LANDASAN KEILMUAN PENDIDIKAN LANDASAN KEILMUAN PENDIDIKAN 1 LANDASAN

LANDASAN KEILMUAN PENDIDIKAN

LANDASAN KEILMUAN PENDIDIKAN 1. LANDASAN FILSAFAT ILMU PENDIDIKAN Teori-teori pendidikan dapat atau telah tumbuh sebagai ilmu. Sebagian dari cabang filsafat baik filsafat sosial atau filsafat kemanusiaan.

2. LANDASAN SOSIAL DAN INDIVIDUAL PENDIDIKAN n n n Individual Sosial Kultural

Hidup diperlukan menuntut ilmu.

n Individual : Kelompok kecil berlangsung dalam skala relatif terbatas seperti diantara sesama sahabat, antara seorang guru dengan satu atau sekelompok kecil siswanya, serta dalam keluarga antara suami dan istri antara orang tua serta anak lainnya.

n Sosial : Mengandalkan interaksi manusia sebagai sesama ( subyek ) yang masing-masing bernilai setara.

Cara meraih kesempatan.

n Kultural : Pelimpahan harta budaya dan pelestarian nilai-nilai luhur dari suatu generasi kepada generasi muda dalam kehidupan masyarakat.

Dengan ilmu pengetahuan bisa terjadi.

3. LANDASAN YURIDIS n Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 n Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan n Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

Pengetahuan sangat diperlukan

Diperlukan strategi dalam berpikir.

n Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. n Ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

n Ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

n n Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.

n n Hasil Konferensi Khusus Antar Pemerintah Mengenai Status Guru-Guru yang diselenggarakan oleh UNESCO/ILO tanggal 21 September s/d 5 Oktober 1966 di Paris. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

n n Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Hanya terdapat 2(dua) kata” guru” yaitu pada: • Pasal 1 ayat (6) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai “guru”, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan partisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. • Pasal 49 ayat (2) Gaji” guru” dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN.

U. U No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Terdapat kata “guru” sebanyak 144 kali penyebutan. • Pada judul undang-undang, konsideran dan pasal 1(ketentuan umum) terdapat 21 kata “guru”. • Mulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 82 ayat (2) terdapat 123 kata” guru”.

Kiat meraih sukses.

n De Chateaubriand ( 1768 -1848 ), penulis dan diplomat Prancis mengatakan : “ Penulis sejati bukanlah orang yang pantang meniru karya siapapun, tetapi orang yang tidak bisa ditiru oleh siapapun”.

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memang sangat berpihak pada guru yaitu: - Mengembalikan harkat dan martabat guru Melakukan sertifikasi bagi guru negeri maupun swasta Memberikan tunjangan profesi bagi yang telah memperoleh sertifikat guru Dapat menduduki jabatan struktural dalam bidang pendidikan Batas usia pensiun guru dilakukan pada usia 60 tahun

Filsafat berasal dari bahasa Yunani “ philosopia “ yang artinya : philos = cinta sophos = kebijaksanaan/pengetahuan yang mendalam. Filsafat = cinta akan kebijaksanaan ( love of wisdom ). Orang ahli filsafat disebut “ filsuf “ n

n n Filsafat adalah pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab yang pertama ( causa prima ) atau prinsip-prinsip yang tertinggi dari segala sesuatu yang dicapai oleh akal budi manusia. Karakteristik berfilsafat : 1. Universal = menyeluruh dan dimana saja. 2. Radikal = ingin mengetahui apa yang disebaliknya. 3. Spekulatif = dapat menjelaskan kebenaran, logis secara esensial.

n Vaclav Havel, penulis drama dan Presiden Cekoslovakia ( 1989 -1992 ) mengatakan: “ Tragedi manusia modern bukan terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang makna kehidupan, melainkan karena kekurangan itu sama sekali tidak dianggap manusia itu sendiri “.

Kajian pokok filsafat : n n n n 1. Logika. 2. Etika. 3. Estetika 4. Metafisika 5. Kosmologi- alam dunia secara totalitas 6. Antropologi- keragaman dari manusia 7. Ketuhanan.

Jalaluddin Rumi, penyair dan tokoh sufi terbesar Persia, mengatakan : “ Di luar ide-ide yang salah dan benar, di sana ada sebuah lapangan. Saya akan bertemu anda di sana “. n

n n Filsafat ilmu adalah pengertian yang mendalam tentang kaidah-kaidah ilmu----- filsafat logika. Ilmu : 1. Natural sciences. 2. Social sciences. Filsafat adalah sebagai induk ilmu pengetahuan yang berarti mencakup semua ilmu pengetahuan khusus. Sedangkan ilmu pengetahuan bertujuan untuk membantu manusia dalam mempermudah pelaksanaan kehidupannya atau untuk mensejahterakan manusia.

Tulisan juga bisa sebagai senjata.

Hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan : n n n 1. Filsafat mempunyai obyek yang lebih luas yang sifatnya universal. Sedangkan ilmu pengetahuan obyeknya terbatas dalam lapangannya. 2. Filsafat memberikan pengetahuan atau pemahaman yang medalam apa dan mengapa barang itu, dan seterusnya. Sedangkan ilmu pengetahuan menyatakan “ bagaimana barang itu “. 3. Filsafat memberikan sintesis kepada ilmu-ilmu pengetahuan khusus, mempersatukan dan mengkordinasikannya.

n Isaac Newton ( 1642 -1727 ), ilmuwan Inggris mengatakan : “ Ide yang datang tepat pada waktunya lebih kuat dari pada kekuatan gabungan tentara di seluruh dunia “.

