bulan dapat diperpanjang (ARO) di Bank Amarta, bunga 5%. Pada 30 September 20 X 2 diterima bunga deposito 5. 000. Deposito ini sampai akhir tahun belum dicairkan. Tanggal Finansial Anggaran 30 Mar Invesasi jangka pendek 200. 000 Tidak ada jurnal 20 X 2 Kas 30 Sep Kas 20 X 2 Pendapatan bunga – LO 31 Des Piutang Bunga 20 X 2 Pendapatan bunga – LO 30 Mar Ksd 20 X 3 Pendapatan bunga – LO 2. 500. 000 Pendapatan bunga – LRA Piutang bunga 2. 500. 000 200. 000 5. 000 Perubahan SAL 5. 000 Pendapatan bunga – LRA 5. 000 2. 500. 000 5. 000 Perubahan SAL 5. 000

INVESTASI JANGKA PANJANG METODE EKUITAS Pada 1 Juli 20 X 2, Pemerintah Kota Bengawan mengambilalih investasi sebuah perusahaan swasta (PT. Lawu) menjadi BUMD dengan nilai investasi 8. 000 dengan kepemilikan Pemda sebesar 60%. Selama tahun 20 X 2 PT. Lawu menghasilkan laba sebesar 800. 000, hak Pemda 480. 000 dan membagikan dividen pada 25 Mart 20 X 3 sebesar 500. 000 juta, yang menjadi hak Pemda 300. 000 Tanggal 1 Juli Finansial Invesasi jangka panjang Kas 31 Des Investasi jangka panjang Pendapatan investasi – LO 25 Des Kas Investasi jangka panjang Anggaran 8. 000 480. 000 Pengeluaran Pembiayaan Perubahan SAL 8. 000 Tidak ada jurnal 480. 000 300. 000 Perubahan SAL Pendapatan dividen -LRA 300. 000

INVESTASI JANGKA PANJANG PENJUALAN Pada 1 Juli 20 X 5 nilai investasi di BUMD di neraca sebesar 5. 000. Pemda menjual 20%nya dengan harga 1. 750. 000. (asumsi telah dilakukan pencatatan atas pengakuan laba sampai dengan semester tersebut. Tanggal 1 Juli Finansial Kas Investasi jangka panjang Surplus penjualan investasi Anggaran 1. 750. 000 Perubahan SAL 1. 000 Penerimaan pembiayaan dari penjualan investasi 750. 000 1. 750. 000

TRANSAKSI UTANG JANGKA PENDEK Pada 30 Desember 20 X 2 SKPD ABC menerima penagihan atas kegiatan pemeliharaan rutin AC 10. 000. Kegiatan telah diselesaikan Namun tagihan diterima setelah tutup anggaran sehingga tidak dapat dikeluarkan kas untuk membayar kegiatan tersebut. Tanggal 30 Juni Finansial Beban pemeliharaan Utang 30 Juni Utang Kas Anggaran 200. 000 Tidak ada jurnal 200. 000 10. 000 Belanja pemeliharaan 10. 000 Perubahan SAL 10. 000

TRANSAKSI UTANG Pada 1 April 20 X 2 Kota Bengawan menerima utang dari Luar Negeri 5. 000 untuk pengembangan jaringan transportasi yang dapat menunjang industri di kota tersebut. Utang tersebut berbunga rendah 4% per tahun. Bunga dibayar setiap tanggal 1 April dan pembayaran akan dilakukan setelah 5 tahun selama 5 kali angsuran. Tanggal 1 April 20 X 2 Finansial Kas Utang 31 Des 20 X 3 Beban bunga Utang bunga 1 Des 20 X 3 Anggaran 5. 000 Perubahan SAL 5. 000 Penerimaan pembiayaan - utang jangka panjang 150. 000 5. 000 Tidak ada jurnal 150. 000 Utang bunga 150. 000 Belanja bunga Beban bunga 50. 000 Perubahan SAL Kas 5. 000 200. 000

ILUSTRASI - PENYESUAIAN § § § Entitas membeli peralatan awal 2013 sebesar 200 juta, masa manfaat 5 tahun. 1 Jan 2015 akumulasi penyusutan = 80 koreksi Koreksi kesalahan//kebijakan 80 Akumulasi penyusutan 80 Beban penyusutan 40 Akumulasi penyusutan 40 Beban penyusutan 40 LO Koreksi kesalahan 80 LPE Akumulasi penyusutan 120 Neraca Entitas 3 Jan 2014 membayar sewa sebesar 500 juta untuk masa sewa 5 tahun. 1 Jan 2015 sewa dibayar dimuka = 400 koreksi Sewa dibayar dimuka 400 Koreksi kesalahan/kebijakan 400 Beban sewa 100 Sewa dibayar dimuka 300 Neraca Beban sewa 100 LO Koreksi kesalahan 400 LPE Persediaan awal sebesar 200 juta, belanja barang sebesar 1. 500 juta, stock opname 500 juta. Persediaan 1. 500 Belanja barang 1. 500 Kas 1. 500 Perubahan SAL 1. 500 Beban barang 1. 200 Persediaan 1. 200

ILUSTRASI § Entitas memiliki peralatan dan tahun perolehan berikut ini: Aset Nilai Masa manfaat Tahun Terlewat Beban Depresiasi Akumulasi Depresiasi 1/1/2015 A 40. 000 40 2005 10 1. 000 10. 000 B 10. 000 20 2008 7 500 3. 500 C 2. 000 10 2012 3 200 600 D 1. 500 5 2010 5 300 1. 500 E 1. 600 4 2013 2 400 800 2. 400 16. 400 TOT § Entitas memiliki peralatan dan tahun perolehan berikut ini: Beban Penyusutan 2. 400 Koreksi kesalahan/kebijakan 16. 400 Akumulasi penyusutan 18. 800

ILUSTRASI § Entitas pada 4 Januari 2012 menerima pendapatan sewa untuk masa sewa 5 tahun sebesar 250 juta. 1 Jan 2015 pendapatan sewa diterima dimuka = 100 koreksi Koreksi kesalahan//kebijakan 100 Pendapatan diterima dimuka 50 Pendapatan sewa 100 50 Koreksi kesalahan 100 LPE Pendapatan sewa 50 LO Pendapatan diterima dimuka 50 Neraca § Entitas 31 Desember 2015 memiliki piutang pajak 400. Piutang awal tahun 300 juta. Selama satu tahun terdapat penerimaan pajak kas 5. 000 Kas 5. 000 Pendapatan pajak LO Piutang pajak 100 Pendapatan pajak LO 5. 000 100 Perubahan SAL 5. 000 Pendapatan LRA 5. 000

TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lt. 2, Kementerian Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Telepon/Fax (021) 352 4551 website : www. ksap. org Email: sekretariat. ksap@gmail. com 95