LANDASAN PKN INDONESIA Pertemuan Ke11 Nurul Febrianti M
LANDASAN PKN INDONESIA Pertemuan Ke-11 Nurul Febrianti, M. Pd. Prodi PGSD FKIP
KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN • Mahasiswa mampu memaparkan Landasan PPKn secara teoritis dan filosofis. • Mahasiswa mampu mengkritisi prinsip dan teori dasar PKn di Indonesia secara komparatif dan factual.
Landasan Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia Landasan PKn di Indonesia Landasan Konseptual Landasan Formal Yuridis Landasan Kurikuler
Landasan Konseptual Emile Durkheim Jean. Jacques Rousseau Tokoh John Locke Thomas Hobbes
Emile Durkheim Teori Anomi Teori Konsensus Teori Solidaritas (kesadaran kolektif) • Teori ini merupakan sebuah kondisi manusiawi yang ditandai oleh ketiadaan peraturan sosial, yang sekaligus sebagai pandangan bentuk kemanusiaan yang asosial, non-rasional, dan tak berbentuk. • Teori ini menyatakan bahwa fakta-fakta sosial tidak dapat direduksi ke taraf kenyataan yang lebih rendah seperti yang dipelajari dalam biologi dan psikologi khususnya individu. • Pertumbuhan dalam pembagian kerja meningkatkan struktur sosial dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik. • Dalam solidaritas mekanik, timbulnya ikatan sosial yang mengikat individu itu dengan kelompoknya tentu buka paksaan fisik dan keuntungan ekonomi, melainkan adaya kepercayaan bersama, cita 2, dan komitmen.
Thomas Hobbes Teori Kontrak Sosial • Teori ini bertolak dari asumsi mengingat individu cenderung mencari perdamaian bagi kelangsungan dirinya dan karena akal menetapkan bahwa kehidupan yang teratur tidaklah memungkinkan selama masih berlangsungnya keadaan alamiah (the state of nature). Teori Kedaulatan • Teori ini menyatakan bahwa pihak yang menyerahkan kekuasaannya kepada seseorang dimana seseorang tersebut bisa menjadi penguasa (the sovereign). Teori Individualisme • Hobbes dalam bukunya Leviathan (1951), mengemukakan bahwa apa yang disebut kekuasaan tertinggi (finis ultimus) maupun kebaikan terbesar (suminum bonun), dalam arti diri manusia pada dasarnya adalah tidak ada, sebab dari manusia hanya memikirkan kepentingan diri sendiri/individu.
John Locke Teori Kekuasaan Negara yang Terbatas Teori kontrak sosial, teori hukum perwakilan warga masyarakat tetap memiliki hak untuk melawan negara. • Sifat kontrak sosial Locke, yakni: 1) Prinsip yang menggerakkan dibalik persetujuan ini bukanlah rasa takut akan kehancuran, melainkan keinginan untuk menghindari gangguan keadaan alamiah. 2) Individu tidak menyerahkan hak-hak alamiahnya yang substansial kepada komunitas tersebut, tetapi hanya hak untuk melaksanakan hukum alam. 3) Tidak diberikan kepada orang atau kelompok tertentu tetapi kepada seluruh komunitas u/ membentuk satu masyarakat politik. • Teori Liberalisme Modern • • Walaupun bumi dan seluruh makhluk yang lebih rendah menjadi milik bersama seluruh manusia, namun setiap manusia memiliki properti atas dirinya sendiri. Ia memberi pandangan tentang hak alamiah dimana setiap orang, karena hukum alam, berhak atas kehidupan , kebebasan serta harta milik agar dapar bertahan hidup dan berkembang.
Jean-Jacques Rousseau Teori Kontrak Sosial • • • Rousseau dalam teorinya yang ditulis dalam Du Contract Social (1762) mengemukkan bahwa “manusia terlahir bebas, dan di mana-mana ia mengenakan rantai. ” Ambigu dan Inkonsistensi Manusia terlahir bebas dan masyarakat sipil adalah suatu keutuhan, serta persetujuan (consent) adalah satu-satunya dasar yang absah bagi kekuasaan politik. Teori Romantisisme • • Rousseau melukiskan sketsa antropologis dari kehidupan manusia pada masa awal yang dibayangkan pernah di mana manusia sebagai makhluk solitary dan polos namun damai serta tidak ada individu yang mengklaim atau berhak atas tindakan terhadap orang lain. “tercela” dan “luhur” “sifat-sifat perusak” Kini secara terus menerus manusia menghasilkan temuan 2 maupun kesalahan 2 dan kebejatan yg melahirkan berbagai tirani bagi dirinya sendiri dan bagi alam.
Landasan Formal Yuridis • Secara yuridis-formal, landasan PKn di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) sebagai landasan konstitusional. • UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) sebagai landasan operasional. • Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) dan Nomor 23 Tahun 2006 tantang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai landasan kurukiler.
Pembukaan Alinea Ke-4 UUD 1945 memeberikan dasar pemikiran tujuan negara. “MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA” Dalam kehidupan berkewarganegaraan, agar memiliki kemampuan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku secara cerdas baik dalam proses pemecahan masalah mamupun dalam pengambilan keputusan.
• UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS sbg landasan operasional dengan pesan yang terkait dengan PKn. Pada Pasal 3 ayat (2) tentang fungsi dan tujuan negara dikemukakan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. ”
• Selanjutnya pada Pasal 37 ayat (1) dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: “… b. Pendidikan Kewarganegaraan; …” • dan pada ayat (2) dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat : “… b. Pendidikan Kewarganegaraan; …” • Sedangkan pada bagian penjelasan Pasal 37 dikemukakan bahwa: “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. ”
Landasan Kurikuler Tahun 2003 disahkan UU No 20 Tahun 2003 ttng Sistem Pendidikan Nasional Perubahan sistem kurikulum di Indonesia SNP digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana, dan prasarana pengelolaan, dan pembiayaan. Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2005 ttng Standar Nasional Pendidikan (SNP) Standar nasional adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI.
Landasan Kurikuler • Sementara itu dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa lingkup standar nasional meliputi: a) Standar isi b) Standar proses c) Standar kompetensi luulsan d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan e) Standar sarana dan prasarana f) Standar pengelolaan g) Standar pembiayaan h) Standar penilaian pendidikan
Standar Kompetensi Lulusan untuk kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian • SD/MUSDLB/Paket A 1. Menunjukkan kecintaan an kebanggan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia. 2. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya. 3. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial, ekonomi, dilingkungan sekitarnya. 4. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan. 5. Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri. 6. Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya. 7. Berkomunikasi secara santun. 8. Menunjukkan kegemaran membaca. 9. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang. 10. Berkerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya. 11. Menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri melalui kegiatan seni & budaya lokal.
Terima Kasih…
- Slides: 16