Budaya ilmiah n n n Budaya ilmiah, disebut juga budaya akademik adalah budaya atau perilaku para ilmuwan atau masyarakat akademik yang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Ilmuan adalah sarjana yang menguasai ilmu, mempunyai cara berpikir yang ilmiah, dan berperilaku ilmiah. Budaya ilmiah adalah kondisi yang mutlak diperlukan sebagai partner dalam mempelajari dan memajukan ilmu. Didalam masyarakat ilmiah yang tanpa budaya ilmiah, maka perjalanan ilmu akan mengalami hambatan, atau melenceng kearah yang non-ilmiah.

n n n Filsafat ilmu dan budaya ilmiah adalah landasan yang perlu bagi seseorang yang ingin menjadi “ ilmuwan sejati “ Ilmu adalah suatu bidang studi atau pengetahuan yang sistematik untuk menerangkan suatu fenomena dengan acuan materi dan fisiknya, melalui metoda ilmiah. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui, yang diketahui bisa apa saja tanpa syarat tertentu. Bisa sesuatu yang didapat dengan atau tanpa metoda ilmiah.

n n Ilmu bisa dimasukkan sebagai salah satu pengetahuan. Tetapi pengetahuan belum tentu “ ilmu “. Sedangkan dilain fihak, kebenaran ilmiah merupakan fokus dari semua kegiatan ilmiah. Kebenaran adalah suatu dalil yang didapat melalui cara-cara baku yang disebut “ metode ilmiah “. Kebenaran yang didapat dengan cara lain tidak disebut sebagai “ kebenaran “.

n n n Kebenaran bersifat terbuka, artinya kebenaran itu bisa ditambah atau dikurangi atau dirombak secara total bila terdapat novum baru yang telah terbukti lewat metode ilmiah. Tidak ada fanatisme dalam kebenaran ilmiah. Dalam mencari kebenaran ilmiah melalui suatu telaahan analisis, sering diajukan hipotesis. Hipotesis artinya adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas suatu rumusan masalah dalam suatu penelitian. Hipotesis bagi seorang peneliti digunakan untuk memberikan arah kemana penelitian akan menuju.

n Vaclav Havel, penulis drama dan Presiden Cekoslovakia ( 1989 -1992 ), mengatakan : “ Tragedi manusia modern bukan terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang makna kehidupan, melainkan karena kekurangan itu sama sekali tidak dianggap manusia itu sendiri “.

Kegiatan ilmiah : Kegiatan ilmiah adalah semua kegiatan yang ada hubungannya dengan keilmuan : a. ajar-mengajar. b. penelitian. c. simposium. d. seminar e. ceramah ilmiah. f. forum diskusi. g. penulisan pada media ilmiah. Kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi (Civitas Academika ) disebut “ Kegiatan Akademik “ n

n n Inti dari pada “ Ilmu “ adalah “ kebenaran”. Karena itu maka kejujuran adalah sifat yang amat penting yang dituntut bagi semua civitas academica. Kegiatan akademik dalam bentuk penelitian, hasil penelitian harus dilaporkan apa adanya. Sedangkan jika analisisnya merujuk kepada suatu teori atau pendapat harus disebutkan dari siapa. Dalam kegiatan ilmiah harus diterapkan budaya ilmiah. Dalam budaya ilmiah sifat kejujuran dan kejelasan kata serta kalimat harus dijaga jangan sampai dapat disalah tafsirkan.

n n n Pernyataan apa adanya dan tegas, sering didengar secara tidak enak bagi mereka yang berbeda pendapat. Tetapi keadaan seperti ini harus diterima dan ditolerir. Justru yang seringkali membawa penafsiran yang berbeda-beda bilamana telah tersaji dalam kalimat yang terhaluskan (eufemisme). Eufemisme (penghalus kata) merupakan suatu sikap dan budaya masyarakat dalam suasana masyarakat umum yang bukan ilmiah. Jika eufemisme ini dilakukan bagi kepentingan dunia ilmiah maka pengertian sesuatu masaah ataupun analisisnya dapat “ bias “ dan ataupun “ kabur”. Didalam dunia ilmiah eufemisme dapat juga diartikan sebagai pembelaan terhadap sesuatu yang tidak perlu dibela, bahkan hanya membela suatu ortodoksi. Memang perlu disadari bahwa budaya ilmiah dapat berbeda sekali dengan budaya masyarakat lokal.

Kegiatan ilmiah dan logika. n n Kegiatan ilmiah pada dasarnya adalah kegiatan logika dan tidak dapat dicampur-adukkan dengan kegiatan emosi. Dalam forum ilmiah tidak dikenal atau tidak peduli dengan segala sesuatu yang berbau emosi, seperti tersinggung, malu, marah dan sebagainya. Dalam forum ilmiah harus berisi materi pembicaraan , gagasan, konsep, analisis, reasoning yang logik. Masalah ilmiah adalah masalah umum dan bukan masalah pribadi.

n n n Dunia akademik harus bisa memisahkan masalah akademik dan masalah pribadi. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang terbuka dan berkembang, maka dapat pula dikemukakan bahwa ilmu pengetahuan memiliki sifat yang dinamik. Kaidah ilmu dan ataupun metode ilmiah disuatu negara tertentu harus pula berlaku di negara lain dan atau dimana-mana. Jikalau tidak, maka akan ada berbagai versi kebenaran karena kebenaran ilmiah berdasar pada metode ilmiah. Yang diterima hanyalah yang paling benar, yang paling logis, paling relevan dan paling punya bukti ilmiah

Russell Crowe, aktor Hollywood asal Australia mengatakan : “ Memiliki pikiran yang indah mungkin hal yang baik, tetapi anugerah yang lebih besar adalah menemukan hati yang bersih”. n

Metoda ilmiah n n n n n Kebenaran suatu ilmu ditentukan oleh metode ilmiahnya dan bukan oleh penguasa. Dengan demikian maka ilmu itu bersifat mandiri, independen, berjalan menurut kaidah yang dibuat oleh ilmu itu sendiri. Suatu ilmu tidak perlu minta petunjuk atau restu dari penguasa. Pemerintah harus dapat memanfaatkan para ilmuwan dan masyarakat ilmiah yang obyektif dan independen dalam menanggulangi masalah bangsa dan negara. Metode ilmiah jauh dari nuansa atau paradigma kekuasaan. Metode ilmiah sangat cocok dengan alam demokratik. Didunia akademik, penghargaan akan berdasarkan atas prestasi sesorang. Prestasi seseorang akan dilihat dari kontribusi ilmiah. Kontribusi ilmiah dapat berbentuk ajar-mengajar, penelitian konsep gagasan. Dalam dunia akadmik tidak berlaku semboyan “ silent is gold “

n n Budaya ilmiah adalah pemakaian logika, analisa dan reasoning. Reasoning harus berdasarkan fakta sejujurnya dengan pembuktian dengan tujuan untuk memperoleh suatu kebenaran. Semakin sulit suatu masalah, semakin diperlukan kemampuan yang lebih tinggi. Budaya ilmiah dapat dipakai pada semua jenjang pendidikan.

n n n Budaya ilmiah yang sama dapat ditampilkan dalam bentuk yang disesuaikan dengan tingkat intelektual pemakai. Mereka yang berpendidikan rendah tidak diharapkan untuk memimpin, menyelesaikan masalah yang umum dan sulit. Mereka cukup apabila dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri. Masalah yang besar diselesaikan oleh orang yang berkompeten.

Dalam masyarakat ilmiah mencari pendapat beberapa orang untuk suatu masalah adalah biasa dan kadang memang perlu. n Pendapat kedua atau second opinion biasanya diperlukan apabila : a. masih ada keraguan. b. menyangkut bidang diluar disiplin ilmu yang ia kuasai. Pemakai second opinion seharusnya adalah orang yang berkompeten dalam ilmu yang terkait. Second opinion tidak boleh diartikan sebagai untuk menyerang atau melecehkan pemakai first opinion. n

Tiger Woods, pegolf terkemuka Amerika Serikat mengatakan : “ Jangan pernah sekalipun mendengar harapan orang lain. Lalui jalan hidupmu sendiri dan hiduplah dengan harapanmu “. n

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 n n Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan

KEWENANGAN PEMERINTAH n n n Politik luar negeri Pertahanan keamanan Yustisi ( Peradilan ) Moneter dan Fiskal Nasional Agama

Urusan Pemerintahan tanggung jawab Pemerintah Daerah n Berjumlah 31 (tiga puluh satu ) urusan : a. Pendidikan b. Kesehatan c. Pekerjaan Umum d. Perumahan e. Penata Ruang f. Perencanaan Pembangunan g. Perhubungan

h. Lingkungan hidup. i. Pertanahan j. Kependudukan dan Catatan Sipil k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera m. Sosial

n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah p. Penanaman Modal q. Kebudayaan dan Pariwisata r. Kepemudaan dan Olah Raga s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri t. Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

u. Pemberdayaan masyarakat dan desa v. Statistik w. Kearsipan x. Perpustakaan y. Komunikasi dan Informatika z. Pertanian dan Ketahanan Pangan aa. Kehutanan

bb. Energi dan Sumber daya mineral cc. Kelautan dan perikanan dd. Perdagangan ee. Perindustrian

Urusan Pemerintahan Kewenangan Pemerintah Daerah n a. b. c. d. e. f. g. Urusan Wajib meliputi : Pendidikan Kesehatan Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perumahan

h. Kepemudaan dan Olah Raga i. Penanaman Modal j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah k. Kependudukan dan Catatan Sipil l. Ketenagakerjaan m. Ketahanan Pangan n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera. p. Perhubungan q. Komunikasi dan Informatika r. Pertanahan s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

u. Pemberdayaan masyarakat dan desa v. Sosial w. Kebudayaan x. Statistik xi. Kearsipan xii. Perpustakaan

Urusan pilihan meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. Kelautan dan perikanan Pertanian Kehutanan Energi dan Sumber daya mineral Pariwisata Industri Perdagangan Ketransmigrasian

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan n n a. b. c. Sub Bidang : Kebijakan PEMERINTAH Penetapan kebijakan nasional pendidikan Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar provinsi Perencanaan strategis pendidikan nasional

n a. b. c. Pemerintah Daerah Provinsi Penetapan kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar kabupaten/kota Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional

Pemerintah Daerah Kabupaten/kota a. b. c. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan nasional dan provinsi -----Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional

Urusan Pemerintah n n 2. a. Pengembangan dan penetapan standar nasional pendidikan ( isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan ) b. Sosialisasi standar nasional pendidikan dan pelaksanaannya pada jenjang pendidikan tinggi.

Pemerintah Daerah Provinsi n n 2. a. ------b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. 2. a. -------b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

Urusan Pemerintah n 3. Penetapan pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan : - pendidikan anak usia dini - Pendidikan dasar - pendidikan menengah - pendidikan tinggi - pendidikan nonformal

Pemerintah Daerah Provinsi n 3. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pemerintah daerah kabupaten/kota n 3. Pengelolaan dan penyelenggaraan : - pendidikan anak usia dini - pendidikan dasar - pendidikan menengah - pendidikan nonformal

Urusan Pemerintah n 4. Penetapan kebijakan tentang satuan pendidikan bertaraf internasional dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. -------------Pemerintah Kabupaten/kota 4. --------------

Urusan Pemerintah n n n 5. a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin perguruan tinggi. b. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional. c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional.

Pemerintah Daerah Provinsi n n n 5. a. -------b. -------c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. d. ---------e. ---------

Pemerintah Kabupaten/kota n 5. a. Pemberian izin pendirian dan pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan nonformal b. ------c. Penelenggara dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.

d. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. e. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.

Urusan Pemerintah 6. Pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pendidikan tinggi. 7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional. 8. Penyelenggara sekolah Indonesia di luar negeri. 9. Pemberian izin pendirian, pencabutan izin penyelenggaraan, dan pembinaan satuan pendidikan Asing di Indonesia.

Pemerintah Daerah Provinsi 6. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. 7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional. 8. -------9. --------

Pemerintah Daerah Kabupaten/kota 6. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaran perguruan tinggi 7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 8. ------9. -------

Urusan Pemerintah 10. a. Pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan secara nasional. b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat nasional. Pemerintah Daerah Provinsi. 10. a. -------b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota 10. a. -------b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten/kota.

Pembiayaan n Urusan Pemerintah. 1. a. Penetapan pedoman pembiayaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal. b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai kewenangannya. c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

n Pemerintah Daerah Provinsi 1. a. ------b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya. . c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

n Pemerintah Daerah Kabupaten/kota 1. a. -------b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. c. Pembiayan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

n Pemerintah Daerah Kabupaten/kota 1. a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar. b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.

Kurikulum n Urusan Pemerintah 1. a. Penetapan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. c. Penetapan standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, dan sosialisasinya.

n Pemerintah Daerah Provinsi 1. a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah. b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. c. Sosialisai dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah.

PP No 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi n n Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, tehnologi dan/atau kesenian. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Perguruan Tinggi n Perlu memiliki statuta yaitu pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan. - Pedoman tersebut sebagai acuan : a. untuk merencanakan kegiatan b. untuk mengembangkan program c. untuk menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan PT tsb.

n Pedoman tersebut : - berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum - peraturan akademik - prosudur operasional yang berlaku di Perguruan Tinggi tersebut. Masa jabatan Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik/Akademi 4 Tahun dapat dipilih kembali untuk masa periode kedua.

Senat Universitas n n Badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas/Akademi. Tugas pokok Senat : 1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan universitas/institut. 2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademi.

3. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi. 4. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja universitas/institut yang diajukan oleh pimpinan universitas/institut. 5. Menilai pertanggungjawaban pimpinan universitas/institut atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. 6. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada universitas/institut yang bersangkutan.

7. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara universitas/institut berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor universitas/institut dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik diatas lektor. 8. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika. 9. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada universitas/institut yang memenuhi persyaratan.

Kebebasan akademik : n n Termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika. Untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bertanggung jawab dan mandiri. Pimpinan perguruan tinggi harus menjamin kebebasan akademik sesuai norma dan kaidah keilmuan.

Tridarma Perguruan Tinggi n n n 1. Pendidikan, lulusan perguruan tinggi ikut serta meningkatkan produktivitas masyarakat karena terlibatnya lulusan dalam proses produksi. 2. Penelitian, pengetahuan, ilmu, dan teknologi baru, serta nilai tambah ( dalam arti luas ) yang terjadi karena penyebaran hasil penelitian. 3. Pengabdian kepada masyarakat, pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di masyarakat serta peningkatan kepercayaan dan kehendak masyarakat untuk melibatkan perguruan tinggi dalam masalah pembangunannya.

Lima pilar penataan sistem Perguruan Tinggi n n 1. Kualitas : Hasil dan kinerja perguruan tinggi harus selalu mengacu pada kualitas yang berkelanjutan. 2. Otonomi : Kualitas yang berkelanjutan, yang dilandasi kreativitas, ingenuitas dan produktivitas pribadi civitas akademika, dapat dirangsang oleh pola manajemen yang berasaskan otonomi.

n n n 3. Akuntabilitas/pertanggungjawaban : Otonomi perguruan tinggi harus senafas dengan akuntabilitas/pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan, kinerja dan hasil perguruan tinggi. 4. Akreditasi : Hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang handal dan syahih mengenai penyelenggaraan, kinerja dan hasil perguruan tinggi, diaktualisasikan melalui proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. 5. Evaluasi : Tindakan manajerial utama yang melandasi pengambilan keputusan dan perencanaan di perguruan tinggi adalah proses evaluasi.

Strategi Pencapaian Akreditasi Terbaik n n 1. Melakukan pembinaan dengan cara evaluasi diri oleh masing-masing pergruan tinggi yang terutama ditujukan pada pengenalan diri mengenai kualitas kinerjanya untuk dapat merencanakan kegiatan fungsional yang menuju ke “ Peningkatan Kualitas Berkelanjutan “. Diyakini bahwa suatu rencana pengembangan yang baik dapat dibuat hanya apabila dilandasi oleh suatu Evaluasi Diri yang Baik. 2. Melakukan validasi sejawat ( peer review atau peer evaluation ) yang bertujuan untuk menilik kesyahihan Evaluasi Diri dan sekaligus memberi komentar dan saran terhadap rencana pengembangan yang dilandasi oleh evaluasi diri.

Penyelenggaraan PT tidak mungkin baik apabila : n n Tidak tersedia staf akademik yang memiliki perilaku (pengetahuan, ketrampilan dan sikap) serta tingkah laku yang baik sesuai dengan pelaksanaan fungsi pendidikan tinggi. Fungsi pendidikan tinggi : - pendidikan - penelitian - pengabdian kepada masyarakat.

Program pencapaian melalui : n n n Mengidentifikasi keperluan akan pelatihan dan pendidikan lanjut bagi staf akademik, agar pelaksanaan kegiatan fungsional di perguruan tinggi dapat menunjukkan peningkatan kualitas berkelanjutan. Mengidentifikasi anggota staf akademik yang harus mengikuti pelatihan atau pendidikan lanjut. Mengupayakan adanya kesempatan bagi anggota staf akademik untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan lanjut sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan fungsional di perguruan tinggi.

n n n Mengupayakan kesempatan tugas belajar bagi staf akademik yang menunjukkan kinerja baik, untuk meningkatkan kualitas perilaku dan tingkah laku melalui jalur pendidikan S-2 dan S-3. Mengupayakan agar anggota staf akademik yang sesuai dapat berperan serta dalam kegiatan akademik yang relevan, seperti seminar, simposium, lokakarya dan lain sebagainya. Meningkatkan kemampuan pelaksanaan kegiatan fungsional anggota staf akademik melalui penyelenggaraan program pelatihan di perguruan tinggi.

Perguruan Tinggi sebagai Organisasi n n Harus memiliki budaya organisasi dan mamajemen strategis yang kuat untuk tetap exist dalam persaingan global. Pemberdayaan SDM melalui pendekatan Total Quality Management(TQM) yang berorientasi pada peningkatan mutu secara berkesinambungan yang akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing perguruan tinggi.

n n n Mengemban fungsi tridarma yang bermanfaat dan urgensi bagi pengembangan dan kemajuan masyarakat Bercirikan suatu organisasi profesional, dimana hasil dan dampak yang disalurkan ke masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas sivitas akademik. Lembaga pendidikan tinggi tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi menguasai ketrampilan pendukung ( soft skills ) antara lain kemampuan berbahasa Inggeris, pengunaan teknologi informasi, berfikir analitis serta kemampuan untuk bekerja sama

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota n n n 1. a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. 1. b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 1. c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.

Urusan Pemerintah n n n 2. a. Pengembangan model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan. 3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pemerintah Daerah Provinsi n n n 2. a. ---------b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah. 3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota n n n 2. a. -------b. Sosialisasi fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.

Sarana dan Prasarana n n Urusan Pemerintah : 1. a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2. a. Penetapan standar dan pengesahan kelayakan buku pelajaran.

n n n Pemerintah Daerah Provinsi : 1. a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2. a. ------b. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah.

n n n Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : 1. a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non fornal. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2. a. --------b. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal

Pendidik dan Tenaga Kependidikan n n Urusan Pemerintah : 1. a. Perencanaan kebutuhan dan pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional. b. -------2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar provinsi. 3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.

n n 4. a. Perencanaan kebutuhan, pengangkatan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan bagi unit organisasi dilingkungan departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS karena pelanggaran peraturan perundang-undangan. 5. -------6. Sertifikasi Pendidik.

n n n Pemerintah Daerah Provinsi : 1. a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya. b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional. 2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota. 3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf internasional.

n n 4. a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf internasional. b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan. 5. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah. 6. -----------

n n Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: 1. a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Kabupaten/Kota.

n n n 3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 4. a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundangan. 5. --------6. ---------

Pengendalian Mutu Pendidikan/Penilaian hasil belajar. n n n Urusan Pemerintah : 1. Penetapan pedoman, bahan ujian, pengendalian pemeriksaan, dan penetapan kriteria, kelulusan ujian nasional. 2. Pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional. 4. Penyediaan blanko ijazah dan/sertifikat ujian nasional. 5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian nasional.

Evaluasi n n n Urusan Pemerintah : 1. a. Penetapan pedoman evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan. b. Pelaksanaan evaluasi nasional terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan. 2. a. Penetapan pedoman evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan. b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan.

Akreditasi n n n Urusan Pemerintah : 1. a. Penetapan pedoman akreditasi pendidikan jalur pendidikan formal dan nonformal. b. Pelaksanaan akreditasi pendidikan jalur pendidikan formal dan nonformal.

Penjaminan mutu : n n n Urusan Pemerintah : 1. Penetapan pedoman penjaminan mutu satuan pendidikan. 2. a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dalam pelaksanaan penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. c. -----d. Evaluasi pelaksanaan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala nasional.

Pengendalian Mutu Pendidikan/Penilaian hasil belajar n n n Pemerintah Daerah Provinsi : 1. --------2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanan ujian sekolah skala provinsi. 4. --------5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi.

Evaluasi n n n Pemerintah Daerah Provinsi : 1. a. ---------b. Peleksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi. 2. a. ----------b. Peleksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi.

Akreditasi n n n Pemerintah Daerah Provinsi : 1. a. --------b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah.

Penjaminan Mutu n n n Pemerintah Daerah Provinsi : 1. ------2. a. -----b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. c. ----d. Evaluasi pelaksanaan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala provinsi.

Pengendalian mutu pendidikan/Penilaian hasil belajar n n n Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : 1. --------2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten/kota. 4. --------5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten/kota.

Evaluasi n n n Pemerintah Daerah Kabupaten/kota : 1. a. --------b. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenias pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota. 2. a. ---------b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikn menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota.

Akreditasi n n n Pemerintah Kabupaten/kota : 1. a. ---------b. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.

Penjaminan Mutu n n n 1. --------2. a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk mmemenuhi standar internasional. c. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. d. Evaluasi pelaksanaan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten/kota.

WTO/GATS ( General Agreement on Tariffs and Services ) n n Telah diratifikasi kesepakatan tersebut melalui UU No. 7 Tahun 1994, yang memasukkan layanan pendidikan sebagai komoditas perdagangan bebas. Ratifikasi secara multilateral terjadi pada tahun 1995 di Marakesh, Maroko.

Jalan Masuk Investasi Asing ke Dunia Pendidikan. n n n Dirintis melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dirinci dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dipertegas dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing ( dan tampaknya akan lebih diperjelas dengan RUU BHP yang dilengkapi dengan Perpres No. 76 dan No. 77 Tahun 2007 )

Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 Bidang Usaha : 1. Tertutup : Jenis usaha tertentu yang dilarang sebagai penanaman modal. 2. Terbuka dengan persyaratan : Jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai penanaman modal. n

Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan n n Perlindungan pengembangan terhadap UMKM : Kewajaran + kelayakan ekonomi untuk melindungi UMKM Syarat Kemitraan : Pertimbangan kelayakan bisnis. Kepemilikan modal : Memberikan pembatasan kepemilikan modal bagi penanaman modal asing Lokasi Tertentu : Pembatasan wilayah administratif untuk PMA. Perizinan khusus : Berupa rekomendasi dari instansi/ lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan.

Analisis 1. Kepemilikan modal asing dibatasi maksimal 49% untuk jenis usaha di sektor pendidikan nasional ( Dikdasmen, Dikti, DIk NF ) sebanyak 11 lapangan usaha, artinya : ada kecenderungan untuk “ komersialisasi pendidikan “. Pendidikan Nasional sudah menjadi komoditas dalam penanaman modal asing.

2. Walau ada pembatasan maksimal 49% ( < 50% ) tetap berpotensi untuk mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila. 3. Berdasarkan UU No. 20/2003 Bab. XVIII, pasal 64 s/d 65, mengatur penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, dengan catatan bahwa pengaturan lebih lanjut akan ditunagkan dalam Peraturan Pemerintah ( pasal 65 ayat 5 ).

4. Ternyata amanat UU 20/2003 tentang Sisdiknas yang mengharuskan pengaturan lebih lanjut dalam 38 PP dan satu UU tentang BHP, sampai saat ini belum terrealisir ( dalam 38 PP baru PP 19/2005 yang telah diterbitkan ). 5. Walaupun demikian kita harus waspada terhadap komersialisasi pendidikan, yang “ dibawa melalui Peraturan Presiden No. 76 dan No, 77 Tahun 2007 “.

Keuntungan luar biasa model jasa pendidikan oleh WTO. n n Cross-border supply, layanan internet dan on-line degree program. Consumption abroad, belajar di luar negeri Commercial presence, kehadiran pelayanan pendidikan asing di negara konsumer. Presence of natural persons, kehadiran pengajar asing di negara konsumer.

Dengan Strategi : n n n RUU BHP dirancang untuk melayani bentuk “ commercial presence “. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disiapkan untuk melayani “ presence of natural persons “. Bentuk “ consumption abroad “ didukung oleh kehadiran SMA Internasional atau bertaraf Internasional ( amanah UU Sisdiknas ), sementara Perguruan Tinggi Swasta kekurangan mahasiswa.

n n Sedangkan bentuk “ cross-border supply, layanan internet dan on-line degree program “, didukung dengan sosialisasi dengan kemudahan pengembangan ITC ( Information Technology Communication). Program e-learning yang disediakan oleh berbagai perguruan tinggi di luar negeri.

n Diduga keras bahwa semua itu untuk kepentingan negara-negara Asing ( Amerika, Inggris, Australia, New Zealand, Jepang dan Lain negara ) yang mendapatkan keuntungan yang berlimpah dari model perdagangan layanan pendidikan tersebut.

n Diijinkannya lembaga “ asing “ menanamkan modal bidang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan non formal : - mempunyai pengaruh besar bagi penyelenggaraan pendidikan nasional; - membahayakan eksistensi sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Konsekuensinya adalah : n n n Melahirkan leberalisasi dan komersialisasi pendidikan yang akan melumpuhkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Dapat bermanfaat dalam pengembangan IPTEK, tapi berpotensi mengabaikan penanaman nilai luhur bangsa dan wawasan kebangsaan. Berpotensi menggeser tanggung konstitusional pemerintah untuk mencerdaskan bangsa.

Sementara RUU BHP terkesan : n n Menghilangkan potensi dan mengabaikan ideologi Pendidikan Nasional. Etatis dan cenderung mengabaikan kebhinekaan. Menafikan nilai-nilai budaya dan sosial dalam pendidikan. Mengabaikan fakta historis yayasan.

Reaksi BMPS Pusat : n n n Menolak Komersialisasi Bidang Pendidikan Dalam Bentuk Apapun. Mendesak Presiden untuk meninjau Peraturan Presiden No. 76 dan No, 77 Tahun 2007, Khususnya menyangkut layanan pendidikan. Menyetujui berbagai kerja sama dan bantuan internasional atas dasar kesamaan derajat dan saling menguntungkan dengan berbagai pihak asing/luar negeri.

n n Mengajak semua pihak untuk bersikap kritis terhadap program dan kebijakan yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara saat ini dan di kemudian hari. Pemerintah hendaknya selalu terbuka untuk melakukan dialog dengan semua pihak perguruan swasta dan pemangku kepentingan pendidikan nasional lainnya untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Permendiknas No. 40 Tahun 2007 Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan. n Terdiri dalam 8 Pasal. n Pasal 1 ( 1 ) Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan selanjutnya disebut sertifikasi adalah proses pemberian serifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan. n

( 2 ) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh guru PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK/MAK, SDLB/SMPLB dalam jabatan yang berprestsasi dan telah memiliki kualifikasi akademik sarjana ( S 1 ) atau diploma empat ( D-IV ).

( 3 ) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional. ( 4 ) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diselenggarakan selamanya 2 ( dua ) semester.

Pasal 2 ( 1 ) Persyaratan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 2 ) untuk mengikuti sertifikasi adalah : a. berprestasi di bidang profesinya b. lulus seleksi. n

( 2 ) Seleksi administrasi penerimaan peserta didik untuk mengikuti sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan selanjutnya dilakukan seleksi akademik oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan ( LPTK ) yang ditunjuk.

Pasal 3 ( 1 ) Setiap peserta didik sertifikasi diberi nomor induk mahasiswa ( NIM ) oleh perguruan tinggi penyelenggara. ( 2 ) Perguruan tinggi penyelenggara wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan sertifikasi kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 4 ( 1 ) Sertifikasi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional. ( 2 ) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut : a. memiliki program studi kependidikan jenjang strata satu ( S 1 ) yang : n

1. sama dengan program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan yang akan diselenggarakan ; 2. terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN- PT ) dengan nilai minimal B kecuali untuk program studi S 1 PGSD.

b. memiliki dosen tetap sekurang-kurangnya 2 ( dua ) orang berkualifikasi doktor ( S 3 ) dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan 4 ( empat ) orang berkualifikasi magister ( S 2 ) dengan jabatan akademik minimal Lektor : 1. berlatar pendidikan sama dan/atau serumpun dengan program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan yang akan diselenggarakan; 2. memiliki pengalaman mengajar di sekolah yang sesuai.

c. memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menunjang penyelenggaraan program sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan. d. memiliki program peningkatan dan pengembangan pembelajaran.

e. memiliki program dan jaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah terakreditasi dengan nilai minimal B dan memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan program pengalaman lapangan ( PPL ). f. menyampaikan laporan evaluasi program studi berbasis evaluasi diri ( EPSBED ) dan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan guru ( PEPPG ) sekurang-kurangnya 2 ( dua ) semester.

( 3 ) Menteri menetapkan perguruan tinggi yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara sesuai kuota yang ditetapkan setiap tahun. ( 4 ) Perguruan tinggi penyelenggara dalam melaksanakan sertifikasi harus sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

n Pasal 5 ( 1 ) Koordinasi penyelenggaraan sertifikasi di tingkat nasional dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. ( 2 ) Koordinasi pelaksanaan sertifikasi di tingkat perguruan tinggi dilakukan oleh suatu unit program di perguruan tinggi.

Pasal 6 ( 1 ) Unit program penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan di tingkat perguruan tinggi bertanggung jawab untuk : a. mengembangkan kurikulum program ; b. menyelenggarakan program ; c. mengkoordinasikan pelaksanaan program ; d. menerbitkan nomor induk mahasiswa(NIM); e. melaksanakan penjaminan mutu program; ( 2 ) Unit program sertifikasi di tingkat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diatur dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi. n

Pasal 7 ( 1 ) Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dievaluasi secara berkala untuk mengetahui kelayakan penyelenggaraan. ( 2 ) Menteri dapat mencabut penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi yang melanggar ketentuan penyelenggaraan dan segala konsekuensinya ditanggung oleh penyelenggara. n Pasal 8 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ( 21 November 2007.

Permendiknas No. 47 Tahun 2007 Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya. n Terdiri dari 6 ( enam ) pasal. Pasal 1 Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya ditetapkan berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerja, dihitung mulai dari pengangkatan atau penugasan pertama sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan. n

n Pasal 2 Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya dilakukan dengan menggunakan tata cara sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 3 Pejabat yang berwenang menetapkan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah : a. Menteri Pendidikan Nasional untuk jabatan fungsional sampai dengan Guru Pembina. b. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pendidikan Nasional untuk jabatan fungsional Guru Pratama sampai dengan Guru Dewasa Tk. I n

c. Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan Nasional untuk jabatan fungsional Guru Pratama sampai dengan Guru Dewasa ; d. Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian pada Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional atas nama Menteri Pendidikan Nasional untuk jabatan fungsional Guru Pratama sampai dengan Guru Madya Tk. I

Pasal 4 ( 1 ) Penetapan Jenjang Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya menggunakan tabel dan contoh pada Lampiran II Peraturan Menteri ini. ( 2 ) Jenjang tertinggi Jabatan Fungsional Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya hasil Penetapan Inpassing adalah Guru Pembina ( Guru Madya ) Golongan IVa. n

n Pasal 5 Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya berlaku mulai tanggal 1 ( satu ) Oktober 2007 dan dilakukan paling lambat pada tanggal 1 ( satu ) Oktober 2010. Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ( 5 Desember 2007 ).

Lampiran I Permendiknas No. 47 Tahun 2007 n n Tata Cara Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah guru yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama.

n n Satuan administrasi pangkal adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat tempat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan ( NUPTK ) dan melaksanakan tugas mengajar. NUPTK adalah Nomor Registrasi khusus yang diberikan kepada Pendidik ( Guru ) dan Tenaga Kependidikan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Persyaratan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Dapat ditetapkan 1. Guru yang mengajar pada satuan pendidikan, TK/TKLB/RA jalur pendidikan formal atau yang sederajat; SD/SDLB/MI atau yang sederajat; SMP/SMPLB/MTs atau yang sederajat; atau SMA/SMK/SMALB/MA atau yang sederajat, yang telah memiliki izin.

2. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 ( dua ) tahun berturut-turut pada satuan pendidikan. 3. Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan. 4. Telah memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

5. Melampirkan syarat-syarat administratif : a. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan/Keterangan tentang pengangkatan atau penugasan pertama sebagai guru yang ditandatangani oleh yayasan/penyelenggara satuan pendidikan yang mempunyai izin operasional. b. Salinan/fotokopi Ijazah/STTB/Diploma/Akta Mengajar yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku. c. Surat keterangan asli dari Kepala Sekolah/Madrasah bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan/pengasuhan.

Prosedur Pengusulan Penetapan Inpassing 1. Kepala Sekolah/Madrasah jenjang TK/RA jalur pendidikan formal, SD/MI. SMP/MTs, SMA/SMK/MA atau yang sederajat memiliki kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan atas persetujuan yayasan/penyelenggara mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan menggunakan Format 1.

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Kepala Sekolah seperti tersebut dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Kepala Biro Kepegawaian, dengan menggunakan Format 2.

3. Kepala Sekolah/Madrasah jenjang TKLB jalur pendidikan formal, SDLB, SMPLB, dan SMALB atau yang sederajat meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya atas persetujuan yayasan/penyelenggara mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Provinsi, dengan menggunakan Format 1.

4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Kepala Sekolah tersebut dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Kepala Biro Kepegawaian, dengan menggunakan Format 2.

5. Kepala Biro Kepegawaian setelah menerima usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik untuk menyiapkan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format 3 6. Menteri Pendidikan Nasional atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

Contoh Format 1 n Nomor Lampiran Hal KOP SURAT : …………………. : Usul Penetapan Inpassing Yth. Kepala Dinas Pendidikan …………. . Bersama ini kami sampaikan usul Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya sebanyak …. ( ………. ) orang, berikut persyaratan yang terdiri atas : a. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan/Keterangan tentang pengangkatan atau penugasan pertama sebagai guru; b. Salinan atau fotokopi Ijazah/STTB/Diploma/Akta Mengajar yang dilegalisasi ; c. Surat keterangan asli dari Kepala Sekolah/Madrasah Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terima kasih. Mengetahui, Kepala Sekolah/Madrasah ………………. Ketua Yayasan/Penyelenggara (………………. ) Nama/Stempel Tembusan disampaikan kepada yth : 1. Yayasan/Penyelenggara…………. 2. Pengurus BMPS………. ( …………………. ) Nama/Stempel

Format 2 Usulan Penetapan Inpassing Nama : ……………. Tempat/tanggal lahir: ……………. NUPTK : …………… Guru BS/MP/Kelas/BP/ Kelompok Bermain : ……………. Pendidikan Terakhir : …………… Jumlah Jam Mengajar: ……. . Per Minggu Ditetapkan jadi Guru : Pada Tgl. . Bulan. Th Satuan Pendidikan : ……………. Yayasan/Penyelenggara: …………… Alamat Sekolah : ………. . Berdasarkan Masa Kerja Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas memperoleh Angka Kredit sebesar…… kum, maka yang bersangkutan dapat diusulkan untuk ditetapkan pada jabatan Fungsional : ……………………, …………. . 2007 Penilai, ( ……………)

Format 3, contoh Surat Keputusan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Non PNS. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR : ……………. . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL Menimbang : dsb Mengingat : dsb

Memperhatikan : Usul Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota………Nomor……. . Tanggal……………. MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA : Terhitung mulai tanggal……. . bulan…tahun…Nama. . NUPTK. Tempat/Tanggal lahir…ditetapkan dalam Jabatan…. dengan Angka Kredit…… ( ……… ) mengajar mata pelajaran/guru kelas/guru bimbingan konseling/pengasuh)…pada satuan pendidikan…. Kecamatan…. Kabupaten/Kota. . Provinsi… KEDUA : Keputusan ini mulai pada tanggal…………………. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : …………… pada tanggal: ………… a. n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL (……………) NIP…………………. Tembusan disampaikan kepada yth: 1. Menteri Pendidikan Nasional 2. Kepala BKN di Jakarta 3. Kepala KPPN di ……. 4. Kepala Dinas Pendidikan……. . 5. Kepala Biro Kepegawaian 6. Pengurus BMPS……… 7. Kepala Sekolah/Madrasah………. .

Daftar Lampiran Permendiknas No. 47 Tahun 2007 n n Tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS dan Angka Kreditnya. Kualifikasi : 1. SMA/SPG/SGO/DI/PGSLP/DII/PGSLA/SE TARA. Masa kerja 0…. . < 6 thn…. IIa. oth. 25. ( Guru Pratama )

Masa Kerja 6 ---- < 10 Th…. . II. b oth. . 40 ( Guru Pratama tk. I ) Masa Kerja 10…. . < 14 Th…. II. c oth… 60 ( Guru muda ) Masa kerja 14……<18 th…. . II. d oth… 80 ( Guru muda tk. I ) Masa Kerja 18…. . <22 th……III. a oth. . 100 ( Guru Madya )

Masa kerja 22 …. <26 th…III. b oth. . 150 (Guru Madya tk. I) Masa kerja 26…. <30 th. III. c oth. . 200 (Guru Dewasa ) Masa kerja 30…< 34 th. III. d. oth… 300 ( Guru Dewasa tk. I ) Masa kerja … > 34 th. IV. a oth…. 400 ( Guru Pembina )

2. Sarjana Muda/D. III/Setara Masa kerja 0. . < 6 th. II. b oth…. 40. ( Guru Pratama tk. I ) Masa kerja 6. . <10 th. II. c oth…. 60. ( Guru Muda ) Masa kerja 10. . < 14 th. II. d oth…. 80 ( Guru Muda tk. I ) Masa kerja 14. . < 18 th. III. a oth…. 100 ( Guru Madya )

Masa Kerja 18. . < 22 th. III. b oth… 150 ( Guru Madya tk. I ) Masa kerja 22. . <26 th. III. c oth…. 200 ( Guru Dewasa ) Masa kerja 26. . < 30 th. III. d oth… 300 ( Guru Dewasa Tk. I ) Masa kerja > 30 th. IV. a oth… 400 ( Guru Pembina )

3. Sarjana/ D. IV Masa kerja 0…< 6 th. III. a oth…. 100 ( Guru Madya ) Masa kerja 6…< 10 th. III. b oth…. 150 ( Guru Madya tk. I ) Masa kerja 10…< 14 th. III. c oth… 200 ( Guru Dewasa ) Masa kerja 14…<18 th. III. d oth… 300 ( Guru Dewasa tk. I ) Masa kerja > 18 th. IV. a oth. … 400 ( Guru Pembina )

4. Magister/S 2 Masa kerja 0. . <6 th. III. b oth. …. 150 ( Guru Madya tk. I ) Masa kerja 6. . <10 th. III. c oth…. . 200 ( Guru Dewasa ) Masa kerja 10. . < 14 th. III. d oth. 300 ( Guru Dewasa tk. I ) Masa kerja > 14 th. IV. a oth. 400 ( Guru Pembina )

5. Doktor/S 3 Masa kerja 0… < 6 th. III. c oth. . . 200 ( Guru Dewasa ) Masa kerja 6 …<10 th. III. d oth…. 300 ( Guru Dewasa Tk. I ) Masa kerja > 10 th. IV. a oth……. . 400 ( Guru Pembina )

Contoh Penetapan Inpassing n n Syamsul Bachri seorang guru yang berkualifikasi pendidikan D 2 dengan masa kerja 20 tahun, maka perolehan Angka Kredit yang bersangkutan sebanyak 100 dengan jabatan Guru Madya ( III. a ) Rahmi seorang guru yang berkualifikasi pendidikan SPG dengan masa kerja 37 tahun, maka perolehan Angka Kredit yang bersangkutan sebanyak 400 dengan jabatan guru Pembina (IV. a)

Sekolah Swasta Ragu Angkat Guru Tetap n n Sekolah Swasta masih ragu untuk mengangkat guru tetap karena mempunyai konsekuensi pada sistem penggajian yang harus dibayarkan, padahal tidak semua sekolah swasta kaya. Disisi lain, pendidik membutuhkan status guru tetap agar bisa mendapatkan tunjangan profesi dari pemerintah.

n n n Dari jumlah guru swasta 1, 2 juta orang baru 20% yang diangkat guru tetap Yayasan. Guru di sekolah swasta terpaksa rela menerima gaji jauh di bawah upah minimum regional. Kata Dirjen PMPTK, jika takut konsekuensi soal penggajian, buat saja nota kesepahaman antara yayasan dan guru.

n n Maka jatah pelaksanaan sertifikasi untuk guru swasta sebanyak 25 % dan 75 % untuk guru PNS. Kendala yang dihadapi pihak sekolah swasta tidak bisa memungut biaya besar kepada masyarakat, karena adanya program pendidikan gratis, tetapi subsidi pemerintah ke sekolah swasta sangat minim.